3. Pendaftaran Tanah Pertama Kali.pptx

PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI Dr. Drs, Yudhi Setiawan, S.H., M.Si

Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan dengan 2 (dua) cara: 1. Pendaftaran tanah secara sistematik

2. Pendaftaran tanah secara sporadis.

Beberapa Pengertian 1. Pendaftaran Tanah Sistematik adalah kegiatan

pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian

wilayah suatu desa/kelurahan.

2. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

3. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

4. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumuh susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

1. Penetapan Lokasi Pendaftaran tanah Sistematik

2. Pembentukan Panitia Ajudikasi 3. Penyuluhan 4. Pengumpulan Data Teknis 5. Pengumpulan Data Yuridis 6. Sidang Panitia ajudikasi 7. Pelaksanaan Pengumuman 8. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat

1. Penetapan Lokasi Pendaftaran tanah Sistematik 1. jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 30% (tiga puluh persen) 2. daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi; 3. merupakan daerah pertanian yang produktif;

4. tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional.

1. Persiapan peta dasar pendaftaran, dapat berupa peta garis dan peta foto yang memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya. 2. Jika belum tersedia peta dasar pendaftaran, maka pembuatan peta

dasar pendaftaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.

2. Pembentukan Panitia Ajudikasi Susunan Panitia Ajudikasi diatur dalam Pasal 50 PMNA/BPN No. 3 tahun 1997 yaitu: seorang Ketua Panitia merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah dan atau hak-hak atas tanah, yang tertinggi pangkatnya diantara para anggota Panitia;

seorang Wakil Ketua I merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;

seorang Wakil Ketua II merangkap anggota, yang dijabat oleh

pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;

Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya sebagai anggota.

Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang yang dianggap mengetahui data yuridis bidang-bidang tanah di lokasi pendaftaran tanah secara sistematik, misalnya anggota tetua adat, kepala dusun,

atau kepala lingkungan setempat.

Tugas dan Wewenang Panitia Ajudikasi Tugas dan wewenang Ketua Panitia Ajudikasi, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menurut PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997 Pasal 53, sebagai berikut: a. Memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan ajudikasi; b. mengkoordinasikan kegiatan dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait;

c. Memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan awal di RT;

d. Berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: • menegaskan konversi hak atas tanah;

• menandatangani penetapan pengakuan hak; • mengusulkan pemberian hak atas tanah negara;

e. atas nama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan sertipikat serta mengesahkan peta pendaftaran;

f. atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menandatangani surat ukur; g. atas nama Kepala Kantor mendaftar peralihan dan pembebanan hak

atas tanah yang telah didaftar dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah h. menandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi

kepada Kepala Kantor.

Dalam melaksanakan tugasnya selain Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Panitia Ajudikasi dilengkapi dengan: 1. Satuan tugas pengukuran dan pemetaan, yang terdiri atas beberapa

orang petugas ukur; 2. Satuan tugas pengumpul data yuridis; 3. Satuan tugas administrasi.

3. Penyuluhan Sebelum dimulainya ajudikasi, diadakan penyuluhan diwilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan mengenai pendaftaran tanah secara sistematik oleh Kepala Kantor Pertanahan dibantu Panitia Ajudikasi berkoordinasi

dengan instansi yang terkait, yaitu : a. Pemerintah Daerah Tingkat II; b. Kantor Departemen Penerangan Kabupaten/ Kotamadya;

c.

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

d. Kantor Kecamatan; e. Instansi lain yang dianggap perlu

4. Pengumpulan Data Teknis Pengumpulan data teknis adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan

mengenai

adanya

bangunan

atau bagian bangunan di

atasnya. Pengumpulan data teknis dilaksanakan oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, yang terdiri atas beberapa orang petugas ukur, adapun tugas dari satuan tugas pengukuran dan pemetaan yaitu :

a. menetapkan

pengukuran

batas

dan

bidang

pemetaan

tanah

dalam

adalah

hal

satgas

pegawai

Badan

Pertanahan Nasional; b. melaksanakan pengukuran batas bidang tanah; c. membuat gambar ukur; d. membuat peta bidang tanah;

e. membuat daftar tanah; f. membuat peta pendaftaran; g. membuat surat ukur.

5. Pengumpulan Data Yuridis Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah

susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. 6.1. Tugas Satgas pengumpul data yuridis, yaitu :

a. melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya; Penetapan dan Pemasangan tanda-tanda Bidang Tanah. Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya, maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain. Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas, pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan memindahkan

tanda batas sesuai batas yang telah ditetapkan. Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)

6.Sidang panitia Ajudikasi Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama yang dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen sebagai berikut: a. grosse akta hak eigendom petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia b. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/ Kelurahan c.

akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT

d. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf e. risalah lelang f.

surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

7. Pelaksanaan Pengumuman Tempat dan jangka waktu pengumuman Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) dan peta bidang- bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan, jika memungkinkan di stiap RT/RW.

Sanggahan

a. Kepada

pihak

yang

mengajukan

keberatan

disampaikan

pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat. b. Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan penelitian Panitia Ajudikasi terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tercantum pada peta bidang-bidang tanah, maka pada peta bidang-bidang tanah dan hasil pemetaan pada peta dasar atau lembaran peta pendaftaran

dilakukan perubahan. Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.

c. Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik berusaha menyelesaikan melalui

musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, Hasil ukuran perbaikan bidang dibuatkan gambar ukur baru dan hasil ukuran bidang tanah pada gambar ukur yang lama dinyatakan tidak berlaku.

8. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat Keputusan Panitia Ajudikasi Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis oleh

Ketua Panitia Ajudikasi ditetapkan keputusan yang berdasarkan alat bukti bahwa berkas permohonan diproses lebih lanjut melalui: penegasan konversi atau pengakuan hak atau pemberian hak,

Pembuatan Surat Ukur Untuk keperluan pendaftaran hak, setiap bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur. Surat ukur dibuat 1(satu) lembar dan untuk keperluan penerbitan sertipikat dibuatkan salinannya. Nomor Surat Ukur terdiri atas nomor menurut urutan waktu dibuatnya untuk masing-masing desa, nama desa letak tanah, dan tahun pembuatannya, yang dipisahkan dengan garis miring, untuk pendaftaran tanah secara sistematik masih diberlakukan

ukur yang sekarang berlaku.

sistem

penomoran

surat

Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain agar dengan mudah dapat

membuktikan

dirinya

bersangkutan

sebagai

pemegang

hak,

diberikan sertipikat hak tas tanah.

kepada

yang

Latihan 1. Jelaskan prosedur pengumpulandata teknis 2. tugas satgas dalam rangka pengumpulan data yuridis 3. Jelaskan Penilaian alat bukti dinyatakan lengkap, tidak lengkap , atau tidak ada 4. Jelaskan prosedur dan pencatatan sanggahan