203437_makalah Aspek Hukum Dlm Bisnis (1).docx

Makalah Mata Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis “Hukum Perikatan dan Perjanjian”

Disusun oleh: 1. Fransisca Aprilia (2018-0152-0019) 2. jennifer olivia (2018-0152-0002) 3. Mario Bernardo (2018-0152-0029) 4. Gabriella Monique (2018-0152-0017)

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya BSD 2018

0

DAFTAR ISI

Cover ......................................................................................................................... 0 Daftar Isi .................................................................................................................... 1 I.

Pendahuluan ............................................................................................ 2 A. Latar Belakang.................................................................................. 2 B. Rumusan Masalah ............................................................................ 3 C. Tujuan Pembahasan ........................................................................... 3

II.

Isi ............................................................................................................. 4 a. Pengertian Perikatan .......................................................................... 4 b. Pengertian Perjanjian ......................................................................... 5 c. Syarat Sahnya Perjanjian ................................................................... 6 d. Bentuk Perikatan ............................................................................... 8 e. Prestasi dan Wanprestasi ................................................................... 10 f. Jual Beli dengan Cicilan, Leasing, Franchice, dan Sewa Beli .......... 12

III.

Daftar Pustaka ......................................................................................... 20

1

I.

Pendahuluan A. Latar Belakang Manusia hidup dan berkembang dalam suatu susunan masyarakat sosial yang mana di dalamnya terdapat saling ketergantungan satu sama lain, seorang manusia tidak akan dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan orang yang lain untuk mendampingi hidupnya. Berbicara mengenai kehidupan masyarakat tentu tidak terlepas dari yang

namanya

kehidupan

sosial,

dalam

struktur

kehidupan

bermasyarakat tentu terdapat berbagai hal yang dianggap sebagai pengatur yang bersifat kekal, mengikat dan memiliki sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai hukum. Hukum yang kini akan kita bahas merupakan hukum yang mengatur segala bentuk tindakan antar perseorangan atau antar sesama manusia, hukum ini dapat kita sebut sebagai hukum perdata. Dalam hukum perdata ini banyak sekali hal yang dapat menjadi cangkupannya, salah satunya adalah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Di dalam hukum perikatan setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimana pun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak,inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang

2

dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam perikatan terdapat beberapa pokok bahasan diantaranya: Ketentuan Umum Perikatan, Prestasi dan Wanprestasi, Jenis-Jenis Perikatan,

Perbuatan

Melawan

Hukum,

Perwakilan

Sukarela,

Pembayaran Tanpa Utang dan Hapusnya Perikatan. B. Rumusan Masalah 1.

Apakah pengertian perjanjian?

2.

Apakah pengertian perikatan?

3.

Bagaimana syarat syahnya sebuah perjanjian?

4. Apa saja bentuk – bentuk perikatan? 5. Apakah yang dimaksud dengan prestasi dan wanprestasi? 6. Apakah yang dimaksud jual beli dengan cicilan, leasing, franchice, dan sewa beli? C. Tujuan Pembahasan 1. Memahami apa arti perjanjan. 2. Memahami apa arti perikatan. 3. Mengetahui bagaimana syarat syahnya sebuah perjanjian. 4. Mengetahui apa saja bentuk - bentuk perikatan. 5. Memahami apa arti prestasi dan wanprestasi. 6. Mengetahui apa yang dimaksud jual beli dengan cicilan, leasing, franchice, dan sewa beli.

3

II.

Isi a. Pengertian Perikatan

Definisi hukum perikatan menurut para ahli: -

Hofmann Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberpaa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian.

-

Pitlo Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersiat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak !kreditur" dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.

-

Vollmar Ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu !debitur"harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap (kreditur) kalau perlu dengan bantuan hakim.1 Adapun yang dimaksudkan dengan "perikatan" oleh Buku III KUH Perdata

ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "prestasi" yang menurut undang-undang dapat berupa: 1. Menyerahkan suatu barang 2. Melakukan suatu perbuatan 3. Tidak melakukan suatu perbuatan2 Dengan demikian unsur - unsur dari suatu perikatan adalah: 1 Febri

Sucipto, Definisi Hukum Perikatan, diakses dari

http://www.academia.edu/9263967/Definisi_Hukum_Perikatan, pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 00.05 2 Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, hlm. 25.

4

1. Adanya suatu hubungan hukum 2. Diantara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kewajiban (debitur) dan pihak yang memperoleh hak (kreditur) 3. Berada di bidang hukum harta kekayaan 4. Tujuannya adalah prestasi3 Baik istilah perjanjian, perikatan, mapun kontrak masing-masing memilki keterkaitan. Oleh karena perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting, ataukah perikatan merupakan pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. Perikatan sebagai suatu bentuk persetujuan atau persesuaian kehendak diantara para pihak masih bersifat abstrak, tetapi ketika dituangkan dalam perjanjian tertulis, maka hal itu nyata sebagai suatu perjanjian, yang demikianlah disebut kontrak.4

b. Pengertian Perjanjian Menurut Subekti (1983) kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Surat kontrak tidak bisa dilepaskan dari hubungan yang saling mempengaruhi dalam sebuah perjanjian. Surat kontrak atau surat perjanjian merupakan bentuk tertulis dari perjanjian tertentu antara pihak satu dengan pihak lainnya sehubungan dengan jenis obyek yang diperjanjijkan. Surat konrak ini akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama jangka waktu tertentu karena bersifat mengikat secara hukum. Dengan kata lain, para pihak terkait untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat. Dengan demikian fungsi kontrak semacam perundang-perundangan yang hanya berlaku

3

Komariah, Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 140. Damang Averroes Al-Khawarizmi, Perjanjian, Perikatan dan Kontrak, diakses dari http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html, pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 23.52. 4

5

khusus terhadap para pembuatnya. Namun pelanggaran atau warprestasi terhadap isi kontrak bisaa dijadikan bukti untuk keputusan sanksi dari pengadilan.5 Unsur - unsur dalam perjanjian ada tiga macam, sebagai berikut: 1. Essensialia yaitu unsur mutlak yang harus ada dalam perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak akan ada. Contohnya, harga dan barang yang disepakati dalam perjanjian jual beli. 2. Naturalia yaitu unsur yang tidak diperjanjikan secara khusus, tetapi dengan sendirinya sudah dianggap ada karena sudah melekat dengan perjanjian. Unsur ini sudah diatur dalam undang - undang, namun dapat dibuat kesepakatan lain oleh para pihak. Contohnya, pada pasal 1276 KUH Perdata dinyatakan bahwa biaya penyerahan ditanggung oleh pembeli. Jika dalam perjanjian tidak disebutkan, secara otomatis penjual menanggung biaya penyerahan. Tetapi dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka biaya penyerahan dapat ditanggung pembeli. 3. Accidentalia yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak ketika undang-undang tidak mengatur tentang hal tersebut. Karena tidak diatur oleh undang-undang, maka unsur tersebut harus dimuat secara tegas dalam perjanjian. Contohnya, memilih domisili hukum jika terjadi sengketa.6

c. Syarat Sahnya Perjanjian 7perjanjian dikatakan sah bila memenuhi : -Persyaratan umum : 1. Syarat Subjektif : berkenaan dengan subyek perjanjian . Bila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan.(berkaitan dengan orangnya) 5 Sandrina Wijaya, Surat Perjanjian Bisnis Langsung Deal, Pustaka Grahtama, Yogyakarta, 2009, hlm. 9 6 Much. Nurachmad, S.T.M.Hum., Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.20. 7 Komariah, Hukum Perdata, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang,2002,Hlm.175-177

6

Meliputi : A. adanya kesepakatan berkehendak :

tidak ada paksaan , penipuan ,

kekhilafan B. Wenang / kecakapan berbuat menurut hukum : maksudnya ialah pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang. Yang tidak berwenang melakukan perjanjian yaitu orang yang dibawah umur 17 tahun dan mereka yang dibawah pengampuan. 2. Syarat objektif : berkenaan dengan obyek perjanjian ( berkaitan dengan barang / obyeknya) meliputi : A. Obyek / perihal tertentu : Suatu perjanjian haruslah berkenaan dengan hal tertentu , jelas, dan dibenarkan oleh hukum. Contohnya : barang-barang yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian . B. Suatu sebab yang diperbolehkan : bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dimana isi perjanjian tidak dilarang. Di sisi lain , agar suatu perjanjian disebut SAH maka harus memenuhi Persyaratan Yuridis : ● Syarat Objektif : Obyek / perihal tertentu. Kausa yang diperbolehkan / dilegalkan ● Syarat Subyektif : adanya kesepakatan dan kehendak, wewenang berbuat . ● Syarat Umum : kontrak harus dilakukan dengan itikad baik , berdasarkan asas kepatutan , tidak melanggar kepentingan umum , tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku ● Syarat Khusus : misalnya seperti: syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu , syarat akta pejabat tertentu , syarat ijin dari pejabat yang berwenang untuk kontrakkontrak tertentu.

7

d. Bentuk Perikatan Berbicara tentang jenis-jenis hukum perikatan ada 7 bentuk perikatan yang bida dilakukan antar pihak, berikut secara terperinci;

1.

Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat (voorwaardelijk verbintenis) adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi baik dalam menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristowa maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak terjadi peristiwa (pasal 1235 KUH Perdata). Perikatan bersyarat dibagi menjadi; a.

Perikatan dengan Syarat Tangguh (opschortende voorwaarde) suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan

atau tidak terjadi. Apabila

perikatan itu terjadi, maka perikatan itu dilakasanakan (pasal 1263 KUH Perdata), sifat dalam pasal ini menangguhkan sesuatu perbuatan yang apabila dikakukan baru terkena hukum. Contohnya yaitu apabila saya berjanji untuk membeli mobilnya jika saya lulus ujian, maka kegiatan jual beli hanya akan terjadi apabila saya lulus ujian. b.

Perikatan dengan Syarat Batal (ontbindende voorwaarde ) Disini justru perikatan yang sudah ada akan berakhir apabila peristiwa yang dimaksud akan terjadi (pasal 1265 KUH Perdata). Perikatan ini akan batal apabila perikatan sudah terjadi dengan syarat. Contohnya yaitu saya akan mengizinkan teman saya untuk menginap di rumah saya, namun dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut akan dibatalkan apabila saya diberhentikan dari pekerjaan saya.

8

2.

Perikatan Manasuka (alternatif)

Dikatakan perikatan manasuka karena pihak objek bebas memilih yang ditawarkan oleh subjek dengan syarat bahwa memilih salah satu dari dua objek perikatan. Apabila objek sudah memilih salah satu objek perikatan makan perikatan berakhir.. Misalnya, ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau uang satu juta rupiah.

3.

Perikatan Generik dan Perikatan Spesifik

Perikatan Generik: Perikatan dimana obyeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan debitur kepada kreditur. Misalnya: penyerahan beras sebanyak 10 kg. Perikatan Spesifik: Perikatan dimana obyeknya ditentukan secara terinci, sehingga tampak ciriciri khususnya. Misalnya: debitur diwajibkan menyerahkan beras sebanyak 10 kg dari Cianjur dengan kualitas nomor 1.

4.

Perikatan Tanggung Menanggung

Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur,

jika dalam bukti persetujuan secara

tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang,

sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah

seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut

sifatnya dapat

dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi

(pasal 1278 KUH Perdata ) untuk perikatan tanggung-menanggung pasif dapat dilihat pada pasal 1280 KUH Perdata. Contoh: Jadi jika dua orang A dan B secara tanggung menanggung berhutang Rp 100.000,- kepada C maka A dan B masing-masing dapat dituntut membayar 100.000. Jika salah satu melunasi, maka orang yang lain hutangnya pun juga terlunasi.

9

5 Perikatan Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi Suatu perikatan dapat dikatakan dapat dibagi atau tidak jika benda yang menjadi objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan, lihat pada pasal 1296 KUH Perdata. Yang dimaksud dapat dan tidaknya dibagi, adalah prestasinya. Contoh: Jika sesorang berkewajiban menyerahkan seekor kuda, tentu kuda tak dapat dipecah, lain halnya jika yang harus diserahkan satu ton beras, tentu bisa diserahkan sebagian dulu, sisanya bisa menyusul sesuai kesepakatan.

6.

Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Perikatan ini memuat suatu ancaman hukuman terhadap objek apabila ia lalai dalam melakukan kewajibannya. Contoh keterlambatan penyelesaian suatu proyek, maka akan dikenakan denda

7.

Perikatan dengan Ketetapan Waktu (tijdbepaling )

Syarat perikatan ini adalah pelaksanaan perikatan tergantung pada waktu yang ditetapkan. Menurut KUH perdata pasal 1268 tentang perikatan-perikatan ketetapan waktu, berbunyi “ suatu ketetapan waktu tidak, menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaanya”. Pasal ini menegaskan bahwa ketetapan waktu tidak menangguhkan lahirnya perikatan, tetapi hanya menangguhkan pelaksanaanya.Ini berarti bahwa perjajian dengan waktu ini pada dasarnya perikatan telah lahir, hanya saja pelaksanaanya yang tertunda sampai waktu yang ditentukan. Contoh A menyewakan rumah kepada B selama 2 ( dua) tahun, setelah dua tahun B harus pindah atau memperpanjang sewa kontraknya.

e. Prestasi dan Wanprestasi

10

Perikatan ialah suatu hubungan (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berhutang atau “debitur”. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”.

PRESTASI Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikatan. Dalam hokum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Akan tetapi, jaminan kreditur umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak. Bentuk-bentuk prestasi menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdata adalah: a)

Memberikan sesuatu;

b)

Berbuat sesuatu;

c)

Tidak berbuat sesuatu.

11

WANPRESTASI Wanprestasi adalah apabila siberhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukanya. Ia adalah “alpa” atau”lalai” atau “bercedera jaji”. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam: 1.

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya.

2.

Melaksanakan

apa

yang

dijanjikannya,

tetapi

tidak

sebagaimana dijanjikan. 3.

Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat

4.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.

f. Jual Beli dengan Cicilan, Leasing, Franchice, dan Sewa Beli 1.

Leasing Berdasarkan peraturan dasar mengenai kegiatan usaha leasing dapat dikemukakan bahwa yang di maksud dengan leasing adalah : “setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang barang modal untuk di gunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli

barang

barang

modal

yang

bersangkutan

atau

memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah di sepakati bersama”8 Definisi umum mengenai leasing adalah sebagai berikut: Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lesse untuk menyewa suatu jenis barang model tertentu yg di produksi / dijual oleh pabrikan / supplier dan ditentukan / dipilih oleh lesse. Hak pemilikam barang 8 Surat Keputusan Bersama No. KGP-122/MK/IV/2/1874 No.32//SK/2/1974, tanggal 7 Februari 1974

12

modal berada pada lessor sedangkan lesse berhak memakai / menggunakan barang modal tersebut berdasarkan uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu “ Manfaat leasing9: a. Mengurangi pengeluaran perusahaan, leasing merupakan keputusan yang tepat dalam kondisi keuangan terbatas, karena perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan modal yang besar untuk membeli barang modal yang dibutuhkankan dengan demikian pengeluaran untuk pembelian barang modal dapat dihemat. Perusahaan juga dapat memiliki barang modal tersebut dengan cara pembiayaan financial lease setelah masa kontrak perjanjian itu berakhir. b. Menguntungkan arus kas perusahaan, arus kas perusahaan akan menun-jukkan kondisi yang baik karena pengeluaran dana yang besar untuk pembelian barang modal dapat dihindari. Arus kas akan diuntungkan karena pembayaran sewa dilakukan setiap bulan dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan apabila perusahaan melakukan pembelian barang modal. c. Membuat perusahaan dapat mengikuti perubahan teknologi, leasing dapat memberikan solusi karena perusahaan tidak perlu melakukan investasi yang besar melainkan cukup dengan membayar sewa perbulan saja. Selanjutnya keuntungan lainnya adalah perusahaan dapat memilih teknologi baru yang sesuai dengan kondisi pada saat itu dan

menyerahkan

pembelian

barang

tersebut

kepada

pihak

leasing/lessor. d. Memberikan persyaratan yang fleksibel, dibandingkan dengan bank perusahaan leasing mempunyai persyaratan yang jauh lebih fleksibel dibanding¬kan dengan bank. Kemudahan tersebut terutama adalah 9 de Arthesa, Edia Handi, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Indeks, Jakarta, 2006, hm.253.

13

persyaratan dokumen yang lebih ringan, proses yang lebih cepat dan hubungan yang lebih mudah. Namun konsekuensi dari kemudahan tersebut adalah tingkat suku bunga leasing yang umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman bank. Tingginya suku bunga merupakan antisipasi dari berbagai risiko yang mungkin timbul dari kemudahan pemberian fasilitas pembiayaan ke pihak lessee.

Kerugian leasing : 1.

Risiko kerugian dan kerusakan sehubungan dengan barang barang leasing

menurut pembagian kepentingan dalam suatu perjanjian leasing dapat dilimpahkan kepada lesse 2.

Lesse berkewajiban untuk menutup asuransi barang terhadap barang

leasing. Lessor berkepentingan agar supaya lessor sebagai pemilik barang berhak langsung untuk menagih uang ganti rugi tersebut dari perusahaan asuransi. 3.

Segi asuransi sebenarnya tidak terlepas dari persoalan pembebanan risiko.

Asuransi merupakan salah satu sarana untuk memebankan risiko kepada orang ketiga dengan membayar imbalan 4.

Bagaimanapun juga, masih ada risiko yang tidak dapat di asuransikan.

5.

Jika asuransi tidak bersedia membayar, maka hal tersebut dianggap sebagai

cidera janji yang dibebankan terhadap lesse. Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa dalam suatu transaksi leasing terdapat 3 pihak yang terkait : 10 1.

Lessor (perusahaan leasing) sebagai pemilik barang

2.

Lesse(perusahaan/nasabah) sebagai pemakai barang

3.

Supplier sebagai penjual barang

10 Angky Trisna Disastra,, Summa Lleasing, Bentuk dan Mekanisme Leasing di Indonesia, PT. Wordley Jakarta, h.3.

14

Yang di maksud dengan operating lease adalah perjanjian antara lesse dan lessor dengan mana : 1.

Lesse setuju untuk menggunakan jasa lessor untuk penyediaan suatu barang

untuk jangka waktu yg relative pendek. 2.

Lessor akan menerima pembayran dari lesse yang jumlah keseluruhannya

tidak menutupi biaya barang tersebut dan lesse dapat membatalkan perjanjian sewaktu-waktu 3.

Lessor mengandung risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang

tersebut.

2. sewa beli Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sewa beli adalah11 : “Pokoknya persetujuan dinamakan sewa-menyewa barang, dengan akibat bahwa si penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka. Baru kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli, yaitu barangnya menjadi miliknya Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Beli Sewa, Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa, menyebutkan mengenai pengertian sewa beli, yaitu: “Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.”

11

Arus Akbar silondae, Andi Fariana, Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis (Jakarta : mitra wacane media,2010) hlm 25.

15

Di Indonesia, yang menjadi landasan hukum perjanjian beli sewa adalah: -

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang

Perizinan Sewa BeIi (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (Renting).

Subjek dalam perjanjian sewa beli adalah kreditur (penjual sewa beli), yaitu perusahaan yang menghasilkan barang sendiri dan atau usaha yang khusus bergerak dalam perjanjian sewa beli, dan debitur (penyewa beli), yaitu orang yang membeli barang dengan sistem sewa beli. Objek dalam perjanjian sewa beli adalah kendaraan bermotor, radio, TV, tape recorder, lemari es, mesin jahit, AC, mesin cuci, dan lainlain12. Hak penyewa beli (kreditur) adalah menerima uang pokok beserta angsuran setiap bulan dari pembeli sewa (debitur). Kewajiban penyewa beli (kreditur), adalah13: -

Menyerahkan barang kepada penyewa beli (debitur); Mengurus balik nama atas barang yang disawabelikan (kalau kendaraan

bermotor); -

Memperpanjang STNK dan pajak yang diperlukan (kalau kendaraan

bermotor); -

Merawat barang yang disewabelikan sebaik-baiknya. Hak penyewa beli

(debitur) adalah

menerima barang

yang

disewabelikan setelah pelunasan terakhir. Kewajiban penyewa beli (debitur), adalah14: 12

Salim H. S., Ibid, Hlm. 136. 5 Salim H. S., Ibid, Hlm. 136. 14 5 Salim H. S., Ibid, Hlm. 137. 13

16

-

Merawat barang yang disewabelikan dengan biaya sendiri

-

Membayar uang angsuran tepat pada waktunya.

3. Franchise Kaufan menjelaskan bahwa franchise

adalah sebuah system

pemasaran dan distribusi dimana seorang pengusaha independen (franchise) berhak menjual barang berdasarkan standard dan praktik yang telah di tetapkan oleh franchisor yang nantinya di kenakan biaya yang merupakan hak franchisor15. Pemberi warabala adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan dan atau memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya16. Penerima warabala adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk menggunakan dan atau memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi warabala17.

Di Indonesia, peraturan mengenai warabala diatur dalam undang undang berikut : -

Peraturan pemerintah tentang warabala, PP no 16 tahun 2007,. LN no. 49

tahun 1997, pasal 1 butir 118.

15

David.j, Kaufan, Franchising : Business Strategies and Legal Compliance ibid,.butir 2. 17 ibid,.butir 3. 18 warabalah adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan untuk menggunakan dan atau memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang di tetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. 16

17

-

Department perdagangan, peraturan mentri perdangangan tentang

ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran warabala, permen perdagangan no.12, tahun 2006, pasal 1 butir 119. V. winarto20 menidentifikasi karakteristik pokok yang terdapat dalam system bisnis franchise, sebagai berikut : - ada kesepakatan kerja sama yang tertulis - selama kerja sama tersebut, pihak franchisor mengizinkan franchisee menggunakan merk

dagang dan identitas usaha milik franchisor dalam

bidang yang disepakati. Penggunaan identitas usaha tersebut akan menimbulkan asosiasi pada masyarakat adanya kesamaan produk dan jasa franchisor - selama kerja sama tersebut franchisor memberikan jasa penyiapan usaha dan melakukan pendampingan berkelanjutan pada franchisee - selama kerja sama tersebut franchisee mengikuti ketentuan yang telah di susun oleh franchisor yang menajdi dasar usaha yang sukses - selama kerja sama tersebut franchisor melakukan pengendalian hassil dan keiatan dalam kedudukannya sebagai pemimpin system kerja sama. Keunggulan franchise -

Pihak pemilik warabala memiliki akses pada pemodalan dan berbagi biaya

dengan pihak franchee dengan risiko yang lebih rendah -

Pihak franchise mendapat kesempatan untuk memasuki sebuah bisnis

dengan cara cepat dan biaya lebih rendah dengan produk dn jasa yg teruji dan terbukti kredibilitas mereknya. 19

12 warabala (franchise) adalah perikatan antara pemberi warabala dengan penerima warabala dimana penerima warabala diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan danatau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi warabala dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pembeli warabala dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi warabala kepada penerima warabala. 20

ibid,. hal. 20

18

Kekurangan franchise -

System franchisetidak memberikan kebebasan penuh pada pihak franchee,

terikat perjanjian dan harus mengikuti system dan metode yg telah di buat -

4.

System franchise bukan jaminan akan keberhasilan

Cicilan/angsuran

Jual Beli angsuran adalah penjualan barang yang dilaksanakan dengan perjanjian dimana pembayaran dilakukan secara bertahap atau berangsur. Biasanya pada saat barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima uang muka (down payment) sebagai pembayaran pertama dan sisanya diangsur dengan beberapa kali angsuran.

Hak dan kewajiban penjual : -

Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung

terhadap cacat-cacat tersembunyi. Kewajiban dan hak pembeli21 :

21

-

Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual

-

Membayar harga barang sesuai dengan kontrak

-

Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak

14 35 Salim HS., Op.Cit, hlm. 56

19

III.

Daftar Pustaka

Angky Trisna Disastra,, Summa Lleasing, Bentuk dan Mekanisme Leasing di Indonesia, PT. Wordley Jakarta, h.3 Arus Akbar silondae, Andi Fariana, Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis (Jakarta : mitra wacane media,2010) hlm 25. Damang Averroes Al-Khawarizmi, Perjanjian, Perikatan dan Kontrak, diakses dari http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html, pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 23.52 David.j, Kaufan, Franchising : Business Strategies and Legal Compliance de Arthesa, Edia Handi, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Indeks, Jakarta, 2006, hm.253. Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, hlm. 25. Febri Sucipto, Definisi Hukum Perikatan, diakses dari http://www.academia.edu/9263967/Definisi_Hukum_Perikatan, pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 00.05 Komariah, Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 140. Komariah, Hukum Perdata, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang,2002,Hlm.175-177 Much. Nurachmad, S.T.M.Hum., Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.20. Sandrina Wijaya, Surat Perjanjian Bisnis Langsung Deal, Pustaka Grahtama, Yogyakarta, 2009, hlm. 9 Surat Keputusan Bersama No. KGP-122/MK/IV/2/1874 No.32//SK/2/1974, tanggal 7 Februari 1974

20