Pendaftaran Tanah Ulayat

Tinjauan Yuridis Atas Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya



Oleh: Septria Yanto 05 193 039

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang 2009

BAB I PENDAHULUAN Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 22 juli 2008 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaataannya. Secara eksplisit Perda No. 6 Tahun 2008 menyatakan bahwa, tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan1. Kemudian, sasaran utama pemanfaatannya tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatt adat2. Lebih lanjut dinyatakan juga bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyedian data/ informasi pertanahan, tanah ulayat dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota3. Pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya dalam Perda Provinsi, tentu menimbulkan dampak terhadap eksistensi hak ulayat di Sumatera Barat pada masa mendatang. Apakah penyertipikatannya oleh Perda No.6 Tahun 2008 akan menjamin eksisitensi tanah ulayat di Sumatera Barat? Pertanyaan ini tentu perlu ditelaah lagi lebih mendalam, sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi stakeholder yang ada dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang tanah ulayat.

1 2 3

Pasal 4 Perda No. 6 tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) Perda No. 6 tahun 2008 Pasal 8 Perda No. 6 tahun 2008

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Status Tanah Dalam Konsepsi hukum Pertanahan Indonesia Menurut Maria SW Sumrdjono, secara konseptual status tanah dapat dibedakan 3 entitas, yakni tanah negara, tanah hak, dan tanah (hak) ulayat4.Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak. Tanah Hak adalah tanah yang dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Sedankan tanah (hak) ulayat pada prinsipnya berkenan dengan hubungan hukum adatdengan hubungan hukum antar masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Dalam hal ini, pembicaraan mengenai hak ulayat tidak hanya mengenai tanahnya saja, melainkan juga meliputi segala isinya. Tanah negara mengandung aspek publik. Artinya, aspek yang menonjol disini adalah aspek kewenangan mengatur dan mengusai tanah oleh negara. Adapun ruang lingkup tanah negara meliputi (a) tanah-tanah yang yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya; (b) tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi; (c) tanah-tanah yang pemegangnya haknya meningal dunia tanpa ahli waris; (d) tanah yang telantar; (e) tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum5. Tanah hak mengandung unsur keperdataan. Aspek yang menonjol adalah aspek hubungan hukum orang dengan tanah. Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yang termasuk hak atas tanah tanah meliputi hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai(HP), hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Menurut Maria SW Sumardjono, secara implisit UUPA membedakan dua kelompok hak atas tanah. Kelompok pertama adalah hak milik, sedangkan kedua adalah HGU, HGB, HP6. Berikut adalah perbedaan kedua kelompok tersebut.7

4 5 6 7

Maria SW Sumardjono, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya, Jakarta: Kompas. Hal. 172. Maria SW Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi, Jakarta: Kompas. Hal. 62. Ibid. Hal.146. Maria SW Sumardjono, op. cit. Hal. 147.

1. Ciri/sifat

2. Jangka waktu

3. Pemanfaatan



Hak milik adalah hak yang terkuat, terpenuh, turun temurun



HGU, HGB, HP secara a contrario hak yang kurang kuat dan kurang



Hak milik tidak dibatasi



HGU 25 tahun, HGB 30 tahun, HP 25 tahun atau selama dipergunakan



Hak milik tidak tidak rinci



HGU untuk usaha pertanian, perkebunan atau perternakan

perikanan,

HGB untuk bangunan HP tidak dirinci 4. Hubungan dengan tanah



Hak milik : hubungan pemilikan



HGU, HGB, HP : hubungan pemanfaatan yakni menggunakan tanah yang bukan milik sendiri

Tanah (hak) ulayat berakses publik dan perdata. Aspek publik tersebut mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasa, pemeliharaan, peruntukan dan penggunan tanah ulayat oleh kepala adat8. Sedangkan aspek perdatanya mengandung arti bahwa hak ulayat merupakan hak ulayat untuk itu bukan hak milik dalam arti yuridis, melainkan hak punya bersama9. UUPA tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat. UUPA hanya menyatakan bahwa yang dimaksud denan “hak ulayat dan hak-hak serupa itu” ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut beschikkingsrecht. Terhadap tidak adanya pengaturan lebih lanjut hak ulayat dalam UUPA, Boedi Harsono berpendapat; Sengaja UUPA tidak mengadakan penaturan dalam bentuk peraturan perundangundangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturnnya tetap berlaku berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut para perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembanan alamiah 10 hak ulayat, yang pada kenyataan cenderung melemah . 8 9 10

Boedi Harono, 2005, Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanannya, Jakarta: Djambatan. Hal. 182. Ibid. Hal.183. Ibid, Hal 193.

Disamping tiga jenis status tanah tersebut diatas, dikenal juga tanah hak pengelolaan (HPL). HPL secara implisit pengertiannya diturunkan dari pasal 2 ayat (2) UUPA dan Penjelasan umum II (2) UUPA. Istilah HPL muncul pertama kali dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan selanjutnya. Menurut Maria SW Sumardjono, HPL merupakan bagian dari hak menguasai negara yang (sebagian) kewenanganya dilimpahkan kepada pemegang HPL11. Bagian-bagian tanah HPL tersebut dapat diberikan kepada pihak lain dengan hak milik, HGB, atau hak pakai12. 2.2 Tinjauan singkat Pendaftaran Tanah menurut PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dalam PP no. 24 tahun 1997 dinyatkan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah : a.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

b.

Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pmerintah agar dengan mudah dapat memperoleh

data

ayng

diperlukan

dalam

mengadakan

perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun yang sudah terdaftar. c.

Untuk terselengarnya tertib administrai pertanahan13

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemegang hal yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah14. Adapun yang menjadi objek pendaftaran tanah menurut pasal 9 ayat (1) PP no.24 tahun 1997, meliputi:

11 12 13 14

Maria SW Sumardjono, Tanah dalam Perspektfi.....,op.cit. Hal. 204. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia…..,op.cit. Hal. 277. Pasal 3 PP No. 24 tahun 1997 Pasal 4 PP No. 24 tahun 1997

a.

Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai

b.

Tanah HPL

c.

Tanah wakaf

d.

Hak milik atas satuan rumah susun

e.

Hak tanggunan

f.

Tanah negara

Dari ketentuan Pasal 9 ayat(1) diatas, tanah ulayat tidak termasuk ke dalam objek pendaftaran tanah. Terhadap tidak dimasukanya tanah ulayat sebagai objek pendaftaran tanah, Boedi harsono berpendapat : Hak ulayat tidak akan didaftar. UUPA tidak memerintah pendaftaranya, dan dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, hak ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalam objek pendaftaran tanah. Secara teknis tidak mungkin, karena batas-batas tanahnya tidak mungkin dipastikan tanpa menimbulkan sengketa antar masyarakat hukum yang berbatas.

UUPA menakui adanya keberadaan hak ulayat. Hal ini menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan menteri Agraria/ Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri Agraria tersebut mengatur mengenai kriteria dan atau tidak adanya keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Setelah melalui penelitian yang melibatkan stakeholders, keberadaan hak ulayat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah15. Dalam hal ini, tanah ulayat tersebut tidak diterbitkan sertipikat. 2.3 Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Perda No. 6 Tahun 2008 Perda No. 6 Tahun 2008 mengklasifikasikan tanah ulayat di Sumatera Barat atas 4 jenis tanah ulayat, yakni tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo16. Tanah-tanah ulayat tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Bila didaftarkan, tanah

15 16

lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 Pasal 5 Perda no. 6 tahun 2008

ulayat nagari diberi status Hak Guna Usaha (HGU), hak pakai atau hak pegelolaan (HPL). Tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum diberi status hak milik. Sedangkan tanah ulayat rajo diberi status hak pakai dan hak kelola. Dari ketentuan tersebut diatas, dipahami jika tanah ulayat didaftarkan pada Kantor Pertanahan, maka statusnya diubah menjadi HGU, hak pakai, HPL, hak milik dan hak kelola. HGU, hak pakai, HPL dan hak merupakan status tanah yang dikenal dalam hukum pertanahan Indonesia. Sedangkan hak kelola merupakan istilah baru. HGU adalah hak untuk menguasakan tanah yang dikuasai oleh negara guna perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan17. Bila tanah ulayat nagari didaftarkan di Kantor Pertanahan dan pemegang haknya diberikan HGU, maka status hak ulayat tersebut dapat menjadi tanah negara. Dalam hal ini, pemegang HGU tidak begitu leluasa memanfaatkan tanah yang dikuasainya. Peruntukannya dibatasi pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan. Pemanfaatannya pun juga dibatasi untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun18. Selain itu, pemegamg HGU diwajibkan membayar uang pemasukan pada negara19. Hak pakai adalah hak untuk mengunakan dan/atau memungut hasil dari tanah negara, tanah hak milik atau HPL20. Artinya, hak pakai dapat diberikan atas tanah negara, tanah hak milik atau tanah HPL. Bila tanah ulayat didaftarkan, tentu status hukumnya berubah menjadi salah satu diantara 3 jenis tanah tersebut. Kemungkinan terbesarnya, tanah ulayat itu menjadi tanah negara. Hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun atau dapat diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanah dipergunakan untuk keperluan tertentu21.

17 18 19 20 21

Pasal 28 ayat(1) UUPA jo Pasal ayat (1) PP No. 40 tahun 1996 Pasal 8 PP No. 40 tahun 1996 Pasal 12 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996 Pasal 41 ayat (1) UUPA jo Pasal 41 PP No. 40 tahun 1996 Pasal 41 ayat (2) UUPA jo Pasal 45 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996

HPL adalah hak mengusai negara yang kewenanganya pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya. Pemegang HPL dapat memberi hak atas tanah pada pihak lain. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Penglolaan, yang dapat menjadi pemegang HPL adalah: (1) Instansi Pemerintahan termasuk Pemerintahan Daerah; (2) BUMN; (3) PT. Persero; (4) BUMD; (5) Badan Otorita; (6) Badanbadan hukum pemerintahan lainnya yang ditunjuk pemerintah. Dalam prakteknay, terdapat berbagai jenis HPL, yakni : (a) HPL Pelabuhan, (b) HPL Otorita, (c) HPL Perumnas, (d) HPL Pemerintah Daerah, (e) HPL Transmigrasi, (f) HPL Instansi Pemerintahan, (g) HPL Industri/pertanian/pariwisata/ perkerataapian. Hak milik dalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatv dipunyai oleh orang atas

tanah22. Terkuat dan terpenuh maksudnya adalah

pemegang hak milik itu dapat berbuat apa saja terhadap miliknya itu, misalnya memakai/menguasainya sendiri maupun menjual, menyewakan, meminjam hak miliknya kepada pihak lain. Secar teoritis, hak milik dengan hak menguasai berbeda. Pemegang hak milik atas suatu benda pastilah pemilik dari benda tersebut sedangkan pemegang hak menguasai belum tentu pemilik benda itu23. Bila dikaitkan dengan hak ulayat, maka hak ulayat termasuk kategori hak menguasai. Karena hak ulayat merupakan kepunyaan bersama

masyarakat

hukum adat dimana penguasanya dipimpin oleh penguasa adat. 2.4 Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Investasi dan Pembangunan Lahirnya Perda No. 6 tahun 2008 tidak hanya semata ditujukan untuk melindungi eksistensi tanah ulayat di Sumatera Barat, namun juga hadir untuk kepentingan investasi dan pembangunan24. Untuk itu, melalui pasal 3 ayat (3), Perda No.6 tahun 2008 membuka ruang bagi dimanfaatkannya tanah ukayat oleh

22

Pasal 20 ayat (1) UUPA Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran: Tinjauan Falsafat Hukum, (Jakarta: Penerbit Balai Aksara, 1986) Hal. 52 24 Dalam penjelasan umum Perda No. 6 tahun 2008 dinyatakan, tanah ulayat, yang dapat diteriam oleh masyarakat hokum adapt, sehingga tanah ulayat tersebut semakin dapat menunjang pelaksanaan pembangunan berskala nasional maupun regional dan lokal. 23

pihak lain dengan kaedah ”adat diisi limbago dituang” melalui musyawarah mufakat25. Secara eksplisit, Perda No. 6 tahun 2008 menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentngan Badan Hukum dan perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan tanah ulayat dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil dan/atau bentuk lain yang telah disepakati26. Kemudian Perda No. 6 tahun 2008 juga memungkinkan investor memanfaatkan tanah ulayat sebagai pemeang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian27. Apabila perjanjian penyerahan hak pengusaan dan/atau hak milik untuk pengusahaan dan pengelolaan tanah yang diperjanjikan berakhir, maka status pengusahaan dan/atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula28. Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain tersebut, dimungkinkan tidak hanya berdasarkan perjanjian saja. Perda No. 6 tahun 2008 juga memberi peluang untuk didaftarkan tanah ulayat tersebut dengan hak-hak tertentu29. Jika tanah ulayat didaftarkan, mekanismenya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perda No. 6 tahun 2008. bila, dilaksanakan, status hukum tanah ulayat akan berubah. Sebab, dalam hukum tanah Indonesia tidak ada pemberian HGU, HGB, dan hak pakai di atas tanah ulayat. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) Perda No. 6 tahun 2008 mengatur bahwa bila perjanjian tanah ulayat yang terdaftar tersebut berakhir, maka pengaturan pemanfaatan tanah selanjtnya dlaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada penguasa dan/atau pemilik tanah ulayat semula. Bila perjanjian berakhir, mengapa tanah ulayat tersebut tidak langsung diserahkan kepada masyarakat hukum adat dan harus melalui perantara Pemerintah

25

26 27 28 29

Maksud ”adat diisi limbago dituang” adalah suatu pemberian berupa uang oleh pihak ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat kepada penguasa dan/atau pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adatnya Pasal 9 ayat (3) Perda No. 6 tahun 2008 Pasal 10 ayat (1) Perda No. 6 tahun 2008 Pasal 11 Perda No. 6 tahun 2008 Pasal 14 ayat (1) Perda No. 6 tahun 2008 menyatakan, terhadap tanah uklayat yang terdaftar dengan hak tertentu berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang, berdasarkan persetujuan dari penguasa dan/atau pemlik tanah ulayat semula

Kabupaten/Kota? Tidak mungkin ketentuan ini dibuat tanpa ada pertimbangan tertentu yang melatarbelakanginya. 2.5 Ekses Perda No. 6 tahun 2008 Mekanisme pendaftaran tanah ulayat yang diatur Perda no. 6 tahun 2008 berimplikasi terhadap berrubahnya satus hukum tanah ulayat. Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan asas utama tanah ulayat sebagaimana diusung oleh Pasal 2 ayat (1) Perda No. 6 tahun 2008, yaitu ”jua ndak dimakan bali, gadai ndak makan sando”30. Hal ini merupakan kerugian besar bagi keberlangsungan tanah ulayat di Sumatera Barat. Di samping itu, pengaturan pemanfaatan maupun pendaftaran tanah ulayat tersebut, ditenggari dapat pula memicu konflik antara Pemerintah Nagari dengan KAN. Dalam Perda Provinsi No. 2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dinyatakan bahwa tanha ulayat nagari merupakan harta kekayaan nagari. Pengaturan pemafaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan peraturan nagari31. Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (2) menyebutkan, sebelum peraturan nagari untuk menatur pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari ditetapkan, Pemerintahan Nagari melakukan konsultasi/koordinasi dengan KAN. Jadi yan bertidak mengatur dan mengelola tanah ulayat nagari adalah Pemerintah Nagari, sedangkan KAN merupakan mitra dari pemerintah nagari, yaitu sebatas lembaga konsultasi/koordinasi. Berbeda dengan Perda No. 2 tahun 2007, Perda no. 2\6 tahun 2008 menyatakan bahwa penguasa dan pemilik tanha ulayat nagari adalah ninik mamak KAN32. Pengaturan dari dua Perda saling berbenturan dan bertolak belakang. Dalam rangka menjamin eksistensi tanah ulayat, pemetaan tanah ulayat merupakan keniscayaan. Penentuan batas-batas ulayat tidak cukup hanya berdasarkan ”peta ingatan” dari penguasa-penguasa adat. Perlu kejelasan siapa

30

31 32

“jua ndak dimakan bali, gadai ndak makan sando” maksudnya adalah tanah ulayat tersebut tidak dapat dijual dan digadaikan. Lebih jauh, tanah ulayat tidak dapat dialihkan pada pihak lain untuk selama-lamanya Pasal 17 ayat (1) Perda No. 2 tahun 2007 Pasal 6 ayat (1) Perda No. 6 tahun 2008

pemilik/penguasa tanah ulayat beserta dengan batas-batas yang melingkupinya. Ketidakjelasan tersebut, cenderung akan menjadi sumber konflik dan sengketa di kemidian hari. Ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan dalam memetakan tana ulayat. Pertama, menempuh mekanisme sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999. Kedua, mendaftarkan tanah ulayat kepada Kantor Pertanahan dengan cara membukukan bidang tanah ulayat dalam daftar tanah.

BAB III PENUTUP

Dari pembahasan diatas, dapat dipahami bahwa pendaftaran tanah ulayat sebagaimana diatur oleh Perda No. 6 tahun 2008 pada hakekatnya mengancam eksistensi tanah ulayat di Sumatera Barat. Terlihat tidak ada korelasi antara tujuan dengan subtansi pengaturan dalam Perda No. 6 tahun 2008. Tanah ulayat bukan merupakan momok untuk masuknya investasi jika keberdaan tanah ulayat diakui dan dihormati eksistensinya. Merupakan suatu realitas bahwa HGU, HGB, dan hak pakai yang notabene adalah pintu masuknya investasi tidak bisa diberikan diatas tanah ulayat. Perlu kiranya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten/Kota maupun BPN melakukan langkah progresif denagn menyataka bahwa HGU, HGB dan hak pakai dapat diberikan diatas tanah ulayat. Disadari hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan UUPA, namun demi menjaga keberadaan tanah ulayat dan masuknya investasi tidak ada salahnya langkah ini dilakukan. Sebetulnya, penyimpangan ketentuan UUPA secara sadar telah terjadi di Sumatera Barat. Dari hasil penelitian Kurnia Warman, hak ganggam baruntuak tidak lantas menjadi hak pakaib sebagaimana dirumuskan UUPA, tapi ia cenderung menjadi hak milik33. Penyimpangan tersebut secara formal dibenarkan oleh BPN dengan terbitnya sertipikat hak milik.

33

Kurnia Warman, Hak Atas Tanah Ganggam Baruntuak Menurut UUPA di Sumatera Barat, Tesis S2, (Yogyakarta: UGM, 1998)

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harono, 2005, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanannya, Penerbit Djambatan, Jakarta Kurnia Warman, 1998, Hak Atas Tanah Ganggam Baruntuak Menurut UUPA di Sumatera Barat, Tesis S2, UGM, Yogyakarta Maria SW Sumardjono, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya, Kompas, Jakarta ---------------,2005, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi Kompas, Jakarta Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1986, Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran: Tinjauan Falsafat Hukum, Balai Aksara, Jakarta