Air Tanah

2. Lembaga Penyedia Dan Pemanfaatan Data Hidrologi di Indonesia a) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Peraturan Sosial. Tugas Utama BPDAS BPDAS (Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai) memiliki tugas utama dalam melaksanakan penyusunan rencana, pengembangan kelembagaan, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai. 1) Fungsi BPDAS, antara lain: (a) Penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai; (b) Penyusunan dan penyajian informasi daerah aliran sungai; (c) Pengembangan model daerah aliran sungai; (d) Pengembangan lembaga dan kemitraan pengelolaan daerah aliran sungai; (e) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; dan (f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 2) Ruang lingkup kegiatan BPDAS ialah: (a) Penatagunaan lahan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa serta kelestarian lingkungan; (b) Melakukan konservasi sumber daya air yang bertujuan menekan daya produksi air dengan optimalisasi penggunaan lahan; dan (c) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan BPDAS itu sendiri. b) Pusat Penelitian Oseanografi (P2O-LIPI) Pusat penelitian ini dikelola oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Tugas (P2O-LIPI) Tugas lembaga Pusat Penelitian Oseanografi untuk melakukan penelitian kelautan dan menggali sumber daya biota laut yang memiliki nilai ekonomi. Fungsi (P2O-LIPI) Fungsi Pusat Penelitian Oseanografi LIPI dalam Melakukan Riset (a) Mendorong penemuan ilmu yang nanti akan memberikan wawasan baru tentang disiplin Oseanografi. (b) Memberikan pemahaman tentang proses fisik dan biokemis ekosistem laut. Contohnya memberikan informasi tentang dampak pengasaman laut. Pengasaman laut terjadi karena perubahan iklim, polusi, pembangunan daerah

pesisir, hingga pencemaran dari pupuk-pupuk kimia yang terbawa hingga ke laut. (c) Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan Oseanografi dalam upaya pemanfaatan sumber daya laut secara aman dan berkelanjutan. c) Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi; 2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah; 6. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan 9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tugas Kementerian Pertanian Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian; 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian; 4. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian; 5. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian; 6. Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan; 7. Pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati; 8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; 9. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian; 10. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan 11. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

e) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bapedda adalah badan perencanaan dan pembangunan daerah dibentuk pada tahun 1980 melalui keputusan presiden No. 27 tahun 1980. Menurut Permendagri 57/2007 tentang petunjuk teknis (Juknis) Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bappeda sebagai unsur perencanaan-perencanaan yang memiliki tugas dan fungsi, yaitu : 1. Perumusan kebijakan perencanaan daerah. 2. Koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten atau kota dan merupakan unsur staf dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan Walikota. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Tugas Pokok Bappeda kabupaten atau kota adalah membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penilaian Atas Pelaksanaannya. Sedangkan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah kabupaten atau kota adalah : 1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. f) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan

Nasional/Badan

Perencanaan

Tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;

2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana; 3. Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integrative dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah; 4. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 6. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. g) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tugas BNPB 1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; 2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan 8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Fungsi BNPB 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

KUIS 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bentuk Sungai yang arah alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen dan bermuara di sungai konsekuen disebut sungai… a. Subsekuen c. Insekuen b. Resekuen d. Obsekuen Sebuah aliran sungai yang mengalir mengikuti kemiringan lereng suatu pegunungan disebut sungai… a. Subsekuen c. Insekuen b. Resekuen d. Konsekuen Sungai yang terus menerus mengikis batuan yang dilaluinya sehingga mencapai batuan asli dan batuan induknya adalah sungai.. a. Rectangular c. Antiseden b. Radial d. Epigenesa Danau yang terjadi akibat adanya meander sungai yang terputus disebut danau… a. Tektonik c. Bendungan b. Tapal kuda d. Meander Sungai yang bersal dari salju yang mencair disebut sungai… a. Es c. Obsekuen b. Gletser d. Periodik Berikut ini merupakan contoh-contoh lapisan tanah kedap air, kecuali… a. Padas c. Geluh b. Lempung d. Napal Air yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan sejak penimbunan terjadi, merupakan air.. a. Air meteorit c. Air Juvenil b. Air Fosil d. Air Pelikular Sungai yang memiliki pola aliran cendrung siku-siku adalah pola aliran sungai… a. Rectanguler c. Dendritik b. Radial Sentrifugal d. Anuler Endapan yang terdapat diujung aliran dekat dengan muara sungai adalah… a. Hilir sungai c. Delta b. Meander d. Rawa

10. Lahan basah yang selalu digenangi oleh air dengan jenis tumbuhan yang hidup adalah rumput-rumputan, lumut, dan semak-semak adalah… a. Swamp c. Bog b. Marsh d. Rawa pasang surut