3.ppt

PRESENTASI MANAJEMEN PERKREDITAN BNI

GUNAWAN TEGUH PRASETYO / P019537 BREVET KREDIT PIMPINAN CABANG BATCH 2 -2017

KANTOR CABANG MADIUN

OUTLINE

LATAR BELAKANG  Bank sebagai lembaga keuangan mempunya peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya bank rugi dan tutup. Kepercayaan masyarakat sangat diperlukan dengan mengedepankan layanan prima kepada masyarakat/debitur dan tetap memperhatikan aspek-aspek pemberian kredit yang sehat. Industri perbankan di Indonesia sangat dinamis dan pernah mengalami masalahmasalah yang apabila diamati akar penyebabnya adalah tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).  Sebagai bank besar, BNI mempunyai tugas berat dalam menyiapkan pegawaipegawainya agar mampu bersaing merebut pasar dalam dunia perbankan. Peningkatan kualitas yang terus dilakukan, antara lain dengan: pelatihan, perbaikan sistem reward dan punishment, sehingga para staf yang berada di ujung tombak dapat memberikan pelayanan prima, dapat melihat usaha mana yang layak dibiayai dan melakukan mitigasi risiko dengan baik serta bisa memenangkan persaingan. 3

TUJUAN PENULISAN  Untuk lebih mendalami dan memahami proses pemberian kredit sehingga mengoptimalkan profitabilitas dengan mempertahankan portepel perkreditan yang sehat dan operasional perkreditan yang efisien dan efektif  Untuk lebih mengetahui dan meningkatkan risk awareness terhadap risiko kredit yang ditimbulkan atas pemberian kredit.  Untuk lebih memahami pengendalikan NPL tidak hanya dari saat pemberian saja (Analisa Kredit), tetapi yang lebih penting adalah memahami proses perjalanan kredit sejak diberikan sampai kredit tersebut lunas.  Untuk lebih mengetahui NPL yang di restrukturisasi sering mengalami kegagalan karena kurang/tidak memahami masalah yang dialami debitur, yang pada akhirnya solusi yang dilakukan tidak tepat.

4

DASAR HUKUM  UU NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN .  UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS  UU NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

 UU NO 42 TAHUN 1999 TTG JAMINAN FIDUSIA  PERATURAN KEPALA POLRI NO 8 TH 2011 TTG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  KUHPERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  Peraturan BI No.15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum  PERATURAN LAINNYA.

5

Kepercayaan/Kesepakatan/Jangka Waktu/Balas Jasa, Risiko Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

jenis kredit : jangka waktu pendek, menengah, panjang sifat penggunaan produktif, konsumtif Keperluannya modal kerja, investasi sifat penarikan cash loan, non cash loan sifat pelunasan aflopend, revolving Bank pemberi Onshore, offshore Valuta IDR, USD, sesuai kebutuhan 6

PRINSIP 5 C CHARACTER C

Penilaian atas karakter, integritas, kejujuran, dan itikad baik dari debitur bersangkutan. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek manajemen dan legal.

CAPITAL

Penilaian atas kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya atas modal sendiri. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek keuangan.

CAPACITY

Penilaian kemampuan debitur menjalankan usahanya sehingga menghasilkan laba yang optimal. Penilaian dilakukan melalui analisa keuangan, pemasaran, teknis produksi, dan lainnya.

CONDITION

Penilaian atas hal-hal yang berada di luar kontrol debitur, seperti prospek sektor / sub sektor ekonomi, persaingan, pengaruh tingkat suku bunga, kondisi politik, bencana alam dan lainnya. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek lingkungan bisnis dan industri.

COLLATERAL

penilaian jaminan yang diserahkan oleh debitur, baik jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Penilaian jaminan kebendaan khususnya dilakukan melalui analisa aspek agunan. .

7

Sarana analisa kredit yang efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat Untuk memberi petunjuk kepada pejabat kredit

Mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut atas suatu kredit yang tidak lancar

MANAGEMENT PERKREDITAN

Menciptakan kegiatan perkreditan yang prudent, menguntungkan dan tetap dalam batas toleransi risiko yang ditetapkan. Keputusan dari Pemutus Kredit untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang berisiko

Sejauh mana perkembangan usaha nasabah dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai lunas.

PROSES ANALISA KREDIT wawancara dan data

rencana, pelaksanaan, seleksi

OTS, BI checking, rekanan, pihak III

ratio keuangan, umum, hubungan dgn bank, manajemen, teknis produksi, pemasaran, jaminan

Industry Risk Business Risk

asumsi & proyeksi

perputaran modal kerja, cash flow, konstruksi, DSC (KI & aflopend)

jenis, bentuk, jumlah, jangka waktu faskri, agunan, syarat2

3. PEMBAHASAN ANALISA KREDIT

Analisa Kredit merupakan langkah awal pemberian kredit yang dimulai dengan, Pre Sreening,Pengumpulan Data, Verifikasi Data, Analisa Keuangan & Aspek Lainnya, Penilaian Risiko, Proyeksi Keuangan, Evaluasi Kebutuhan Kredit dan Menetapkan Struktur Fasilitas Kredit. Tujuan Analisa Kredit adalah: •Memperoleh keyakinan bahwa calon debitur memiliki kemauan/itikad dan kemampuan memenuhi kewajibannya sejak kredit diberikan sampai lunas. •Memprediksi risiko yang terjadi ditengah perjalanan kredit, baik yang disebabkan faktor internal dan ekstenal perusahaan/debitur. •Memitigasi risiko apabila debitur wanprestasi atau pengakhiran hubungan sebelum kredit lunas..

9

8 LANGKAH ANALISA KREDIT 2

1

3

4

5

6

7

8

Menilai secara sederhana prospek debitur yang akan dibiayai berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh di lapangan

No

Kriteria Pre Screening

Ya

Tidak

1

Jenis usaha termasuk yang dilarang cfm. ketentuan eksternal (Pusat maupun daerah)

X

2

Jenis usaha termasuk yang dilarang cfm. Ketentuan internal Perusahaan dan Pemilik tercatat dalam kredit bermasalah (non performing loan) dalam Informasi Debitur Individual (IDI) BI minimal dalam 2 tahun terakhir. Perusahaan dan Pemilik tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) dari BI dalam waktu 1 tahun terakhir.

X

3 4

x X

5

Perusahaan belum beroperasi selama minimal 3 (tiga) tahun untuk pembiayaan segmen korporasi & menengah, atau 2 (dua) tahun untuk pembiayaan segmen kecil, dan/atau bagian dari group perusahaan yang belum beroperasi selama minimal 3 (tiga) tahun

X

6

Terdapat informasi mengenai adanya kasus hukum terkait debitur/calon debitur.

X

7

Tingkat risiko industri tidak sesuai dengan kriteria Industry Risk Rating (IRR) yang diterbitkan Divisi ERM.

X

1

2

3

 Menyusun rencana pengumpulan data, (jenis, sumber & cara memperolehnya)  Melaksanakan pengumpulan data  Menyeleksi data yang perlu / tidakperlu

4

5

6

 On the spot  Informasi BI / lembaga pembiayaan lainnya  Checking kpd pihak ketiga

Data Kualitatif

Data Kuantitatif

 Dokumen  legalitas JT  Usaha  bisnis proses  Stock  kesesuaian (kualitas & jumlah)  Pihak 3  supplier, buyer (invoice / PO / SPK / kontrak / nota)  Jaminan  lokasi, legalitas, marketabilitas

 Laporan Keuangan (L/R & neraca)  Akun2 = stock/AR/AP/ modal/Kas/dll  Data Transaksi Rek  Rek di BNI

Data Umum  Debitur  visit lokasi usaha & rumah  Pesaing  Asosiasi  Lingkungan sekitar  Info BI  karakter Ybs  Internet  informasi pasar dan persaingan  Internet  ttg Debitur

7

8

 Verifikasi penting dilakukan untuk menjamin dan meyakini kebenaran dan keakuratan data / informasi  Verifikasi harus didokumentasikan : call memo, FKS, dsb.  Pastikan telah dilakukan verifikasi data sebelum memproses lebih lanjut permohonan kredit calon debitur

1

2

3

 Menyusun rencana pengumpulan data, (jenis, sumber dan cara memperolehnya)  Melaksanakan pengumpulan data  Menyeleksi data yang perlu / tidakperlu

4

5

 On the spot  Informasi BI / lembaga pembiayaan lainnya  Checking kepada pihak ketiga

Mandatory checklist verifikasi meliputi : Legalitas Untuk meyakini validitas dokumen legalitas calon debitur Track Record Melakukan evaluasi track record calon debitur berdasarkan data yang tersedia Operasional Usaha Untuk meyakini kebenaran dan kesesuaian skala usaha Tempat Tinggal Meyakini tempat tinggal calon debitur. Jaminan Melakukan penilaian dan verifikasi kondisi jaminan

6

7

8

Tanggungjawab ADC

Difile khusus dalam file CDP

File CDP diperiksa sampling SPI

1

A

2

3

4

5

LAPORAN LABA/RUGI

B

 Syarat CR <1 kali

NERACA Analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap Analisa Pernyataan Pengadaan Kas

 Syarat DER > 2,1kali

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

• CRR (Customer Risk rating) merupakan suatu alat untuk mengukur seberapa besar tingkat kemungkinan (likelihood) suatu nasabah akan gagal (default) dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank, • CCR (Customer Credit Rating) merupakan suatu ukuran yang menyatakan tingkat risiko kerugian (probability of loss) yang akan dihadapi oleh Bank dalam hal nasabah gagal memenuhi kewajibannya (in the event of default) : o Tingkat risiko kerugian dimaksud telah memperhitungkan jaminan sebagai unsur pembayaran kembali (recovery rate). o CCR ini sudah memperhitungkan baik first way out maupun second way out

CRR

CCR

1

2

3

4

5

6

7

8

Menyusun asumsiasumsi, menyesuaikan / mengubah asumsi

Proyeksi Arus Kas skenario wajar/Perputaran

Proyeksi Laba / Rugi dan Neraca

1

2

Perputaran Modal Kerja

3

4

5

6

7

8

Menetapkan kebutuhan kredit berdasarkan proyeksi arus kas, perputaran modal kerja dan metode / sumber lainnya.

Cash Cycle Working Capital Cycle

Collection

Hutang Dagang

ARDOH …..days

APDOH …..days

TOTAL ... days

Delivery

Sales

Production

Stock INVDOH ….. days

Cash Cycle Days X Pejualan/hari = Kebutuhan Modal Kerja Cash Cycle Days = Inventory Days + A/R Days – A/P Days

1

2

3

4

5

6

7

Jenis, bentuk/sifat, jumlah, dan jangka waktu fasilitas kredit harus ditetapkan sesuai kebutuhan pembiayaan debitur

Penetapan Struktur Fasilitas dituangkan dalam Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) adalah penetapan: Jenis Tujuan Jumlah / Maksimum Kredit JenisValuta Bentuk / Sifat Fasilitas Kredit Jangka Waktu Fasilitas / Tenor / Pembayaran

    

Bunga, Propisi, Biaya Administrasi Agunan dan Pengikatannya Penutupan Asuransi Syarat Pencairan (Condition) Syarat-syarat lainnya(Security)

8

UNIT BISNIS & RISIKO

UNIT BISNIS

UNIT RISIKO

UNIT BISNIS UNIT RISIKO ANG.KOMITE ADM KREDIT

1. Pre Screening 2. Pengumpulan Data 3. Verifikasi Data

1. Analisa FWO & SWO 2. Assessment & mitigasi risiko kredit

CDP

2R C &

Surat Penolakan

TTD SKK

TOLAK

Komite Kredit

Evaluasi pemberian kredit dan perkembangan serta adanya perubahan risiko kredit debitur

Overview perkembangan risiko debitur maupun industri

YA

NK3

Adm Kredit : Menyusun SKK & PK Menyiapkan TTD PK

SECOND WAY SECOND WAY OUTOUT

FIRST WAY OUT

JAMINAN

KINERJA PERUSAHAAN Penggunaan Kredit • Aktivitas mutasi rekening kredit • Berapa banyak fasilitas kredit langsung / tidak langsung yang digunakan • Realisasi Vs Plafond

Riwayat Pembayaran

Prestasi/ Rating Nasabah

• Pembayaran bunga dan/atau pokok

• Manajemen Debitur

• Kolektibilitas

• Rasio keuangan

• Tunggakan Vs Kriteria Rating • Frekuensi Tunggakan

• Risiko Indutri

• Realisasi cashflow (arus kas)

Nilai & Kondisi • Nilai Jaminan • Kondisi Jaminan

Pengikatan • Kesempurnaan pengikatan • Integritas dokumen jaminan

A

B

1

Penggunaan Kredit

EARLY WARNING SIGNAL

2

Riwayat Pembayaran (Pokok, Bunga, Denda, dll)

C

3

Hasil Prestasi Keuangan Integritas / kredibilitas manajemen, risiko sektor / sub sektor usaha debitur, rasio / perkembangan keuangan debitur dan arus kas

sumber informasi

Rekening koran pinjaman & giro Daftar registrasi fasilitas kredit tidak langsung Laporan kunjungan setempat dan informasi agunan Call memo

Kesempurnaan Pengikatan Agunan

Kelengkapan Dokumen Agunan

Integritas Dokumentasi Agunan

Laporan Keuangan Perjanjian Kredit (PK) Rasio keuangan Industry Risk Rating (IRR) Informasi BI melalui SID

Analisa secara menyeluruh dan mendalam

3 PILAR ANALISA : I. KREDIBILITAS MANAJEMEN  o o  o o

Integritas Kejujuran Kerjasama Kecakapan Kemampuan Judgement

II. KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMBALI  o o  o o

Hasil Prestasi Lingkungan Aktivitas Usaha Likuiditas Sumber Dana Penggunaan Dana

III.JAMINAN  o o  o o

Kontrol Kesempurnaan Mudah/tidak dicairkan CEV / Taksasi Nilai Likuidasi Lama Likuidasi

PENYELAMATAN

1. 2. 3.

Integritas tinggi Prospek Usaha Kemampuan Keuangan

PENYELESAIAN

 Persuasif : Jual aset, setoran investor  Non Persuasif : Lelalng, Litigasi, kepailitan

 Jangka waktu kredit  Schedule angsuran  Pembayaran bunga

 Syarat kredit  Bunga, denda, ongkos  Penambahan kredit

Penilaian Pilar Kelayakan Debitur Pilar

Variabel Integritas

Kredibilitas Manajemen

Variabel Penentu

Masalah Kejujuran Kerjasama Kemampuan

Kecakapan

Kerjasama Kerjasama

Kemampuan Membayar Kembali

Hasil Prestasi Variabel Penentu

Aktivitas Usaha/Operasi Sumber Dana

Likuiditas

Penggunaan Dana Kesempurnaan

Kontrol

Jaminan

Variabel Penentu

Mudah Tidaknya Dicairkan Nilai Likuiditas

CEV

Lama Penjualan / Pencairan

30

PELAKSANAAN OJT

OJT 1 DAN 3 DI SKC SEMARANG CASE : PT TRIJAYA SELALU ABADI BISNIS :PERDAGANGANGAN SEPEDA

OJT 2 DI LNC YOGYAKARTA CASE : GRIYA AN ARNOLD WIRAKUSUMA BISNIS SALON NEW TOPSY DAN MINUMAN MR SHAKE TEA.

1

2

3

4

5

6

7

8

 Proses yang penting dan sangat berpengaruh pada Kredit yang Berkualitas.  Tahapan ini mudah tetapi memerlukan waktu, kemauan, konfirmasi dan ketelitian/kejelian.

VERIFIKASI DAN ANALISA KREDIT

Study case

a. Pengumpulan Data:  





Data yang dikumpulkan atau diminta kurang relevan atau tidak berkaitan dengan bisnis yang dibiayai. Data tidak akurat, misalnya; dokumen berupa foto copy al. rekening koran, laporan keuangan, legalitas usaha, akte-akte, KTP, SPT, SIUP, IMB dll (di beberapa kasus terjadi pemalsuan). Data perkembangan perusahaan tidak berurutan misalnya nama pemegang saham ber-ganti2 dan Akte Perubahan terputus tidak bersambungan. Penyerahan data dari debitur relatif lama/sulit, hal ini menunjukkan calon debitur tidak tertib dalam administrasi.

27

VERIFIKASI DAN ANALISA KREDIT

Study Case

b. Verifikasi Data:  Verifikasi dokumen tidak dilakukan kepada pihak yang berkompeten antara lain :  Legalitas Usaha mestinya di lakukan verifikasi ke Instansi yang mengeluarkan dokumen mis Dinas Perdagangan, Kantor Pajak, KumHam, Notaris  SHM/SHGB/SHU ke BPN, tidak hanya diserahkan ke Notaris.  BPKB/Bukti Kepemilikan lainnya, harus diverifikasi ke Instansi Penerbit Dokumen misalnya POLRI, Syahbandar dll. • Verifikasi phisik tidak mendalam antara lain :  Tanah dan Bangunan tidak sesuai baik lokasi, luas dan nilainya.  Mesin/Peralatan ternyata isi didalamnya palsu, hanya cover/cassingnya yang asli.  Stock Material tidak diminta bukti pembelian atau dokumen asal. Kasus yg terjadi di salah satu Unit, stock beras dalam jumlah besar ternyata barang titipan pihak lain yang disimpan di gudang debitur. 28

VERIFIKASI DAN KONFIRMASI

Study Case

Verifikasi : salah satu bentuk pengujian terhadap dokumen secara administratif (validitas) dengan cara antara lain: •Meminta keterangan tentang kebenaran dokumen kepada pihak kompeten terkait. •Membandingkan validitas dokumen dengan informasi dari dokumen resmi lainnya. •Membandingkan kebenaran keterangan dalam dokumen dengan phisik/barangnya.

Konfirmasi adalah salah satu penegasan kembali atas data/dokumen kepada pihak yang berkaitan/berkepentingan (bukan dalam hal validasi) dengan cara antara lain: •Call kepada pihak yang berkaitan. •Melalui surat dll 29

VERIFIKASI DAN ANALISA KREDIT

Study Case

c. Laporan Keuangan Debitur: 





 

Laporan Keuangan yang disampaikan tidak konsisten dibanding periode sebelumnya serta tidak disertai data pendukung yang memadai. Pos dalam Kas, Piutang dan Stock dalam Laporan Keuangan tidak disertai bukti pendukung antara lain rekening koran, bukti pembelian/penjualan dan tagihan kepada pihak lain. Terdapat hutang kepada pihak lain (afiliasi) yang tidak didukung dengan bukti otentik, sehingga menimbulkan permasalahan bila perusahaan akan dipailitkan. Terdapat pos dalam neraca yang tidak ada kaitannya dengan bisnis. Rasio-rasio keuangan yang diluar kewajaran dan tidak konsisten dibanding industri. 30

VERIFIKASI DAN ANALISA KREDIT

Study Case

d. Aspek Lainnya (Manajemen, Teknis Produksi, Pemasaran dll):  Pengurus Perusahaan sebenarnya bukan pengendali dan tidak berkompeten, namun hanya sebagai pegawai/boneka.  Potensi konflik antar pengurus perusahaan.  Teknis Produksi/Bisnis proses debitur tidak dikuasai dengan baik oleh analis/RM, al. Lokasi Usaha, Kapasitas produksi, mesin2 dan teknologi, SDM, ketersediaan bahan baku dan kondisi lingkungan.  Tingkat persaingan dan daya saing perusahaan. Kondisi atau potensi market yang hendak dituju, bonafiditas pembeli, syarat pembayaran dll.

31

e. PENILAIAN RISIKO Cash Circle Risk dalam pemberian kredit:

SUPPLY RISK:

COLLECTION RISK:

• Ketersediaan bahan baku/material

• Syarat Pembayaran (Cash/Kredit)

• Kemudahan distribusi

• Lama Pembayaran (Piutang)

• Kesesuaian Lokasi usaha

• Sudah diikat sbg jaminan/belum

• Stabilitas harga material

RISIKO DEMAND RISK: • Kontinuitas permintaan • Bonafiditas buyer/bowheer • Buyer Behavior (musiman/rutin) • Kemudahan distribusi/pengiriman • Stabilitas harga (atas dasar kontrak, harga pasar dll)

ase C y Stud

PRODUCTION RISKS : • Ketersediaan dan kompetensi SDM. • Keamanan . Keselamatan dan Kesehatan Kerja • Kapasitas Produski vs permintaan • Ketersediaan Power Suply dan Teknologi

32

f. Proyeksi Keuangan Proyeksi Keuangan adalah perkiraan posisi keu debitur pada beberapa waktu tertentu dimasa yang akan datang, yang menunjukkan jumlah aktiva, utang, modal dan laba/rugi.

Kelemahan Proyeksi Keuangan:

 Proyeksi tidak berdasarkan data yang valid baik historical performance dan prakiraan kondisi kedepan.  Dasar asumsi untuk menetapkan proyeksi kurang mendalam.  Proyeksi hanya disesuaikan dengan permintaan debitur sehingga proyeksi keuangan yang disusun dalam perjalanannya tidak konsisten.  Tidak memperhitungkan risiko yang akan timbul selama kredit berjalan, misalnya risiko kurs valas, ketidakstabilan harga, waktu produksi atau selesainya proyek dll.

S

ase C y tud 33

g. Evaluasi Kebutuhan Keuangan Evaluasi kebutuhan keuangan tertinggi dan terendah tidak akurat, karena penyusunan cash flow disaat awal juga lemah. Untuk Modal Kerja Perdagangan dapat dilakukan test ulang dengan metode Perputaran Modal Kerja. Akibatnya yang ditimbulkan adalah kesulitan likuiditas (kekurangan modal) atau sebaliknya kelebihan pemberian kredit. Kedua kondisi tersebut beriksiko bagi kelangsungan kredit.

34

h. Menetapkan Struktur Fasilitas Kredit: Struktur Fasilitas berikut syarat-syarat kredit sangat penting sebelum didudukkan secara legal dalam Perjanjian Kredit. Beberapa kelemahan dalam penyusunan atau penetapan Struktur Fasilitas Kredit adalah sbb:  Target penjualan/proyek yang ditetapkan kepada debitur tidak jelas.  Syarat2 pencairan kredit tidak jelas dan tegas sehingga bank sulit untuk melakukan penolakan terhadap permohonan debitur yang diketahui tidak memenuhi syarat.  Kewajiban debitur yang syarat2 kredit misalnya Keuangan dll.

penting tidak termuat dalam kewajiban penyampaian Lap

 Syarat pemutusan hubungan dengan debitur tidak dijelaskan secara rinci, akibatnya bank sulit mengakhiri hubungan dengan debitur. 35

2. PERSETUJUAN KREDIT Persetujuan kredit merupakan Keputusan Pemutus Kredit untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang berisiko. Oleh karena itu debitur yang disetujui permohonan kreditnya adalah debitur yang dinilai sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Usahanya layak untuk dibiayai. Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit. Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya. Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit.

Stu

se a C dy

36

KELEMAHAN PERSETUJUAN √ √ √ √ √

Memecah kredit dg tujuan tidak diproses secara group. Pemutus melanggar kewenangan baik segmentasi maupun nominal kewenangan pejabat pemutus. Pencairan Kredit tidak sesuai dengan disposisi yang sudah ditetapkan. Aspek Legalitas belum clear dan clean ( (Pengikatan Jaminan, Dokumentasi belum lengkap/jt tempo dll) Pencairan Kredit melampaui kebutuhan atau ketentuan (sharing proporsional, Cost to complete atau Reimbursment)

ase C y Stud

37

3. PEMANTAUAN KREDIT Pemantauan/monitoring Kredit merupakan langkah yang secara terus menerus dilalukan selama kredit belum lunas. Tujuannya adalah untuk memastikan antara lain apakah Kredit yang diberikan telah sesuai dengan peruntukannya dan syarat-syarat yang ditentukan.

KELEMAHAN  Monitoring Riwayat Pembayaran (FRP) dan SWO (Belum menyentuh substansi/hanya formalitas).  Penetapan Kolektibiliti hanya berdasarkan tunggakan (tidak melihat prospek dan kinerja keuangan cf. Ketentuan)  Syarat yang ditetapkan dalam PK tidak ditegakkan (Lap. Keu deb sering terlambat, transaksi tdk disalurkan ke rekg BNI, Target yang ditetapkan tidak tercapai, pelanggaran covenant dll, namun tdk diberikan teguran/sanksi  Penilaian jaminan tidak up to date (barang tetap/bergerak, stock, piutang/termin dll), verifikasi kurang memadai.  Pejabat kredit kurang peka thd perubahan ekonomi, hukum dan sosial shg berdampak negatif pada debitur. 38

4. PENYELAMATAN KREDIT Penyelamatan Kredit adalah upaya melancarkan kembali kredit sejak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan penuh atau diproyeksikan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat awal yang ditentukan. Penyelamatan Kredit dikenal juga dengan istilah Restrukturisasi Kredit .

KELEMAHAN  Kurang mendalami permasalahan debitur.  Analisa Kemampuan Membayar debitur tidak dilakukan secara komprehensif/mendalam, shg RESTRUKTURISASI yang diusulkan GAGAL.  Kemampuan NEGOSIASI dengan debitur lemah.  Kurang tegas menghadapi debitur yang melanggar kesepakatan. ase C y Stud

39

5. PENYELESAIAN KREDIT Penyelesaian Kredit merupakan langkah terakhir apabila Kredit sudah tidak dapat diselamatkan. Tindakan penyelesaian kredit antara lain penjualan jaminan baik dibawah tangan, lelang dan tindakan hukum lainnya. Misalnya Eksekusi Hak Tanggungan, Gugatan Pailit dan lain-lain.

KELEMAHAN  Petugas kredit kurang memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kredit (UU HT, UU Fidusia, KUHPerd, UU Kepailitan dll).  Dokumentasi kredit lemah (janji/kesepakatan dengan debitur tdk terdokumentasi dengan baik)  Kurang tegas dlm menghadapi debitur bermasalah (eksekusi jaminan lambat)  Kemampuan Negosiasi dengan debitur lemah.  Kurang tegas menghadapi debitur yang melanggar kesepakatan.  Kurang kreatif dalam mencari cara penyelesaian kredit. e s a yC Stud

40

 Menjadikan dan terus berusaha mewujudkan BNI sebagai Bank yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia dengan terus menjaga dan meningkatkan kualitas perkreditan serta memberikan pelayanan yang baik dalam pemberian kredit.  Pendapatan Bunga Kredit (interest Income) sampai saat ini masih merupakan sumber utama pendapatan perbankan di Indonesia termasuk BNI. Untuk itu setiap insan perbankan harus berkontribusi positif peningkatan kredit yang berkualitas.  Manajemen Perkreditan bertujuan untuk menciptakan kegiatan perkreditan yang prudent, menguntungkan dan tetap dalam batas toleransi risiko yang ditetapkan. 

Meningkatkan risk awareness terhadap risiko kredit yang ditimbulkan atas pemberian kredit, salah satunya yaitu pentingnya verifikasi dalam proses pemberian kredit.

 Mengendalikan NPL tidak hanya dari saat pemberian saja (Analisa Kredit), tetapi yang lebih penting adalah memahami proses perjalanan kredit sejak diberikan sampai kredit tersebut lunas.

41

42