4. Perserikatan Bangsa-bangsa.pdf

PERAN INDONESIA DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

ASEP GINANJAR

PPG DALAM JABATAN Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota ke 60. Lima belas tahun setelah bergabung dengan PBB, Indonesia melalui surat resmi menteri luar negeri, Dr. Soebandrio tertanggal 20 Januari 1965, menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB sejak tanggal 7 januari 1965. Keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB adalah karena terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dan juga merupakan puncak kekecewaan Indonesia terhadap PBB. Setelah pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, sikap Indonesia terhadap PBB berubah. Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi anggota PBB. Dalam sidang pada 3 Juni 1966, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk mengusahakan agar Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Kemudian, keinginan Indonesia kembali menjadi anggota PBB disampaikan lewat pesan kepada Sekertaris Jenderal PBB pada tanggal 19 September 1966. Keinginan Indonesia itu dikabulkan pada Majelis Umum PBB pada 28 September 1966. Indonesia kembali menjadi anggota PBB untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan PBB. Indonesia juga kembali melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis Umum PBB. Perubahan sikap politik luar negeri Indonesia pada masa itu dipusatkan pada perbaikan citra Indonesia dimata dunia dan pembangunan ekonomi Indonesia. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dengan mengirimkan lima perwakilannya, yaitu Adam Malik, Laksamana Udara Rusmin Nuryadin, M. Yusuf, L. N. Palar, dan Ruslan Abdulgani. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB mendapat sambutan baik dari beberapa negara di Asia, bahkan dari pihak PBB sendiri. Sambutan baik PBB terhadap kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB tahun 1971. Tidak hanya kembali menjadi anggota PBB, tetapi Indonesia juga memperbaiki hubungannya dengan beberapa negara seperti Malaysia, India, Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara

lainnya yang sempat hubungannya dengan Indonesia renggang pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. a. Sejarah Terbentuknya PBB Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan proses yang cukup panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan berbagai naskah dan kegiatan. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt mengadakan pertemuan di atas gladak kapal USS Augusta di Teluk New Foundland perairan Samudra Atlantik. Kedua kepala pemerintahan itu menandatangani Piagam Altantic atau Atlantic Charter. Piagam ini kemudian menjadi dasar bagi terwujudnya PBB. Adapun isi pokok Piagam Atlantik sebagai berikut. 1. Tidak diperkenankan melakukan perluasan wilayah. 2. Setiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahanya sendiri. 3. Semua negara diperkenankan ikut serta dalam perdagangan internasional. 4. Mengusahakan perdamaian dunia di mana setiap bangsa dapat hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan. 5. Menolak jalan kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan internasional.

Gambar 1. Piagam Atlantic Salah Satu Dasar Dibentuknya PBB (Sumber: Wikipedia)

Selanjutnya, diadakan pertemuan-pertemuan susulan, antara lain di Moskow, Rusia (1943), Dumbarton Oaks, Amerika Serikat (1944), dan Yalta, Ukraina (1945). Pada pertemuan di Dumbarton Oaks, Washington, diikuti oleh Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris dan Cina. Hasil pertemuan tersebut menyetujui dibentuknya organisasi United Nations Organization atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada pertemuan lanjutan di San Fransisco (25 April–26 Juni 1945) dihasilkan Piagam Perdamaian (Charter of Peace) yang kemudian digunakan sebagai Mukadimah Piagam PBB. Pertemuan ini dihadiri oleh 50 negara, 282 delegasi yang terdiri atas 444 orang. Akhirnya, secara resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri pada 24 Oktober 1945.

Gambar 2. Lambang PBB (Sumber: en.unesco.org) b. Asas dan Tujuan PBB 1. Asas PBB Asas dari Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai berikut: a. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. b. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota. c. Penyelesaian sengketa dengan cara damai. d. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB. e. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. 2. Tujuan PBB Tujuan dari Perserikatan Bangsa-bangsa yaitu:

a. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. b. Mengembangkan

hubungan

persahabatan

antarbangsa

berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. c. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan. d. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. e. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

c. Keanggotaan PBB Negara yang menjadi anggota PBB dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 1. Anggota asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Fransisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara. 2. Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasar syarat-syarat yang disetujui oleh Majelis Umum PBB. Adapun syarat-syarat bagi negara yang menginginkan masuk menjadi anggota PBB adalah sebagai berikut: 1. Negara merdeka. 2. Negara yang cinta damai. 3. Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB. 4. Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.

d. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-badan PBB Di dalam PBB terdapat 6 badan utama dengan susunan keanggotaan dan tugasnya sebagai berikut: 1. Majelis Umum (General Assembly) a. Keanggotaan Semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang Majelis umum terdiri dari seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu suara. Majelis Umum bersidang sekali setahun. Sidang luar biasa dilakukan apabila diminta oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota.

Gambar 3. Sidang Majelis Umum PBB (Sumber: AFP)

b. Tugas dan Wewenang Tugas dan wewenang Majelis Umum sebagai berikut: 1. Membicarakan persoalan-persoalan yang tercantum dalam PBB. 2. Membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia. 3. Memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial, menerima anggota baru, dan mengangkat Sekretaris Jenderal yang mengepalai Sekretariat. 4. Menetapkan anggaran belanja PBB. 5. Memiliki wewenang mengadakan perubahan terhadap pasalpasal piagam PBB.

2. Dewan Keamanan (Security Council) a. Keanggotaan Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara, yaitu terdiri dari: 1. Lima negara anggota tetap (the Big Five) yakni Inggris, Perancis, RRC, Amerika Serikat, dan Uni Soviet (Rusia). Kelima negara itu mempunyai hak veto yaitu hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak berlaku apabila masalah yang disidangkan Dewan Keamanan menyangkut kepentingan negara anggota Dewan Keamanan. 2. Sepuluh negara anggota tidak tetap (dipilih secara bergiliran untuk masa tugas dua tahun). Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan sebanyak tiga kali yaitu periode 1974 – 1975, 1995-1996, dan 2007-2008.

Gambar 4. Pertemuan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Internasional secara Damai (Sumber: ahad.co.id) b. Tugas dan Wewenang Tugas dan wewenang dari Dewan Keamanan adalah sebagai berikut: 1. Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai. 2. Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan. 3. Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional.

4. Mengawasi wilayah-wilayah sengketa.

3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Soscial Council) a. Keanggotaan Pada mulanya keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial sebanyak 18 anggota yang dipilih setiap tahun oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Sekarang anggotanya berjumlah 27. Setiap tahun 9 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial diganti.

Gambar 5. Lambang Dewan Ekonomi dan Sosial (Sumber: edu.int) b. Tugas dan Wewenang Tugas dan wewenang dari Dewan Ekonomi dan Sosial sebagai berikut: 1. Membahas masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan internasional. 2. Memberi saran-saran kepada Majelis Umum atau badanbadan khusus untuk memperhatikan hak-hak asasi manusia. 3. Memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ekonomi-Sosial ini dibantu oleh organisasi-organisasi khusus (Specialized Agencies) antara lain:

a. UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) UNESCO Pendidikan,

adalah

Ilmu

Organisasi

Pengetahuan,

dan

Kebudayaan PBB. Tugas dari UNESCO yaitu memajukan kerja sama antarbangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan. UNESCO berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkedudukan di Paris, Perancis. b. UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund) UNICEF adalah Organisasi Dana Perkembangan

anak-anak

Internasional

PBB. Tugasnya memberikan bantuan dalam rangka menyejahterakan ibu dan anak. UNICEF didirikan pada tanggal 11 1946 di New York, Amerika Serikat. c. WHO (World Health Organization) WHO adalah Organisasi Kesehatan Sedunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang. d. FAO (Food and Agricultural Organization) FAO adalah Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian. FAO berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia. Tugasnya meningkatkan efisiensi dan distribusi makanan dan hasil-hasil pertanian ke berbagai pelosok dunia.

e. ILO (International Labour Organization) ILO adalah Organisasi Perburuhan Internasional. Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 April 1919 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Pada tahun 1946 organisasi ini diterima sebagai organisasi khusus dalam PBB. Organisasi ini bertugas memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuhan. f. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) IBRD adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. g. IMF (International Monetary Fund) IMF

adalah

Dana

Moneter

Internasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington DC Amerika Serikat. IMF bertujuan memajukan kerja sama di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga memperluas kesempatan kerja. h. ITU (International Telecommunication Union) ITU

merupakan

Persatuan

Telekomunikasi Internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1865 dan diterima sebagai organisasi di bawah PBB pada tahun 1947. Tujuan ITU adalah untuk menghimpun kerja sama internasional yang melayani masyarakat pengguna telepon, telegram, dan radio. Markas ITU di Jenewa, Swiss.

i. WMO (World Meteorogical Organization) WMO

merupakan

Organisasi

Meteorologi Sedunia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 23 Maret 1950. Organisasi ini bertujuan saling bertukar informasi mengenai cuaca dengan standar internasional. Markas WMO di Jenewa, Swiss. j. IMCO (Inter Govermental Maritime Consultative Organization) IMCO merupakan Organisasi Konsultasi Maritim Antar Pemerintah. Organisasi ini berdiri pada tanggal 13 Januari 1959. Bertujuan memberi nasihat dan konsultasi guna memajukan kerja sama antar anggota. IMCO berkedudukan di London, Inggris. k. UNDP (United Nations Development Programme)

Tugasnya memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang.

l. UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees) Tugasnya melindungi hak-hak pengungsi di seluruh dunia.

4. Dewan Perwalian (Trusteship Council) a. Keanggotaan Anggota Dewan Perwalian ini berimbang antara anggotaanggota yang mengelola daerah-daerah perwalian dan yang tidak. Dewan Perwalian ini dahulu merupakan bekas daerah-daerah jajahan negara-negara blok Porors (Jerman, Italia, Jepang, dan Spanyol) dalam Perang Dunia II. Kelima negara besar anggota

Dewan Keamanan juga merupakan anggota-anggota tetap Dewan Perwalian. b. Tugas dan Wewenang Dewan Perwalian bertugas mengawasi dan membimbing daerah-daerah yang belum memiliki pemerintah sendiri dan daerah mandat.

5. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) a. Keanggotaan Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah Badan Peradilan utama dari PBB. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara. Anggota ini bertugas selama 9 tahun. Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag.

Gambar 6. Sidang Mahkamah Internasional yang Bertempat di Den Haag Belanda (Sumber: gurupendidikan.com) b. Tugas dan Wewenang Tugas dan wewenng dari Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut: 1. Mengadili

perselisihan-perselisihan

atau

persengketaan

antarnegara-negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih. 2. Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antarnegara-negara anggota PBB.

3. Mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.

6. Sekretariat Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Tugas utama Sekretaris Jenderal adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB. b. Menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada Majelis Umum. c. Menyiapkan,

mengumumkan

dan

melaksanakan

segala

keperluan badan-badan PBB. d. Mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian internasional. Sekretaris Jenderal PBB pertama adalah Trygve Halvdan Lie dari Norwegia (2 Februari 1946 – 10 November 1952). Selanjutnya jabatan sekretaris Jenderal PBB ini secara berturut-turut sebagai berikut: a. Dag Hamarskjold (Swedia), 10 April 1953 – 18 September 1961 b. U Thant (Myanmar), 30 November 1961 – 31 Desember 1971 c. Kurt Wadheim (Austria), 1 Januari 1971 – 31 Desember 1981 d. Javier Perez de Cuellar (Peru), 1 Januari 1982 – 31 Desember 1991 e. Boutros-Boutros Ghali (Mesir), 1 Januari 1992 – 31 Desember 1996 f. Kofi Annan (Ghana), 1 Januari 1997 – 31 Desember 2006 g. Ban Ki-Moon (Korea Selatan), 1 Januari 2007- 31 Desember 2016

h. Antonio Gueterres (Portugal), 1 Januari 2017 – sekarang

Gambar 7. Sekjen PBB Antonio Gueterres (Sumber: okezone.com) c. Peran Indonesia dalam PBB Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting selama keanggotaannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Berikut Peranan Indonesia Dalam Perserikatan BangsaBangsa (PBB): 1. Sebagai anggota PBB, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung. 2. Sebagai anggota PBB, Indonesia menjadi pelopor pencetusan ZOFTAN dan SEANWFZ. 3. Sebagai anggota PBB, Indonesia menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN dan Gerakan Non Blok. 4. Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka misi perdamaian dunia seperti pengiriman kontingen Indonesia ke Lebanon Selatan, menyumbang lebih dari 1.000 personel pasukan yang tersebar di berbagai negara di dunia, serta pengiriman beberapa kontingen pasukan Garuda di beberapa wilayah di dunia, misalnya: a. Mengirimkan Pasukan Garuda I (1957) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan Perang ArabIsrael b. Mengirimkan Pasukan Garuda II dan III (1960) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang saudara di Kongo

c. Mengirimkan Pasukan Garuda XIV (1993) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Bosnia d. Mengirim Pasukan Garuda XXVI-C2 (2010) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Lebanon Selatan

Gambar 8. Pasukan Garuda di Lebanon Merupakan Salah Sau Bentuk Peran Aktif Indonesia dalam Ikut Menjaga Ketertiban Dunia (Sumber: sindonews) 5. Pada tahun 1971, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB. 6. Indonesia tiga kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu periode tahun 1974 – 1975, periode tahun 1995-1996, dan periode tahun 2007-2008. 7. Indonesia juga terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan satu kali ditunjuk sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut, yaitu periode tahun 2009-2010. 8. Indonesia pernah terpilih 11 kali sebagai anggota Dewan ekonomi dan sosial PBB, 2 kali ditunjuk sebagai presiden dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, serta 3 kali sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut. 9. Pada Tahun 1984, Indonesia mengirimkan Bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan untuk Ethiopia yang waktu itu dilanda bencana kelaparan. 10. Pada Tahun 1995, sebagai anggota PBB Indonesia membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di pulau Galang.

11. Pada Tahun 1989, Sebagai anggota PBB Indonesia berhasil membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di kamboja. 12. Sebagai anggota PBB, Indonesia berperan menjadi mediator atas penyelesaian konflik yang terjadi antara Filiphina dan Moro National Front Liberation (MNFL) yang menguasai Mindanau Selatan.