CONTOH
KOP INSTANSI
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS Nomor : NOMOR SURAT HARUS DIISI 1. Pejabat yang memberi Perintah
Kepala /Ketua /Direktur /Pimpinan...........................
2. Nama Pegawai Diperintah
……………………….
3. a. Pangkat dan golongan menurut PGPS 1968
a. …………………..
b. Jabatan
b. …………………..
c. Gaji Pokok
c.
d. Tingkat menurut Peraturan Perjalanan Dinas
d.
4. Maksud Perjalanan Dinas
Mengikuti Pertemuan Validasi Data TB di Kota Bandar Lampung
5. Kendaraan yang dipergunakan
Kendaraan Umum
6. a. Tempat Berangkat dari
a. b.
b. Tempat Tujuan
Ruang P3M Lt 3 Kantor Dinkes Kota Bandar Lampung Jl. Way Pangubuhan No 3 Pahoman - Bandar Lampung
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas
a. 2 ( Dua ) hari
b. Tanggal Berangkat
b. 12 dan 13 Mei 2017
c. Tanggal harus Kembali
c. 12 dan 13 Mei 2017
Pengikut
8.
Umur
Hubungan Keluarga
9. Pembebanan
a. Instansi b. Mata Anggaran
a. b.
10. Keterangan lain
DI KELUARKAN DI PADA TANGGAL
: BANDAR LAMPUNG : 8 Mei 2017
Kepala Pkm / Direktur ...... TTD dan STEMPEL NAMA DAN NIP
Berangkat dari
: Puskesmas
Pada Tanggal
: 12 dan 13 Mei 2017
Ke
Ruang P3M Lt 3 KantorDinkesKota : Bandar Lampung Kepala Pkm / Direktur ...... TTD dan STEMPEL
NAMA DAN NIP
Ruang P3M Lt 3 KantorDinkesKota : Bandar Lampung Berangkat dari
Ruang P3M Lt 3 KantorDinkesKota : Bandar Lampung
Pada Tanggal Kepala
: 12 dan 13 Mei 2017
Ke Pada Tanggal Kepala
: Puskesmas : 12 dan 13 Mei 2017
Tiba di Pada Tanggal Kepala
: :
Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala
: : :
III Tiba di Pada Tanggal Kepala
: :
Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala
: : :
I
II
Tiba di
IV Tiba kembali di : Puskesmas
Pada Tanggal
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
: 12 dan 13 Mei 2017
Kepala Pkm / Direktur ......
Provincial Project Officer (PPO) RPL.140 Toward an Indonesia Free of Tuberculosis Provinsi Lampung
TTD dan STEMPEL
NAMA DAN NIP
dr. ELIAN GUSTIANI
V PERHATIAN : Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas,Para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Negara, apabila Negara menderita kerugian akibat kesalahan,kelalaian dan kealpaannya. (angka 8 lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 No.B.296-MK/I/1974 ).