Pedoman Program Kia

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Milenium Development Goals (MDG’s) atau Tujuan Pembangunan Millenium adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan hak-hak dasar manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/ AIDS, serta membangun kemitraan global dalam pembangunan. Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki dan ikut melaksanakan komitmen tersebut. Pembangunan secara umum sering diartikan sebagai upaya multi dimensi untuk mencapai kualitas hidup seluruh penduduk yang lebih baik. Tujuan MDG’s menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Empat dari sasaran MDG’s terkait secara langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masalah-masalah kesehatan yang banyak terjadi di Indonesia diantaranya adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk, disparitas status kesehatan dan beban ganda penyakit. Data epidemiologi menunjukkan terjadi peningkatan prevalensi penyakit, baik penyakit menular yang baru dan lama (re-emerging dan new emerging disease) maupun tidak menular dan penyakit degenerative (noncommunicable disease), peningkatan kematian akibat kecelakaan dan menurunnya mutu kesehatan keluarga terutama Kesehatan Ibu dan Anak (Konas Jen X, 2003, WH report, 2002) Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian pembangunan suatu Negara adalah Human Development Index (HDI) / Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tiga domain yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM Negara Indonesia berada di peringkat 108 dari 177 negara di dunia, lebih rendah dari Negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Dari tahun ke tahun, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sebagai salah satu bagian dari indikator IPM menurun landai dan masih menjadi masalah. Dari lima juta kelahiran yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, diperkirakan 20.000 ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. B. Tujuan 1. Tujuan Umum Untuk memenuhi hak setiap ibu dan anak memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani tahap tumbuh kembang secara sehat dan berkualitas. 2. Tujuan khusus a. Menyediakan pelayanan yang terpadu, komprehensif dan berkualitas termasuk konseling kesehatan dan gizi. b. Menghilangkan “missed opportunity” dalam mendapatkan pelayanan yang terpadu, komprehensif dan berkualitas.

c. Mendeteksi secara dini kelainan/ penyakit/ gangguan yang dialami klien. d. Melakukan intervensi terhadap kelainan/ penyakit/ gangguan yang dialami klien sedini mungkin. e. Melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang ada (manual rujukan)

C. Ruang Lingkup Pelayanan 1. Pemeliharaan Kesehatan pada Ibu a. Pemeliharaan Kesehatan pada Calon Ibu 1) Pelayanan pasangan calon pengantin terpadu (KIA, Imunisasi, Gizi, Laborat, Dokter) 2) Pelayanan kesehatan Reproduksi Remaja di Sekolah 3) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja di luar Sekolah b. Pernikahan Yang Sehat 1) Perencanaan Kehamilan 2) Program Keluarga Berencana c. Keluarga Sehat 1) Kunjungan rumah pada keluarga rawan d. Sistem Reproduksi dan Masalahnya 1) Pelayanan pemeriksaan IVA, HIV, IMS 2) Pelayanan korban kekerasan pada perempuan dan anak e. Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil 1) Pelayanan ANC terpadu berkualitas 2) Kelas Ibu Hamil

f.

Asuhan Masa Nifas dan Pasca Salin 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 2) Kunjungan rumah pada Ibu Nifas 3) Pemberian Vit.A dosis tinggi (200.000iu) pada Ibu Nifas 4) Pelayanan KB pascasalin

g. Rujukan 2. Pelayanan Kesehatan pada Anak a. Pelayanan Kesehatan Bayi 1) MTBM 2) MTBS 3) Imunisasi Dasar 4) SDIDTK 5) Kunjungan rumah pada Balita resiko tinggi b. Pelayanan Kesehatan Anak Balita 3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Klimakterium a. Wanita Usia Subur b. Pasangan Usia Subur c. Klimakterium dan Menopouse 4. Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak

a. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) b. Kader Pendamping Ibu hamil c. Pesan Pintar Ibu Hamil

5. Pendidikan Kesehatn Masyarakat a. Pembinaan Dukun Bayi b. Pembinaan Kader Kesehatan Posyandu c. Pembinaan Posyandu Terpadu

D. Batasan Operasional Program Kesehatan Ibu dan Anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, anak balita, anak pra sekolah, remaja, wanita usia subur (WUS), klimakterium dan menopouse.

E. Landasan Hukum 1. UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Permenkes No.5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 3. Permenkes No.25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 4. Permenkes No.53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial 5. Permenkes No.66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak 6. Kepmenkes No.1059/ Menkes/ SK/IX/ 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi 7. Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 8. Peraturan Gubernur DIY No.59 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaa Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan 9. Peraturan Bupati Kulon Progo No.262 Tahun 2012 tentang Penunjukan Rumah Sakit pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar.

BAB II KETENAGAAN

A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Dasar: UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

B. Distribusi Ketenagaan Pengaturan dan penjadwalan petugas/ Bidan dikoordinir oleh Koordinator Bidan sesuai kesepakatan dengan program UKP dan UKM untuk kegiatan dalam dan luar gedung.

C. Jadwal Ketenagaan

NO

NAMA

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

1

Siti Aminah

KIA-KB

KIA-KB

MTBS

Konsultasi KIA-KB

2

Muryati

KIA-KB

MTBS

Konsultasi KIA-KB

3

Heni Trapsilowati

MTBS

Konsultasi KIA-KB

4

Sri Juniati

Konsultasi KIA-KB

5

Nurhayati Winarsih

PT

6

Sri Wahyuni

7 8

SABTU MTBS

KIA-KB

MTBS

KIA-KB

MTBS

KIA-KB

KIA-KB

MTBS

MTBS

KIA-KB

PT

PT

PT

KIA-KB

Konsultasi

PS

PS

KIA-KB

PS

Konsultasi PS

Latifah Nur Sakdiyah

PD

PD

PD

MTBS

MTBS

PD

Adeani K.Permana

P.Care

P.Care

P.Care

P.Care

P.Care

P.Care

Keterangan: -

PD : Pustu Demangrejo

-

PS : Pustu Srikayangan

-

PT : Pustu Tuksono

-

Jadwal berlaku sampai dengan ada perubahan

-

Kegiatan di Desa menyesuaikan dengan jadwal

BAB III STANDAR FASILITAS

A. Pengelolaan Ruangan Koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilakukan oleh Koordinator Bidan bersama dengan Koordinator UKP dan UKM. Untuk pelayanan dalam gedung menempati tiga ruangan, satu ruangan untuk pelayanan MTBS dan ruang menyusui, satu ruangan untuk pelayanan ANC dan KB suntik, pil dan condom, dan satu ruangan untuk pelayanan KB IUD dan Implant serta pemeriksaan IVA dan IMS. Ruang pelayanan MTBS terdiri dari matras untuk duduk di bawah/ lesehan, meja kecil, set komputer, galon air minum untuk membuat oralit, meja untuk menempatkan dokumen, timbangan bayi, pengukur panjang badan bayi dan anak, perlengkapan MTBM dan MTBS, mainan anak, perlengkapan alat tulis, kipas angin dan data dinding uraian tugas. Ruang pelayanan ANC terdiri dari 1 meja periksa dan 1 meja admnistrasi dan komputer, 2 kursi petugas dan 2 kursi pasien, rak untuk dokumen dan kelengkapan adminstrasi, 1 meja periksa, 1 troli untuk peralan periksa, wastafle, data dinding peta ibu hamil dan kantong persalinan serta informasi terkait kegiatan KIA-KB. Ruang pelayanan KB dan IMS terdiri dari 1 meja periksa dengan 2 kursi, wastafle, 2 Bed Gyn, 1 troly untuk peralatan periksa, 1 almari untuk alkes dan BMHP, data dinding untuk SIKB. B. Standar Fasilitas 1. Buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 2. Buku Pedoman Pelaksanaan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Anak di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar 3. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi 4. Buku Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu 5. Buku Manual Rujukan Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir 6. Modul Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 7. Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

Kegiatan dalam Pelayanan Klinis bidang kesehatan mencakup: A. Kesederhanaan dalam arti prosedur/ tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah difahami dan mudah dilaksanakan. B. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai: 1. Prosedur/ tata cara pelayanan 2. Persyaratan pelayanan 3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 4. Rincian biaya/ tarif pelayanan dan tata cara pembayaran 5. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan 6. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/ kelengkapan, sebagai alat untuk memastikan proses pelayanan. 7. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat C. Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum. D. Keterbukaan, dalam arti prosedur/ tata cara, persyaratan, satuan kerja, pejabat penanggung jawab pemberi layanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/ tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan difahami masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. E. Efisien, dalam arti: 1. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. 2. Dicegah adanya penanggulangan pemenuhan kebutuhan kelengkapan persyaratan dalam hal proses pelayanan mensyaratkan persyaratan dari satuan kerja/ instansi pemerintah lain yang terkait. F. Ekonomis, dalam arti penggunaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: 1. Nilai barang dan jasa pelayanan dan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran. 2. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum 3. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku G. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/ jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. H. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

BAB V LOGISTIK

BAB VI KESELAMATAN PASIEN Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan perlu diperhatikan keselamatan pasien dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan resiko terhadap pasien harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan dari penerapan keselamatan pasien di Puskesmas adalah untuk menekan sekecil mungkin kejadian yang tidak diharapkan pada pasien. Setiap tindakan hanya dilaksanakan berdasarkan SOP agar keselamatan pasien terjaga dan terjamin dari setiap tindakan medis yang keliru yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun dari faktor lain di dalam gedung Puskesmas sehingga pasien yang datang ke Puskesmas dengan penyakit tertentu keluarnya tidak bertambah parah atau jumlah penyakitnya bertambah. Setiap tindakan harus selalu mempertimbangkan keselamatan pasien dan setiap tenaga kesehatan dibiasakan untuk selalu memikirkan keselamatan pasien, tidak hanya tindakan medis tetapi juga tindakan non medis.

BAB VII KESELAMATAN KERJA

Pengelolaan keselamatan kerja di Puskesmas penting artinya untuk meningkatkan lingkungan kerja Puskesmas agar aman, sehat dan nyaman baik bagi karyawan, pasien, pengunjung maupun masyarakat di sekitar Puskesmas. Pengelolaan keselamatan kerja di Puskesmas dapat berjalan dengan baik bila pimpinan Puskesmas punya komitmen yang tinggi terhadap jalannya pelaksanaan keselamatan kerja di Puskesmas, selain itu perlu juga pemahaman, kesadaran dan perhatian yang penuh dari segala pihak yang terlibat di Puskesmas sehingga apa yang diharapkan terhadap penerapan keselamatan kerja di Puskesmas bisa tercapai. A. Sasaran 1. Puskesmas 2. Karyawan Puskesmas 3. Pasien dan Pengunjung

B. Pelaksanaan 1. Menyiapkan pedoman pelaksanaan keselamatan kerja 2. Menyediakan alat pelindung diri bagi petugas 3. Menempatkan pekerja pada pekerjaan yang sesuai kondisi kesehatan 4. Memberikan pengobatan kepada pekerja yang sakit 5. Menyiapkan lingkungan kerja yang hygienis secara teratur 6. Melaksanakan prinsip pencegahan infeksi (PI) dalam setiap pekerjaan 7. Menerapkan Universal Precaution dalam setiap tindakan

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU

A. Definisi Pelayanan kebidanan bermutu adalah pelayanan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk dan diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Manajemen dan pengendalian mutu pelayanan kebidanan adalah suatu upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah, mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia, serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran tindak lanjut untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. B. Tujuan Tujuan manajemen dan pengendalian mutu pelayanan kebidanan yaitu: 1.

Tujuan antara: diketahuinya mutu pelayanan (bila masalah dan prioritas masalah mutu dapat ditetapkan)

2.

Tujuan akhir: makin meningkatnya mutu pelayanan (bila masalah dan penyebab masalah mutu dapat diselesaikan

Pelayanan kesehatan mencapai tujuan jika: 1.

Available (tersedia)

2.

Appropriate (wajar)

3.

Continuous (bersinambung)

4.

Acceptable (dapat diterima)

5.

Accessible (dapat dicapai)

6.

Affordable (dapat dijangkau)

7.

Efficient (efisien)

8.

Quality (bermutu)

C. Manfaat Manfaat manajemen dan pengendalian mutu pelayanan kebidanan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 4.

Melindungi pelaksana pelayanan kesehatan dari kemungkinan munculnya gugatan hukum

D. Syarat Syarat manajemen dan pengendalian mutu pelayanan kebidanan adalah sebagai berikut: 1.

Bersifat khas (spesifik): jelas sasaran, tujuan dan tata pelaksanaanya, diarahkan hanya Untuk hal-hal pokok saja.

2.

Mampu melaporkan setiap penyimpangan (mekanisme umpan balik yang baik

3.

Fleksibel dan berorientasi pada masa depan

4.

Mencerminkan dan sesuai dengan keadaan organisasi

5.

Mudah dilaksanakan

6.

Mudah dimengerti

E. Ruang Lingkup Program Pengendalian Mutu 1. Kegiatan program menjaga mutu meliputi: a.

b.

c.

Kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu: 1)

Kegiatan Persiapan

2)

Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan persiapan, yaitu: 1)

Komitmen pimpinan dan staf

2)

Organisasi penyelenggara

3)

Pelatihan

4)

Wewenang, tanggungjawab, mekanisme kerja

5)

Prioritas jenis dan ruang lingkup pelayanan kesehatan

6)

Sosialisasi standar dan indikator yang akan digunakan

Kegiatan Pelaksanaan, yaitu: 1)

Menetapkan masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan

2)

Menetapkan penyebab masalah mutu

3)

Menetapkan cara penyelesaian masalah mutu

4)

Melaksanakan cara penyelesaian masalah mutu

5)

Menilai hasil yang dicapai

6)

Menyusun saran tindak lanjut untuk lebih memantapkan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

2. Karakteristik pokok kegiatan program menjaga mutu adalah sebagai berikut: a.

Berkesinambungan (antar kegiatan dan antar siklus): Program Peningkatan Mutu Berkesinambungan (Continuous Quality Improvement Program)

b.

Sistematis (dalam kegiatan dan dalam sasaran yang dituju mencakup semua unsur pokok)

c.

Objektif(selalu berpedoman pada standar yang telah ditetapkan)

d.

Terpadu(sering disebut Total Quality Management)

3. Sasaran Program Menjaga Mutu Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan (empat unsur pokok): a.

Unsur Masukan (Input) Unsur masukan yaitu semua hal yang dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan:

b.

1)

Tenaga pelaksana (man), contohnya: Dokter, Bidan, Perawat dll,

2)

Sarana (material), contohnya: peralatan dan perlengkapan,

3)

Dana (money), yaitu uang yg digunaka untuk modal, biaya dll.

Unsur Lingkungan (Environment) Keadaan sekitar yang mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yang terpenting adalah: kebijakan (policy), organisasi, dan manajemen dari institusi kesehatan

c.

Unsur Proses (Process) Merupakan semua kegiatan yang dilakukan yang meliputi: 1)

Tindakan medis (Medical Procedure)

2)

Tindakan non medis (Non Medical Procedure)

d. Unsur Keluaran (Output) Merupakan tingkat kesempurnaan dari penampilan (performance) pelayanan kesehatan yang diselenggarakan: 1)

Aspek medis pelayanan kesehatan

2)

Aspek non medis pelayanan kesehatan

BAB IX PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi petugas khususnya Bidan dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Sentolo II dengan tetap memperhatikan prinsip pembelajaran dan manfaat. Keberhasilan kegiatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak tergantung pada komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan Anak.