9. Bab Ii Ojol.docx

BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN LEGALISTIK

2.1 Tinjauan Teoretis 2.1.1 Implementasi Kebijakan Kata Implementasi berasal dari Bahasa Inggris “to implement” yang artinya adalah mengimplementasikan. Implementasi sendiri memiliki makna sebagai kegiatan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Winarno (2012 : 151) pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan

oleh

sekelompok

individu

yang

telah

ditunjuk

untuk

menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapan sebelumnya. Istilah Implementasi

biasanya

dikaitkan

dengan

suatu

kegiatan

yang

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan implementasi sering kali dikaitkan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah maupun tidak dilakukan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan pengertian kebijakan menurut Sharkansky dalam Widodo (2008 : 86) “What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs”. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-

15

16

nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,

maka

kebijakan

tersebut

akan

mendapat

kendala

ketika

diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari judul yang diangkat diatas tadi, penulis berpendapat bahwa kegiatan atau kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan tentang penertiban terhadap penyelenggaraan Angkutan Roda Dua berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) dengan tujuan menciptakan adanya ketertiban dan sinergitas pelayanan sarana angkutan di Kota Bekasi. Dalam permasalahan ini, penulis akan menggunakan teori dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Subarsono (2012) yang menyatakan dalam Teori ini dinyatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, yakni: 1. Karakteristik dari Masalah (tractability of the problems), yang terdiri dari: a. Tingkat Kesulitan Teknis dari masalah yang ada; b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; c. Persentase kelompok sasaran terhadap total populasi; d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. 2. Karakteristik Kebijakan/ undang-undang (ability of statute to structure implementation), yang terdiri dari: a. Kejelasan Isi Kebijakan;

17

b. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis; c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut; d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar bebagai institusi pelaksanaan; e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksanaan; f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. 3. Variabel

Lingkungan

(non

statutory

variables

affecting

implementation), yang terdiri dari: a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups); d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Alasan mengapa penulis menggunakan teori dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier antara lain adalah karena teori ini memiliki salah satu variabel yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sehingga menurut pemahaman penulis, hal ini memiliki keterkaitan dengan masalah yang penulis angkat dimana permasalahan ini memiliki faktor pengaruh

18

lingkungan

dari

penggunaan

teknologi

yang

dipakai

dalam

penyelenggaraan Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) yaitu aplikasi daring itu sendiri.

2.1.2 Konsep Upaya Upaya (efforts) merupakan salah satu bentuk bagian dari perilaku manusia. Kata Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti usaha

ataupun

ikhtiar

untuk

mencapai

suatu

maksud

tertentu,

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya dan lain sebagainya. Kadangkala istilah upaya seringkali dikaitkan dengan istilah usaha karena bentuk kegiatan yang dilakukan hampir serupa. Bisa dikatakan bahwa upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Menurut hemat penulis, pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah. Bila dikaitkan dengan pembahasan dalam magang riset ini, maka yang dimaksud dengan kata upaya dalam tulisan ini merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini yang memiliki kewenangan penuh dalam mengurus urusan pemerintahan

di

bidang

lalu

lintas

dan

angkutan

jalan

untuk

mengimplementasikan kebijakan pengaturan penyelenggaraan Angkutan

19

Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) di Kota Bekasi adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sehingga tujuan akhir yang bisa dicapai adalah, Dinas Perhubungan dapat memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah yang disebabkan oleh Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) yang menjunjung tinggi kesejahteraan bersama bagi masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan sinergitas pelayanan sarana transportasi di Kota Bekasi yang aman, nyaman dan selamat. . 2.1.3 Konsep Penertiban Berdasarkan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penertiban memiliki kata dasar “tertib” dengan awalan “pe-“ dan akhiran “-an” yang definisinya adalah proses, cara perbuatan menertibkan menurut aturan yang rapi atau teratur. Sedangkan menurut kamus Thesaurus penertiban bisa diistilahkan sebagai pembenahan, penataan, pengaturan maupun sistematisasi. Bisa dikatakan, Penertiban adalah usaha untuk menciptakan ketertiban, yakni mengambil tindakan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana dapat terwujud. Publisher is effort to arrange and arrange from conducive condition and situation happened trouble or avoid or prevent from security trouble and freshment from an certain place menurut Hosking dalam Maulana (2014 : 46) mendefinisikan tentang penertiban yang dapat diinterpretasikan bahwa penertiban adalah usaha untuk menata dan mengatur dari situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadi gangguan atau menghindari atau

20

mencegah dari gangguan keamanan dan kenyamanan dari suatu tempat tertentu. Tujuan dari adanya penertiban adalah untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan kehidupan antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan

masyarakat

sebagai

objek

yang

diberikan

layanan

serta

menghilangkan ataupun mengurangi segala bentuk ancaman yang ada sehingga masyarakat yang menjadi objek dapat melaksanakan kehidupan dengan lebih aman, nyaman dan tentram. Mirdalina (2016 : 36) berpendapat bahwa persepsi terhadap ketertiban sering dikaitan dengan penegak hukum, sekalipun ketertiban dalam kondisi, seperti ketertiban dalam pengaturan barang, pemeliharaan jalan atau perparkiran.

Berlandaskan

pemahaman

yang

telah

kita

ketahui,

bahwasanya adalah Negara kita yakni Indonesia adalah Negara Hukum atau bisa dikatakan hal apapun rata – rata telah diatur dan dilandaskan dengan hukum. Maka di dalam penyelenggaraan penertiban, biasanya dilakukan pengenaan tindakan, sedangkan tindakan yang biasa diberikan adalah berbentuk sanksi. Adapun sanksi diberikan dalam penyelenggaraan penertiban memiliki tujuan agar pelaku atau objek yang melanggar kesepakatan akan ketertiban dan mengganggu kemaslahatan banyak pihak dapat menyadari kekurangan dan kekeliruanya sehingga di kemudian hari, hal tersebut tidak dapat terulang kembali. Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan laporan akhir ini, objek yang akan ditertibkan adalah Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) di Kota Bekasi karena hal inilah yang

21

memicu masalah – masalah ketidak tertiban umum di Kota Bekasi. Adapun subjek yang menertibkan adalah Dinas Perhubungan. Namun, bentuk kegiatan nyata dan langsung terkait penertiban Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) di Kota Bekasi tidaklah bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Perhubungan karena Dinas Perhubungan tidak memiliki kewenangan secara fisik untuk melakukan penertiban karena terbatas oleh ketiadaanya alat dan kewenangan. Oleh karena itu, dalam kondisi langsung di lapangan, penertiban Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) di Kota Bekasi oleh Dinas Perhubungan akan dibantu oleh Kepolisian Restro Metro Kota Bekasi.

2.1.4 Konsep Angkutan Umum dan Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) Pengertian dari Angkutan Umum adalah angkutan yang mengangkut penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang tersebut adalah terdiri dari angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara (Warpani dalam Kurniawan, 2013 : 11). Kurniawan (2013 : 11) menambahkan bahwa angkutan umum adalah: “moda transportasi yang diperuntukkan untuk bersama (orang banyak),

kepentingan

bersama,

menerima

pelayanan

bersama,

mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-

22

ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih.” Adapun contoh kendaraan umum yang ia kelompokan antara lain seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ojek sepeda, sepeda motor Becak, bajaj, bemo Mikrolet Bus umum (kota dan antar kota) Kereta api (kota dan antar kota) Kapal Feri Pesawat yang digunakan secara bersama.

Definisi ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor ditambangkan atau disewakan atau dengan kata lain dilaksanakan dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa. Istilah ojek terlahir dari kata ngobjek yang kurang lebih memiliki makna mencari tambahan penghasilan. Istilah ini terkenal di sekitar tahun 1970 sampai dengan 1990-an. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Belanda yakni object yang memiliki makna barang dagangan, jadi bisa dikatakan hal ini dikaitkan dengan segala hal yang dapat menghasilkan uang. Karena Namun seiring perkembangan zaman, orang yang dulunya melafalkan dengan istilah ngobyek yang kemudian hari diucapkan dengan ngobjek. Sekitar tahun 1980 sampai dengan 1990-an, orang melihat peluang untuk ngobjek dengan menjadi alternatif becak yaitu membonceng penumpangnya dengan sepeda motor. Dan ngobjek, cara ini ternyata memberi penghasilan yang lumayan dan yang paling penting adalah tidak terlalu membutuhkan keterampilan, serta tidak menyita banyak waktu dan tenaga. Sehingga, lama-kelamaan istilah ngobjek menjadi tesecara eksklusif kepada pemberian jasa pengantaran penumpang dengan sepeda

23

motor dan kata ngojek pun bermetamorfosa menjadi ngojek dan akhirnya dipersingkat menjadi “ojek”. (Gustaaf Kusno, 2015) Ojek merupakan moda transportasi berupa sepeda motor yang termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi (private), tetapi di Indonesia banyak Ojek juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang telah disepakati oleh pengemudi dengan penumpangnya menyesuaikan dengan seberapa jauh rute

perjalanan

hingga

mencapai tujuan

berdasarkan

permintaan

penumpang. Dalam hal ini Ojek adalah bagian dari moda paratransit. Moda paratransit adalah moda dengan rute dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan penumpang (demand responsive). Sedangkan penambahan kata online dibelakang kata Ojek merujuk kepada penambahan inovasi berlandaskan teknologi dalam sistem penyelenggaraan angkutan menggunakan kendaraan roda dua atau ojek berbasis pada aplikasi dalam sebuah jaringan atau online yang bisa diunduh pada smartphone dalam genggaman masyarakat. Ojek online sendiri mulai berkembang diawal tahun 2014 dan maju berkembang begitu pesat serta mengubah citra ojek yang dianggap kuno, kini dikemas menjadi angkutan yang lebih modern seiring dengan berkembangnya zaman. Menurut pendapat Wijaya (2016 : 9) menggunakan istilah ojek online sebagai Transportasi Jalan Online dan mengartikan definisinya dengan membagi dua bagian antara istilah “Transportasi” sebagai sarana pengangkutan jalan dan “Online” diistilahkan dengan kata daring atau

24

dalam jaringan. Adapun pengertian pengangkutan menurutnya adalah pengangkutan barang dan orang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Sedangkan daring menurutnya memiliki definisi terhubung ke jaringan internet. Sehingga bisa disimpulkan, bahwa angkutan online adalah pengangkutan barang dan orang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi yang terhubung dengan jaringan internet.

2.2 Tinjauan Legalistik 2.2.1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan isi dari pasal tersebut merupakan landasan konstitusional yang menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan

sebagai

satu-satunya

aturan

main

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Adapun dalam penyelenggaraan Negara, tidak bisa terlepas dari peran Pemerintahan Daerah selaku unsur yang menjalankan roda

25

kehidupan bagi suatu negara. Pemerintahan bagaikan ibu rumah tangga dalam sebuah lingkup keluarga karena memiliki banyak urusan yang harus diselesaikan. Maka dari itu, urusan – urusan tersebut dibagi – bagi ke dalam bagian

bagian

sendi

pemerintahan

agar

urusan

tersebut

dapat

dilaksanakan dengan baik, maksimal dan sistematis. Urusan Pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (2). Adapun urusan pemerintahan itu sendiri terdiri dari urusan pemerintahan Absolut, Konkuren, dan Pemerintahan Umum. Adapun urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib juga terbagi atas dua, yakni yang terkait dengan pelayanan dasar dan/atau non pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Konkuren yang terkait dengan judul yang penulis ambil dalam laporan akhir ini yakni menyangkut tentang Angkutan Roda Dua berbasis aplikasi daring (Ojek Online) telah dijelaskan bahwa pada Pasal 11 huruf (i) urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar salah satunya adalah bidang Perhubungan adapun di dalam lampiran pembagian urusan

26

pemerintahan konkuren salah satu urusan yang diurus adalah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.2.2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan penyelenggaraan angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) berkenaan langsung tentang tugas penyelenggaraan urusan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur juga dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dalam Pasal 5 yang berisikan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah adapun Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b. c. d.

perencanaan; pengaturan; pengendalian; dan pengawasan.

Sedangkan pada Pasal 6 ayat (4) menjelaskan bahwa urusan pemerintah di tingkat kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota; b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

27

Nantinya,

Dinas

Perhubungan

tidak

bekerja

sendiri

dalam

menertibkan ojek online karena akan dibantu oleh Kepolisian RI sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang berbunyi: “urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

2.2.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Penggunaan Sepeda Motor dalam penggunaan Ojek Online Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (5): “Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran”. Kemudian di Pasal 3 juga dijelaskan dengan ketentuan bahwa “Angkutan orang dan/ atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor ataupun Kendaraan Tidak Bermotor”. Pasal 4 juga menjelaskan bahwa Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa salah satunya adalah Sepeda Motor. Selanjutnya di Pasal 15 ayat (3) menjelaskan mengenai Kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota menjamin tersedianya Angkutan umum

28

untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud meliputi: a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum; c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum; d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum; e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan; f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

2.2.4 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Masalah yang timbul akibat penyelenggaraan Angkutan Roda Dua berbasis aplikasi daring (Ojek Online) banyak membentur masalah mengenai ketertiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (10) membahas bahwa: “Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin”. Sedangkan dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a. b. c. d.

tertib jalan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau; tertib lingkungan; tertib penghuni bangunan; tertib tuna sosial dan anak jalanan.

29

Berkaitan dengan hal tersebut, telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa “setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah”. Serta berkaitan dengan pelaksana penertiban telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa “dalam melakukan penertiban, Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya”.

2.2.5 Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda

Dua Berbasis

Aplikasi (Ojek Online) di Kota Bekasi.

Tinjauan legalistik ini membahas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun

2017

yang

mengatur

tentang

penyelenggaraan

Angkutan

Menggunakan Kendaraan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi (Ojek Online) di Kota Bekasi. Istilah Ojek Online sendiri terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi (Ojek Online) di Kota Bekasi didefinisikan pada Pasal 1 ayat (12) yang menjelaskan bahwa: “Ojek Online adalah penggunaan sepeda motor untuk mengangkut orang dan/atau barang secara berbayar dengan pemesanan menggunakan aplikasi transportasi online”. Adapun penjelasan definisi dari Aplikasi dari Ojek Online sendiri telah dijelaskan di Pasal 1 ayat (11) bahwa: “Aplikasi berbasis teknologi informasi online untuk transportasi atau disebut juga

30

aplikasi transportasi online, adalah aplikasi berbasis web atau smartphone yang digunakan untuk melakukan pemesanan kendaraan angkutan”. Maksud

dan

Tujuan

ditetapkanya

Peraturan

Walikota

ini

dicantumkan pada Pasal 2 dimana bertujuan untuk: “mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan Ojek Online sehingga terpeliharanya kondisi angkutan umum dan online yang dapat bersinergi untuk kepentingan transportasi bagi masyarakat Kota Bekasi”. Sedangkan dalam penyelenggaran penertibanya dicantumkan pada Pasal 8 berisikan tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan

Ojek Online bahwasanya

dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Kota Bekasi dan instansi terkait lainya yang memiliki kewenangan dalam hal ini mengatur Ojek Online. Dan Pasal 9 yang menjelaskan bahwa: “Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ojek Online pada

ruang

publik

yang

tidak

diperkenankan

sebagai

lokasi

parkir/pangkalan tempat menunggu/menjemput/menurunkan penumpang”. Serta

Pasal

10

mencantumkan

kegiatan

yang

dilakukan

Dinas

Perhubungan dalam penyelenggaraan pengendalian Ojek online, antara lain: a. pemberian arahan dan petunjuk mengenai ketertiban umum dan lalu lintas dalam penyelenggaraan Ojek Online; b. pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengemudi dan penumpang serta pengguna jalan lainya dalam penyelenggaraan Ojek Online; c. penindikan pelanggaran sesuai dengan kewenangan;