2.3.7.1. Sk Pengarahan Kapus.docx

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS PANGANDARAN Alamat:DUSUN.BOJONGKAREKES RT 01 RW 16 DESA. BABAKAN KEC.PANGANDARAN KAB.PANGANDARAN 46396 TLP : ( 0265 ) 639078 EMAIL :

[email protected]

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PANGANDARAN NOMOR :

TENTANG PENGARAHAN OLEH KEPALA PUSKESMAS/ PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS PANGANDARAN

Menimbang

: a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program kesehatan di UPTD Puskesmas Pangandaran diperlukan pengarahan mengenai kejelasan fungsi dan tanggungjawab masing-masing pemegang program ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan suatu Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pangandaran

tentang

Pengarahan

oleh

Kepala

UPTD

Puskesmas/ Penanggungjawab Program dalam Pelaksanaan Pelayanan di UPTD Puskesmas Pangandaran

Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/ Menkes/ SK/ II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 9. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran; 10. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasai Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN

KEPALA

UPTD

PUSKESMAS

PANGANDARAN

TENTANG PENGARAHAN OLEH KEPALA UPTD PUSKESMAS/ PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM

DALAM

PELAKSANAAN

PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS PANGANDARAN

KESATU

: Mekanisme

Pengarahan

oleh

Kepala

UPTD

Puskesmas/

Penanggung jawab Program terhadap evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pemegang program selanjutnya diatur

dalam

SOP

Pengarahan

Kepala

UPTD

Puskesmas/

Penanggungjawab Program

KEDUA

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran UPTD Puskesmas Pangandaran

KETIGA

: Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang

menyangkut

teknis

pelaksanaan

akan

ditentukan

kemudian

KEEMPAT

: Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pangandaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan. Ditetapkan di

: Pangandaran

Pada tanggal

:

KEPALA UPTD PUSKESMAS PANGANDARAN;

dr . ARIS RISMAWAN