2.5.1 Sk Penetapan Pengelola Kontrak Kerja.docx

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN Alamat: Jalan Raya Serayu Larangan Km 5 Mrebet, Purbalingga Email: [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN NOMOR

: ...................................…..

TENTANG

PENGELOLA KONTRAK KERJA KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Menimbang

: 1. bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Serayu Larangan pengelola puskesmas berwenang untuk membuat kontrak kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan tertentu. 2. bahwa kontrak kerja dengan pihak ketiga secara resmi dan jelas dinyatakan dalam dokumen kontrak kerja. 3. Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, diperlukan adanya pelayanan yang berkesinambungan sesuai peraturan yang berlaku.

Mengingat

: 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 951 / Menkes / SK / VI / 2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Perataturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Pembinaan

Dan

Pengawasan

Penyelengaraan

Pemerintah Daerah. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128 / Menkes / SK / II / 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan dasar Puskesmas. 6. Peraturan

Menteri

741/MENKES/PER/VII/2008

Kesehatan Tentang

RI

Nomor

Standar

pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan 7. .Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. 8. Keputusan

Kementrian

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara no: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan Pelayanan Publik. 9. Permenkes No.75

tahun 2014 tentang Pusat kesehatan

Masyarakat.

MEMUTUSKAN MENETAPKA

KEPUTUSAN

KEPALA

UPTD

PUSKESMAS

SERAYU

N

LARANGAN TENTANG PENGELOLA KONTRAK PIHAK KETIGA.

Pertama

Kegiatan puskesmas yang dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui kontrak kerja mengacu pada standar yang berlaku, rencana kerja yang disepakati dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kedua

Pengelola

Puskesmas

terhadap

kinerja

melakukan

pihak

ketiga

monitoring dan

dan

menjamin

evaluasi bahwa

penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi standar yang ditetapkan. Ketiga

Menunjuk pihak ketiga yang terlibat dalam kontrak. Nama :UNIT PENGELOLA LIMBAH MEDIS Nama Penanggung jawab : PT MEDIVEST

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serayu Larangan pada tanggal : 31 Januari 2018 KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,

dr. PRAWESTI WULANDARI NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN Alamat: Jalan Raya Serayu Larangan Km 5 Mrebet, Purbalingga Email: [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN NOMOR : SK.

/ ADM /2018

TENTANG PENGELOLA KONTRAK KERJA

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Menimbang

: 1. bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Serayu Larangan pengelola puskesmas berwenang untuk membuat kontrak kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksaan kegiatan tertentu. 2. bahwa kontrak kerja dengan pihak ketiga secara resmi dan jelas dinyatakan dalam dokumen kontrak kerja. 3. Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada huruf a dan b

di

atas,

diperlukan

adanya

pelayanan

yang

berkesinambungan sesuai peraturan yang berlaku. Mengingat

: 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 951 / Menkes / SK / VI / 2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Perataturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128 / Menkes / SK / II / 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Keputusan

Menteri

128/MENKES/SK/II/2004

Kesehatan Tentang

RI Kebijakan

Nomor dasar

Puskesmas. 6. Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

741/MENKES/PER/VII/2008

Tentang

Standar

pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan 7. .Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. 8. Keputusan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara no: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan Pelayanan Publik. 9. Permnekes No.75

tahun 2014 tentang Pusat kesehatan

Masyarakat. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: KEPUTUSAN

KEPALA

UPTD

PUSKESMAS

SERAYU

LARANGAN TENTANG PENGELOLA KONTRAK KERJA Pertama

: Kegiatan puskesmas yang dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui kontrak kerja mengacu pada standar yang berlaku, rencana kerja yang disepakati dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kedua

: Pengelola Puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

kinerja

pihak

ketiga

dan

menjamin

bahwa

penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi standar yang ditetapkan. Ketiga

: Menunjuk pihak ketiga yang terlibat dalam kontrak: Nama Perusahaan

:

UNIT

PENGOLAHAN

LIMBAH

NON MEDIS Nama PenanggungJawab :

KARJONO

Alamat

Desa Majapura rt 02/08 Bobotsari,

:

Kabupaten Purbalingga Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimna mestinya Ditetapkan di : Serayu Larangan pada tanggal : 31 Januari 2018 KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,

dr. PRAWESTI WULANDARI NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN Alamat: Jalan Raya Serayu Larangan Km 5 Mrebet, Purbalingga Email: [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN NOMOR : SK.

/ ADM /2018

TENTANG PENGELOLA KONTRAK KERJA

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Menimbang

: 1. bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Serayu Larangan pengelola puskesmas berwenang untuk membuat kontrak kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksaan kegiatan tertentu. 2. bahwa kontrak kerja dengan pihak ketiga secara resmi dan jelas dinyatakan dalam dokumen kontrak kerja. 3. Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada huruf a dan b

di

atas,

diperlukan

adanya

pelayanan

yang

berkesinambungan sesuai peraturan yang berlaku. Mengingat

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 951 / Menkes / SK / VI / 2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Perataturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128 / Menkes / SK / II / 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Keputusan

Menteri

128/MENKES/SK/II/2004

Kesehatan Tentang

RI Kebijakan

Nomor dasar

Puskesmas. 6. Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

741/MENKES/PER/VII/2008

Tentang

Standar

pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan 7. .Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. 8. Keputusan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara no: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan Pelayanan Publik. Permnekes No.75 tahun 2014 tentang Pusat kesehatan Masyarakat.

MENETAPKAN

KEPUTUSAN

KEPALA

UPTD

PUSKESMAS

SERAYU

LARANGAN TENTANG PENGELOLA KONTRAK KERJA. Pertama

Kegiatan puskesmas yang dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui kontrak kerja mengacu pada standar yang berlaku, rencana kerja yang disepakati dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kedua

Pengelola Puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

kinerja

pihak

ketiga

dan

menjamin

bahwa

penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi standar yang ditetapkan. Ketiga

Menunjuk pihak ketiga yang terlibat dalam kontrak: Nama Perusahaan

: JASA

CATHERING

PENYEDIA

MAKANAN PASIEN RAWAT INAP Nama PenanggungJawab : MUJIATI Alamat

: Desa Serayu Larangan RT 02/ 08 Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimna mestinya.

Ditetapkan di : Serayu Larangan pada tanggal : 2 November 2016 KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,

dr. PRAWESTI WULANDARI NIP.