Analisis Segitiga Kebijakan.docx

Analisis Segitiga Kebijakan Permenkes No. 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya

1. Agenda setting (Isu) a. Tingginya prevalensi penyakit menular yang di sebabkan oleh vektor dan binatang pembawa penyakit.  Data yang di perboleh dari Riset Kesehatan Dasar 2013, angka insiden DBD sebesar 41,25 per 100.000 penduduk ( Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI, 2013)  Menurut penelitian UGM, saat ini banyak penyakit menular yang di sebabkan oleh vektor banyak terjadi di daerah tropis, termasuk Indonesia. Sekitar 70 % penyakit infeksius di sebabkan oleh nyamuk seperti malaria, DBD, Zika, Filaria dan lainya. 2. Aktor a. Pemerintah Pusat  Yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan terkait pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.  Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit skala nasional.

b. Pemerintah daerah  Menyusun kebijakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di tingkat daerah.  Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit skala daerah

c. Tenaga Kesehatan Lingkungan Tugas kesehatan lingkungan di Puskemas untuk pengendalian vektor ialah melakukan survei vektor dan juga binatang penggagu, melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit serta melakukan intervensi terhadap permasalahan vektor dan binatang pembawa penyakit. Hambatan pada aktor 

Kurangnya jumlah tenaga kesehatan lingkungan di Indonesia. Rasio tenaga kesehatan lingkungan di Indonesia ialah 7,21 per 100.000 penduduk sedangkan target nasional ialah 20 per 100.000 penduduk.

Data (Referensi) No

Sumber/ Jurnal

Hasil

1

Data Kementrian Kesehatan

Total tenaga

RI Tahun 2018 Rasio Tenaga

Kesehatan

Kesehatan di Indonesia

Lingkungan di Indonesia 10.609 (2, 94 %) dengan rerata rasio 7,21 per 100.000 penduduk.

2

Data Kementrian Kesehatan

Berdasarkan

RI Tahun 2011 tentang

rancangan

Rancangan Pengembangan

pengembangan tenaga

Tenaga Kesehatan Strategis

kesehatan strategis

Tahun 2011-2025

tahun 2011-2025 di sebutkan bahwa standar rasio petugas kesehatan lingkungan di Indonesia ialah 20

per 100.000 penduduk.

d. Kader Kesehatan (anggota masyarakat yang terlatih dalam pengendalian vektor) sebagaimana tugasnya sebagai pengamat vektor dan juga binatang pembawa penyakit seerta melakukan pengendalian secara fisik, pengendalian secara biologi dan kimia secara terbatas. Hambatan pada aktor Kurangnya jumlah kader yang ada ( contoh kader pemantau jentik). Serta masih banyaknya kader vektor belum aktif atau rutin melakukan pengamatan dan pengendalian vektor.

Data (Referensi)

No

Jurnal / Sumber

Hasil

1

Penelitian Balai Besar Penelitian

Permasalahan yang

dan Pengembangan Vektor dan

di temukan di

Reservoir Penyakit salatiga :

Sendang Mulyo

Penelitian pelatihan kader dalam

Semarang di adalah

pengelolaan pemberantasan sarang

terbatasnya jumlah

nyamuk di kota Semarang Tahun

kader pemantau

2016

jentik dalam mendampingi masyarakat dalam kegiatan PSN 3M Plus.

3. Proses a.

Pendanaan Pendanaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

daerah di bebankan pada anggaran belanja dan pendapatan daerah tau sumber lainya. Hambatan pada pendanaan

Data (Referensi)

No

Sumber / Jurnal

Hasil

1

Jurnal Ilmiah

Berdasarkan hasil penelitian di

Mahasiswa Kesehatan

kota Kendari dana untuk

Masyarakat : Evaluasi

pengendalian vektor (

Program

pemeriksaan jentik, pemberian

Penaggulangan

abatesi dan penyuluhan) yang

Penyakit DBD di

di lakukan oleh tim masih

Puskesmas Puuwatu

kurang hal ini di akibatkan

Kota Kendari Tahun

karena adanya potongan yakni

2016

kegiatan pemeriksaan jentik, pemberian abatesi dan penyuluhan ke masya sebesar Rp.75.000 per orang dan juga dana yang di berikan untuk program ini seadanya dan berakibat pada lambatnya program dan hasilnya pun tidak efektif.

b. 4.

Fasilitas (tekonologi)

Konten 1. Pasal 2 PERMENKES RI No. 50 Tahun 2017 menjelaskan peraturan menteri ini bertujuan untuk: 1) Mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, dengan menurunkan kepadatan Vektor dan Binatang pembawa penyakit 2) Mencegah penuluran dan penyebaran penyakit tular vektor dan zoonotic

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3) Memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit Pasal 5 PERMENKES RI No. 50 Tahun 2017 menjelaskan tentang kegiatan pengendalian vektor dan binatang penyakit meliputi: 1) Pengamatan dan penyelidikan Bioekologi, penentuan status kevektoran, status resistensi, dan efikasi, serta pemeriksaan sampel 2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan 3) Pengendalian terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit Pasal 6 PERMENKES RI No. 50 Tahun 2017, menjelaskan tentang pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit harus dilengkapi dengan pengujian laboratorium dan manajemen resistensi BAB IV PERMENKES RI No. 50 Tahun 2017, menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit Pasal 13 PERMENKES RI No. 50 Tahun 2017, menjelaskan tentang dalam penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dibutuhkan sumber daya manusia berupa tenaga entomology kesehatan atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki keahlian dan kompetensi dibidang entomologi kesehatan Pasal 14 PERMENKES RI No. 50 Tahun 2017, menjelaskan tentang pengendalian vektor dan penyakit dapat mendayagunakan kader kesehatan terlatih atau anggota keluarga meliputi; Pengamatan vektor dan binatang pembawa penyakit, pengamatan habitat perkembangbiakan, pengamatan lingkungan, larvasidasi, pengendalian dengan metode fisik, pengendalian dengan metode biologi dan kimia secara terbatas, dan sanitasi lingkungan Pasal 17 PERMENKES RI No. 50 Tahun 2017, menjelaskan tentang penyelengaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggaraan dapat memanfaatkan teknologi tepat guna meliputi; Didukung dengan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi, didukung dengan pengujian laboratorium, dan tidak menimbulkan gangguan atau dampak kesehatan dan lingkungan Pasal 18 PERMENKES RI No. 50 Tahun 2017, menjelaskan tentang pendanaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan daerah, atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 19 PERMENKES RI No. 50 Tahun 2017, menjelaskan tentang pihak lain yang menyelenggarakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit harus memiliki izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota, atas rekomendasi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat, dengan memenuhi persyaratan; Memiliki surat izin usaha dan surat izin tempat

usaha, memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan memiliki tenaga serta persediaan bahan dan peralatan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini 10. Pasal 21 PERMENKES RI No. 50 Tahun 2017, menjelasnkan tentang masyarakat dapat berperan aktif dalm penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit untuk mencegah atau megurangi potensi risiko penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit 11. Pasal 22 PERMENKES RI No. 50 Tahun 2017, menjelaskan tentang pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit dan penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit 12. Pasal 25 PERMENKES RI No. 50 Tahun 2017, menjelaskan tentang penyelenggaraan dalam rangka memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang penyakit harus melakukan pengawasan internal meliputi; Dilakukannya melalui penilaian mandiri, pengambilan dan pengujian sampel 5.

Konteks

6.

Rekomendasi Dengan ditetapkannya pedoman standar baku mutu kesehatan vektor dan

binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya ini, maka diharapkan semua instansi terkait termasuk swasta dan masyarakat selaku penanggung jawab maupun pelaku pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dapat menjadikan pedoman ini sebagai acuan dalam melaksanakan upaya pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di masyarakat, sehingga dapat mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat dan terbebas dari risiko penularan penyakit menular vektor dan zoonotic, serta munuju Indonesia sehat.