3. Tatib Mubes.docx

TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR (MUBES) IKATAN MASYARAKAT MAHASISWASEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA YAYASAN PERINTIS PADANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Tata tertib Mubes adalah tata tertib yang mengikat peserta selama berlangsungnya Mubes.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 Tugas dan wewenang Mubes adalah : 1) Melakukan perubahan dan pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar. 2) Membentuk, mengubah, dan mencabut Ketetapan Pra Mubes dan Mubes. 3) Melakukan koordinasi antar lembaga di Ikatan Masyarakat Mahasiswa Sekolah c. 4) Membahas dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Semi Otonom. 5) Mengesahkan pendirian dan pembubaran Badan Semi Otonom yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang dasar Ikatan Masyarakat Mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Yayasan Perintis Padang.

BAB III PESERTA Pasal 3 Peserta Mubes adalah : 1. Anggota & pengurus DPM-MM STIFI Yayasan Perintis Padang. 2. Anggota & pengurus BEM-MM STIFIYayasan Perintis Padang. 3. Anggota & pengurus Badan Semi Otonom (BSO) STIFI Yayasan Perintis Padang. 4. Perwakilan Mahasiswa tiap tingkat yang berstatus mahasiswa aktif.

HAK SUARA DAN HAK BICARA Pasal 4 1. Masing-masing peserta memiliki hak suara dan hak bicara. 2. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Mubes. 1

Pasal 5 1. Peserta sidang wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. 2. Peserta sidang yang terlambat wajib memberitahukan keterlambatannya sebelum sidang dimulai dan meminta izin kepada presidium sidang untuk mengikuti sidang.

BAB IV PERSIDANGAN Pasal 6 Persidangan dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri dari tiga orang. Pasal 7 Jika salah satu atau lebih presidium sidang tidak dapat menjalankan tugasnya, maka peserta sidang dapat mengganti presidium sidang dan menentukan presidium sidang yang baru atas persetujuan sekurang kurangnya ½n + 1 dari peserta sidang.

BAB V QUORUM Pasal8 1. Persidangan dianggap quorum dan dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh minimal ½ n + 1 dari peserta mubes. 2. Apabila quorum tidak tercapai, maka persidangan diundur selam 1 kali 15 menit dan kemudian persidangan dianggap sah untuk dimulai.

BAB VI AGENDA SIDANG Pasal 9 Agenda sidang yang direncanakan dapat ditangguhkan atau dibatalkan sesuai dengan kesepakatan peserta sidang yang hadir. Pasal 10 Agenda sidang yang direncanakan dapat ditambah atau dikurangi sesuai kesepakatan peserta sidang yang hadir.

BAB VII 2

PELAKSANAAN SIDANG

Presidium sidang berkewajiban menyimpulkan hasil sidang.

Pasal 11 memimpin dan

menyarankan

persidangan

serta

Pasal 12 Peserta sidang yang akan meninggalkan sidang harus meminta izin kepada presidium sidang. Pasal 13 Peserta sidang yang akan meninggalkan sidang dan tidak akan kembali lagi ke forum harus dengan izin presidium dan kesepakatan peserta sidang. Pasal 14 Hal-hal yang dilarang bagi peserta sidang ketika sidang berlangsung: a. Makan, kecuali yang disediakan oleh penyelenggara (DPM). b. Merokok. c. Keluar masuk, kecuali mendapat izin. d. Tidur. e. Mengaktifkan nada dering telfon genggam.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. 2. 3. 4.

Pasal 15 Keputusan sidang diambil dengan suara bulat melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan loby. Apabila loby tidak tercapai maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak (voting). Perhitungan suara berdasarkan lembaga dan perwakilan tiap angkatan yang hadir.

BAB IX SANKSI Pasal 16 Sanksi bagi peserta yang mengganggu ketertiban sidang: 1. Teguran. 2. Peringatan. 3. Dikeluarkan dari ruang sidang.

BAB X 3

PENINJAUAN KEMBALI Pasal 17 Peninjauan kembali dilakukan setelah pembacaan dan pembahasan seluruh bab dan pasal.

BAB XI PENUTUP Pasal 18 1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian atas kesepakatan peserta sidang. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang, Sumatra Barat Hari /Tanggal : Pukul : Mengetahui, PRESIDIUM SIDANG I PRESIDIUM SIDANG III

PRESIDIUM SIDANG II

4