Amandemen Jict.docx

Ketentuan dibuatkan

Yang Ada di Amandemen, Tetapi Tidak Ada di Pedomen GCG Yang

DEWAN KOMISARIS 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7.

8.

Dewan Komisaris akan terdiri dari 8 orang komisaris (4 dari IPC dan 4 dari HPJ) Di dalam amandemen tidak ditentukan masa jabatan komisaris. Di dalam amandemen tidak diberikan program pengenalan. Rapat dewan komisaris akan diadakan pada saat atas permintaan Presiden Komisaris atau 2 orang komisaris lainnya, dengan ketentuan bahwa rapat akan diadakan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Pemberitahuan rapat komisaris sekurang-kurangnya 14 hari sebelum rapat. Segala keputusan dewan komisaris harus diambil berdasarkan suara mayoritas komisaris yang hadir atau yang diwakilkan, dengan ketentuan bahwa sekurang-kurang nya 1 direktur dari masing-masing IPC dan HPJ harus mnyetujui keputusan tersebut. Korum rapat dewan komisaris akan terdiri dari sekurang-kurang nya 75% dari jumlah total anggota komisaris yang hadir sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya yang hadir sejak dimulainya dan sepanjang rapat. Berita acara rapat dewan komisaris harus dibuat dalam bahasa inggris.

DIREKSI 1. Direksi terdiri dari 6 orang ( 3 dari IPC dan 3 dari HPJ) 2. Rapat direksi harus diadakan pada jarak-jarak waktu reguler yang telah dijadwalkan dan disetujui oleh seluruh direktur, akan tetapi tidak boleh kurang dari 3 bulan sekali 3. Di dalam amandemen tidak diberikan program pengenalan direksi 4. Di dalam amandemen tidak ditentukan masa jabatan direksi 5. Korum rapat direksi terdiri dari kurang-kurang nya 4 anggota direksi ( 2 ditunjuk oleh IPC dan dua ditunjuk oleh HPJ). 6. Pemberitahuan rapat direksi sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tanggal rapat. 7. Segala keputusan direksi harus diambil berdasarkan suara mayoritas dari para direktur yang hadir atau yang diwakilkan, dengan ketentuan bahwa sekurang-kurang nya 1 direktur dari masing-masing IPC dan HPJ harus mnyetujui keputusan tersebut. 8. Berita acara rapat Direksi harus dibuat dalam bahasa inggris RUPS 1. RUPS luar biasa diadakan atas permintaan tertulis pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% dari saham perseroan. 2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tanggal rapat. 3. Keputusan disetujui dengan suara setuju dari para pemegang saham yang diwakili sekurang-kurangnya 75% dari total saham yang dikeluarkan.

Kode Etik JICT 1. Keterlibatan Dalam Partai Politik Pekerja yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif diharuskan mengajukan pengunduran diri dari perusahaan. 2. Pelaporan Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan 3. Sanksi atas Pelanggraan Kode Etik Perusahaan 1) pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan ini kepada HRBP Departemen baik secara langsung maupun melalui surat. 2) Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus: a. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor.  Nama pelapor  No telpon/ alamat email yang daat dihubungi b. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:  Masalah yang dilaporkan (What)  Pihak yang terlibat (Who)  Waktu kejadian (When)  Dimana kejadian (Where)  Kenapa terjadi (Why)  Bagaimana terjadinya (How) c. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan pelanggaran kode etik perusahaan. 3) Perusahaan menjamin perlindungan terhadap laporan yang terbukti kebenarannya terhadap pelapor yang meliputi: a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi pelaporan yang disampaikan b. Jaminan perlindungan terhdap perlakuan yang merugikan pelapor c. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor. 4) Kerahasiaan laporan akan dijamin kecuali jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan perusahaan. 5) Laporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran dikirimkan ke alamat sebagai berikut: a. Email Address : [email protected] b. Via SMS : c. Via Surat : HRBP Departemen PT. JICT, Jln. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 4. Sanksi atas Pelanggraan Kode Etik Perusahaan 1) Sanksi terhadap pelanggaran kode etik: a. Tingkatan pelanggaran dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku; b. Sanksi pelanggaran dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku; c. Pihak yang berwenang mengeksekusi sanksi.

2) HRBP Departemen berwenang melakukan investigasi terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran atas Kode Etik Perusahaan serta merekomendasikan hasilnya kepada dwan direksi. 3) Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku.