340029_tugas Ilper.docx

Dasar Negara dan Konstitusi Republik Indonesia Setiap negara memiliki dasar negara, baik yang dinyatakan secara' tertulis maupun yang tidak dinyatakan secara tertulis. Dasar negara berisikan sejumlah norma dasar yang dijadikan panduan normatif penyelenggaraan bernegara. Norma dasar itu merupakan hasil kesepakatan dari bangsa yang bersangkutan dasar negara men-jadi sumber bagi pembentukan konstitusi sebagai hukurn dasar suatu negara. Konstitusi negara merupakan hukum tertinggi negara sebagai tempat penuangan norma norma dasar yang terkandung dalam suatu dasar negara.

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, sedangkan konstitusi negara adalah UUD 1945. Pancasila dan uup 1945 memiliki hubungan satu sama lain. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 menjadi hukum dasar dan tertinggi negara. Semua peraturan perundang-undangan negara Indonesia berpuncak pada UUD 1945. UUD 1945 terdiri atas bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan penting sehingga pembukaan tidak termasuk dalam agenda perubahan UUD. Apa hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia? Bagaimana kita harus, bersikap terhadap Pancasila dan UUD 1945?

A. Keterkaitan Dasar Negara dengan Konstitusi

1. Dasar Negara dan Konstitusi Pada umumnya negara memiliki dasar negara dan konstitusi negara yang dijadikan pedoman atau kaidah penuntun dalam penye-lenggaraan bernegara.

a. Dasar Negara Apa itu dasar negara? Menurut Abdul Kadir Besar, dasar negara adalah seperangkat nilai intrinsik yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan dijadikan dasar untuk menata dirinya dalam menegara. Menurutnya, pengertian dasar negara sama

dengan pengertian ideologi. Moch Hatta juga menyatakan dasar negara sama dengan ideologi negara.

Dasar negara berisikan nilai-nilai dasar yang diyakini baik oleh bangsa yang selanjutnya dijadikan norma dasar bagi negara yang bersangkutan. Dasar negara menjadi norma tertinggi dalam suatu negara. Dasar negara ada yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk nama tetapi ada juga yang tidak dinyatakan oleh suatu negara tetapi memang diyakini oleh masyarakat bangsa itu. Misalnya, Indonesia menyatakan dasar negara dinamakan Pancasila, Malaysia memiliki dasar negara yang dinamakan rukun negara. Sebagai dasar negara maka ia menjadi sumber atau kaidah bagi pembuatan hukum dan perundangan negara. Artinya hukum dan peraturan isinya bersumber ataupun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dari dasar negara itu.

Seperti telah dikemukakan pada Bab 2 bahwa sistem hukum yang berisikan norma-norma hukum itu bersifat hierarkis. Hans Kelsen, seorang ahli filsafat hukum Jerman berteori bahwa norma itu berjenjang dan bertingkat. Suatu norma berdasar pada norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada norma dasar .yang disebut grundnorm, yaitu norma dasar yang menduduki posisi tertinggi di negara yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Jadi, norma itu bertingkat-tingkat termasuk norma hukum itu berjenjang dan membentuk suatu sistem yang hierarkis.

Norma-norma hukum dalam suatu negara membentuk kesatuan tata hukum yang berpuncak pada grundnorm atau norma dasar. Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat yang merupakan puncak tempat bergantung bagi norma-norma yang berada di bawahnya. Jadi dasar negara dapat dikatakan pula sebagai grundnorm dari negara.

Hans Nawiasky mengembangkan lebih lanjut teori Hans Kelsen bahwa jenjang norma sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen itu berkelompok-kelompok yang terdiri atas empat tingkat. Sebelumnya

Hans Kelsen tidak membedakan dalam kelompok-kelompok sehingga jenjang norma itu sifatnya umum dan dua tingkat saja, yaitu groundnorm dan norm. Kemudian, Hans Nawiasky menyatakan ada empat kelompok tingkatan norma itp adalah

1) staatfundamentalnorm atau norma fundamental negara;

2) staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara;

3) formellgesetz atau undang-undang;

4) verordnung & Autonome satzung atau aturan pelaksana dan aturan otonom. Jenjang norma hukum menurut Hans Nawiasky di atas bila digambarkan adalah sebagai berikut.

Menurut Hans Nawiasky, norma hukum tertinggi dan meru-pakan kelompok pertama disebut staatfundamentalnorm atau norma fundamental negara. Notonagoro menamakan staa«unda-mentalnorm sebagai pokok kaidah fundamental negara. Joeniarto menyebutnya sebagai norma pertama, sedangkan Hamid S. Attamimi menyebutnya dengan cita hukum (rechtsidee). Norma pertama ini tidak dibentuk dengan norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan oleh masyarakat dan menjadi tempat norma hukum di bawahnya.

Norma fundamental ini berisi norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi

atau

undang-undang

dasar

suatu

negara.

Di

dalam

negara,

staatfundamentalnorm merupakan landasan dasar filosofi yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih .lanjut. Staandamentalnorm ini dalam konteks ini dapat dikategorikan pula sebagai dasar negara Di Indonesia, dasar negara ini adalah Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut sebagai berikut

1) grundnorm,

2) norma dasar,

3) staatfundamentalnorm,

4) norma pertama,

5) cita hukum (rechtsidee), dan

6) pokok kaidah negara yang fundamental. Norma di bawah staatfundamentalnorm dinamakan staatsgrund gesetz atau aturan dasar negara. Aturan dasar di bawah norma fundamental negara adalah aturan dasar atau pokok negara yang isinya bersifat pokok dan merupakan aturan umum, dan garis besar, seperti pembagian kekuasaan negara, hubungan antarlembaga negara, serta hubungan negara dengan warga negara. Di Indonesia, aturan dasar negara ini tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945, ketetapan MPR, serta hukum dasar tidak tertulis (konvensi ketatanegaraan). Aturan dasar negara ini menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang atau aturan yang lebih rendah.

Berdasar uraian di atas dapat dinyatakan bahwa dasar negara merupakan grundnorm (norma dasar) atau staa«undamentalnorrn (norma fundamental negara). Dasar negara menjadi norma tertinggi negara yang adanya tidak berdasarkan norma di atasnya tetapi berdasar kesepakatan masyarakat bangsa itu. Dasar negara yang berisi norma tertinggi ini selanjutnya dijadikan panduan atau kaidah penuntun bagi hukum-hukum negara.

b. Konstitusi Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis "constituer" yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar negara atau hukum dasar. Istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam Bahasa Belanda, yaitu "gronwet". Dalam bahasa Indonesia, wet diterjemahkan sebagai undang-undang, dan ground berarti tanah. Di negara-negara yang menggonalcan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah constitution yang artinya konstitusi.

Pengertian konstitusi dapat berarti lebih luas daripada undang-undang dasar, tetapi ada juga yang Menyamakannya. Berikut ini ditunjukkan beberapa pendapat ahli hukum tentang pengertian konstitusi. Pendapat bahwa konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar adalah sebagai berikut.

1) Herman Heller Pengertian konstitusi menurut Herman Heller dibagi menjadi tiga sebagai berikut.

a) Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan sehingga mengandung pengertian politik sosiologis.

b) Konstitusi yang merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat sehingga mengandung pengertian yuridis.

c) Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi dan berlaku dalam suatu negara sehingga mengandung pengertian politis.

Pendapat Herman Heller tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pengertian undang-undang dasar itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi maka artinya undang-undang dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Di samping itu, konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis, tetapi mengandung pengertian sosilogis dan politis.

2) F. Lassalle Dalam bukunya yang berjudul Uber Verfassung Swesen, F. Lassalle membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu pengertian sosiologis dan pengertian yuridis.

a) Menurut pengertian sosiologis atau politis (sosiologisghe atau politisghe begrip), konstitusi adalah sintesis faktor-faktor kekuatan yang nyat. (dereele machts factoren) dalam

masyarakat

sehingga

konstitusi

menggambarkan

hubungan

antara

kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut, di antaranya raja, parlemen, kabinet, pressure groups, dan partai politik. Hal itulah sesungguhnya konstitusi.

b) Konstitusi dalam pengertian yuridis. Dari pengertian sosiologis dan yuridis, ternyata Lassalle menganut paham bahwa konstitusi sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih luas daripada sekadar UUD. Akan tetapi, dalam pengertian yuridis, Lassalle terpengaruh pula oleh paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan UUD. Adapun penganut paham modern yang tegas-tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan UUD adalah sebagai berikut.

1) C. F. Strong "Constitutional is a collection of principles according to whigh the power of the government, the rightj of the governed, and the relations between the tho are adjusted".

2) James Bryle "A frame a political society, organised through and by law, that is to say on in whigh law has established permanent institutions with recognised functions and definite righats"

3) K. C. Wheare Mengatakan bahwa konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara dapat berupa kumpulan peraturan yang mengatur, membentuk dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Berangkat dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi, meliputi konstitusi tertulis dan tak tertulis. Adapun batasan-batasannya dapat dirumuskan sebagai berikut.

1) Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pemba-tasan kekuasaan kepada para penguasa.

2) Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugas-nya dari suatu sistem politik.

3) Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara.

4) Suatu deskripsi yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit adalah sebagai berikut.

1) Konstitusi dalam arti luas (hukum dasar) meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.

2) Konstitusi dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar.

Ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis (written constitution) dan tidak tertulis (unwritten constitution). Undang-undang dasar dimasukkan sebagai konstitusi tertulis. Harus dimengerti bahwa pengertian konstitusi tertulis dan tidak tertulis tidak dimaknai dalam pengertian yang benar-benar tertulis dan tidak tertulis, tetapi dimaknai konstitusi yang terdokumentasikan dan tidak terdokumentasikan.

Konstitusi yang tertulis umumnya terdokumentasikan dalam satu naskah tertulis yang lengkap yang diakui sebagai undang undang dasar negara itu. Misalnya, konstitusi Indonesia termuat dalam UUD 1945, konstitusi Amerika Serikat dituangkan dalam The Constitution of the United States of America. Inggris dikatakan negara yang tidak memiliki undang-undang dasar, namun Inggris tetaplah negara yang berdasar atas konstitusi. Konstitusi di Inggris tersebar dalam berbagai dokumen perundangan atau undang-undang yang diakui sebagai hukum dasar mereka. Misalnya, piagam Magna Charta 1215, Bill of Rights 1689, dan Parliament Act 1911. Inggris dikatakan negara dengan konstitusi tidak tertulis.

Di negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Hak-hak warga negara akan lebih dilindungi. Gagasan ini dinamakan kons-titusionalisme. Pada prinsipnya, tujuan .konstitusi adalah untuk membatasi

kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanan kekuasaan yang berdaulat. Setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan, yaitu

1) untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik;

2) untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, serta menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.

Konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam kei-dupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Konstitusi sebagai hukum dasar berisikan aturan-aturan dasar penyelenggaraa bernegara. Selain itu, konstitusi juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh the founding fathers, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin.

Konstitusi bagi sebuah negara dapat diibaratkan sebagai ang-garan dasar dari suatu partai, organisasi massa atau organisasi masyarakat lainnya. Tanpa ada anggaran dasar, tentu amat sulit bagi organisasi tersebut menata diri dan menjalankan fungsi. Dengan konstitusi dapat dibuat ketentuan-ketentuan hukum mengenai organisasi negara, penataan lembaga negara dan cara bekerja lembaga-lembaga yang ada di dalamnya.1

1

Dasar Negara dan Konstitusi Republik Indonesia di akses dari http://www.tugassekolah.com/2016/01/dasar-negara-dan-konstitusi-republik-indonesia.html pada tanggal 17 September 2018 pukul 19.57