PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN Jl. Suparman No.1 Wates , Kulonprogo 55611 Telp ( 0274 ) 773011, Fax. (0274)774783. E-mail:
[email protected], Website: dinkes.kulonprogokab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO TENTANG TAHAPAN SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO, NOMOR : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
a.
b.
c.
d.
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan perlu disusun Tahapan Pencapaian setiap tahunnya; bahwa Tahapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
e. f. g. h.
i.
j.
k.
l.
Menetapkan
:
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14); Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017 Nomor 13); Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018
MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG TAHAPAN SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : (1) (2) (3)
Daerah adalah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Pelayanan Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan semestinya diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan kepada masyarakat;
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1) (2) (3)
(1)
(2)
(3) (4)
Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya; serta tindakankesehatan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemberdayaan masyarakat; Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan social, ekonomi, dan pemerintahan Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan; Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang kesehatan secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan; Tahapan pencapaian adalah target jenis pelayanan kesehatan yang harus dicapai setiap tahunnya secara bertahap meningkat sampai dengan target yang ditetapkan sesuai batas waktu pencapaian. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Target seluruh indikator SPM adalah 100% (seratus persen) Tahap sasaran pencapaian SPM untuk membentuk pedoman pencapaian 100% terhadap jenis pelayanan kesehatan; Tujuan ditetapkan tahapan sasaran pencapaian SPM bidang kesehatan sebagai pedoman BAB III PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 3 Kepala Puskesmas menyusun rencana anggaran dan upaya pelaksanaan untuk mencapai target sesuai sasaran pencapaian target tahunan yang ditentukan. Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mencapai target sesuai dengan tahapan sasaran pencapaian terhadap semua jenis pelayanan kesehatan berdasarkan SPM; Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2); Kepala Puskesmas wajib melaporkan perkembangan pencapaian SPM
(5)
(1)
(2) (3)
setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Kepala UPT Dinas Kesehatan yang lain secara sinergis berperan aktif dalam pencapaian SPM sesuai dengan kewenangannya; Pasal 4 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala seksi di Dinas Kesehatan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi serta ikut bertanggung jawab dalam tahapan sasaran pencapaian SPM; Monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam tahapan sasaran pencapaian SPM dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali; Evaluasi tahapan sasaran pencapaian target tahunan SPM dilaksanakan paling sedikit setiap 1 tahun sekali;
BAB IV JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TAHAPAN SASARAN TARGET PENCAPAIAN SPM Pasal 5 Jenis pelayanan, indikator kinerja dan rencana target pencapaian SPM tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di : Wates Pada tanggal :
KEPALA
dr. BAMBANG HARYATNO, M.Kes Pembina Utama Muda , IV c NIP. 19600501 198712 1 002
Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kulon Progo
LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : TAHAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Layanan, Penerima Layanan Dasar, dan Pernyataan Standar
No
Jenis Pelayanan Dasar
Mutu Layanan
Penerima Layanan Dasar
Pernyataan Standar
1
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Sesuai standar pelayanan antenatal
Ibu hamil
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2
Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Sesua istandar pelayanan persalinan
Ibu bersalin
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Bayi baru lahir
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4
Pelayanan kesehatan balita
Sesuai standar pelayanan kesehatan balita
Balita
Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar tentang SPM Bidang Kesehatan
5
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar
Anak pada usia pendidikan dasar
Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif
Warganegara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun
Setiap warganegara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut
Warganegara Indonesia usia 60 tahun keatas
Setiap warganegara Indonesia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Sesuai standar skrining kesehatan penderita hipertensi
Penderita hipertensi
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
No
Jenis Pelayanan Dasar
Mutu Layanan
Penerima Layanan Dasar
Pernyataan Standar
9
Pelayanan kesehatan penderita Diabetus Militus
Sesuai standar skrining kesehatan penderita Diabetes Militus
Penderita Diabetus Militus
Setiap penderita Diabetes Militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Sesuai standar kesehatan jiwa
Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mandapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11
Pelayanan kesehatan orang dengan TB
Sesuai standarpelayanankesehatan TB
Orang dengan TB
Setiap orang dengan TB mendapatkanpelayanan TB sesuai standar
12
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV
Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil,pasien TB, pasien IMS, waria transgender, pengguna napza,dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)
Setiap orang beresikoterinfeksi HIV (ibu hamil,pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan(LP) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
KEPALA
dr. BAMBANG HARYATNO, M.Kes Pembina Utama Muda , IV c NIP. 19600501 198712 1 002
LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR
: TENTANG TAHAPAN PENCAPAIAN SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN JENIS PELAYANAN PENCAPAIAN STANDAR & TARGET SASARAN PENCAPAIAN SPM TAHUN 2018-2022
No
Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar
Target SasaranPencapaian SPM th 2018-2022 Pencapaian Standar 2018 4.011
2019 4.090
Target Sasaran 2020 2021 4.165 4.236
2022 4.302
1
Pelayanan Kesehatan ibu hamil
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dengan kriteria inklusi pada denominator (penyebut) ibu hamil yaitu usia kehamilan 28 minggu atau lebih
2
Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dengan keriteria inklusi pada numerator (pembilang) yaitu persalinan ibu hamil ditolong oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 47 tahun 2016 yang dimaksud fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, puskesmas, klinik, rumahsakit, apotek,UnitT ranfusi Darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, faskes kesehatan tradisional. Sesuai peraturan ini maka Polindes dan Poskedes tidak termasuk dalam fasilitas kesehatan
4.882
4.791
4.700
4.610
4.519
3
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar disepakati menggunakan indikator Kunjungan Neonatal (KN) lengkap. Sasaran adalah setiap bayi baru lahir sampai usia 20 hari
2.967
3.038
3.104
3.167
3.225
No
Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar
Target SasaranPencapaian SPM th 2018-2022 Pencapaian Standar 2018
4
Pelayanan kesehatan balita
5
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6
(sesuai denganPermenkes No. 43 Tahun 2016 Tentang SPM Bidang Kesehatan). Ruang lingkup Perawatan Bayi Baru Lahir (BBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 25 Tahun 2014,dengan catatan penanganan asfiksia BBL dan merujuk kasus hanya dilakukan bilamana dibutuhkan/ terjadi kasus komplikasi Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai 19.812 standar disepakati sesuai denganPermenkes No 43 tahun 2016 tentang SPM BidangKesehatan
Target Sasaran 2019 2020 2021
2022
19.631
19.440
19.238
19.026
Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan 11.964 skrining kesehatan sesuai standar disepakati sesuai denganPermenkesNomor 43 tahun 2016 tentang SPM BidangKesehatan
11.964
11.964
11.964
11.964
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun 10.683 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar disepakati sesuai denganPermenkes No 43 Tahun 2016 Tentang SPM Bidang Kesehatan
16.024
21.365
26.707
32.048
7
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Setiap warga negara Indonesia 60 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
21.341
21.341
21.341
21.341
8
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu: 1) Target dihitung dari target sasaran 2) Sasaran diperhitungkan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya 3) Sasaran tidak ditetapkan sama untuk semua puskesmas
12.166
15.208
18.250
21.291
keatas 21.341 9.125
No
Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar
Target SasaranPencapaian SPM th 2018-2022 Pencapaian Standar 2018
Target Sasaran 2019 2020 2021
2022
702
936
1.170
1.404
1.638
156
208
260
312
364
tetapi proyeksi berdasarkan jumlah populasi dimasingmasing wilayah 9
Pelayanan kesehatan penderita Diabetus Militus
Setiap penderita Diabetes Militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu: 1) Target dihitung dari sasaran 2) Sasaran diperhitungkan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya 3) Sasaran tidak ditetapkan sama untuk semua puskesmas tetapi proyeksi berdasar jumlah populasi dimasing-masing wilayah 4) Pada indikator 9 DM selama HbA1C belum bisa dilaksanakan sementara digunakan pemeriksaan gula darah puasa, serta mendorong mekanisme rujukan dari puskesmas ke RS (FKTL) yang menyediakan HbA1C
10
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu: 1) Target dihitung dari target sasaran 2) Sasaran diperhitungkan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan mepertimbangkan kemampuan sumber daya 3) Sasaran tidak ditetapkan sama untuk semua puskesmas tetapi proyeksi berdasar jumlah populasi dimasing-masing wilayah
No
Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar
Target SasaranPencapaian SPM th 2018-2022 Pencapaian Standar
11
Pelayanan kesehatan orang dengan TB
Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar, data TB diambil dari Sistem Informasi TuberkulosisTerpadu (SITT)
12
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza,dan warga binaan lembaga pemasyarakatan(LP) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar yaitu:
2018 418
Target Sasaran 2019 2020 2021 486 476 476
2022 476
6.419
6.487
6.477
6.477
6.477
1) Untuk data ibu hamil,pasien TB dan warga binaan LP berdasarkan data program 2) Untuk pemetaan populasi kunci dilakukan dengan mengoptimalkan peran komisi penanggulangan AIDS (KPA)DIY
KEPALA
dr. BAMBANG HARYATNO, M.Kes Pembina Utama Muda , IV c NIP. 19600501 198712 1 002