3 Makalah Jenis Dan Aktivitas Pegadaian Syariah.docx

Sedangkan perusahaan umum pegadaian adalah: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiyaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. 2. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian Pegadaian atau pawn shop merupakan lembaga penkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembng di itali yang kemudian dipraktekkan di wilayah Eropa lainnya, misalnya inggris dan belanda (VOC). Sistem gadai tersebut memasuki indonesia dibawah dan dikembangkan oleh orang belanda yaitu sekitar abad ke-19. Bentuk usaha pegadaian di indonesia berawal dari bank van lening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubaan peraturan yang mengatur. Pada mulanya usaha pegadaian di indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta kemudian pada abad ke-20 oleh gubernur Jendral Hindia Belanda melalui staatsblad tanggal 12 maret tahun 1901 didirikan rumah gadai pemerintah (Hindia Belanda) disukabumi jawa barat. Dengan dikelurkannya peraturan tersebut maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah hindia belanda sebagaimana diatur tersebut sebagai berikut : “kedua, sejak saat itu dibagian sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjam uang tidak melebihi seratus gulden dengan hukuman, tegantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam dala pasal 337 KUHP bagi orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang eropa bumiputera”. Dengan staatblad 1930 NO. 266 rumah gadai tersebut mendapat status dinas pegadaian sebagai sebagai perusahaan negara dalam arti undang-undang perusahaan hindia belanda. Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tapi diberi fasilitas monopoli atas pegadaian di ndonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali perubahan negara pegadaian, pada tahun 1969 perusahaan negara pegadaian dirubah menjadi perusahaan jawatan pegadaian (perjan)., dan pada tahun 1990 perusahaan jawatan pegadaian dirubah menjadi perusaahan umum pegadaian melalui peraturan pemerintah NO. 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990. Pada waktu persahaan masih perusahaan jawatan, misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajernya dalam mengelola pegadaian. Pengelola pengadaian bisa dilakukan meskipun perusahaan mengalami kerugian. Sejak statusnya dirubah menjadi perusahaan umum keadaan tidak sepenuhnya dipertahankan lagi. Disamping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyedian dana atas dasar hukum dasar, manajemen pegadaian juga perusahaan pengelola perusahaan ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. Pegadaian diharapkan akn dapat mengalami keuntungan / setidaknya penerimaan yang dapat mampu menutup seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri.

Kantor pusat pegadaian berkedudukan dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar diseluruh indonesia. 3. Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan peminjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian tersebut mempunyai tugas, tujuan dan fungsi pokok sebagai berikut : a. Tugas pokok Tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha lainnya yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. b. Tujuan pokok Sifat usaha pegadaian pada perinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karna itu pegadaian mempunyai tujuan pokok sebagai berikut : 1) Turut melaksanakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas hukum uang gadi. 2) Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar. c. Fungsi pokok Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut : 1) Pengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah,cepat aman dan hemat. 2) Menciptakan dan mengembangkan usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. 3) Megelola keuangan, perengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 4) Megelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian. 5) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadian. 4. Struktur Organisasi Pegadaian Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bernaung dibawah Departemen Keuangan.sehingga yang berhak mengusulkan penangkata dan pemberhentikan anggota Direksi kepada Direktur Presiden adalah menteri keuangan. Sampai saat ini perum pegadaian dipimpin oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan tiga Direksi dan tiga pendukung lainnya. Masa jabatan anggota direngsi sebanyak lima tahun dan bila diperlukan dapat diangkat kembali. Sedang dalam kegiatan usahanya perum pegadaian diawasi oleh menteri keuangan yang dan dalam perusahaannya dibantu oleh Direksi Jendral berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Disamping itu, untuk

melaksanakan pengawasan intern terhadap kegiatan perusahaan, Direksi juga diperkenankan membentuk satuan pengawasan secara intern. Selain mengusulkan pengangkaan dan pemberhentian Dewan Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas perum pegadaian. Menurut ketentuannya Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh 2 orang dan maksimal 5 orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisarias bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan Komisarias selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali HAK DAN KEWAJIBAN RAHIN DAN MURTAHIN. Para pihak (pemberi atau penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sedangkan hak dan kewajiban sebagai berikut : A. Hak dan Kewajiban pemegang gadai 1) Pemegang gadai a) Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pembeli gadai pada saat satu tempo / pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya. b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantinya biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. c) Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang diserahkan oleh pemberi gadai. 2) Kewajiban oemegang gadai a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya / merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalainya. b) Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri. c) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi gadai sebelumnya diadakan pelelangan barang gadai. B. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 1) Hak pemberi gadai a) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutang b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai c) Pemberi berhak untuk mendapatkan sisa dari perjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunga dan baiaya lainnya

d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalah gunakan barangnya. 2)Kewajiban pemberi gadai a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk bunga dan biaya yang lain yang teah ditentukan pemegang gadai. b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yng telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai. Dalam keadaan normal hak dari rahin setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedangkan kewajiban rahin adalah menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah huyang yang dikehendaki. Sebaliknya hak dari murtahin adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uan yang akan dipinjamkannya. Sedangkan kewajibanya adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama. Setelah jatuh tempo, rahin berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang. Sebaliknya murtahin berhak menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang, sedangkan kewajibannya adalah menyerahkan banrang yang menjadi tanggungan hutang rahin secara utuh tanpa cacat. Diatas hak dan kewajiban tersebut diatas, kewajiban murtahin adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari rahin. Sebaliknya rahin berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan murtahin, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh. Dasar hukum siapa yang menanggah biaya pemeliharaan dapat dirujuk dari pendapat yang didasarkan kepada hadist Nabi riwayat Al- Syafi’i dan Al- Darulquthni dari Muswiyah bin Abdullah bin Ja’far: “Ia ( pemilik barang gadai ) berhak menikmati hasilnya dan wajib memikul bebannya ( beban pemeliharaannya )”. Dari tempat lain terdapat penjelasan bahwa apabila barang jaminan itu diizinkan untuk diambil manfaatnya selama digadaikan, maka pihak yang memanfaatkannya itu berkewajiban membiayainya. Hal ini sesuai dengan hadist Rasullulah SAW: Dari Abu Hurairah, berkata, sabda Rasullulah SAW: “Punggung ( binatang ) apabila digadaikan, boleh dinaiki asal dibiayai. Dan susu yang diperas apabila digadaikan, boleh juga dimimun asal dibiayai. Dan orang yang menaiki dan meminum itulah yang wajib membiayai.”( HR. Al-Bukhari )

6. Berakhirnya Hak Gadai

Suatu perjanjian utang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat langgeng artinya perjnjian tersebu sewktu-waktu akan berakhir / batal. Demikian pula dengan perjanjian gadai. Namun batalnya hak gadaiakan sangat berbeda dengan hak yang lain. Sedangkan menurut Dahlan (2000) bahwa hak gadi dikatakan batal : a. Utang piutang yag terjadi telah terbayar dan terlunasi b. Barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan itu menjadi hak milik pemberi gadai c. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewaiban masingmasing d. Barang gadai tetapdibiatrkan dalam kekuasan pe,beri gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. Operalisasi Pegadaian Syariah Implementasi operasi pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai barang jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relative lama ( kurang lebih 15 menit saja). Begitu juga untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn dengan waktu dan proses yang singkat.

Prospek Pegadaian Syariah Prospek suatu peruasahaan secara relative dapat dilihat dari suatu analisa yang disebut SWOT atau dengan meneliti kekuatan ( Strenght ), kelemahan ( Weakness), peluang ( Opportunity ) dan ancamannya ( Threat ) sebagai berikut : A. Kekuatan ( Strenght ) dari system gadai syariah: 1. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk 2. Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia 3. Pemberian pinjaman lunak al-Qardhul Hasan dan pinjaman Mudharabah dengan system bagi hasil pada pegadaian syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. a. Penyediaan pinjaman murah bebas bunga disebut al-qardhul hasan adalah jenis pinjaman lunak yang diperlukan masyarakat saat ini mengingat semakin tingginya tingkat bunga. b. Penyediaan pinjaman Mudharabah mendorong terjalinnya kebersamaan antara pegadaian dan nasabahnya dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan atau kerugian secara adil. c. Pada pinjaman mudharabah, pegadaian syariah dengan sendirinya tidak akan membebani nasabahnya dengan biaya-biaya tetap yang berada di luar jangkauannya. Nasabah hanya diwajibkan membagi hasil usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi hasil kecil kalau keuntungan usahanya kecil dan sebaliknya. d. Investasi yang dilakukan nasabah pinjaman mudharabah tidak tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya uang ( biaya bunga pinjaman ) yang harus

diperhitungkan. e. Pegadaian syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional karena kegiatan operional bank ini tidak menggunakan perangkat bunga. B. Kelemahan dari system mudharabah ( Weakness ) 1. Berprasangka baik kepada seluruh nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur dapat menjadi boomerang karena pegadaian syariah akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang beri’tikad tidak baik. Contoh : Pinjaman mudharabah yang diberikan dengan system bagi hasil akan sangat bergantung kepada kejujuran dan i’tikad baik nasabahnya. Bisa saja nasabah melaporkan keadaan usaha tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya suatu usaha yang untung dilaporkan rugi sehingga pegadaian tidak memperoleh bagian laba. 2. Memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan bagian laba nasabah yang kecil-kecil. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat dapat terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar. 3. Karena membawa misi bagi hasil yang adil, maka pegadaian syari’ah lebih banyak memerlukan tanaga-tenaga professional yang handal. Kekeliruan dalam menilai kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan system bagi hasil mungkin akan membawa akibat yang lebih berat darupada yang dihadapi dengan cara konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga ( interest ). 4. Karena pegadaian syari’ah belum dioperasikan di Indonesia, maka kemungkinan disana sini masih diperlukan perangkat peraturan pelaksana untuk pembinaan dan pengawasannya. Masalah adaptasi system pembukuan dan akuntansi pegadaian syari’ah terhadap system pembukuan dan akuntansi yang telah baku, termasuk hal-hal yang perlu dibahas dan diperoleh kesepakatan bersama. Dengan mengenali kelemahan-kelemahan ini maka ada kewajiban kita semua untuk memikirkan bagaimana mengatasinya dan menemukan penangkalnya. C. Peluang ( Oppurtunity ) dari Pegadaian Syaria’ah Bagaimana peluang dapat didirikannya pegadaian syariah dan kemungkinannya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dilihat dari pelbagai pertimbangan yang membentuk peluang-peluang dibawah ini : 1. Peluang karena pertimbangan kepercayaan Agama a. Adalah merupakan hal yang nyata di dalam masyarakat Indonesia khususnya yang muslim, masih banyak yang menganggap bahwa menerima atau membayar bunga adalah termasuk menghidup dan menyuburkan riba’. Karena riba’ dalam Islam jelas dilarang, maka masih banyak mayarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa pegadaian yang telah ada sekarang. b. Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sector agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, masjid-masjid, baitul mal, dan sebagainya yang belum memanfaatkan jasa pegadaian konvensional. c. Sistem pengenaan biaya uang / sewa modal dalam system pegadaian yang berlaku

sekarang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariat Islam, antara lain : – Biaya ditetapkan di muka secara pasti ( fixed ), dianggap mendahului takdir karena seolaholah peminjaman uang dipastikan akan memperoleh keuntungan sehingga mampu membayar pokok pinjaman dan bunganya pada waktu yang telah ditetapkan. ( lihat surah al-Luqman : 34 ). – Biaya ditetapkan dalam prosentase (%) sehingga apabila dipadukan dengan unsur ketidakpastian yang dihadapi manusia, secara matematis dengan berjalannya waktu akan dapat menjadikan hutang berlipat ganda ( lihat surah al-Imran : 130 ). – Memperdagangkan / menyewakan barang yang sama dan sejenis ( misalnya rupiah dengan rupiah yang masih berlaku, dll ) dengan memperoleh keuntungan / kelebihan kualitas dan kuantitas, hukumnya adalah riba’ – Membayar hutang dengan lebih baik ( yaitu diberikan tambahan ) seperti yang dicontohkan dalam hadits, harus ada dasar sukarela dan inisiatifnya harus datang dari orang yang mempunyai hutang pada waktu jatuh tempo, bukan karena ditetapkan dimuka dan dalam jumlah yang pasti ( fixed ) Unsur – unsur di atas dikhawatirkan tidak sesuai dan sejalan dengan syariat Islam yang ingin dihindari dalam pengelolaan Pegadaian Syariah. 2. Adanya peluang ekonomi dari berkembangnya pegadaian syariah a. Selama Pronas ( dulu, Repelita ) diperlukan pembiayaan pembangunan yang seluruhnya diperkirakan akan mencapai jumlah yang sangat besar. Dari jumlah tersebut diharapkan sebagian besar dapat disediakan dari tabungan dalam negeri dan dari dana luar negeri sebagai pelengkap saja. Dari tabungan dalam negeri diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan pemerintah yang kemampuannya semakin kecil dibandingkan melalui tabungan masyarakat yang melalaui sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. b. Mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan masyarakat melalaui sector perbankan maka perlu dicarikan berbagai jalan dan peluang untuk mengerahkan dana dari masyarakat. Pegadaian berfungsi mencairkan ( dishoarding ) simpanan-simpanan berupa perhiasan dan barang tidak produktif yang kemudian diinvestasikan melalui mekanisme pinjaman mudharabah. c. Adanya pegadaian syariah yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah lembaga keuangan di Indonesia. d. Konsep pegadaian syariah yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan kegiatan investasi, penyediaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Dari Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mengingat pegadaian syariah adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka perusahaan gadai dengan system ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan penyesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkannya pegadaian syariah cukup besar.

D. Ancaman ( Threat ) dari Pegadaian Syari’ah Ancaman yang paling berbahaya ialah apabila keinginan akan adanya pegadaian syari’ah itu di anggap berkaitan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak yang akan menghalangi berkembangnya pegadaian syari’ah ini semeta – mata hanya karena tidak suka apabila umat islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Ancaman berikutnya adalah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian terbesar beragama Islam melalui system bunga yang sudah ada. Pelaksanaan Gadai di Perum Pegadaian I.Kegiatan Usaha Pegadaian Kegiatan usaha Perum Pegadaian pada umumnya meliputi dua hal, yaitu Penghimpunan Dana pengunaan dana (Susilo, 1999:1818). a. Penghimpunan Dana Dana yang diperlukan di Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari : 1.Pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk pinjamanjangka pendek dari perbankan (sekitas 80% dari total dana jangka pendekyang dihimpun). 2.Pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Pinjaman dana jangka pendek dari pihak lain biasanya diperoleh darihutang kepada rekanan, hutang kepada nasabah, hutang pajak, dan lain-lain. 3. Penerbitan obligasi. Untulk memperoleh atau menghimpun dana Perum Pegadaian pernahmenerbitkan obligasi sebanyak dua kali, yaitu tahun 1993 dan pada tahun1994 yang jangka waktunya masing-masing lima tahun. 4. Modal sendiri. Modal sendiri yang dimilki oleh Perum Pegadaian terdiri dari : a)Modal awal, yaitu kekayaan negeri di luar APBN. b)Penyertaan modal pemerintah. c) Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan Perum Pegadaian berdiri. b. Penggunaan Dana. Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanaikegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untukhal-hal berikut : 1)Uang kas dan dana likuid lain. Perum pegadaian mmerlukan dana likuid yang siap untuk digunakan untuk beberapa macam kebutuhan seperti :kewajiban yang telah jatuh tempo, [enyaluran dana kredit atas dasar hak gadai, pembayaran pajak dan lain-lain 2)Pendanaan kegiatan operasional Dana ini antara lain digunakan untuk : gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain 3) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Yaitu antara lain : tanah, bangunan kantor, komputer, kendaraan, dan lain-lain. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan dan inventari tidak secara langsung tidak adapat menghasilkan

penerimaan bagi perum pengadaian, namun merupaka hal yang sangat penting guna melancarkan kegiatan usaha. 4) Penyaluran dana. Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas hukum gadai. Dana yang digunakan perum pegadaian untuk kegiatan pembiayaan lebih dari 50% dari jumlah dana yang dihimpun. 5) Investasi lain Kelebihan dana / (idle fund), yang belum diperlukan untuk menandai kegiatan usaha perum pegadaian dapat digunakan untyk berinvestasi di bidang properti, seperti : kantor, toko, dan lain-lain. II. Produk dan Jasa Pegadaian Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk,maka di dalam menjalankan kegiatan usahanya Perum Pegadaian mempunyaibeberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan, yaitu meliputi : a.Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Seperti yng telah diuraikan pada bagian yang ke muka mengenai pegadaian, pemberi pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang jaminan oleh penerima pinjaman. Konsekuensinya adalah bahwa jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang di jadikan jaminan pemberi gadai. b.Penaksiran nilai barang selain memberi pinjaman atas dasar hukum gadai, perum pegadaian juga memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Barang yang akan ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang bisa digadaikan terutama emas,berlian dan intan. Masyarakat yang memerluan jasa ini dengan mengetahui nilai jual wajar atas barang berharga yang akan dijual atas jasa penaksiran yang diberika, perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongks penaksiran. c. Penitipan barang. Perum pegadaian dapat juga menyelenggarakan jasa penitipan barang. Hal ini disebabkan karna perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai.selain itu masyarakat menitipkan barang di perum pegadaian pada dasarnya karna alasan keamanan penyimpanan terutama bagi masyarakat yang meninngalkan rumah untuk jangka waktu yang lama. Atas dasar penitipan tesebut, perum pegadaian mmperoleh penrimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan. d. Jasa lain. Hampir di seluruh kantor pegdaan di indonesia mempunyai ketiga jenis jasa seperti yng telah dijelakan atas. Namun dikantor pegadaian tersebut juga tidak menutup kemungkinan terdapat produk dan jasa lain, aiantaranay artinya seperti : kredit kepada pegawai dengan penghaasialn tetap, gold center / tempat penjualan emas, koin emas ONH dan lain-lain. III. Penggolongan Uang Pinjaman Setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman dariPerum Pegadaian diwajibkan untuk membawa barang sebagai jaminan atashutang yang akan diterimanya.

Mengenai besarnya jumlah pinjaman yang akandiberikan oleh Perum Pegadaian adalah disesuaikan dengan nilai taksiran daribarang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Sedangkan penggolongan uangpinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SK. Direksi Nomor :020/OP.1.0021/2001 tentang perugahan tariff sewa modal adalah sebagai berikut:a. Golongan A. Jumlah pijaman antara Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 40.000,- adalahmasuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan A. sedangkan jangkawaktunya adalah 120 hari (empat bulan). b. Golongan B Jumlah pinjaman antara Rp. 40.500,- sampai dengan Rp. 150.000,- adalahdalam kategori Surat Bukti Kredit golongan B. sedangkan jangka waktunyaadalah 120 hari (empat bulan). c. Golongan C Jumlah pinjaman antara Rp. 151.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- adalahdalam kategori Surat Bukti Kredit golongan C. sedangkan jangka waktunyaadalah 120 hari (empat bulan). d. Golongan D Jumlah pinjaman antara Rp. 510.000,- sampai dengan tidak terbatas adalahdalam kategori Surat Bukti Kredit golongan D. sedangkan jangka waktunyaadalah 120 hari (empat bulan). IV.Bunga Gadai Biaya sewa modal (bunga) yang harus dibayar oleh nasabah kepadaperum pegadaian adalah bervariasi. Adapun mengenai rincian besarnya bungayang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebagai berikut : a) Untuk golongan A, besarnya bunga 1.25 %,dengan maksimum sebesar 10% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 10%.Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 harisekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkankeseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempoadalah 10% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp.200,- sampai dengan Rp. 400. b) Untuk golongan B, besarnya bunga 1.5 %,dengan maksimum sebesar 12% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 12%.Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 harisekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkankeseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempoadalah 12% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp.1000,- sampai dengan Rp. 2000. c) Untuk golongan C, besarnya bunga 1.75 %,dengan maksimum sebesar 14% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%.Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 harisekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkankeseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempoadalah 14% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp.5000,- sampai dengan Rp. 12.000. d) Untuk golongan D, besarnya bunga 1.75 %,dengan maksimum sebesar 14% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%.Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 harisekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkankeseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempoadalah 14% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi

antara Rp 200,- sampai dengan Rp. 400 dan nasabah masih harus membayar uangasuransi sebesar 0,5% x Uang Pinjaman Minimum sampai dengan Rp.25.000,V. Kategori Barang Gadai Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan diPerum Pegadaian. Namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidakdapat digadaiakan. Jenis barangbarang bergerak yang dapat diterima sebagaibarang jaminan di perum pegadaian yaitu antara lain (Marzuki, 1995:360) : a)Barang-barang perhiasan : emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. b)Barang-barang elektronik : tv, kulkas, radio, video, tape, recorder, dan lain-lain. c)Kendaraan : sepeda, motor, mobil. d)Barang-barang rumah tangga : barang-barang pecah belah. e)Mesin : mesin jahit, mesin ketik, dal lain-lain. f)Tekstil : kain batik, permadani. g)Barang-barang lain yang dianggap bernilai. Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan tempat penyimpanan, sumber daya menusia di Perum Pegadaian adalah sebagai berikut : a)Binatang ternak : kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. b)Hasil bumi : padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain. c)Barang dagangan dalam jumlah besar. d)Barang-barang yang cepat rusak, busuk atau susut. e)Barang-barang yang amat kotor. f)Kendaraan yang sangat besar. g)Barang-baragn seni yang sulit ditaksir. h)Barang-barang yang mudah terbakar. i)Barang-barang jenis senjata, amunisi, dan mesiu. j)Barang-barang yang disewa belikan. k)Barang-barang milik pemerintah. l) Barang-barang illegal.

VI.Prosedur Penaksiran Barang Gadai Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya adanya penyerahan barang bergerak sebagai pada loket yang telah ditentukan pegadaian setempat. Besarkecilnya sebuah pinjamanyang diberiakn ileh perum pegadaian kepada nasabah, tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menaksir nilai barang tersebut. Petugas penaksir adalah orang yang sudahmempunyai keahlian dan engalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang yang akan digadaikan,pada dasanya penaksiran barang telah ditntukan oleh perum pegadaian karna atas penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya. Adapun menurut Susilo (1999) pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut : a) Barang Kantong 1. Emas

a. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standartaksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Hargapedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaiakan denganperkembangan harga yang terjadi. b.Petugas penaksir melakukan karatase dan berat. c.Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran. 2. Permata a. Petugas penaksiran melihat standar taksiran permata yang telahditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan denganperkambangan pasar permata yang ada. b.Petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan berat permata. c.Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran. b) Barang Gudang Barang-barang gudang yang dimaksud di sini yaitu meiputi : mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain. 1) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang.Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan denganperkembangan harga yang terjadi. 2) Petugas penaksir menentukan nilai taksir. VII. Prosedur Pemberian Kredit Gadai Prosedur untuk memperoleh dana pinjaman dari perum pegadain tidak sesulit memperoleh dana pinjaman di bank. Dan perum pegadaian, Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman bagi masyrakat yang membutuhkan akan sangat sederhana dan cepat. Karna pada prinsipnya perum pegadaian tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratansebagaimana halnya dalam perbankan. Sedangkan prosedur mendapatkan dana pinjaman dari perum pegadaian adalah sebagai berikut : a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dan menunujukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang. b. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnyauang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Besarnya nilai uangpinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yangdigadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini gunamencegah munculnya kerugian. c. Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi. III. Prosedur Pelunasan Kredit Gadai Sesuai dengan syarat-syarat yaang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah berkewajiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman yang tah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajiaban setiap saat tana harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut : a.Nasabah membayarkan uang pinjaman dan ditambah sewa modal (bunga) langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai. b.Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang. c.Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.

IX. Prosedur Pelelangan Barang Gadai Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang paling baik agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnyapada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barangjaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akandigunakan untuk melunasi seluruh kewajaban nasabah yang terdiri dri : pokokpinjaman, bunga, serta biaya lelang. Sedang pelelangannya adalah sebagaiberikut : a.Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang. b.Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang). c.Dibicarakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang. d.Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi