6148_perumahan Dan Permukiman Agl.docx

LAPORAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN RW 05 KELURAHAN TLOGOMAS KOTA MALANG

Disusun Oleh : NAMA : RAGIL PANJI IRAWAN NIM : 2201016 KELAS : B

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG PRODI ARSITEKTUR 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat membuat sebuah laporan tugas perumahan dan permukiman. Dalam makalah ini, penulis menyajikan materi-materi yang bersangkutan dengan mendata daerah permukiman rw 05 tlogomas, malang Makalah ini disusun berdasarkan apa yang diperoleh dari berbagai sumber. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih belum sempurna dan untuk menjadi sempurna. Untuk itu diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan kritik demi kesempurnaan makalah ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kita harapkan. Untuk itu, diharapkan adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Semoga makalah ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Akhir kata diucapkan banyak terima kasih.

Malang, 25 maret 2018 Penulis

RINGKASAN DAN PENGERTIAN 1.

Pengertian Rumah Menurut UU No. 4 tahun 1992 tentang rumah, adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnyayang dipakai sebagai tempa t tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RINo. 4 Tahun 1992) Rumah sehat dapat diartikan sebagai tempat berlindung, bernaung dan tempatuntuk beristirahat, sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna fisik,rohani maupun social (Sanropie, 1991). Menurut John F.C Tunner, 1972 dalam bukunya feedomTo build mengatakan, rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, meainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas social ekonomi social ekonomi penghuniannya dalam suku kurung waktu. Menurut Siswono Yudohusodo (rumah untuk seluruh rakyat, 1991:432) rumah adalah banguan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Juga berfungsi sebagai tempat tinggal juga berlindung dari gangguan iklim dan makluk hidup lainnya. Jadi, menurut saya Rumah adalah suatu bangunan fisik yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung serta sebagai sarana pembinaan lingkungan keluarga. 2. pengertian perumahan Menurut UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasaran dan prasaran lingkungan (pasal 1 ayat 3) Menurut Undang Undang No. 4 tahun 1992 pasal 3, permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dan pengejawantahan dari diripribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dankebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup,kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakatataupun suatu bangsa (yudhohusada, 1991:1) Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yangsangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikitbanyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.(pedoman perencanaan lingkungan perumahan, 1983:24) Jadi perumahan adalah, kelompok rumah yang berfungsi sebagai kumulan rumah atau lingkungan hunian yang berkaitan erat dengan masyarakat.

3. Pengertian permukiman Menurut undang-undang no 4 tahun 1992 pasal 3, permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lingkungan, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan maupun pedesaan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan saran lingkungan yang terstruktur pasal 1 ayat 3. Menurut Kuswartojo dan Salim, (1997 : 21) permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Permukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanyamerupakan wadah fisiknya saja Pasal 4 undan-undang No.. 4 Tahun 1992 menyebutkan bahwa penataan perumahan dan permukiman berlandaskan asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Jadi permukiman adalah suatu wilayahatau area yang di tempati oleh seorang atau kelompok manusia, Permukiman memiliki kaitan yang cukup erat dengan kondisi alam dan social kemsyarakatan sekitar.

4.

Pengertian Pemukiman Menurut winslow dan aph, pemukiman adalah Suatu tempat untuk tinggal secara permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, berekreasi dan tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yg memenuhi persyaratan psikologis, physiologis, bebas dari penularan penyakit dan kecelakaan Menurut WHO, pemukiman merupakan Suatu struktur fisik dimana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, dimana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga semua fasilitas dan pelayanan yg diperlukan, perlengkapan yg berguna untuk kesjasmani dan rohani dan keadaan sosialnya yang baik untuk kelompok dan individu. Jadi menurut saya pemukiman adalah tempat tinggal secara permanen ( bermukim, istirahat, berlindung, dan berinteraksi) memiliki fasilitas untuk hunian.

DAFTAR ISI RINGKASAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Rumusan Permasalahan BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 . Perumahan 2.2. Permukiman 2.3. Lingkungan Perumkim 2.4. Keberlanjutan Perumkim 2.5. Permen PU no.12/PRT/M/2009 2.6. Permen PU no. 5/PRT/M/2007 2.7. Kep.Men.PU no.20/KPTS/1986 2.8. Permen PU no. 19/PRT/M/2011 2.9. Permen PU no.12/PRT/M/2014 2.10. Permen PUPR no.8/PRT/M/2015 2.11. UU Perumkim no.1 Tahun 2011 BAB III DISKUSI DAN PEMBAHASAN 3.1. Diskusi Obyek Kajian Hunian (Lingkup Mikro) 3.2. Diskusi Obyek Kajian Perumahan (Lingkup Meso) 3.3. Diskusi Obyek Kajian Permukiman (Lingkup Makro) 3.4. Pembahasan Obyek Kajian Hunia (Lingkup Mikro) 3.5. Pembahasan Obyek Kajian Perumahan (Lingkup Meso) 3.6. Pembahasan Obyek Kajian Permukiman (Lingkup Makro) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIR

PETA KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

RAWAN BANJIR DAN LONGSOR ( KALI MEWEK dan SUNGAI BANGAU)

GENANGAN / BANJIR MUSIM HUJAN ALI KIDUL)

PENGANGGURAN

KEMISKINAN

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN TLOGOMAS

LURAH Boedi Soepriyono

SEKRETARIS Drs. R. Toni Nursyamsu Kelompok Pelaksana Fungsional PLKB, PPL Pertanian, BABINSA, BABINKANTIBMAS

Kasi Pemtrantib

Kasi Yanum

Kasi Kesmas

Kasi PMK

Edi Eko Widodo

Dewi Herawati A.

Darwanti

Suprobo, S.Sos

STAF

STAF

STAF

STAF

Tarmuji

Budi Tri Parwani

Setiyowati

Tutik Minarti S.

BUKU MONOGRAFI KELURAHAN KEADAAN PADA BULAN DESEMBER TAHUN 2017 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nama Kelurahan Tahun Pembentukan Dasar Hukum Pembentukan Nomor Kode Wilayah Nomor Kode Pos Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : : : : :

TLOGOMAS 1980 Perda Kota Malang N0.8 Tahun 1980 35.73.05.1003 65144 Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur

A. DATA UMUM 1.

Tipologi Kelurahan

: a. Persawahan b. Perladangan c. Perkebunan d. Peternakan e. Nelayan f.

Pertambangan / galian

g. Kerajinan dan industri kecil h. Industri sedang dan besar i.

Jasa dan perdagangan

2.

Luas Wilayah

: 16,759 km ²

3.

Batas Wilayah

:

a. Sebelah Utara

: Kelurahan Tunggulwulung

b. Sebelah Selatan

: Kelurahan Merjosari

c. Sebelah Barat

: Kelurahan Landungsari Kab. Malang

d. Sebelah Timur

: Kelurahan Dinoyo

4.

5.

Orbitasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan )

:

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan

:

4 km

b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota

:

5 km

c. Jarak dari Kota /Ibukota Kabupaten

:

10 km

d. Jarak dari Ibukota Provinsi

:

100 km

Jumlah Penduduk

:

14,921 jiwa

a. Laki-laki

:

7,550 jiwa

b. Perempuan

:

7,371 jiwa

Usia 0 - 15

:

2,196 jiwa

Usia 15 - 65

:

11,427 jiwa

Usia 65 ke atas

:

1,298 jiwa

4,528 KK

6.

Pekerjaan/Mata Pencaharian a.

Karyawan 1)

Pegawai Negeri Sipil a) PNS b) Guru ABRI a) TNI b) Polisi Swasta

:

567 orang

: : : : : :

400 167 44 30 14 2,741

: : :

2,625 orang 75 orang 41 orang

b.

a) Karyawan swasta b) BUMD/N c) Honorer Wiraswasta / Pedagang

:

1,712 orang

c.

a) Wiraswasta b) Pedagang Tani

: : :

1,294 orang 41 orang - orang

e.

Pertukangan a) Buruh harian lepas b) Tukang batu c) Tukang kayu Buruh Tani

: : : : :

377 293 71 13 9

f.

Pensiunan

:

296 orang

g.

Nelayan

:

- orang

h.

Pemulung

:

- orang

i.

Jasa

:

1,052 orang

j.

a) Dokter b) Bidan c) Perawat d) Dosen e) Lain-lain Mengurus rumah tangga

: : : : : :

54 3 12 266 717 2,288

k.

Belum/tidak bekerja

:

2,894 orang

l.

Pelajar/Mahasiswa

:

2,941 orang

2)

3)

d.

7.

:

orang orang orang orang orang orang

orang orang orang orang orang

orang orang orang orang orang orang

Tingkat Pendidikan Masyarakat : a.

Lulusan Pendidikan Umum 1) Taman Kanak-kanak :

4,815 orang

2) Sekolah Dasar

:

2,770 orang

a) Belum tamat SD b) Tamat SD/sederajat 3) SMP

: :

816 orang 1,954 orang

:

1,416 orang

b

4) SMA / SMU

:

2,842 orang

5) Akademi / D1-D3

:

567 orang

a) D-I/II b) Akadremi/DIII/Sarjana Muda 6) Sarjana

: :

198 orang 100 orang

:

2,052 orang

7) Pascasarjana

:

459 orang

a) Strata-II b) Strata-III Lulusan Pendidikan Khusus 1) Pondok Pesantren

: :

359 orang 100 orang

:

-

orang

2) Pendidikan Keagamaan 3) Sekolah Luar Biasa

:

-

orang

:

-

orang

4) Kursus Ketrampilan

:

-

orang

:

300 jiwa

8. Jumlah Penduduk Miskin (menurut standart BPS) 9. UMR Kota 10 Sarana Prasarana . a Kantor Kelurahan b

c

d

:

Rp

233 KK

2,272,167.50

: Semi permanen / Permanen

Prasarana Kesehatan

:

1) Puskesmas

:

1 buah

2) UKBM ( Posyandu )

:

6 buah

3) Poliklinik/Balai Pelayanan masyarakat Prasarana Pendidikan

:

2 buah

1) Gedung Sekolah PAUD 2) Gedung Sekolah TK

:

7 buah

:

6 buah

3) Gedung Sekolah SD

:

2 buah

4) Gedung Sekolah SLTP 5) Gedung Sekolah SMU 6) Gedung Perguruan Tinggi Prasarana Ibadah

:

2 buah

:

4 buah

:

4 buah

1) Mesjid

:

15 buah

2) Mushola

:

38 buah

3) Gereja

:

- buah

4) Pura

:

- buah

ada / tidak

: ada / tidak

d

B.

5) Vihara

:

- buah

6) Klenteng

:

- buah

1) Olahraga

:

15 buah

2) Kesenian / budaya

:

4 buah

3) Balai Pertemuan

:

1 buah

4) Lainnya ......

:

buah

Prasarana Umum

DATA PERSONIL 1. Lurah a.

Nama

: ARYADI WARDOYO, S.STP., M.Si.

b.

Pangkat/Golongan

: Pembina

c.

NIP

: 19770811 199711 1 001

d.

Pendidikan

: S2

e.

TMT Masa Jabatan

: 16-01-2014

f.

Riwayat Jabatan

: 1)

g. 2

Jenis kelamin

2)

Sekretaris Kelurahan Tlogomas (31-12-2008)

3)

Lurah Tasikmadu (08-10-2010)

4)

Lurah Tlogomas (16-01-2014)

: Laki-laki

Sekretaris Lurah a.

Nama

: ARWANTO

b.

Pangkat/Golongan

: Penata/III-c

c.

NIP

: 19680831 199202 1 003

d.

Pendidikan

: SMA

e.

TMT Masa Jabatan

: 22-06-2016

f.

Riwayat Jabatan

: 1) 2)

g 3

Kasi PMP Kelurahan Tlogomas (09-05-2007)

Jenis kelamin

Kasi PMP Kelurahan Gading Kasri (02-01-2013) Sekretaris Kelurahan Tlogomas (22-06-2016)

: Laki-Laki

Jumlah Aparat Kantor Kelurahan a

Golongan I

: -

orang

b

Golongan II

: 3

orang

C

c

Golongan III

: 5

orang

d

Golongan IV

: 1

orang

DATA KEWENANGAN 1

Jumlah urusan yang dilimpahkan Walikota

: 7 Aspek

2

Urusan yang dilimpahkan Walikota

: 2 Urusa

a

Urusan Wajib -

Bidang

:

1) Perijinan 2) Ketentraman dan Ketertiban

-

Urusan

:

1) Otonomi Daerah 2) Pemerintahan Umum 3) Perencanaan Pembangunan 4) Pemberdayaan Masyarakat 5) Sosial 6) Kesehatan 7) Kependudukan dan Catatan Sipil

b

Jumlah

:

7 Urusan

:

1) Usaha Industri

Urusan Pilihan -

Bidang

2) Usaha perdagangan -

Urusan

:

1) Perindustrian 2) Perdagangan

3

Jumlah

:

2 Urusan

Jumlah Program yang diterima Kelurahan a

Pemerintah Pusat NO

NAMA PROGRAM Nihil

b

Provinsi NO

: NAMA PROGRAM Nihil

c

BESAR ANGGARAN (Rp) Rp -

BESAR ANGGARAN (Rp) Rp -

Kota NO

NAMA PROGRAM

1

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum Program Pemberdayaan Masyarakat

2

BESAR ANGGARAN (Rp) Rp 17,000,000.00 Rp

282,500,000.00

3

Rp

377,500,000.00

Rp

218,000,000.00

Rp

895,000,000.00

1. Anggaran Kelurahan dari APBD Kota

: Rp

895,000,000.00

2. SKPD ( sudah / belum )

: Rp

-

3. Bantuan yang diterima Kelurahan

: Rp

-

4

Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Jumlah

D. DATA KEUANGAN

E

a.

Pemerintah Pusat

: Rp

-

b.

Pemerintah Provinsi

: Rp

-

c.

Pemerintah Kota

: Rp

-

d.

Hibah / Bantuan Luar Negeri

: Rp

-

e.

Sumbangan / Bantuan lain yang tidak mengikat

: Rp

-

f.

Swadaya / Gotong royong

: Rp

-

KELEMBAGAAN 1

2

3

4

5

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( LPMK ) Jumlah pengurus

: :

4 orang

-

Jumlah anggota

:

18 orang

-

Jumlah kegiatan per bulan

:

1 keg

-

Jumlah dana yang dikelola

: Rp

-

Jumlah pengurus

:

10 orang

-

Jumlah anggota

:

40 orang

-

Jumlah kegiatan per bulan

:

1 keg

-

Jumlah buku administrasi yang dikelola

:

100 buah

-

Jumlah dana yang dikelola

: Rp 75,000,000.00

-

PKK

Karang Taruna -

Jumlah Karang Taruna

:

1 buah

-

Jenis Karang Taruna

:

1 buah

-

Jumlah Pengurus (rata-rata)

:

4 orang

RT / RW a

Jumlah RW

:

b

Jumlah RT

: 49

c

Rata-rata penghasilah Ketua RW dalam sebulan

:

Rp

-

d

Rata-rata penghasilah Ketua RT dalam sebulan

:

Rp

-

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

:

9

RW RT

a

Jumlah

: 10 buah

b

Nama

:

1) BKM Tlogomas 2) KIM Tlogomas 3) Karang Wredha Permadi 4) Kelurahan Siaga Tegar Mandiri 5) Kader Lingkungan Tlogomas 6) Karang Taruna Kanjuruhan 7) Kelompok Tani Tlogomas 8) Forum Modin/Rukun Kematian Tlogomas 9) Pokja Sehat Tlogomas 10) Linmas Tlogomas

F

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1

Jumlah Anggota Linmas

:

54

orang

2

Jumlah Pos Kamling

:

49

buah

3

Jumlah Operasional Penertiban

:

-

kali

4

Jumlah Kejadian Kriminal a

Pencurian

:

-

kali

b

Perkosaan

:

-

kali

c

Kenakalan Remaja

:

d

Pembunuhan

:

-

kali

e

Perampokan

:

-

kali

f

Penipuan

:

-

kali

1 kali

5

Jumlah Kejadian Bencana Alam

:

-

kali

6

Jumlah Pos Bencana Alam

:

-

pos

7

Jumlah Pembalakan Liar

:

-

kali

8

Jumlah Pos Hutan Lindung

:

-

pos

Malang, 22 Januari 2018 LURAH TLOGOMAS

ARYADI WARDOYO, S.STP, M.Si Pembina NIP. 19770811 199711 1 001

DATA PENDUKUNG LPDD TAHUN 2018 KELLURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG NO

URAIAN

JUMLAH

1.

Jumlah Runah Tangga

2.

Rumah Tinggal Layak Huni

3.

Rumah Tinggal Tidak Layak Huni

4.

Rumah Tangga Pemakai PDAM

2.741 KK

5.

Rumah Tangga Pemakai Air Sumur

1.616 KK

6.

Rumah Tangga Belum Menggunakan Air Bersih (Sungai)

7.

PKK Aktif

8. 9.

KETERANGAN

4.528 KK 2.179 Unit 5 Unit

0 KK 36 Pokja

9 RW x 4 Pokja

Posyandu Aktif

13 Unit

Balita dan Lansia

Lapangan Sepak Bola

2 Buah

`10. Lapangan Futsal

2 Buah

11.

Lapangan Bola Volly

2 Buah

12.

Lapangan Bulutangkis

2 Buah

13.

Lapangan Tenis

1 Buah

14.

Kolam Renang

1 Buah

15.

Lapangan Basket

4 Buah

16.

Gedung Serba Guna

2 Buah

Malang,

Maret 2018

LURAH TLOGOMAS

ARYADI WARDOYO, S.STP., M.Si Pembina NIP.197708111997111001

DATA FASILITAS LAPANGAN OLAH RAGA DAN GEDUNG SERBA GUNA KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU N R SEPAK O W BOLA

FUTS AL

BOLA VOLL Y

BULUTANG KIS

BASK ET

TENIS

KOLAM RENANG

Balai Kelurahan -

-

-

-

-

-

-

GEDUN G SERBAG UNA Balai Kelurahan -

-

-

-

-

-

-

-

-

SMK PGRI 3, UMM Unitri, WHN -

1.

1

-

-

-

2. 3.

2 3

Buanna -

-

4.

4

Jl. Joyoo Agung -

5.

5

-

6.

6

7.

7

Jl. Tlaga Warna -

8.

8

9.

9

-

Jl. Bimasa kti Champi Pemand on ian tlogoma s -

SMK PGRI 3, UMM

Balai RW 7

-

-

-

-

-

-

-

-

Malang,

Pemand Pemandia ian n tlogomas tlogoma s -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Agustus 2017 LURAH TLOGOMAS

ARYADI WARDOYO, S.STP., M.Si Pembina NIP.197708111997111001

NO 1.

2.

3.

NO -

RT/RW YANG TERLAYANI TPS EXISTING CAKUPAN JUMLAH WILAYAH NAMA TPS JALAN PETUGAS PELAYANAN RW/RT RW/RT TPS Tlogomas Jl. Terusan RW. 01 2 Kecubung RW. 02 3 RW 04 RW. 06 2 RW. 08 TPS Terminal Jl. Raya RW. 05 2 Landungsari Tlogomas RW. 07 3

TPS Joyo Grand

Joyo Grand

RW. 09 RW. 03

2

RT/RW YANG TIDAK TERLAYANI TPS RT/RW YANG ALASAN USULAN STATUS TIDAK TIDAK LOKASI TANAH TERLAYANI TERLAYANI TPS USUAN TPS -

JENIS & JUMLAH SARANA YANG DIGUNAKAN Gerobak 1; mobil pick up 1 (1 rusak) Gerobak 2 Gerobak 2 Gerobak 1; mobil pick up 2 Gerobak 2

KETERANGAN -

PENGURANGAN SAMPAH OLEH LAPAK/PENGEPUL/INDUSTRI DAUR ULANG SAMPAH JUMLAH JENIS PEMBELIAN NAMA USAHA/ PENJUALAN/ NO NAMA ALAMAT SAMPAH/PRO PEMILIK SAMPA PEMASARAN DUKSI PER H HARI 1. Bank Jl. Agus Gunarto DAUR Sampah Tlogomas Ulang Tirta RT. 3 RW. Sampah Rona 7 A Organik 2. Bank Sampah RW. 3 3. Bank Sampah RT. 5 RW. 6

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemukiman yang Ada pada Rw tersebut banyak yang bukan warga malang sendiri melainkan terdiri dari warga luar malang yang menetap pada suatu kawasan Rw dan mempunyai latar blakang pekerjaan dosen, kuli, serta banyak pula yang membuka area koskosan serta perumahan dalam daerah tersebut. Pada daerah permukiman Rw tersebut lumayan cukup terawatt karenah banyak yang melakukan penghijauan di area sekitar kawasan per Rw dan Rt dengan cara menanam tumbuhan di sekitar rumah dan dengan membuat areah Ruang Terbuka Hijau. . 1.2. Tujuan Dengan di adakan sebuah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daerah Rw dan Rt daerah Tlogomas yang mana kita bias tau permasalahan di dalam area tersebut dan dapat melihat bangunan yang layak huni serta yang tak layak huni agar kita dapat melakukan dan membedakan pembangunan yang sesuai dengan area tersebut. 1.3. Rumusan Masalah 1. Pengertian Pemukiman Penduduk 2. Kriteria Pemukiman yang Layak Huni 3. Pemukiman menurut Arti Etika Lingkungan 4. Kepadatan Penduduk 5. Hubungan Pemukiman Penduduk dengan Kepadatan Penduduk

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Perumahan Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan kelu arga dan individu. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 2.2 Permukiman Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah komersial adalah perumahan yang diperuntukan untuk orang atau masyarakat yang sudah mampu, artinya mampu mengangsur rumah yang sesuai dengan penghasilannya serta mempunyai spesifikasi sedikit berbeda dibandingkan dengan rumah flat. Secara garis besar rumah komersil atau Non subsidi adalah rumah yang bisa di beli oleh semua kalangan masyarakat, baik kalangan menengah maupun kalangan atas. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Rumah Negara adalah dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara1, adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah sebagai suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunanbangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman di banyak kota besar, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap diokupasi untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota, dan di bawah jembatan. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.

2.3 Lingkungan Perumkim Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. 2.4 Keberlanjutan Perumkim Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 2.5 Permen PU no.12/PRT/M/2009 Peraturan menteri pekerjaan umum nomor : 12/prt/m/2009 Tanggal : 24 juni 2009 Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus migrasi desa ke kota dan urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota. Penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial, serta ruang-ruang terbuka publik (open space) di perkotaan. Kualitas ruang terbuka publik sedang mengalami penurunan yang signifikan, sehingga telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti sering terjadinya banjir di perkotaan, tingginya polusi udara dan suara, meningkatnya kerawanan sosial antara lain: kriminalitas dan menurunnya produktivitas masyarakat karena terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial dan relaksasi. Secara umum ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Mengingat pentingnya peran ruang terbuka (RTH maupun RTNH) dalam penataan ruang kota maka ketentuan mengenai hal tersebut perlu diatur. Dalam UndangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) pasal 31 diamanatkan perlunya ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH maupun RTNH. Khusus untuk ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan telah ditetapkan dengan Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Oleh karena itu Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) disusun untuk memberikan acuan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan tata

ruang baik skala rencana umum maupun detail, bahkan pada skala yang lebih teknis (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan). 2.6 Permen PU no. 5/PRT/M/2007 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah terutama di kota metropolitan/besar, perlu dibangun rumah susun sederhana bertingkat tinggi; b. bahwa rumah susun sederhana bertingkat tinggi merupakan bangunan gedung fungsi hunian yang harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung; c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, perlu ditetapkan persyaratan teknis yang mengatur pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi; d. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M 1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun dipandang belum mencukupi untuk mengatur rumah susun sederhana bertingkat tinggi, maka perlu dibuat peraturan menteri yang lebih komprehensif dan melengkapi peraturan yang sudah ada; Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturPelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. MEMUTUSKAN:

Menetapkan : peraturan menteri pekerjaan umum tentang pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi

2.7 Kep.Men.PU no.20/KPTS/1986 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun; Pertama : Pengaturan tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas KPR bersubsidi baik untuk Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) maupun untuk Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS). Kedua

: Ketentuan tentang KP-RS dan KP-RSS yang memuat tentang tipe rumah, harga maksimum yang dapat dibeli, uang muka, suku bunga, jangka, waktu, subsidi, bunga, jangka waktu, kredit, batas maksimum kredit serta pedoman pelaksanaan yang menyangkut batas penghasilan maksimum debitur, pembagian wilayah, sumber dana, pedoman Teknik pembangunan serta koordinasi pembangunan, sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga

: Ketentuan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama dan kedua, mengikat bagi semua instansi/ lembaga pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kota/kabupaten, koperasi dan swasta yang bergerak dalam bidang perumahan, serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas KPR.

Kempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002 dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut di atas digunakan Pedoman Teknik yang berlaku tentang Pembangunan Rumah Sangat Sederhana dan Pembangunan Perumahan Sederhana tidak bersusun yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/PRT/1991 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986. Disamping itu, pembangunan rumah.

2.8 Permen PU no. 19/PRT/M/2011 Tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

peraturan menteri pekerjaan umum tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan.

2.9 Permen PU no.12/PRT/M/2014 Tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik;

b. Bahwa kelebihan air sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya di wilayah perkotaan, perlu mendapatkan penanganan dan pengelolaan yang terencana dan terpadu melalui Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sungai dan/atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : peraturan menteri pekerjaan umum tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan

2.10. Permen PUPR no.8/PRT/M/2015 Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 8/prt/m/2015 tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi Menimbang : a. bahwa guna melindungi, mengamankan, mempertahankan, dan menjaga kelestarian air, sumber-sumber air beserta bangunan pengairan, perlu dilakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumbersumbernya dan daerah sekitarnya;ae Menimbang : b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

Mengingat

c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, perlu menetapkan garis sempadan jaringan irigasi; d. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam menetapkan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperlukan penetapan garis sempada jaringan irigasi; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304); MEMUTUSKAN: Menetapkan :

peraturan menteri pekerjan umum dan perumahan rakyat tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi.

2.11. UU Perumkim no.1 Tahun 2011 1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 4. Lingkungan hunian adalah bagian dari Kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 6. Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian,termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 8. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 9. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. 10. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan buntuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 11. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. 12. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang 13. pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat

kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 14. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 15. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang. 16. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 17. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. 18. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. 19. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya. 21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 22. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 23. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 24. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 26. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman. 27. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 28. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB III DISKUSI DAN PEMBAHASAN 3.1. Diskusi Obyek Kajian Hunian (Lingkup Mikro) 3.2. Diskusi Obyek Kajian Perumahan (Lingkup Meso) 3.3. Diskusi Obyek Kajian Permukiman (Lingkup Makro) 3.4. Pembahasan Obyek Kajian Hunian (Lingkup Mikro) 3.5. Pembahasan Obyek Kajian Perumahan (Lingkup Meso) 3.6. Pembahasan Obyek Kajian Permukiman (Lingkup Makro) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA 1. http://bappeda.grobogan.go.id/info-pembangunan/89-isu-dan-permasalahan-pembangunanperumahan-dan-pemukiman.html 2. http://nareragan.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html 3. http://lokasitpa.blogspot.com/2011/06/definisi-definisi-yang-berhubungan.html 4. http://sapola.wordpress.com/2013/04/03/peran-pemerintah-daerah-dalam-penangananpermukiman-kumuh/ 5. http://bojhezjanur.blogspot.com/2012/02/kebijakan-pemerintah-tentang-lingkungan.htm 6. http://perencanaankota.blogspot.com/2009/04/kebijakan-dan-strategi-nasional.html 7. https://www.pdfcoke.com/doc/32718263/analisis-perumahan-permukiman 8. http://peraturan.go.id/permen/kemenpupera-nomor-8-prt-m-2015-tahun-2015.html 9. http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2015/PermenPUPR14-2015.pdf 10. https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/KEPMENPU_139_2002.pdf