Turnitin Emen Fix.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sudah menjadi kodrat dan terjadi secara alamiah bahwasanya setiap manusia untuk bisa bertahan hidup maka harus melakukan suatu kegiatan atau usaha agar kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi. Untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, maka cara yang bisa dilakukan adalah melakukan aktivitas ekonomi guna menunjang tercapainya keberhasilan pemenuhan itu sendiri. Adapun dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi, dituntut akan adanya akomodasi ataupun unsur yang mendukung agar dapat berjalan dengan lancar dan mudah serta menghasilkan profit yang menguntungkan. Angkutan merupakan salah satu unsur yang memudahkan berlangsungnya aktivitas ekonomi karena aktivitas ekonomi sendiri berlangsung tidak selalu di tempat yang sama. Lebih lanjut maka perlu adanya pengembangan pengangkutan berupa barang dan/atau jasa karena tuntutan akan kebutuhan pengangkutan yang besar pula guna mempermudah keberlangsungan pemenuhan kebutuhan hidup dalam aktivitas ekonomi. Pemerintah hadir dengan memiliki peran dalam menjawab tuntutan akan kebutuhan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang membahas tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Pemerintah memiliki fungsi sebagai pengatur dan memberikan pelayanan kepada

1

2

masyarakat akan ketersediaan angkutan serta memiliki tanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaanya. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit bagi Ibukota Jakarta. Saat ini Kota Bekasi telah melalui tahap pembangunan dan tumbuh berkembang menjadi kota besar tempat tinggal para kaum urban dan menjadi sentra industri skala Internasional. Dalam proses pembangunan dan perkembanganya serta dilihat dari kondisi umum wilayahnya, Kota Bekasi tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan sarana angkutan. Mengapa demikian? Karena angkutan merupakan sarana pokok yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Kota Bekasi, karena dengan keberadaan angkutan maka segala pekerjaan dapat dikerjakan dengan efektif dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dapat berlansung dengan baik. Angkutan ditinjau dari jalurnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu angkutan jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Adapun bila dilihat dari kondisi wilayah di Kota Bekasi, maka angkutan yang dipakai adalah angkutan

jalur

darat.

Sedangkan

ditinjau

dari

karakteristik

jenis

penggunaanya, angkutan atau moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi (private) dan kendaraan umum (public) (wikibooks.com).

Kendaraan

pribadi

adalah

kendaraan

yang

dioperasionalkan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Sedangkan, Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk

3

dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (paratransit) dan kendaraan umum biasa (transit) (wikibooks.com). Fenomena yang dewasa ini tengah kita hadapi adalah mengenai tantangan globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan suatu kondisi dimana perbedaaan jarak dan letak geografis bukan lagi menjadi penghalang. Dunia seakan tanpa batas, sehingga semakin dekat dan menyebar luas. Adanya globalisasi akan berpengaruh pada suatu bangsa dan negara, masyarakat bahkan individu dalam masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan globalisasi pada suatu bangsa terjadi di segala aspek dan berbagai bidang. Salah satu bidang yang dipengaruhi globalisasi tersebut bila dilihat dari kondisi Indonesia saat ini antara lain adalah pembangunan, ekonomi dan bisnis. Indonesia kini sedang giat menggenjot pembangunan dan perkembangan ekonomi dan bisnis agar bisa tumbuh dengan pesat mengikuti perkembangan zaman yang sudah mengglobal dan tidak ketinggalan akan perkembangan zaman. Peluang bisnis di berbagai bidang semakin bertambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Para pelaku usaha berlomba – lomba

mengembangkan usahanya secara

inovatif dan kreatif agar mampu menghadapi persaingan usaha. Pelaku usaha mulai mengembangkan lini usaha mereka dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana yang mendukung usaha baik usaha dalam bentuk penyediaan barang maupun penyediaan jasa. Adapun pada awal tahun 2014, perkembangan ekonomi bisnis yang berkembang

4

pesat di Indonesia tersebut hadir dalam format penyedia jasa di bidang transportasi atau angkutan berbasis aplikasi dalam jaringan atau yang lebih dikenal dengan istilah ojek online. Dimana jika seseorang membutuhkan jasa ojek online di manapun dan kapanpun, selama wilayah yang akan dituju tercakupi oleh penyedia layanan ojek online, maka pengguna bisa melakukan pemesanan dengan mudah melalui aplikasi yang bisa diunduh pada smartphone dalam genggaman pengguna. Adapun ojek sendiri merupakan moda transportasi berupa sepeda motor yang termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi (private), tetapi melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang telah disepakati oleh pengemudi dengan penumpangnya menyesuaikan dengan seberapa jauh rute perjalanan hingga mencapai tujuan. Bisa dikatakan ojek adalah bagian dari moda paratransit. Moda paratransit adalah moda dengan rute dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan penumpang. Ojek online sendiri merupakan bentuk inovasi tambahan dari bentuk ojek biasa atau ojek konvensional atau istilah yang lebih dikenal adalah ojek pangkalan. Perbedaan yang paling signifikan terletak dari kemajuan penerapan teknologi dalam proses pemesanan ojek online yang menggunakan media aplikasi daring atau online yang bisa diunduh secara cuma – cuma pada semua smartphone. Adapun kelebihan ojek online daripada ojek konvensional atau ojek pangkalan berdasarkan pengalaman

5

yang dirasakan penulis secara umum dan objektif dalam menggunakan jasa transportasi ojek antara lain: 1. Ojek Online telah dikelola secara elektronik artinya seluruh pesanan dilakukan lewat aplikasi yang tersedia artinya hal ini dapat mengurangi waktu serta usaha yang harus dilakukan oleh pengguna jasa dalam hal mencari ojek seperti saat membutuhkan jasa ojek tapi malas pergi memanggil ojeknya atau letak pangkalan ojeknya jauh dari jangkauan. Cukup melakukan pesanan lewat aplikasi dari smartphone, maka ojek online akan datang ke tempat pengguna jasa dalam hitungan menit. 2. Harga yang ditawarkan oleh ojek online lebih transparan karena sudah dikalkulasi secara elektronik terlebih dahulu di awal perjalanan berdasarkan seberapa jauh jarak tempuh rute perjalanan, sehingga pengguna jasa tidak lagi dipusingkan dengan tarif yang mahal atau tawar menawar dahulu. 3. Jasa yang ditawarkan ojek online tidak sebatas mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain tapi juga bisa melakukan pengiriman barang, dokumen, melakukan pembelian makanan, barang, obat – obatan dan lain sebagainya. 4. Semua pengendara ojek online telah diseleksi baik dari segi kelengkapan surat – surat maupun kondisi kendaraan seperti rem, kaca spion serta pelatihan safety riding. Serta disediakan pula helm

6

yang bersih serta masker sekali pakai yang bisa diperoleh secara cuma – cuma. Adapun ketergantungan masyarakat tehadap angkutan jalur darat di Kota Bekasi sangat tinggi, dengan alasan untuk mempersingkat waktu perjalanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari. Sehingga, kehadiran ojek online dalam sekejap menjadi dambaaan bagi masyarakat di Kota Bekasi karena dari kelebihan diatas dianggap oleh masyarakat dapat memenuhi beberapa karakteristik jasa transportasi yang efektif dan efisien seperti yang dikatakan Adisasmita (2011:26) dari segi Kecepatan, Komprehensif dan Biaya yang Rendah atau Harga yang Terjangkau. Ojek online hadir dengan memberikan kemudahan pemesanan dalam genggaman smartphone kita serta memberikan nafas baru dalam pilihan moda transportasi di Kota Bekasi serta membuka luas lapangan kerja bagi masyarakat dengan penghasilan yang begitu menjanjikan. Namun dibalik kelebihan itu, disisi lain ojek online mendatangkan masalah – masalah baru yang dapat menggangu ketertiban dalam kehidupan masyarakat di Kota Bekasi. Masalah – masalah yang timbul yang disebabkan oleh angkutan berbasis aplikasi atau ojek online di Kota Bekasi ini salah satunya dipicu oleh keberadaan jumlah ojek online yang semakin pesat dan belum bisa terkontrol. Tercatat jumlah ojek online di Bekasi mencapai sekitar 3.000 pengendara, yang tersebar di 12 kecamatan (Detik.com). Kehadiran mereka dianggap mulai mengganggu ketertiban umum. Karena menimbulkan dampak negatif yakni kemacetan akibat

7

banyak ojek online yang menunggu penumpang secara ilegal di jalan utama dan trotoar atau bahu jalan di beberapa titik wilayah di Kota Bekasi. Hal ini sependapat seperti yang dituturkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana yang berpendapat bahwa jumlah pengendara ojek online di wilayah Kota Bekasi sudah terlalu banyak, seharusnya

dilakukan

moratorium

rekrutmen

pengendaranya

(Kompas.com). Dampak ketidak tertiban dan kesemrawutan ojek online salah satunya dapat dilihat di kawasan perniagaan Jalan Ahmad Yani serta di kawasan Stasiun Bekasi. Pengguna jalan raya lain pun akhirnya yang terkena imbas karena banyaknya ojek online yang mangkal di bahu jalan. Permasalahan lain yang timbul adalah adanya bentrok antara pengemudi ojek online dengan pengemudi angkutan dalam kota atau Angkot di Bekasi. Pada Jumat (28/7/2017) tercatat, seorang pengemudi ojek online di Kota Bekasi, ditabrak dan dikeroyok oleh seorang pengemudi angkot K 15A jurusan Pondok Ungu Permai – Terminal Bekasi. Diduga permasalahan tersebut muncul dikarenakan pengemudi ojek online mengangkut penumpang ditempat semaunya yang kebetulan pada kejadian tersebut berada di daerah trayek angkutan umum dalam kota sehingga pengemudi angkot naik pitam (kompas.com). Tidak hanya berhenti disitu, pada Selasa (20/9/2016) terjadi keributan antara ojek online dan ojek pangkalan di Jalan Kincan Raya, tepatnya di dekat exit Tol Jatibening, Pondok Gede, Bekasi (detik.com). Pokok permasalahanya adalah disebabkan karena diantara keduanya

8

memperebutkan penumpang serta para pengemudi ojek pangkalan berpendapat bahwa pendapatan mereka dianggap menurun dibanding sebelum dengan keberadaanya ojek online. Sehingga banyak juga lapisan masyarakat

yang

menginginkan

adanya

kebijakan

penghapusan

keberadaan ojek online meskipun hal ini kemudian menjadi pro dan kontra. Ojek online menurut pengamatan penulis dinilai memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan ojek pangkalan. Mulai dari biaya perjalanan yang dibebankan kepada konsumen ojek online lebih murah dibandingkan dengan ojek pangkalan. Serta kemudahan memperoleh ojek online juga dapat dipertimbangkan. Ditambah ojek online kini menjadi mata pencaharian yang cukup menjanjikan karena pengelola penyedia jasa transportasi online ini telah menyediakan lahan pekerjaan yang amat luas dan mudah. Keunggulan – keunggulan inilah yang akhirnya mempengaruhi berkembang pesatnya ojek online dan perekonomian di Indonesia. Namun, tidak semua lapisan masyarakat dapat menerima akan kemajuan inovasi tersebut, karena dampaknya secara langsung bisa mematikan lahan pekerjaan dan menurunkan hasil pendapatan dari angkutan lain di Kota Bekasi yang sebelumnya sudah lebih lama berdiri ataupun sudah memiliki payung hukum dan aturan yang kuat dan jelas dibandingkan dengan ojek online. Kesimpulanya, di satu sisi kehadiran ojek online memberikan dampak positif yang cukup besar dan menjanjikan namun disisi lain juga memberikan dampak negatif yang tidak kalah besar.

9

Berdasarkan pertimbangan permasalahan yang telah dibahas tadi, menurut penulis diperlukan upaya dan perhatian yang serius dari Pemerintah Kota xBekasi untuk mengatasi zpermasalahan tersebut. Pemerintah Kota zBekasi

memiliki fungsi sebagai pengatur dan

memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memiliki tanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaanya serta berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan. Hal ini sejalan dengan pernyataan pengamat transportasi, Djoko Setijowarno

yang

menyatakan

bahwa

Transportasi

orang

harus

mengandung unsur selamat, aman dan nyaman. Sehingga, pemerintah seharusnya memiliki instrumen untuk mengawasi praktik bisnis transportasi di manapun untuk menjaga keseimbangan dan penataan transportasi secara nasional sehingga unsur tersebut dapat tercipta (Kumparan.com). Adapun dalam pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan jalan, urusan ini dikerjakan oleh Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan akan hal tersebut. Upaya yang akan diberikan oleh Dinas Perhubungan inilah yang nantinya akan dapat memberikan solusi pemecahan masalah sehingga timbul win – win solution dalam penyelesaian – penyelesaian masalah terkait angkutan roda dua berbasis aplikasi daring atau ojek online yang telah dijelaskan diatas. Sehingga dalam Magang Riset Terapan Pemerintahan ini penulis tertarik untuk mengangkat tema Magang Riset

10

Terapan Pemerintahan dengan judul “UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN RODA DUA BERBASIS APLIKASI DARING (OJEK ONLINE) DI KOTA BEKASI”.

1.2 Ruang Lingkup, Fokus dan Lokasi 1.2.1 Ruang Lingkup Berdasarkan latar belakang tadi, dapat kita simpulkan bahwa beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut: 1. Pertumbuhan dan keberadaan populasi Ojek Online di Kota Bekasi semakin pesat dan belum bisa terkontrol sehingga meresahkan masyarakat karena mengganggu ketertiban jalan dan lalu lintas di ruang publik karena Ojek Online menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang di Jalan Protokol, Bahu Jalan, Trotoar atau Pedestrian sehingga menimbulkan kemacetan dan menggangu aktifitas jalan lainya. 2. Ojek Online tidak tertib dalam kegiatan menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang di lokasi yang semaunya sehingga menimbulkan kecemburuan bagi Angkutan Konvensional lain seperti Angkutan Kota (Angkot) dan Ojek Pangkalan karena merasa lahan memperoleh penumpangnya terganggu. 3. Minimnya kesadaran dari pengemudi Ojek Online untuk menjaga ketertiban berlalu lintas.

11

4. Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan belum bisa menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap Ojek Online karena masih saja terjadi adanya pelanggaran. Guna mempermudah penulisan Usulan Magang Riset Terapan Pemerintahan ini agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya

dibuat

suatu

batasan

masalah.

Adapun

ruang

lingkup

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Usulan Magang Riset Terapan Pemerintahan ini yaitu peneliti akan membahas Upaya Dinas Perhubungan dalam Penertiban Penyelenggaraan Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) di Kota Bekasi.

1.2.2 Fokus Berdasarkan latar belakang dan ruang llingkup diatas tadi, untuk mempermudah penulis dalam menyusun hasil Magang Riset Terapan Pemerintahan ini, maka riset ini penulis fokuskan kepada pokok – pokok masalah sebagai berikut: 1. Apa masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) Di Kota Bekasi sehingga perlu diadakanya penertiban? 2. Apa target atau tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan penertiban penyelenggaraan Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) Di Kota Bekasi?

12

3. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi masalah yang disebabkan oleh Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) Di Kota Bekasi? 4. Apa

dampak

dari

penerapan

kebijakan

penertiban

penyelenggaraan Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) Di Kota Bekasi? 1.2.3 Lokasi Adapun dalam penyusunan Magang Riset Terapan Pemerintahan ini penulis memilih lokasi Magang Riset di Pemerintah Kota Bekasi tepatnya di Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

dengan

alasan

karena

Dinas

Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkenaan langsung terhadap pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan aktivitas mengenai Perhubungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Adapun Magang Riset Terapan Pemerintahan ini ini penulis lakukan dengan memiliki maksud antara lain yakni untuk mengetahui dan memahami upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkhusus pada hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam melakukan penertiban guna mengatasi masalah yang disebabkan oleh Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) sehingga apabila dalam Magang Riset ditemukan hambatan maka bisa diberikan solusinya.

13

1.3.2 Tujuan Tujuan merupakan uraian tentang apa yang ingin dicapai berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun tujuan dari dilaksanakanya Magang Riset Terapan Pemerintahan ini adalah antara lain untuk: 1. Mengetahui permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) Di Kota Bekasi. 2. Mengetahui target atau tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan penertiban penyelenggaraan Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) Di Kota Bekasi. 3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi masalah yang disebabkan oleh Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) Di Kota Bekasi. 4. Mengetahui dampak dari penerapan kebijakan penertiban penyelenggaraan Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) Di Kota Bekasi.

1.4 Kegunaan Kegunaan merupakan uraian dari manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Magang Riset Terapan Pemerintahan untuk memberikan informasi, kontribusi, dan masukan kepada para pengamat politik, birokrasi, praktisi, lembaga daerah, pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang

14

berkepentingan

dalam

pelayanan

publik.

Adapun

kegunaan

dari

pelaksanaan Magang Riset ini adalah antara lain: a. Bagi Penulis untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan teknis pemerintahan sesuai fokus Magang Riset Terapan

Pemerintahan

mekanisme menyelesaikan

penertiban masalah

ini

seperti dan

terkait

Praja

dapat

memperoleh

memahami keterampilan

Penyelenggaraan

Angkutan

Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi (Ojek Online). b. Bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hasil Magang Riset ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk menghimpun informasi dan temuan baru sebagai bahan pengembangan dan pembelajaran pada ilmu pemerintahan terapan. c. Bagi Lokasi tempat Magang Riset Terapan Pemerintahan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi, diharapkan dapat menjadikan hasil dan saran dari Magang Riset Terapan Pemerintahan ini sebagai bahan evaluasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan untuk perbaikan praktik pemerintahan di kemudian hari.

15

BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN LEGALISTIK

2.1 Tinjauan Teoretis 2.1.1 Implementasi Kebijakan Kata Implementasi berasal dari Bahasa Inggris “to implement” yang artinya adalah mengimplementasikan. Implementasi sendiri memiliki makna sebagai kegiatan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Winarno (2012 : 151) pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan

oleh

sekelompok

individu

yang

telah

ditunjuk

untuk

menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapan sebelumnya. Istilah Implementasi

biasanya

dikaitkan

dengan

suatu

kegiatan

yang

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan implementasi sering kali dikaitkan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah maupun tidak dilakukan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan pengertian kebijakan menurut Sharkansky dalam Widodo (2008 : 86) “What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs”. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-

16

nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,

maka

kebijakan

tersebut

akan

mendapat

kendala

ketika

diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari judul yang diangkat diatas tadi, penulis berpendapat bahwa kegiatan atau kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan tentang penertiban terhadap penyelenggaraan Angkutan Roda Dua berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) dengan tujuan menciptakan adanya ketertiban dan sinergitas pelayanan sarana angkutan di Kota Bekasi. Dalam permasalahan ini, penulis akan menggunakan teori dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Subarsono (2012) yang menyatakan dalam Teori ini dinyatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, yakni: 1. Karakteristik dari Masalah (tractability of the problems), yang terdiri dari: a. Tingkat Kesulitan Teknis dari masalah yang ada; b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; c. Persentase kelompok sasaran terhadap total populasi; d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. 2. Karakteristik Kebijakan/ undang-undang (ability of statute to structure implementation), yang terdiri dari: a. Kejelasan Isi Kebijakan;

17

b. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis; c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut; d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar bebagai institusi pelaksanaan; e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksanaan; f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. 3. Variabel

Lingkungan

(non

statutory

variables

affecting

implementation), yang terdiri dari: a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups); d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Alasan mengapa penulis menggunakan teori dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier antara lain adalah karena teori ini memiliki salah satu variabel yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sehingga menurut pemahaman penulis, hal ini memiliki keterkaitan dengan masalah yang penulis angkat dimana permasalahan ini memiliki faktor pengaruh

18

lingkungan

dari

penggunaan

teknologi

yang

dipakai

dalam

penyelenggaraan Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) yaitu aplikasi daring itu sendiri.

2.1.2 Teori Upaya Upaya (efforts) merupakan salah satu bentuk bagian dari perilaku manusia. Kata Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti usaha

ataupun

ikhtiar

untuk

mencapai

suatu

maksud

tertentu,

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya dan lain sebagainya. Kadangkala istilah upaya seringkali dikaitkan dengan istilah usaha karena bentuk kegiatan yang dilakukan hampir serupa. Bisa dikatakan bahwa upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Menurut hemat penulis, pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah. Bila dikaitkan dengan pembahasan dalam magang riset ini, maka yang dimaksud dengan kata upaya dalam tulisan ini merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerag dalam hal ini yang memiliki kewenangan penuh dalam mengurus urusan pemerintahan

di

bidang

lalu

lintas

dan

angkutan

jalan

untuk

mengimplementasikan kebijakan pengaturan penyelenggaraan Angkutan

19

Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) di Kota Bekasi adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sehingga tujuan akhir yang bisa dicapai adalah, Dinas Perhubungan dapat memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah yang disebabkan oleh Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) yang menjunjung tinggi kesejahteraan bersama bagi masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan sinergitas pelayanan sarana transportasi di Kota Bekasi yang aman, nyaman dan selamat. . 2.1.3 Teori Penertiban Berdasarkan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penertiban memiliki kata dasar “tertib” dengan awalan “pe-“ dan akhiran “-an” yang definisinya adalah proses, cara perbuatan menertibkan menurut aturan yang rapi atau teratur. Sedangkan menurut kamus Thesaurus penertiban bisa diistilahkan sebagai pembenahan, penataan, pengaturan maupun sistematisasi. Bisa dikatakan, Penertiban adalah usaha untuk menciptakan ketertiban, yakni mengambil tindakan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana dapat terwujud. Publisher is effort to arrange and arrange from conducive condition and situation happened trouble or avoid or prevent from security trouble and freshment from an certain place menurut Hosking dalam Maulana (2014 : 46) mendefinisikan tentang penertiban yang dapat diinterpretasikan bahwa penertiban adalah usaha untuk menata dan mengatur dari situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadi gangguan atau menghindari atau

20

mencegah dari gangguan keamanan dan kenyamanan dari suatu tempat tertentu. Tujuan dari adanya penertiban adalah untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan kehidupan antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan

masyarakat

sebagai

objek

yang

diberikan

layanan

serta

menghilangkan ataupun mengurangi segala bentuk ancaman yang ada sehingga masyarakat yang menjadi objek dapat melaksanakan kehidupan dengan lebih aman, nyaman dan tentram. Mirdalina (2016 : 36) berpendapat bahwa persepsi terhadap ketertiban sering dikaitan dengan penegak hukum, sekalipun ketertiban dalam kondisi, seperti ketertiban dalam pengaturan barang, pemeliharaan jalan atau perparkiran.

Berlandaskan

pemahaman

yang

telah

kita

ketahui,

bahwasanya adalah Negara kita yakni Indonesia adalah Negara Hukum atau bisa dikatakan hal apapun rata – rata telah diatur dan dilandaskan dengan hukum. Maka di dalam penyelenggaraan penertiban, biasanya dilakukan pengenaan tindakan, sedangkan tindakan yang biasa diberikan adalah berbentuk sanksi. Adapun sanksi diberikan dalam penyelenggaraan penertiban memiliki tujuan agar pelaku atau objek yang melanggar kesepakatan akan ketertiban dan mengganggu kemaslahatan banyak pihak dapat menyadari kekurangan dan kekeliruanya sehingga di kemudian hari, hal tersebut tidak dapat terulang kembali. Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan laporan akhir ini, objek yang akan ditertibkan adalah Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) di Kota Bekasi karena hal inilah yang

21

memicu masalah – masalah ketidak tertiban umum di Kota Bekasi. Adapun subjek yang menertibkan adalah Dinas Perhubungan. Namun, bentuk kegiatan nyata dan langsung terkait penertiban Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) di Kota Bekasi tidaklah bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Perhubungan karena Dinas Perhubungan tidak memiliki kewenangan secara fisik untuk melakukan penertiban karena terbatas oleh ketiadaanya alat dan kewenangan. Oleh karena itu, dalam kondisi langsung di lapangan, penertiban Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) di Kota Bekasi oleh Dinas Perhubungan akan dibantu oleh Kepolisian Restro Metro Kota Bekasi.

2.1.4 Teori Angkutan Umum dan Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) Pengertian dari Angkutan Umum adalah angkutan yang mengangkut penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang tersebut adalah terdiri dari angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara (Warpani dalam Kurniawan, 2013 : 11). Kurniawan (2013 : 11) menambahkan bahwa angkutan umum adalah: “moda transportasi yang diperuntukkan untuk bersama (orang banyak),

kepentingan

bersama,

menerima

pelayanan

bersama,

mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-

22

ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih.” Adapun contoh kendaraan umum yang ia kelompokan antara lain seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ojek sepeda, sepeda motor Becak, bajaj, bemo Mikrolet Bus umum (kota dan antar kota) Kereta api (kota dan antar kota) Kapal Feri Pesawat yang digunakan secara bersama.

Definisi ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor ditambangkan atau disewakan atau dengan kata lain dilaksanakan dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa. Istilah ojek terlahir dari kata ngobjek yang kurang lebih memiliki makna mencari tambahan penghasilan. Istilah ini terkenal di sekitar tahun 1970 sampai dengan 1990-an. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Belanda yakni object yang memiliki makna barang dagangan, jadi bisa dikatakan hal ini dikaitkan dengan segala hal yang dapat menghasilkan uang. Karena Namun seiring perkembangan zaman, orang yang dulunya melafalkan dengan istilah ngobyek yang kemudian hari diucapkan dengan ngobjek. Sekitar tahun 1980 sampai dengan 1990-an, orang melihat peluang untuk ngobjek dengan menjadi alternatif becak yaitu membonceng penumpangnya dengan sepeda motor. Dan ngobjek, cara ini ternyata memberi penghasilan yang lumayan dan yang paling penting adalah tidak terlalu membutuhkan keterampilan, serta tidak menyita banyak waktu dan tenaga. Sehingga, lama-kelamaan istilah ngobjek menjadi tesecara eksklusif kepada pemberian jasa pengantaran penumpang dengan sepeda

23

motor dan kata ngojek pun bermetamorfosa menjadi ngojek dan akhirnya dipersingkat menjadi “ojek”. (Gustaaf Kusno, 2015) Ojek merupakan moda transportasi berupa sepeda motor yang termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi (private), tetapi di Indonesia banyak Ojek juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang telah disepakati oleh pengemudi dengan penumpangnya menyesuaikan dengan seberapa jauh rute

perjalanan

hingga

mencapai tujuan

berdasarkan

permintaan

penumpang. Dalam hal ini Ojek adalah bagian dari moda paratransit. Moda paratransit adalah moda dengan rute dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan penumpang (demand responsive). Sedangkan penambahan kata online dibelakang kata Ojek merujuk kepada penambahan inovasi berlandaskan teknologi dalam sistem penyelenggaraan angkutan menggunakan kendaraan roda dua atau ojek berbasis pada aplikasi dalam sebuah jaringan atau online yang bisa diunduh pada smartphone dalam genggaman masyarakat. Ojek online sendiri mulai berkembang diawal tahun 2014 dan maju berkembang begitu pesat serta mengubah citra ojek yang dianggap kuno, kini dikemas menjadi angkutan yang lebih modern seiring dengan berkembangnya zaman. Menurut pendapat Wijaya (2016 : 9) menggunakan istilah ojek online sebagai Transportasi Jalan Online dan mengartikan definisinya dengan membagi dua bagian antara istilah “Transportasi” sebagai sarana pengangkutan jalan dan “Online” diistilahkan dengan kata daring atau

24

dalam jaringan. Adapun pengertian pengangkutan menurutnya adalah pengangkutan barang dan orang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Sedangkan daring menurutnya memiliki definisi terhubung ke jaringan internet. Sehingga bisa disimpulkan, bahwa angkutan online adalah pengangkutan barang dan orang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi yang terhubung dengan jaringan internet.

2.2 Tinjauan Legalistik 2.2.1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan isi dari pasal tersebut merupakan landasan konstitusional yang menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan

sebagai

satu-satunya

aturan

main

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Adapun dalam penyelenggaraan Negara, tidak bisa terlepas dari peran Pemerintahan Daerah selaku unsur yang menjalankan roda

25

kehidupan bagi suatu negara. Pemerintahan bagaikan ibu rumah tangga dalam sebuah lingkup keluarga karena memiliki banyak urusan yang harus diselesaikan. Maka dari itu, urusan – urusan tersebut dibagi – bagi ke dalam bagian

bagian

sendi

pemerintahan

agar

urusan

tersebut

dapat

dilaksanakan dengan baik, maksimal dan sistematis. Urusan Pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (2). Adapun urusan pemerintahan itu sendiri terdiri dari urusan pemerintahan Absolut, Konkuren, dan Pemerintahan Umum. Adapun urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib juga terbagi atas dua, yakni yang terkait dengan pelayanan dasar dan/atau non pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Konkuren yang terkait dengan judul yang penulis ambil dalam laporan akhir ini yakni menyangkut tentang Angkutan Roda Dua berbasis aplikasi daring (Ojek Online) telah dijelaskan bahwa pada Pasal 11 huruf (i) urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar salah satunya adalah bidang Perhubungan adapun di dalam lampiran pembagian urusan

26

pemerintahan konkuren salah satu urusan yang diurus adalah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2.2.2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan penyelenggaraan angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) berkenaan langsung tentang tugas penyelenggaraan urusan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur juga dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dalam Pasal 5 yang berisikan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah adapun Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b. c. d.

perencanaan; pengaturan; pengendalian; dan pengawasan.

Sedangkan pada Pasal 6 ayat (4) menjelaskan bahwa urusan pemerintah di tingkat kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota; b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota. Nantinya,

Dinas

Perhubungan

tidak

bekerja

sendiri

dalam

menertibkan ojek online karena akan dibantu oleh Kepolisian RI

27

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang berbunyi: “urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

2.2.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Penggunaan Sepeda Motor dalam penggunaan Ojek Online Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (5): “Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran”. Kemudian di Pasal 3 juga dijelaskan dengan ketentuan bahwa “Angkutan orang dan/ atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor ataupun Kendaraan Tidak Bermotor”. Pasal 4 juga menjelaskan bahwa Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa salah satunya adalah Sepeda Motor. Selanjutnya di Pasal 15 ayat (3) menjelaskan mengenai Kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud meliputi:

28

a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum; c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum; d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum; e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan; f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

2.2.4 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Masalah yang timbul akibat penyelenggaraan Angkutan Roda Dua berbasis aplikasi daring (Ojek Online) banyak membentur masalah mengenai ketertiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (10) membahas bahwa: “Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin”. Sedangkan dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a. b. c. d.

tertib jalan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau; tertib lingkungan; tertib penghuni bangunan; tertib tuna sosial dan anak jalanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa “setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah”. Serta berkaitan

29

dengan pelaksana penertiban telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa “dalam melakukan penertiban, Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya”.

2.2.5 Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda

Dua Berbasis

Aplikasi (Ojek Online) di Kota Bekasi.

Tinjauan legalistik ini membahas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun

2017

yang

mengatur

tentang

penyelenggaraan

Angkutan

Menggunakan Kendaraan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi (Ojek Online) di Kota Bekasi. Istilah Ojek Online sendiri terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi (Ojek Online) di Kota Bekasi didefinisikan pada Pasal 1 ayat (12) yang menjelaskan bahwa: “Ojek Online adalah penggunaan sepeda motor untuk mengangkut orang dan/atau barang secara berbayar dengan pemesanan menggunakan aplikasi transportasi online”. Adapun penjelasan definisi dari Aplikasi dari Ojek Online sendiri telah dijelaskan di Pasal 1 ayat (11) bahwa: “Aplikasi berbasis teknologi informasi online untuk transportasi atau disebut juga aplikasi transportasi online, adalah aplikasi berbasis web atau smartphone yang digunakan untuk melakukan pemesanan kendaraan angkutan”.

30

Maksud

dan

Tujuan

ditetapkanya

Peraturan

Walikota

ini

dicantumkan pada Pasal 2 dimana bertujuan untuk: “mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan Ojek Online sehingga terpeliharanya kondisi angkutan umum dan online yang dapat bersinergi untuk kepentingan transportasi bagi masyarakat Kota Bekasi”. Sedangkan dalam penyelenggaran penertibanya dicantumkan pada Pasal 8 berisikan tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ojek Online bahwasanya

dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Kota Bekasi dan instansi terkait lainya yang memiliki kewenangan dalam hal ini mengatur Ojek Online. Dan Pasal 9 yang menjelaskan bahwa: “Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ojek Online pada

ruang

publik

yang

tidak

diperkenankan

sebagai

lokasi

parkir/pangkalan tempat menunggu/menjemput/menurunkan penumpang”. Serta

Pasal

10

mencantumkan

kegiatan

yang

dilakukan

Dinas

Perhubungan dalam penyelenggaraan pengendalian Ojek online, antara lain: a. pemberian arahan dan petunjuk mengenai ketertiban umum dan lalu lintas dalam penyelenggaraan Ojek Online; b. pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengemudi dan penumpang serta pengguna jalan lainya dalam penyelenggaraan Ojek Online; c. penindikan pelanggaran sesuai dengan kewenangan;

31

BAB III METODE MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN

3.1 Desain Magang Desain Magang Riset Terapan Pemerintahan adalah rencana yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang dimulai dari proses perencanaan sampai pada pelaksanaan kemudian pengolahan menjadi suatu kajian yang dapat diterima dan berguna dilapangan yang didasarkan kepada ciri – ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Akhir dan Skripsi pada pasal 1 Ketentuan Umum huruf (q) disebutkan bahwa Magang Riset Terapan Pemerintahan adalah kegiatan Wasana Praja Program Diploma IV yang bekerja secara langsung (intership) di bawah bimbingan dan pengawasan aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintahan dan perangkat desa untuk meningkatkan penguasaan keterampilan dan keahlian berdasarkan program studi di lokasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan magang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penelitian (research) sebagai upaya untuk mengkaji fenomena yang menjadi persoalan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan tempat magang dan selanjutnya dijadikan bahan dalam penyusunan laporan akhir sebagai persyaratan penyelesaian pendidikan Program Diploma IV. Sehingga tujuan pelaksanaan magang dijalankan dalam rangka Magang Riset Terapan Pemerintahan untuk mengerjakan

32

Laporan Akhir bagi Praja yang menjadi syarat selesainya tugas dan pendidikan selama 4 tahun pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pelaksanaan magang harus menggunakan suatu metode yang mencakup semua unsur kegiatan dan aktifitas yang berkaitan dengan prosedur, cara, teknik yang digunakan dimulai dari penentuan masalah, penelitian dan penyelidikan, pengumpulan data dan fakta, serta analisis data yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti pada saat magang nanti di lokus magang. Tujuan dengan adanya desain magang maka kegiatan yang dilakukan pada saat magang dapat telaksana dengan matang, efektif, terukur dan terstruktur secara sistematis. Definisi magang (internship) sendiri menurut Sumardiono (2014 : 116) menjelaskan bahwa magang adalah merupakan proses belajar dari seseorang ahli melalui kegiatan di dunia nyata. Sumardiono juga mengungkapkan bahwa kegiatan magang bisa mengambil bentuk yang beragam, mulai sederhana hingga kompleks. Inti dari kegiatan magang adalah mendapatkan pengalaman untuk dapat berkarya dan berkontribusi secara

nyata

dalam

kehidupan

kerja.

Magang

adalah

proses

mempraktikakkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan problem nyata di sekitar. Di dalam kegiatan magang, proses belajar dilakukan melalui mentoring yakni kegiatan pembimbingan oleh seorang ahli di suatu bidang yang bertindak menjadi mentor kepada peserta magang yang diberikan mentor. Mentor memiliki fungsi sebagai pemberi umpan balik (feedback) pada peserta magang dalam proses belajar.

33

Adapun dalam penyusunan Laporan Akhir pada Magang Riset Terapan Pemerintahan ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Satori dkk (2014 : 22) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang ataupun jasa. Penelitian kualitatif digali dan dan didalami atas suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu sehingga mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata – kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Sederhananya, penelitian kualitatif adalah mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan hal itersebut terjadi dan dimana hal tersebut terjadi. Sedangkan menurut Simangunsong (2016 : 190) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang partisipatif dimana desain penelitianya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenanrnya. Simangunsong menambahkan, bahwa ciri terkuat dari penelitian kualitatif dalam penelitian pemerintahan dilihat dari sumber bacaan yang sangat luas dan harus senantiasa terbaru atau terkini guna sumber bacaan tersebut dapat mendalami teori yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.

34

Selanjutnya, metode yang akan penulis gunakan dalam penulisan Laporan Akhir ini adalah metode deskriptif. Nazir (2014 : 43) berpendapat bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan kata lain, hasil laporan akhir dari Magang Riset Terapan Pemerintahan akan penulis sampaikan dengan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang akan penulis selidiki di lokasi magang nanti. Serta pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan masalah induktif. Creswell (2007 : 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif karena dengan pendekatan ini maka penelitian akan berfokus terhadap makna individual dan membantu menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Sehingga masalah yang diamati dan diangkat pada Laporan Akhir ini akan menemui jalan temu terkait solusi yang diharapkan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan magang. Menurut Nazir (2014 : 153) pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

35

Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan fokus masalah

yang

ingin

dipecahkan.

Masalah

memberi

arah

dan

mempengaruhi metode pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak akan bisa terpecahkan karena metode untuk memperoleh data yang digunakan tidak memungkinkan ataupun metode yang ada tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan. Selanjutnya dalam teknik pengumpulan data dibutuhkan sumber data. Menurut Arikunto (2013 : 172) sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian, yaitu person, place dan paper. Berikut ini beberapa sumber data yang akan penulis terapkan dalam penelitian: 1. Person, adalah sumber data berupa orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Adapun dalam magang riset ini penulis mendapatkan sumber data person melalui wawancara interaktif dengan aparatur Dinas Perhubungan, Polri, Pengelola Aplikasi Ojek Online, Pengemudi Ojek Online, Pengemudi Ojek Pangkalan, Angkutan Umum dalam kota dan Masyarakat. 2. Place, adalah sumber data berupa tempat yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak. Keduanya merupakan obyek untuk menggunakan metode observasi. Adapun dalam magang riset ini, penulis lakukan di Kota Bekasi.

36

3. Paper, adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. Paper dalam hal ini adalah segala bentuk data dokumentasi dan arsip yang diperlukan yang menunjang tujuan penelitian. Adapun dalam magang riset ini sumber data yang penulis peroleh berasal dari sumber – sumber hukum berupa undang – undang dan peraturan lainya.

Nazir (2014 : 153) menambahkan bahwa secara umum, metode pengumpulan data dapat dibagi atas beberapa kelompok yaitu metode pengamatan langsung, metode dengan menggunakan pertanyaan serta metode khusus. Adapun data Adapun penjelasan dari metode – metode yang penulis gunakan antara lain: 1. Observasi (Pengamatan) Pengertian observasi menurut ahli Alwasilah C. dalam Satori dkk (2014 : 104) mengungkapkan bahwa observasi adalah penelitian atau pengamatan secara sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya. Sedangkan menurut Syaodih N dalam Satori dkk (2014 : 105) menjelaskan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan

jalan

mengadakan

pengamatan

terhadap

kegiatan

yang

berlangsung. Mengapa observasi dalam penelitian kualitatif begitu penting karena

seseorang mengetahui

kecenderungan

perilaku

seseorang

terhadap suatu kegiatan dengan cara menyaksikan secara langsung.

37

Dengan cara inilah kita dapat mempercayai apa yang sesunguhnya terjadi karena kita melihat dengan mata kepala sendiri. Setelah melihat kita baru percaya akan kebenaran suatu hal. Dengan demikian, pengalaman langsung merupakan alat yang ampuh untuk menguji suatu kebenaran. Setelah berada di lapangan peneliti hendaknya dapat merekan perilaku atau objek yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Adapun unsur – unsur yang akan penullis amati berdasarkan dimensi – dimensi yang diperluas aspeknya menurut J.P Spradley dalam Satori dkk (2014 : 111) antara lain: a. Ruang (tempat) yaitu titik – titik temu dan berkumpulnya para pengemudi Ojek Online di Kota Bekasi yang tidak tertib aturan. b. Pelaku, yakni adalah semua pihak pelaku atau orang yang terlibat dalam situasi tersebut antara lain Dinas Perhubungan, Satpol PP, Masyarakat, Pengemudi Ojek Online, Pengemudi Ojek Pangkalan, Angkutan Umum dalam kota dan sebagainya. c. Kegiatan,

yaitu

bentuk

aktivitas

dan

kegiatan

yang

diselenggarakan Dinas Perhubungan dalam rangka menertibkan penyelenggaraan Ojek Online di Kota Bekasi. d. Objek, dalam hal ini yakni pengemudi Ojek Online di Kota Bekasi. e. Perbuatan, yaitu bentuk upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menertibkan penyelenggaraan Ojek Online di Kota Bekasi.

38

f. Kejadian atau peristiwa, dalam hal ini rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan dalam rangka menertibkan penyelenggaraan Ojek Online di Kota Bekasi. g. Waktu, dalam hal ini waktu urutan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan dalam rangka menertibkan penyelenggaraan Ojek Online di Kota Bekasi. h. Tujuan, dalam hal ini hal yang ingin dicapai dalam diselenggarakan Dinas Perhubungan dalam rangka menertibkan penyelenggaraan Ojek Online di Kota Bekasi. i.

Perasaan, dalam hal ini adalah emosi yang dirasakan dari dampak diselenggarakanya penertiban Ojek Online di Kota Bekasi Berdasarkan unsur – unsur diatas, yang penulis akan lakukan

dengan unsur – unsur tersebut adalah menggunakanya sebagai rambu – rambu pengamatan dalam metode observasi yang tidak

berstruktur.

Karena instrumen observasi tidak dipersiapkan secara sistematis dari awal karena penulis belum tahu pasti yang akan terjadi dilapangan (Satori dkk, 2014 : 120).

2. Wawancara Teknik pengumpulan data selanjutnya yang akan penulis gunakan adalah wawancara, dalam hal ini metode wawancara mendalam dalam mendapatkan data informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Menurut Nazir (2014 : 170) menyatakan bahwa wawancara

39

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat panduan wawancara (interview guide). Dalam penulisan Laporan Akhir ini, penulis menggunakan teknik wawancara tak berstruktur atau unstructured interview (Esterberg dalam Satori dkk (2014 : 136). Adapun definisi tentang wawancara tak berstruktur yaitu di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh kedalaman penelitian

dengan informan

terpilih dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga akan didapatkan data yang akan disusun secara sistematis. Informan yang diberikan beberapa garis-garis besar permasalahan dalam bentuk beberapa pertanyaan diharapkan akan mampu mengeluarkan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat mengumpulkan data penelitian. Tabel 3.1 Informan Wawancara NO

INFORMAN

JUMLAH

1

2

3

1

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI

1 Orang

2

KABID ANGKUTAN DISHUB KOTA BEKASI

1 Orang

3

KASI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN

1 Orang

4

KANIT TUR RAJAWALI POLRES METRO KOTA BEKASI

1 Orang

6

PENGELOLA JASA APLIKASI LAYANAN OJEK ONLINE

1 Orang

7

PENGEMUDI OJEK PANGKALAN

1 Orang

8

PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DALAM KOTA

1 Orang

9

PENGEMUDI OJEK ONLINE

2 Orang

10

MASYARAKAT UMUM

2 Orang

40

Sumber : Penulis, 2017.

3. Dokumentasi Satori dkk (2014 : 146) menyampaikan bahwa teknik pengumpulan data yang juga berperan dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengunaan metode observasi dan wawancara. Awalsilah dalam Satori dkk (2014 : 146) menambahkan bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdotal, surat, buku harian dan dokumen. Dokumen sendiri menurut Alwasilah dalam Satori dkk (2014 : 148) terdiri dari surat, memoir, otobiografi, diari, jurnal, buku teks, surat wasiat, makalah, pidato, artikel koran, editorial, catatan medis, pamflet, propaganda, publikasi pemerintah, foto dan lainya. Adapun dokumen yang penulis gunakan dalam penulisan Laporan Akhir ini antara lain adalah foto langsung dari kegiatan observasi yang penulis lakukan, artikel berita dari sumber online dan sumber – sumber hukum berupa undang – undang dan peraturan dengan menggunakan alat pedoman wawancara. Proses dan teknik pengumpulan data dan sumber data terkait yang telah dijelaskan tersebut diharapkan mampu memberikan semua data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan aktualisasi dan kenyataan di

41

lapangan yang terjadi serta dapat dijadikan informasi pendukung untuk pembuatan laporan akhir penelitian tersebut.

3.3

Teknik Analisis Data Tahapan selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data adalah analisis data. Analisis data menurut Satori dkk (2014 : 201) adalah proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan

lapanggan,

dan

dokumentasi,

dengan

cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun dalam penulisan Laporan Akhir ini, penulis menggunakan teknik Analisis Bertingkat atau lebih dikenal dengan Analisis Pohon Masalah. Indiahono (2017 : 75) berpendapat bahwa analisis bertingkat adalah usaha mengetahui sebab – sebab masalah yang dapat dilihat dari setting permasalahan. Analisis ini dapat digunakan dengan sederhana dengan menggunakan pohon bertingkat, dari mulai aspek masalah yang mudah dikenali hingga pada aspek yang kadang kala tidak terduga sebelumnya. Masukan dari banyak pihak dapat dimasukan untuk dipertimbangkan masuk dalam pohon bertingkat. Manfaat dari Analisis Pohon Masalah adalah antara lain sebagai suatu alat atau teknik dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah,

42

analisis pohon masalah mempunyai banyak kegunaan. Alat analisis ini membantu untuk mengilustrasikan korelasi antara masalah, penyebab masalah, dan akibat dari masalah dalam suatu hirarki faktor-faktor yang berhubungan. Adapun masalah – masalah yang akan di analisis menggunakan analisis pohon masalah oleh penulis akan temukan dengan bantuan instrumen – instrumen yang tersedia dalam proses observasi sumber data pada pelaksanaan magang nanti. Grafik 3.1 Analisis Pohon Masalah MASALAH

PENYEBAB

PENYEBAB

PENYEBAB

AKAR MASALAH

AKAR MASALAH

AKAR MASALAH

AKAR MASALAH

AKAR MASALAH

AKAR MASALAH

Sumber: Indiahono (2017 : 75) dengan ubahan Penulis.

1.4 Jadwal Magang Riset Terapan Pemerintahan Kegiatan Magang Riset Terapan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu mulai 2 Januari 2018 sampai dengan 2 Februari 2018. Adapun rincian jadwal kegiatan Magang Riset Terapan Pemerintahan dan Penyusunan Laporan Akhir bagi Praja Utama Tahun Ajaran 2017/2018 dapat dilihat berdasarkan Tabel 3.2.

43

BAB IV ANALISIS FOKUS MAGANG

4.1 Gambaran Umum Lokasi Magang 4.1.1

Gambaran Umum Kota Bekasi Kota Bekasi dibentuk tahun 1977 berdasarkan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 No. 3663). Sejak tahun 2004 wilayah administrasi Kota Bekasi terbagi menjadi 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan. Nama Bekasi sendiri berasal dari kata “bagasasi” yang memiliki arti yang sama dengan “candrabaga” yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati Kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan provinsi lain yaitu DKI Jakarta. Letaknya yang bersebelahan

dengan

ibukota

negara

ini

memberikan

beberapa

keuntungan di sisi komunikasi dan perhubungan. Kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi, menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu daerah penyeimbang DKI Jakarta atau dengan kata lain Kota Bekasi merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kota Bekasi juga dijuluki sebagai Kota Patriot ataupun Kota Pejuang.

44

4.1.2 Kondisi Geografis dan Administratif Dikutip dari Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2017 bahwa kondisi alam Kota Bekasi merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan ketinggian antara 11 meter sampai 81 meter diatas permukaan laut. Secara geografi Kota Bekasi berada pada posisi 106°55’ bujur timur dan 6°7’ - 6°15’ lintang selatan dengan memiliki batas wilayah antara lain: 

Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bekasi;



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok;



Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta;



Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bekasi. Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan LUAS AREA KECAMATAN

KELURAHAN HA

%

1

2

3

4

PONDOKGEDE

1.629

7,74

5

JATISAMPURNA

1.429

6,88

5

PONDOK MELATI

1.857

8,82

4

JATIASIH

2.2

10,45

6

BANTARGEBANG

1.704

8,10

4

MUSTIKA JAYA

2.473

11,75

4

BEKASI TIMUR

1.349

6,41

4

RAWA LUMBU

1.567

7,44

4

BEKASI SELATAN

1.496

7,11

5

BEKASI BARAT

1.889

8,97

5

MEDAN SATRIA

1.471

6,99

4

BEKASI UTARA

1.965

9,33

6

KOTA BEKASI

21.049

100,00

56

Sumber : Kota Bekasi dalam Angka 2017

45

Adapun dari tabel diatas bisa dilihat bahwasanya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 56 kelurahan. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2 dengan Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah yang terluas (24,73 km2) sedangkan Kecamatan Bekasi Timur sebagai wilayah terkecil (13,49 km2). Dari total luas wilayah tersebut, lebih dari 50% dari total luas wilayah sudah menjadi kawasan efektif perkotaan yang terdiri dari 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, 3% kawasan perdagangan, dan sisanya adalah untuk bangunan lainnya.

4.1.3 Kondisi Demografi Penduduk

pada

hakikatnya

merupakan

modal

besar

bagi

pembangunan suatu daerah. Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dalam sebuah daerah salah satu indikatornya diukur dari dengan besarnya jumlah kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam mendukung segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dikutip dari Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2017 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, kondisi terakhir jumlah penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2016 sudah mencapai 2.803.283 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.413.424 jiwa dan ditambah penduduk perempuan sebanyak 1.389.859 jiwa dengan Kecamatan Bekasi Utara sebagai wilayah dengan paling banyak jumlah

46

penduduknya (373.054 jiwa) dan Kecamatan Bantar Gebang sebagai wilayah dengan paling sedikit jumlah penduduknya (119.230 jiwa). Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Bekasi JENIS KELAMIN LAKI - LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH / RIBU JIWA

1

2

3

4

PONDOKGEDE

149.141

148.934

298.075

JATISAMPURNA

70.232

71.247

141.479

PONDOK MELATI

77.748

77.659

155.407

JATIASIH

123.256

120.951

244.207

BANTARGEBANG

62.550

56.680

119.230

MUSTIKA JAYA

122.527

121.39

243.917

BEKASI TIMUR

132.053

127.826

259.879

RAWA LUMBU

127.107

129.515

256.622

BEKASI SELATAN

113.935

113.311

227.246

BEKASI BARAT

152.477

146.703

299.18

MEDAN SATRIA

93.244

91.743

184.987

BEKASI UTARA

189.154

183.9

373.054

KOTA BEKASI

1.413.424

1.389.859

2.803.283

KECAMATAN

Sumber : Kota Bekasi dalam Angka 2017

4.1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bekasi 4.1.4.1

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bekasi Memasuki periode pembangunan Kota Bekasi pada lima tahun

mendatang (2013-2018), Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah Kota Bekasi merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu

berkontribusi nyata

dalam

pencapaian

harapan

terhadap

47

terwujudnya ”KOTA BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita – citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kota Bekasi pada periode 2013-2018. Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih menggambarkan harapan terhadap meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat pada seluruh lini yang diharapkan dapat memenuhi kecukupan lahir dan batin masyarakat Kota Bekasi. Dimana visi berkaitan dengan pandangan

jauh

ke depan

menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Serta suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholder serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan visi Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah: “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terintegrasi di Kota Bekasi” yang memiliki arti sebagai berikut: Pelayanan Transportasi

: Transportasi berarti pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin, dengan pendukung pelayanan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality) dan terpelihara;

48

Handal

: Dapat dipercaya

Terintegrasi

: Bahwa

transportasi

yang

ada

itu

harus

dapat

menghubungkan antar wilayah yang ada di Kota Bekasi. Adapun yang menjadi misi Walikota dan Wakil walikota Bekasi tahun 2013-2018, Dinas Perhubungan termasuk dalam misi nomor 2 (dua) yaitu membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. Misi ini bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman dan nyaman. Misi ini juga mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana yang meningkat dan serasi untuk memenuhi kehidupan warga kota yang dinamis, inovatif dan kreatif, dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Dinas Perhubungan merumuskan misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut: 1. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban berlalu lintas; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan; 3. Meningkatkan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 4. Meningkatkan moda transportasi yang terintegrasi; 5. Meningkatkan Kelancaran Kegiatan Perkantoran laksanakan tugas.

49

4.1.4.2

Gambaran Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja sebagaimana dikutip dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 dapat diuraikan sebagai berikut: Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi KEPALA

SEKRETARIAT SUB BAGIAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PERENCANAAN

JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG LALU LINTAS

SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN SEKSI PENGENDALIAN DAN KESELAMATAN

BIDANG

BIDANG

ANGKUTAN DAN SARANA

PRASARANA

SEKSI

SEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

ANGKUTAN DALAM TRAYEK SEKSI

SEKSI

ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

PENGOPERASIAN PRASARANA

SEKSI

SEKSI

PENGUJIAN SARANA

PERAWATAN PRASARANA

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN SEKSI PEMADUAN MODA

SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN SEKSI TEKNOLOGI PERHUBUNGAN

UPTD

WALI KOTA BEKASI,

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi 2013 – 2018

1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan untuk mencapai visi dan misi Dinas. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

50

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah; b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perhubungan; c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretaris, Bidangbidang, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional; d. Pembinaan administrasi perkantoran; e. Pemberian pelayanan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perhubungan serta kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas; f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas; g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas; b. Menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota; c. Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota; d. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan; e. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan; f. Menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP) di bidang lalulintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan. g. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai denan rencana strategis Dinas; h. Menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas; i. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku; j. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal atau eksternal; k. Menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;

51

l. m.

n.

o. p.

q.

r.

s.

t. u. v.

Menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa, Informasi dan Standar Kompetensi Jabatan Kepada SKPD terkait; Menandatangani Rekomendasi / Nota pertimbangan / Surat keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan; Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang Perhubungan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di daerah; Menyampaikan masukan, saran, dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Walikota dalam peningkatan kinerja pelayanan Dinas; Mengidentifikasi permasalahan lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan berkenan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah; Mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan penanganan urusan perhubungan yang meliputi di bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan; Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan sesuai kebijakan Wali Kota; Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya; Membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotens; Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketemtuan yang berlaku; Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf / bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bidang Angkutan dan Sarana Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahanan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek serta pengujian tidak dalam sarana untuk mencapai pelaksanaan teknis

52

urusan di bidangnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Angkutan dan sarana mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang; b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan data dan informasi dalam Angkutan Dalam Proyek; d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan tarif, pemeriksaan dan pengawasan Angkutan Dalam Pajak; e. Penyiapan bahan ddalam pelaksanaan memberi Rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis terhadap angkutan dalam trayek antar kota yang melayani asal/tujuan Kota Bekasi yang bersifat baru dan peremajaan serta yang mempunyai dan/atau mendirikan pool angkutandan/atau loket penjualan tiket yang ada di luar terminal; f. Penyiapan bahan penetapan jaringan trayek dalam wilayah kota Bekasi; g. Penyiapan bahan rekomendasi dalam rangka pemberian izin pelaksanaan angkuta dalam trayek; h. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap pengusaha ndan awak angkutan dalam trayek; i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan data dan informasi dalam Angkutan Dalam Trayek; j. Menyiapkan bahan rekomendasi dalam rangka pemberian Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek; k. Penyiapan bahan pelaksanaan dalam pengujian sarana tertib operasional pengujian kendaraan bermotor, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pemungutan dan penyetoran kendaraan bermotor serta penilaian teknis kendaraan bermotor; l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya; m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas; n. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dimaksud, Bidang Angkutan dan sarana mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidang tugasnya; b. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskanmenjadi konsep visi dan misi Dinas; c. Menyusun dan merumuskan rencana strategis Bidang; d. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjukteknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; e. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang

53

tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas; g. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas; h. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutinsesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas; i. Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitankewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atasinstruksi/disposisi pimpinan; j. Mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris; k. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan strategis sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas; l. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkaitpelaksanaan tugas lingkup Bidang; m. Merencanakan, membagi tugas memberikan petujuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan yang meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek serta pengujian sarana; n. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; o. Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnyadalam pelaksanaan tugasnya; p. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupuninstansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas; q. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasipelaksanaan tugas pada lingkup bidang; r. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upayapeningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier; s. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai dilingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku; t. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; u. Merumuskan bahan laporan kinerja Bidang; v. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaantugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahunanggaran / pada saat serah terima jabatan; w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya. 3. Bidang Lalu Lintas

54

Bidang Teknik Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam

memimpin,

mengendalikan,

dan

mengkoordinasikan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengendalian dan keselamatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Teknik Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang; b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya; c. Perumusan dan pelaksanaan bahan usulan, penetapan, penentuan, kajian, pengawasan, pengendalian, rekomendasi, dan analisis dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan; d. Perumusan dan pelaksanaan usulan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan dalam rekayasa lalu lintas jalan; e. Pelaksanaan Hasil kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) f. Perumusan dan pelaksanaan pengawasan dan penyidikan kelengkapan administrasi dan kelaikan kendaraan umum; g. Perumusan dan fasilitasi pelaksanaan operasional kendaraan derek; h. Perumusan dan pelaksanaan bahan pembinaan manajemen dan penanganan keselamatan di jalan di wilayah kota kepada pengemudi angkutan umum, pelajar dan pemakai jalan lainnya; i. Pelaksanaan hubungan kerjasama tugas dengan SKPD terkait; j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas; l. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dimaksud, Bidang Lalu Lintas mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan b. kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya; c. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskanmenjadi konsep visi dan misi Dinas; d. Menyusun dan merumuskan rencana strategis Bidang; e. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjukteknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakanpimpinan;

55

f. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencanakegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas; h. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas; i. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutinsesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas; j. Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan; k. Mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/SuratKeterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris; l. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas; m. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang; n. Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyilia, mengatur, mengevaluaisi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang meliputi manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan serta pengendalian dan keselamatan; o. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; p. Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya; q. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas; r. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasipelaksanaan tugas pada lingkup bidang; s. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upayapeningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier; t. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai dilingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku; 4.1.5 Gambaran Umum Transportasi di Kota Bekasi Gambaran umum transportasi di Kota Bekasi secara garis besar sangat beragam dan cukup lengkap baik dari segi jenis kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Adapun mengutip data dalam Jawa Barat dalam

56

Angka 2017 bahwasanya data Jumlah Kendaraan Bermotor Umum dan Bukan Umum Untuk BPKB Menurut Cabang Pelayanan di Provinsi Jawa Barat, 2016 menunjukan jumlah kendaraan bermotor umum dan bukan umum Kota Bekasi adalah yang terbanyak dibandingkan kota dan kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat. Contohnya saja kendaraan sepeda motor, jumlahnya mencapai 1.259.146 buah sepeda motor. Bisa dikatakan, lebih dari setengah persen jumlah populasi masyarakat di Kota Bekasi memiliki sepeda motor. Sehingga wajar saja kondisi lalu lintas di Kota Bekasi sangatlah padat serta pada akhirnya munculah titik – titik kemacetan di beberapa daerah di Kota Bekasi. Adapun titik – titik kemacetan tersebut diantaranya adalah:beberapa daerah di Kota Bekasi. Adapun titik – titik kemacetan tersebut diantaranya adalah:

57

TABEL 4.3 Titik Kemacetan di Kota Bekasi NO

NAMA TITIK KEMACETAN

1

2

1 Tol Bekasi Barat – Jalan Ahmad Yani 2 Pintu Tol Jatiwaringin 3 Simpang Harapan Indah 4 Simpang Pondokungu 5 Simpang Alexindo 6 Jalan Raya Caman 7 Simpang Rumah Sakit Bella Bekasi Timur 8 Jalan Perjuangan 9 Jalan Ir H Juanda 10 Simpang Kemang Pratama 11 Jalan Siliwangi - Pendawa 12 Simpang Komsen - Jatiasih 13 Putaran Pasar Pondokgede 14 Superindo - Giant Galaxy 15 Jalan Pangeran Jayakarta 16 Simpang Jalan Kaliabang Bungur 17 Simpang Jalan Perjuangan, Bekasi Utara 18 Jalan Chairil Anwar 19 Jalan Mohamad Yamin Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, 2017

4.1.5 Gambaran Umum Ojek Online di Kota Bekasi Ojek online mulai banyak digunakan di kota-kota besar karena tingkat mobilitasnya yang sangat tinggi untuk menghindari kemacetan di jalan. Dikarenakan transportasi yang digunakan oleh ojek online sendiri adalah sepeda motor sehingga dapat melintas di sela – sela kemacetan di kota dengan mudah serta kemudahan mendapatkan pengemudi ojek online kapanpun dimanapun hanya dengan mengakses aplikasi pada smatphone. Tidak lupa dengan harga yang ditawarkanpun sangat terjangkau. Saat ini di Indonesia sudah banyak perusahaan yang mengembangkan aplikasi smartphone yang ditujukan untuk memesan layanan ojek online. Namun di

58

Kota Bekasi sendiri, perusahaan penyedia layanan aplikasi ojek online yang paling dikenal masyarakat adalah antara lain Go-jek, GrabBike dan Uber. Tabel 4.4 Jumlah Pengemudi Ojek Online Di Kota Bekasi 2017 NO

NAMA PENGELOLA APLIKASI

JUMLAH

1 1

2 GO – JEK

3 3.189

2

GRABBIKE

3.028

3

UBER

1.337

TOTAL

7.554

Sumber: Polres Metro Kota Bekasi, Agustus 2017.

4.2 Analisis Fokus Magang Riset Terapan Pemerintahan 4.2.1

Masalah Yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Angkutan

Roda Dua Berbasis Aplikasi Daring (Ojek Online) di Kota Bekasi Kehadiran angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) dinilai mampu memberikan angin segar pada kehidupan penyelenggaraan transportasi di Kota Bekasi. Kelebihan dari layanan angkutan ini adalah harga murah yang ditawarkan oleh penyedia atau pengelola jasa angkutan ini dibandingkan layanan jasa angkutan yang lain. Ditambah dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan pelayanan jasa angkutan yang ramah dan prima ini hanya dengan memesanya lewat aplikasi daring pada smartphone. Tidak lupa dengan mobilitas jenis layanan angkutan ini sehingga pengguna bisa hemat waktu dan lebih cepat untuk mencapai daerah tujuan yang diinginkan. Dampak positif lainya dari kehadiran ojek online adalah, karena dengan adanya ojek online maka terciptalah suatu lahan pekerjaan yang luas bagi masyarakat.

59

Namun dalam pelaksanaanya, penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi banyak menemui masalah – masalah salah satunya seperti melanggar Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) huruf a mengenai tertib jalan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau, serta menyalahi isi Pasal 4 ayat (1) bahwa “setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah” karena fakta yang terjadi di lapangan bahwa ojek online menyebabkan kemacetan, ketidakteraturan, ketidaknyamanan, ketidaktertiban lalu lintas di bahu jalan dan jalan raya yang secara langsung melanggar Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi (Ojek Online) di Kota Bekasi Pasal 6 ayat (2) huruf b bahwa “pengemudi ojek online tidak berhenti dan parkir di bahu jalan, badan jalan, trotoar, ruang publik dan tempat – tempat lain yang bukan diperuntukan sebagai area berhenti dan parkir”. Serta masalah lain yang timbul adalah adanya pergesekan antara pengemudi ojek online dengan pengemudi angkutan konvensional, dan lain sebagainya akibat kerap melakukan kegiatan menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang di sembarang tempat dan bukan tempat semestinya. Sehingga munculnya permalahan tersebut menimbulkan kondisi yang mendesak untuk perlu diadakanya penertiban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, ojek online yang

60

menggunakan transportasi sepeda motor bukan termasuk ke dalam klasifikasi jenis angkutan sesungguhnya. Sehingga bisa dikatakan keberadaan ojek online sebenarnya menyalahi aturan karena tidak memiliki payung hukum yang melindunginya. Kemudian, oek online menggunakan sarana transportasi sepeda motor yang jelas – jelas di dalam peraturan pemerintah tersebut itu tadi yakni tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Serta plat nomor kendaraan yang dimiliki ojek online adalah plat nomor kendaraan berwarna hitam, dimana plat nomor kendaraan

berwarna hitam pembayaran pajaknya dikhususkan untuk

penggunaan pribadi semata. Namun, seiring perkembangan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan serta adanya tuntutan zaman, ojek online dinilai menjadi lazim keberadaanya di tengah masyarakat. Apalagi dengan kehadiran ojek online di Kota Bekasi, lapangan kerja pun ikut turut tercipta. Sehingga Pemerintah Daerah mau tidak mau harus ikut terjun langsung dalam mengatasi permasalahan ini. Bila keberadaan ojek online tidak bisa dilarang keberadaanya, masyarakat akan terus main kucing – kucingan dengan Pemerintah. Ataupun kalau dibiarkan saja maka permasalahan ini akan menjadi momok yang di sisi lain akan meresahkan dan malah menuai masalah – masalah baru. Sehingga Pemerintah sudah sepapatutnya hadir di tengah masyarakat dalam memberikan jalan tengah atau win win solution yakni solusi yang saling menguntungkan banyak pihak sehingga tidak perlu ada

61

yang merasa dirugikan dengan adanya upaya penertiban penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) tersebut. Maka dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai instansi yang berkenaan langsung dalam urusan pemerintahan ini seperti tertuang dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 5 ayat (1) dimana pemerintah daerah meliputi tangggung jawab dalam tugas perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Sehingga dikenakan kepada instansi ini untuk menjalankan tugas tersebut dibantu oleh Kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang berbunyi: “urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

4.2.2

Target Atau Tujuan Kebijakan Penertiban Penyelenggaraan

Ojek Online di Kota Bekasi Dalam sebuah kegiatan mengimplementasikan kebijakan pastinya ada target atau tujuan yang jelas ingin dicapai dalam akhir kegiatan. Adapun target atau tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan penertiban penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi adalah agar terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tentram dan tertib. Kenyamanan dari pejalan kaki untuk dapat

62

menggunakan lintasan pejalan kaki yang biasanya kerap digunakan oleh pengemudi ojek online untuk istilahnya mangkal atau menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang. Saling menghargai dalam menarik angkutan serta mencari nafkah oleh masing – masing pengemudi angkutan baik angkutan online maupun angkutan konvensional di jalan. Sehingga tidak perlu terjadi lagi munculnya konflik antara pengemudi angkutan online dengan pengemudi angkutan konvensional maupun pengemudi kendaraan pribadi dan masyarakat. Untuk mencapai target atau tujuan keberhasilan penerapan kebijakan penertiban penyelenggaraan ojek online di Kota Bekasi itu sendiri, maka bila kondisi langsung di lapangan diterapkan dengan penggunaan teori implementasi kebijakan menurut pendapat ahli dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Subarsono (2012), maka terdapat beberapa faktor – faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sendiri yang terdiri antara lain: 1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems) : a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Pengamatan awal dari penulis pada permasalahan penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) sendiri sebenarnya tidak begitu kompleks dan tidak begitu sulit untuk diatasi oleh Pemerintah Daerah andaikan dari pihak – pihak penyelenggara dan pihak terkait mau saling bekerja sama serta mematuhi peraturan – peraturan yang ada. Akan tetapi setelah penulis amati dari fakta yang terjadi di lapangan, kondisi dari

63

banyaknya jumlah pengemudi ojek online serta ditambah dengan kondisi kurang adanya kesadaran dari masing – masing pihak menyebabkan permasalahan terlihat semakin kompleks dan sulit diuraikan. b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Menurut pengamatan awal dari penulis, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran dari implementasi kebijakan ini yakni pengemudi ojek online cukup tinggi dan sangatlah beragam. Karena pengemudi – pengemudi ojek online ini berada pada jenjang usia yang beragam, mulai dari usia 17 tahun hingga 55 tahun. Serta para pengemudi – pengemudi ojek online ini berada di tingkat pendidikan yang beragam mulai dari lulusan SMP hingga lulusan sarjana baik S1 ataupun S2 (grab.com dan wawancara acak dan langsung dengan beberapa pengemudi ojek online di Kota Bekasi). Sehingga faktor – faktor tersebut nantinya kurang lebih akan turut menentukan kemudahan mengimplementasi kebijakan penertiban.

c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Proporsi kelompok sasaran juga turut menentukan keberhasilan tidaknya suatu kebijakan dapat diimplementasikan. Kelompok sasaran disini sendiri antara lain yakni pengemudi ojek online di Kota Bekasi sejauh ini telah tercatat di Kepolisian Restro Metro Kota Bekasi berjumlah sebanyak 7.554 pengemudi ojek online. Apabila dibandingkan dengan jumlah total populasi masyarakat di Kota Bekasi yang berjumlah 2.803.283 jiwa. Bisa dikatakan, populasi pengemudi ojek online hampir mencapai 27

64

dari jumlah total populasi masyarakat di Kota Bekasi. Serta bisa dilihat sendiri, bahwasanya profesi ini telah mengambil tempat baru dalam proporsi profesi yang diambil oleh masyarakat di Kota Bekasi. d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Menurut pengamatan awal dari penulis, kebijakan atau program ini akan lebih mudah diimplementasikan apabila kebijakan penertiban penyelenggaraan ojek online nantinya akan bersifat kognitif dan memberikan pengetahuan. Karena ketika kita lihat dari beberapa pengalaman – pengalaman dari implementasi kebijakan pada umumnya, bahwasanya kebijakan yang bersifat merubah sikap atau perilaku masyarakat akan cenderung sulit untuk diimplementasikan. Sehingga kedepanya akan menimbulkan pro dan kontra. Sehingga tujuan yang diharapkan kedepanya adalah cakupan perubahan perilaku masyarakat akan mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) : a. Kejelasan isi kebijakan Menurut pengamatan awal penulis, semakin jelas dan rinci isi dari sebuah kebijakan maka akan semakin mudah kebijakan penertiban penyelenggaraan ojek online

ini dapat

diimplementasikan karena

implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Hal ini dikarenakan jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas

65

maka kemungkinan penafsiran yang salah oleh para implementor akan dapat dihindari dan sebaliknya jika isi suatu kebijakan masih belum jelas atau mengambang, potensi untuk terjadi kesalahpahaman akan besar. Menurut

hemat

penulis,

dalam

kebijakan

penyelenggaraan

penertiban ojek online di Kota Bekasi sudah gamblang tertera di Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi (Ojek Online) di Kota Bekasi. Namun ironisnya, fakta yang penulis temukan di lapangan, rata – rata pengemudi ojek online tidak mengetahui peraturan tersebut sama sekali. Kecuali pengemudi ojek online itu mengikuti suatu wadah atau komunitas ojek online di Kota Bekasi, maka biasanya pengemudi ojek online tersebut mengetahui adanya peraturan tersebut. Karena komunitas ojek online tersebut merupakan agen – agen yang membantu Dinas Perhubungan dalam merangkul para pengemudi ojek online di Kota Bekasi. Untuk itu, tujuan atau target yang diharapkan selanjutnya adalah, akan adanya upaya dari Dinas Perhubungan dibantu oleh pengelola atau penyedia layanan jasa aplikasi ojek online untuk melakukan sosialisasi terhadap pengemudi ojek online terkait Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi (Ojek Online) di Kota Bekasi untuk kedepanya tidak hanya cukup untuk diketahui tapi dipatuhi dan dilaksanakan. b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.

66

Menurut pengamatan awal penulis, dengan adanya dukungan teoritis maka suatu kebijakan akan terlihat semakin meyakinkan masyarakat karena dalam pembuatanya tentu sudah teruji. Namun, perlu disadari masih adanya kekurangan disana – sini pada penyelenggaraanya ditambah fakta yang ada bahwa program angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) adalah terhitung sebagai suatu program yang masih baru. Maka menurut hemat penulis, masih sulit menemukan dukungan teoritis secara umum mengenai ojek online. Sehingga tujuan yang diharapkan, kedepanya akan semakin banyak kajian – kajian yang mengangkat tema ojek online sehingga penyelenggaraanya di masa mendatang akan semakin lebih baik. c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Menurut pengamatan awal penulis, tidak bisa dipungkiri bila ingin suatu kebijakan dapat berhasil di implementasikan dengan baik. Maka hal umum yang sangat dibutuhkan adalah tersedianya modal atau keuangan. Setiap kebijakan pastinya butuh petugas yang melakukan pekerjaan – pekerjaan administrasi dan teknis terkait pengendalian dan pengawasan. Ditambah fasilitas – fasilitas yang mendukung dalam kegiatan penerapan kebijakan ini pastinya membutuhkan modal. Untuk itu alokasi finansial termasuk faktor yang penting dalam kebijakan ini sendiri. Melihat fakta yang terjadi di lapangan, alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan penertiban penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi cukup terlalokasikan

67

dengan baik ditunjukan dengan adanya fasilitas – fasilitas pendukung penyelenggaraan ojek online seperti adanya ruang Tempat Transit/Tunggu Sementara Ojek Online (TTSO) dan rambu – rambu yang melarang secara khusus kepada pengemudi ojek online untuk mangkal atau menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang. Serta selalu adanya petugas yang mengurus secara teknis terkait pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi. d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Bapak Yayan Yuliana, S.Sos yang menyatakan bahwa: “Dalam pelaksanaan penertiban penyelenggaraan ojek online, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Perhubungan. Untuk itu Dinas Perhubungan membutuhkan bantuan – bantuan dari instansi terkait lainya seperti Kepolisian dan penyedia atau pengelola ojek online itu sendiri serta bantuan – bantuan dari masyarakat” Maka bisa dikatakan bahwasanya akan ada keterpautan dan dukungan terhadap Dinas Perhubungan antar berbagai institusi pelaksana pada penerapan kebijakan penertiban penyelenggaraan ojek online di Kota Bekasi. Adapun adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana dirasakan sangat penting. Dikarenakan tiap institusi pelaksana kebijakan memiliki bagian, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang berbeda – beda dalam menjalankan tugas.

68

e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Bapak Yayan Yuliana, S.Sos menyatakan bahwa: “Dengan berasaskan deskresi yang kita terapkan karena adanya tuntutan masalah yang begitu besar dan kompleks terkait ojek online, maka dari itu kita mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 sebagai jawaban dan solusi atas kealpaan payung hukum yang mengatur keberadaan ojek online di Kota Bekasi.” Dinas Perhubungan selaku badan pelaksana atau implementor sebuah kebijakan harus diberikan kejelasan aturan serta konsistensi terhadap sasaran kelompok yakni pengemudi ojek online agar tidak terjadi kerancuan yang menyebabkab kegagalan pengimplementasian. f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Bapak Yayan Yuliana, S.Sos menerangkan bahwa: “Saya sudah bisa pastikan tingkat komitmen petugas dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian Restro Metro Kota Bekasi akan bertindak laku tegas terhadap para pengemudi ojek online yang melanggar aturan dengan menerapkan sanksi sesuai batasan dan yang berlaku semestinya” Karena bisa dikatakan bahwasanya salah satu faktor utama berhasil atau

tidaknya

suatu

kebijakan

diimplementasikan

adalah

adanya

keseriusan, kesungguhan serta ketegasan dari petugas yang menerapkan kebijakan agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh kelompok sasaran.

69

g. Seberapa

luas

akses

kelompok-kelompok

luar

untuk

berpatisipasi dalam implementasi kebijakan. Sebuah program atau kebijakan dalam pelaksanaanya akan berkaitan langsung serta mendapatkan dukungan yang banyak ketika kelompokkelompok luar, dalam artian adalah diluar pihak pembuat kebijakan seperti masyarakat, kepolisian dan pengelola atau penyedia ojek online yang ikut turut terlibat dalam kebijakan tersebut dan tidak hanya menjadikan mereka sebagai penonton tentang adanya suatu kebijakan ataupun program di wilayah mereka tapi mengajak juga untuk tidak acuh dan berpartisipasi dalam kegiatan dengan tujuan bersama.

3. Variabel

lingkungan

(nonstatutory

variables

affecting

implementation) : a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan Kota Bekasi Dalam Angka 2017, bisa dilihat kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Bekasi dapat dikatakan bahwa masyarakatnya sudah terbuka dan modern. Sehingga, masyarakat yang sudah terbuka akan lebih mudah menerima kebijakan – kebijakan pembaharuan daripada masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Sementara itu, teknologi sendiri adalah sebagai pembantu untuk mempermudah pengimplementasian sebuah program. Teknologi yang semakin modern tentu akan semakin mempermudah

pemakaian.

70

Contohnya dengan kehadiran aplikasi daring dari ojek online itu sendiri. Sehingga bisa dilihat sendiri bahwasanya masyarakat sudah berada di taraf kemajuan dalam teknologi yang cukup tinggi karena sudah bisa memiliki, memahami dan menggunakan jenis teknologi tersebut yakni aplikasi daring layanan dari penyedia ojek online. b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakan yang dikeluarkan

memberikan

kemudahan

dan

kenyamanan

bagi

masyarakatnya. Misalnya seperti kebijakan penyelenggaraan penertiban angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) ini seharusnya akan didukung penuh oleh publik karena demi mewujudkan kepentingan bersama yakni ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas. Namun masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraanya, ada pihak – pihak yang menurut pengamatan penulis belum mendukung kebijakan yang dibuat ini Contohnya seperti Pengelola/Penyedia Aplikasi Ojek Online tidak begitu

kooperatif

membantu

dan

mendukung

pemerintah

dalam

mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi (Ojek Online) di Kota Bekasi. Padahal di dalam ketentuan, sudah diinstruksikan untuk penyedia aplikasi ojek online memberikan data penuh mengenai data pengemudi ojek online demi pendataan yang lebih akurat, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh kantor pusat penyedia

71

layanan ojek online. Maka pemerintah hanya bisa mengkontrol jumlah pengemudi ojek online berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian. Masalah selanjutnya yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah kurang adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan

implementasi

kebijakan

ini

sendiri.

Berdasarkan

pengamatan penulis di lapangan, masyarakat kerap saja memesan ojek online untuk menjemput di titik – titik yang tidak semestinya. Sehingga sering kali ojek online yang mengambil pesanan di daerah permintaan penumpang, dimana titik jemput yang diminta bukan titik yang diperbolehkan, maka malah membuat kemacetan. Sehingga tujuan yang diharapkan kedepanya adalah adanya bantuan dukungan pula dari masyarakat untuk tidak memesan ojek online di titik – titik yang dilarang. c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups). Sikap dari kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat menentukan sedikit banyaknya implementasi kebijakan melalui berbagai cara. Salah satunya seperti, kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat instansi – instansi pelaksana melalui berbagai komentar atau kritik dan saran dengan maksud untuk mengubah kebijakan tersebut. Kemudian, kelompok pemilih juga dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi instansi – instansi pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badanbadan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif. Adapun kelompok pemilih sendiri adalah masyarakat. Karena

72

disini masyarakat memiliki multiperan selain sebagai konsumen dari penerima pelayanan transportasi ojek online serta sekaligus sebagai sasaran pendukung dari implementasi kebijakan penertiban ojek online. d. Tingkat

komitmen

dan

keterampilan

dari

aparat

dan

implementor. Tingkat komitmen dari aparat pelaksana dan implementor berbentuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan. Aparat badan pelaksana dan implementor dari kebijakan penertiban penyelenggaraan ojek online ini sendiri harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. Adapun bentuk komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor kebijakan ini berdasarkan pengamatan penulis adalah adanya realisasi langsung Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas yang mendukung seperti adanya Tempat Tunggu/Transit Sementara Ojek online. Seperti

yang

disampaikan

oleh

Kepala

Bidang

Angkutan

Dinas

Perhubungan Kota Bekasi, Bapak Fatikhun, A. MA. PKB, SH, M.Si yang menyampaikan bahwa: “Kami dari Dinas Perhubungan sendiri terus berupaya untuk berkomitmen dalam menertibkan penyelenggaraan ojek online di Kota Bekasi dengan cara memberikan kepedulian kita untuk memfasilitasi kebutuhan para pengemudi ojek online agar mereka bisa tertib dengan cara membuat TTSO, membuat rambu – rambu khusus ojek online dan lain sebagainya. Juga tidak lupa fasilitas tersebut didukung dengan adanya pengawasan dan pengendalian dari rekan kerja kita di bagian lalu lintas yang melakukan giat penyisiran jalan setiap harinya di jam – jam tertentu”. Hal ini juga bisa kita pahami bahwa tidak hanya sebatas fasilitas yang diberikan

Dinas Perhubungan

demi menertibkan

penyelenggaraan

73

angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi namun diikuti juga dengan adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan kegiatan penyisiran bahu jalan yang dikerjakan secara kontinyu setiap harinya oleh para petugas Dinas Perhubngan yang dilakukan dengan jadwal – jadwal yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

4.2.3 Upaya Dinas Perhubungan Menertibkan Penyelenggaraan Ojek Online di Kota Bekasi Berdasarkan

masalah

yang

ditemukan

di

lapangan

terkait

penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi sehingga membutuhkan adanya suatu implementasi kebijakan. Ditambah dengan adanya harapan dari target atau tujuan yang ingin dicapai pada akhir kegiatan implementasi kebijakan. Maka diperlukan suatu

usaha

–

usaha

agar

implementasi

kebijakan

penertiban

penyelenggaraan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) tersebut dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dalam upaya menertibkan penyelenggaraan ojek online di Kota Bekasi, maka hal – hal apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang penulis amati berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan melakukan wawancara dengan narasumber adalah antara lain sebagai berikut: 1. Regulasi Permasalahan yang muncul akibat penyelenggaraan ojek online ini menimbulkan kondisi yang mendesak. Ketiadaan payung hukum bagi ojek online secara nasional, membuat ojek online dapat beroperasi seenaknya

74

saja tanpa aturan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Bapak Yayan Yuliana, S.Sos menyampaikan bahwasanya: “Dengan berasaskan deskresi yang kita terapkan karena adanya tuntutan masalah yang begitu besar dan kompleks terkait ojek online, maka dari itu kita mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 sebagai jawaban dan solusi atas kealpaan payung hukum yang mengatur keberadaan ojek online di Kota Bekasi.” Sehingga Pemerintah Kota Bekasi memberikan solusi untuk menerbitkan ojek online berlandaskan asas deskresi dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi (Ojek Online) di Kota Bekasi. 2. Fasilitas Timbulnya permasalahan dalam penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi salah satunya dipicu karena ketiadaanya fasilitas yang mendukung aktivitas itu sendiri. Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi berusaha merangkul para pengemudi ojek online agar mendukung regulasi yang ada dengan menyediakan fasilitas – fasilitas antara lain: a. Membuat tempat transit/tunggu sementara ojek online (TTSO) di beberapa lokasi di Kota Bekasi sesuai kesepakatan antara Dinas Perhubungan dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi, Pengurus Forum Komunikasi Bekasi Bersatu yang mewadahi pengemudi ojek online di Kota Bekasi.

75

Gambar 4.2 Titik Transit/Tunggu Sementara Ojek Online di Kota Bekasi

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, 2017

TABEL 4.5 Titik Transit/Tunggu Sementara Ojek Online di Kota Bekasi No

OBJEK

1

2

1

2

STASIUN BEKASI

HYPER MALL ( GIANT ) DAN TOL BARAT

3

LOKASI PANGKALAN 4

JALAN BARU KEMAKMURAN

JALAN IR. H. JUANDA

PANGKALAN

EX. POOL BATUBARA

JALAN IR. H. JUANDA

BELAKANG POS POLISI BULAN-BULAN

JALAN IR. H. JUANDA

JALAN DIKLAT KERETA API

JALAN PERJUANGAN

JL. BELAKANG POS POLISI BKPB TOL BARAT

JALAN AHMAD YANI

76

3

4

METROPOLITAN MALL DAN BEKASI CYBER PARK (BCP)

SEJAJAR PEDESTRIAN AREA

JALAN KH. NOER ALI

SISI SELATAN RUKO GRAND METROPOLITAN

JALAN KH. NOER ALI

SISI SELATAN JALAN KH. NOER ALI

JALAN NOER ALI

LAHAN PARKIR TERMINAL KAYURINGIN

JALAN TAWES RAYA

EX RUMAH POTONG HEWAN

JALAN AHMAD YANI

LAHAN PARKIR REVO

JALAN AHMAD YANI

LAHAN PARKIR MAKRO

JALAN AHMAD YANI

PEKAYON

LAHAN KOSONG EX. PANGKALAN K. 45

JALAN JOYO MARTONO

5

TOL TIMUR

LAHAN PARKIR APARTEMEN GRAND DHIKA

JALAN JOYO MARTONO

LAHAN PARKIR APARTEMEN BTC

JALAN JOYO MARTONO

6

BULAK KAPAL

LAHAN PARKIR TAMAN MAKAM PAHLAWAN

JALAN IR. H. JUANDA

LAHAN PARKIR STASIUN KRANJI

7

STASIUN KRANJI

LAHAN PARKIR PERTOKOAN KRANJI LAHAN PARKIR NAGA SWALAYAN

8

STASIUN BEKASI TIMUR

LAHAN PARKIR STASIUN BEKASI TIMUR

JALAN JEND. SUDIRMAN JALAN JEND. SUDIRMAN JALAN JEND. SUDIRMAN JALAN IR. H. JUANDA

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, 2017.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Bapak Fatikhun, A. MA. PKB, SH, M.Si menyampaikan bahwa: “solusi yang kami berikan salah satunya adalah menyediakan lahan parkir bagi pengemudi ojek online untuk mangkal atau menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang di titik – titik yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh Dinas Perhubungan, Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi dan Pengurus Forum Komunikasi Bekasi Bersatu dan beberapa perwakilan pengemudi ojek online di Kota Bekasi akan tetapi pengelola aplikasi selaku orang tuanya sendiri dari ojek online malah kurang beri perhatian sama kebijakan penertiban ini”. Sedangkan menurut Driver Loyality and Retention Area Team PT Grab Taxi Indonesia, Bapak Andrea Togu Sitompul menyampaikan bahwasanya: “Penyedia atau pengelola ojek online nih bisa dikatakan tidak cuek – cuek banget sama upaya kebijakan penertiban ojek online yang dilakukan sama pemerintah Kota Bekasi.

77

Buktinya, di tiap – tiap TTSO yang disediakan oleh pemerintah di titik – titik tertentu di Kota Bekasi, kami perbantukan fasilitas juga kok berupa tenda yang bisa dipergunakan bagi pengemudi ojek online untuk dapat berteduh” Hal ini bisa kita pahami bahwasanya semua intansi penyelenggara ikut turut andil memberikan perhatian dalam penertiban penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi. b. Membuat rambu – rambu lalu lintas yang secara khusus melarang ojek online untuk berhenti dan atau parkir serta menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang di beberapa titik – titik rawan kemacetan di Kota Bekasi karena sudah disediakan TTSO. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Bekasi Bersatu, Bapak Sultan Ardy yang menyampaikan bahwasanya: “Itu rambu – rambu lalu lintas yang huruf P dicoret di daerah daerah dikhususkan buat ojek online itu juga kita dari FKKB yang minta, kita usulin sama Dinas Perhubungan buat realisasikan hal tersebut, biar kita semua pihak memahami betul mana – mana saja daerah yang benar – benar dilarang buat ojek online parkir mana yang tidak”. Hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya dari pengemudi ojek online sendiri juga sudah memiliki kesadaran untuk ikut serta aktif dalam ikut membantu pemerintah dalam kebijakan penertiban penyelenggaraan ojek online itu sendiri.

3. Edukasi/Sosialisasi Edukasi ataupun sosialisasi diperlukan dalam upaya menertibkan penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online)

78

mengingat hal ini diharapkan dapat menggugah hati dan pikiran intelektual bagi para pengemudi ojek online. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi ini agar para pengemudi ojek online dapat tumbuh kesadaran dengan sendirinya untuk menjaga keteraturan, kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bekasi di lini edukasi dan sosialisasi antara lain: a. Memberikan arahan dan petunjuk mengenai ketertiban umum dan lalu lintas dalam penyelenggaraan ojek online melalui pertemuan diskusi umum yang dilakukan secara rutin, berkala dan terjadwal. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah antara lain meminta pengelola/penyedia aplikasi layanan ojek online untuk memberikan pesan siaran berkala terhadap para pengemudi ojek online pada saat masing – masing pengemudi ojek online mengakses aplikasi pemesanan ojek onlinenya sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Bapak Fatikhun, A. MA. PKB, SH, M.Si yang menyampaikan bahwa: “Kami sudah meminta bantuan dari pengelola/penyedia ojek online untuk ikut berpartisipasi aktif membantu tugas kami pemerintah dalam menertibkan ojek online salah satunya dengan cara meminta mereka membuat pesan siaran di aplikasi yang berisikan arahan dan himbauan terhadap pengemudi ojek online agar tertib berlalu lintas. Serta kami juga sering mengadakan pertemuan – pertemuan dan diskusi umum dengan para pengemudi ojek online”. Hal senda disampaikan oleh Driver Loyality and Retention Area Team PT Grab Taxi Indonesia, Bapak Andrea Togu Sitompul yang mengatakan bahwasanya:

79

“Kami dari penyedia juga sudah menjawab permintaan dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang meminta kami untuk memberikan himbauan dalam aplikasi berbentuk pesan siaran yang muncul setiap pop – up setiap pengemudi ojek online menerima order atau pesanan dari penumpang.” b. Pemberian bimbingan

dan penyuluhan mengenai kemanan,

keselamatan dan kenyamanan pengemudi dan penumpang serta pengguna jalan lainya dalam penyelenggaraan ojek online salah satunya dengan cara mengadakan acara sarasehan Deklarasi Tertib Lalu Lintas bersama Walikota, Kapolres dan Kadishub Kota Bekasi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Bapak Fatikhun, A. MA. PKB, SH, M.Si yang menyampaikan bahwa: “Selain diskusi umum dan pertemuan diadakan bagi pengemudi ojek online dalam memberikan arahan tertib lalu lintas. Kami juga kerap mengadakan acara sarasehan agar dekat dari hati ke hati dan deklarasi tertib berlalu lintas ojek online di Kota Bekasi agar para pengemudi ojek online di Kota Bekasi merasa turut menjadi bagian keluarga dari pemerintah Kota Bekasi. Sehingga kedepanya apabila mereka ingin membuat pelanggaran, mereka akan segan melakukanya.” 4. Pengawasan dan Pengendalian Sebagai bagian dari tugas fungsi dan urusan pokok pemerintahan dari Dinas Perhubungan, tugas pengawasan dan pengendalian sangatlah diperlukan dalam implementasi kebijakan penertiban penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) ini Adapun upaya – upaya pengawasan dan pengendalian ini tidak dilakukan sendiri oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Dalam penyelenggaraanya, Dinas Perhubungan dibantu oleh instansi – instansi terkait lainya. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

80

a. Mengajukan moratorium jumlah pengemudi ojek online khususnya di Kota Bekasi kepada pengelola aplikasi ojek online. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Yayan Yuliana, S.Sos yang menyampaikan bahwasanya: “Salah satu penyebab kemacetan yang diakibatkan ojek online sedikit susah diurai, karena jumlah ojek online sendiri ini cukup banyak, jumlahnya hampir mencapai setengah dari jumlah populasi penduduk di Kota Bekasi dan hal ini cukup susah diatur. Kadang ada yang sudah ditegur oleh petugas kita, tetap aja bandel bikin pelanggaran. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk meminta penyedia layanan aplikasi ojek online untuk membatasi atau kalau bisa menghentikan pendafataran ojek online di Kota Bekasi karena kita ketahui sendiri, ojek online ini udah banyak banget, numpuk.” Hal senada disampaikan oleh Driver Loyality and Retention Area Team PT Grab Taxi Indonesia, Bapak Andrea Togu Sitompul menyampaikan “kita sudah menjawab dan lakukan kesepakatan juga dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi bahwasanya memang kami sadari pendaftar pengemudi ojek online berbasis dari KTP Kota Bekasi cukup membludak karena dianggap juga profesi ini cukup menjanjikan kan ya. Jadi sudah kami berlakukan per-1 Januari 2018 bahwa pendaftaran ojek online yang akan berbasis di Kota Bekasi untuk sementara dihentikan”. b. Melakukan penyisiran bahu jalan dan jalan raya yang kerap dipergunakan pengemudi ojek online untuk menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang yang dilakukan rutin setiap harinya sebanyak 3 kali dalam sehari di jam – jam rawan kemacetan di lokasi dan waktu yang rawan kemacetan yakni pada pukul 06.00, pukul 11.00 dan pukul 16.00 ataupun lokasi yang dilewati angkutan dengan trayek dengan tindakan berupa teguran dan peringatan

81

kepada pengemudi ojek online bersangkutan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan Bambang Normawan Putra, SE yang bertugas dalam kegiatan ini menyampaikan bahwasanya: “Dinas Perhubungan berupaya menyisir bahu jalan dan jalan raya yang biasa digunakan ojek online buat mangkal terlebih di jam – jam sibuk seperti orang berangkat kerja, makan siang dan jam – jam orang pulang kerja, teknisnya dilakukan tiap jam 06.00 pagi jam 11.00 dan jam 16.00 tetapi daerah yang kami lebih fokuskan adalah daerah – daerah yang biasanya dilewati angkutan dengan trayek. Serta langkah penindakan yang kami ambil adalah, dengan teguran. Sekali teguran tidak diindahkan, maka sanksi selanjutnya yang kami berikan adalah meminta surat – surat kendaraanya untuk kami serahkan kepada polisi yang berwenang untuk menegakan hukum” Sehingga bisa kita pahami bahwasanya upaya ini adalah bentuk komitmen dan keterampilan yang ditunjukan implementor dan aparat dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi bahwasanya mereka mampu hadir di tengah masyarakat demi menunjukan kinerja dan jerih payah mereka dalam menertibkan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online).

c. Melakukan kerjasama dengan Kepolisian Restro Metro Kota Bekasi untuk memberikan sanksi kepada pengemudi ojek online yang melakukan tindak pelanggaran dalam bentuk tilang ataupun hukuman tindakan fisik yang menyehatkan seperti push up. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Unit Pengaturan Rajawali Polrestro Kota Bekasi, Bapak AKP Ganda Siburian bahwasanya: “Dinas Perhubungan Kota Bekasi sudah melakukan kerjasama dengan Polrestro Kota Bekasi dalam langkah melakukan penertiban

82

penyelenggaraan ojek online di Kota Bekasi. Adapun tindakan ataupun upaya yang kami lakukan terhadap penegakan hukum pelanggaran dalam penyelenggaraan ojek online sendiri antara lain seperti menegur ojek online yang membuat pelanggaran tersebut dengan cara misalnya di push – up kalau jenis pelanggaranya masih ringan. Tapi kalau pelanggaran yang dibuat oleh si pengemudi ojek online cukup meresahkan dan membahayakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas. Maka, langkah selanjutnya yang kami ambil adalah, memberikan surat tilang kepadanya agar dapat diproses secara hukum di pengadilan”.

Sehingga hal ini bisa kita pahami juga bahwa benar adanya dalam pelaksanaan penertiban penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi, regulasi yang diciptakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan pincang tanpa adanya bantuan penegakan hukum dari Kepolisian.

4.2.4 Dampak Penerapan Kebijakan Penertiban Penyelenggaraan Ojek Online di Kota Bekasi Adapun

dampak

dari

penerapan

kebijakan

penertiban

penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi ini sudah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat adalah yakni antara lain terciptanya keteraturan, kenyamanan dan ketertiban bahu jalan dan lalu lintas, terurainya beberapa titik kemacetan serta semakin minimnya pergesekan atau konflik yang terjadi antara pengemudi ojek online dengan pengemudi angkutan lain dan atau konvensional setelah dilakukan upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan instansi terkait lainya. Adapun hal ini disampaikan oleh

83

masyarakat non pengguna ojek online yakni Ibu Ana Sofiana yang mengatakan bahwa: “Menurut saya sih setelah pemerintah ngasih tempat – tempat titik mangkal buat ojek online jadi lebih enak sih, gak begitu macet lagi kalo saya lewat stasiun Bekasi. Kan saya bawa mobil tuh, biasanya susah lewatnya. Karena suka macet gara – gara banyak ojek online yang udah kayak laler (lalat) mangkal di depan stasiun”. Hal serupa dirasakan oleh pengemudi angkutan ELF, Bapak Suryono yang menyampaikan bahwa: “Menurut saya setelah adanya kebijakan dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam menertibkan ojek online jadi terasa lebih adil lah. Selama ini kan yang dikira atau di cap sebagai biang keroknya kemacetan di Kota Bekasi cuma angkot sama elf. Sedangkan sekarang ditambah dengan adanya ojek online jadi kondisi lalu lintas di Kota Bekasi jadi makin ruwet. Jadi bukan sepenuhnya salah kita dong kalo di Bekasi macet. Ya saya berharap kan ojek online ini kan barang baru ya, setidaknya mereka hargai kami lah yang udah lebih lama di jalanan. Kan udah punya lahan masing – masing. Janganlah mereka narik di daerah trayek kami, narik cukup dari titik titik yang udah pemerintah sediakan. Dengan itu kami juga akan hargai kehadiran mereka ”. Serta hal yang sama dirasakan oleh pengemudi ojek pangkalan, Bapak Sutisna yang menyampaikan bahwa: “Setelah adanya penertiban ojek online ini ya saya merasa tempat saya di ojek pangkalan di hati masyarakat mulai ada kembali. Kan ada juga pastinya masyarakat yang buru – buru mau pergi kemana gitu kan ya terus gabawa handphone atau batre handphonenya habis jadi gabisa dipake buat pesen ojek online, akhirnya beralih ke ojek pangkalan lagi karena kepepet. Sedangkan nunggu dari titik tunggu ojek online kan keburu lama yah itu penumpang. Setidaknya kan bagi penghasilan sama yang udah lebih dulu makan asam garam jalanan kan ya. Saling menghargai ajalah sama – sama cari nafkah di jalan”.

Hal senada lainya menunjukan dampak positif

dari penertiban

penyelenggaraan ojek online dari masyarakat pengguna ojek online, adalah

84

Anita yang merupakan pelanggan setia ojek online untuk mengantar jemputnya pergi berkuliah. Menurut pendapatnya: “Setelah adanya penertiban ojek online, ketika aku mau pesen ojek onlinenya bakal makan proses agak lebih lama dri biasanya sih kan pasti ojek onlinenya jalan dulu dari titik henti ke tempat tujuan yang order kan ya. Tapi buat aku gak masalah sih, karena dampaknya gede banget kan ya, ngurang – ngurangin kemacetan di Kota Bekasi gara – gara ojek online selama ini kan tumplek – tumplekan di jalan berebutan nunggu penumpang. Hitung – hitung bantu tugas pemerintah juga”. Sehingga bisa kita lihat sendiri bahwasanya dampak dari adanya penerapan kebijakan penertiban penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi pengaruhnya cukup besar dan berdampak positif terhadap berbagai lapisan masyarakat di Kota Bekasi sehingga sudah cukup bisa menjawab solusi dari permasalahan yang muncul akibat penyelenggaraan ojek online itu sendiri.

85

BAB V KESIMPULAN

3.3 Kesimpulan Kehadiran angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) dinilai mampu memberikan angin segar pada kehidupan penyelenggaraan transportasi di Kota Bekasi. Kelebihan dari layanan angkutan ini adalah harga murah yang ditawarkan oleh jasa angkutan ini dibandingkan layanan jasa angkutan yang lain. Ditambah dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan pelayanan jasa angkutan yang ramah dan prima ini hanya dengan memesanya lewat aplikasi daring pada smartphone. Tidak lupa dengan mobilitas jenis layanan angkutan ini sehingga pengguna bisa hemat waktu dan lebih cepat untuk mencapai daerah tujuan juga berdampak dengan terciptanya lahan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaanya, penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi banyak menemui masalah – masalah antara lain seperti kemacetan, ketidakteraturan, ketidaknyamanan, ketidaktertiban lalu lintas di bahu jalan dan jalan raya, dan timbul adanya pergesekan antara pengemudi ojek online dengan pengemudi angkutan konvensional, dan lain sebagainya. Sehingga munculnya permalahan tersebut menimbulkan kondisi yang mendesak untuk perlu diadakanya penertiban. Secara aturan perundang – undangan, ojek online bukan termasuk ke dalam klasifikasi jenis angkutan.

86

Sehingga bisa dikatakan keberadaan ojek online sebenarnya menyalahi aturan karena tidak memiliki payung hukum yang melindunginya. Namun, dibalik kelebihan seiring perkembangan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan serta adanya tuntutan zaman, ojek online dinilai menjadi lazim keberadaanya. Sehingga Pemerintah mau tidak mau harus ikut terjun langsung dalam mengatasi permasalahan ini. Bila keberadaan ojek online tidak bisa dilarang keberadaanya, masyarakat akan terus main kucing – kucingan dengan Pemerintah. Ataupun kalau dibiarkan saja maka permasalahan ini akan menjadi momok yang di sisi lain akan meresahkan dan malah menuai masalah – masalah baru. Sehingga Pemerintah sudah sepapatutnya hadir di tengah masyarakat dalam memberikan jalan tengah atau win win solution yakni solusi yang saling menguntungkan banyak pihak sehingga tidak perlu ada yang merasa dirugikan dengan adanya upaya penertiban penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) tersebut. Adapun target atau tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan penertiban penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi adalah agar terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tentram dan tertib. Kenyamanan dari pejalan kaki untuk dapat menggunakan lintasan pejalan kaki yang biasanya kerap digunakan oleh pengemudi ojek online untuk istilahnya mangkal atau menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang. Saling menghargai dalam menarik angkutan serta mencari nafkah oleh masing – masing pengemudi

87

angkutan baik angkutan online maupun angkutan konvensional di jalan. Sehingga tidak perlu terjadi lagi munculnya konflik antara pengemudi angkutan online dengan pengemudi angkutan konvensinal maupun pengemudi kendaraan pribadi dan masyarakat. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi masalah yang disebabkan oleh angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi antara lain: 5. Regulasi – Permasalahan yang muncul akibat penyelenggaraan ojek online ini menimbulkan kondisi yang mendesak. Ketiadaan payung hukum bagi ojek online secara nasional, membuat ojek online dapat beroperasi seenaknya saja tanpa aturan. Sehingga Pemerintah Kota Bekasi memberikan solusi untuk menerbitkan ojek online berlandaskan asas deskresi dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi (Ojek Online) di Kota Bekasi. 6. Fasilitas – Timbulnya permasalahan dalam penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi salah satunya dipicu karena ketiadaanya fasilitas yang mendukung aktivitas itu sendiri. Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi berusaha merangkul para pengemudi ojek online agar mendukung regulasi yang ada dengan menyediakan fasilitas antara lain: c. Membuat tempat transit/tunggu sementara ojek online (TTSO) di beberapa lokasi di Kota Bekasi sesuai kesepakatan antara Dinas

88

Perhubungan dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi, Pengurus Forum Komunikasi Bekasi Bersatu yang mewadahi pengemudi ojek online di Kota Bekasi. d. Membuat rambu – rambu lalu lintas yang secara khusus melarang ojek online untuk berhenti dan atau parkir serta menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang di beberapa titik – titik rawan kemacetan di Kota Bekasi karena sudah disediakan TTSO. 7. Edukasi/Sosialisasi – Edukasi diperlukan dalam meneribkan ojek online mengingat kesediaan lahan untuk kebutuhan parkir di Kota Bekasi masih sangat sedikit.

Ditambah upaya ini dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Kota Bekasi agar para pengemudi ojek online dapat timbul kesadaran untuk menjaga keteraturan, kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas. Adapun upaya yang dilakukan antara lain: c. Memberikan arahan dan petunjuk mengenai ketertiban umum dan lalu lintas dalam penyelenggaraan ojek online melalui pertemuan diskusi umum yang dilakukan secara rutin, berkala dan terjadwal. d. Pemberian bimbingan

dan penyuluhan mengenai kemanan,

keselamatan dan kenyamanan pengemudi dan penumpang serta pengguna jalan lainya dalam penyelenggaraan ojek online salah satunya dengan cara mengadakan acara sarasehan Deklarasi Tertib Lalu Lintas bersama Walikota, Kapolres dan Kadishub Kota Bekasi. 8. Pengawasan dan Pengendalian – Upaya ini tidak dilakukan sendiri oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi, dalam penyelenggaraanya hal ini

89

dibantu oleh instansi – instansi terkait lainya. Adapun upaya yang dilakukan antara lain: d. Mengajukan moratorium jumlah pengemudi ojek online khususnya di Kota Bekasi kepada pengelola aplikasi ojek online. e. Melakukan penyisiran bahu jalan dan jalan raya yang kerap dipergunakan pengemudi ojek online untuk menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang yang dilakukan rutin setiap harinya sebanyak 3 kali dalam sehari di jam – jam rawan kemacetan di lokasi dan waktu yang rawan kemacetan yakni pada pukul 06.00, pukul 11.00 dan pukul 16.00 ataupun lokasi yang dilewati angkutan dengan trayek dengan tindakan berupa teguran dan peringatan kepada pengemudi ojek online bersangkutan. f. Melakukan kerjasama dengan Kepolisian Restro Metro Kota Bekasi untuk meemberikan sanksi kepada pengemudi ojek onlie yang melakukan tindak pelanggaran dalam bentuk tilang ataupun hukuman tindakan fisik yang menyehatkan seperti push up. Adapun

dampak

dari

penerapan

kebijakan

penertiban

penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi ini sudah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat adalah yakni antara lain terciptanya keteraturan, kenyamanan dan ketertiban bahu jalan dan lalu lintas, terurainya beberapa titik kemacetan serta semakin minimnya pergesekan atau konflik yang terjadi antara pengemudi ojek online dengan pengemudi angkutan lain dan atau konvensional.

90

3.4 Saran Upaya

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

dalam

penertiban

penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) di Kota Bekasi secara umum sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan bentuk – bentuk kerjasama Dinas Perhubungan dengan instansi - instansi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini. Saran dari penulis, besar harapan penulis agar masing – masing pihak untuk dapat bisa membenahi diri masing – masing, antara lain seperti: 1. Dinas Perhubungan dan Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi a. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek online agar dilakukan secara tegas, berkala dan kontinyu sehingga pengemudi ojek online nantinya timbul rasa jera kalau terus – menerus membuat pelanggaran. b. Melakukan pembahasan lebih lanjut terkait sanksi tegas yang tepat diberikan agar pengemudi ojek online yang melanggar jera 2. Pengelola Aplikasi Ojek Online a. Membantu Dinas Perhubungan untuk ikut serta aktif dalam penertiban penyelenggaraan angkutan roda dua berbasis aplikasi daring (ojek online) dengan meminta ojek online untuk tidak menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang di titik – titik rawan kemacetan dan lintasan yang dilalui angkutan dengan trayek.

91

b. Melakukan

pembinaan

dan

pemberian

edukasi

mengenai

keselamatan, kenyamanan pengemudi dan penumpang serta ketertiban umum dan lalu lintas bagi pengemudi ojek online. c. Memberikan sanksi tegas terhadap pengemudi ojek online melalui suspend atau non aktifkan akun aplikasi pengemudi apabila pengemudi tersebut melanggar aturan. d. Pembatasan atau penghentian jumlah pendaftaran pengemudi ojek online terkhusus di Kota Bekasi yang sudah memiliki jumlah pengemudi ojek online yang melewati ambang batas. 3. Pengemudi Ojek Online a. Memiliki kesadaran untuk tertib berlalu lintas serta tidak menunggu, mengangkut dan menurunkan penumpang di titik – titik rawan kemacetan dan lintasan yang dilalui angkutan dengan trayek. b. Saling menghormati dan menghargai dalam menarik angkutan dan mencari nafkah dengan pengemudi angkutan konvensional lain. 4. Masyarakat a. Membantu untuk beperan aktif dengan tidak meminta pengemudi ojek online untuk menjemput di titik – titik rawan kemacetan dan lintasan yang dilalui angkutan dengan trayek. b. Selaku penumpang, mengingatkan pengemudi ojek online untuk membawa kendaraan dengan aman, nyaman dan tertib lalu lintas.