1552494302371_366796051-perizinan-dan-pendirian-apotek-makalah.docx

BAB I PENDAHULUAN I.

Latar Belakang Pelayanan

kefarmasian

berdasarkan

Kepmenkes

RI

Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada Pharmaceutical Care. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien (Kepmenkes RI No. 1027/MENKES/SK/IX/2004). Menurut PP RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PP RI No 51 Tahun 2009). Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. (Permenkes RI No.73 Tahun 2016 ). Apotek merupakan salah satu media pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pasal 1 ayat (a), Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Salah satu realisasi

1

pembangunan dibidang farmasi oleh pemerintah dan swasta adalah dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan salah satunya apotek (Permenkes RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002). Jadi, apotek adalah suatu bisnis eceran/retail yang komoditinya terdiri atas: perbekalan farmasi (obat dan bahan obat) dan perbekalan kesehatan (alat kesehatan). Sebagai perantara apotek dapat mendistribusikan perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan dari supplier kepada konsumen, memiliki beberapa fungsi kegiatan yaitu : pembelian, gudang, pelayanan dan penjualan, keuangan dan pembukuan, sehingga dapat dikelola dengan baik. Apotek bukanlah suatu badan usaha yang semata – mata hanya mengejar keuntungan saja tetapi apotek mempunyai fungsi sosial yang menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya. Apotek dibentuk dan didirikan untuk memperluas akses obat murah dan terjamin kepada masyarakat.Apotek bertujuan untuk menertibkan peredaran obat-obat palsu dan illegal, serta memberikan kesempatan pada para apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian. Dalam upaya usaha untuk memajukan kesejahteraan umum yang berarti mewujudkan suatu tingkat kehidupan secara optimal, yang memenuhi kebutuhan manusia termasuk kesehatan, maka pendirian apotek ini dapat menyebarkan obat secara merata sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan obat yang bermutu dengan harga terjangkau. Apotek dipimpin oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang telah diberi ijin mengelola apotek.Dalam mengelola apotek, Apoteker dibantu oleh beberapa Asisten Apoteker (AA) (Anonim, 2004 dalam Satubi dkk, 2007).Demikian Apoteker Pengelola Apotek (APA) dalam menjalankan profesi apotekernya di apotek tidak hanya pandai sebagai penanggung jawab, melainkan juga dapat mengelola apotek sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis tanpa

memberikan

keuntungan

kepada

pihak-pihak

yang

memiliki

kepentingan / stake holder semata melainkan juga memiliki fungsi sosial di masyarakat.

2

II. Tujuan Bedasarkan latar belakang di atas maka tujuan makalah ini adalah : a. Mengetahui alur, skema pendirian dan perizinan apotek bedasarkan Kepmenkes b. Mengetahui syarat, cara pendirian dan perizinan apotek yang baik.

3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Apotek Apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Kepmenkes RI No. 1027/MENKES/SK/IX/2004). Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (PP RI No 51 Tahun 2009). Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (Permenkes RI No.73 Tahun 2016). Apotek merupakan salah satu media pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.Pelayanan

kesehatan

adalah

setiap

upaya

yang

diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. B. Tugas dan Fungsi Apotek Berdasarkan PP No 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek yaitu : 1. Tempat pengabdian tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian 2. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian oleh tenaga kefarmasian 3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika. 4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu pengamanan,

pengadaan,

penyimpanan

dan

Sediaan Farmasi, pendistribusi

atau

penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional

4

C. Persyaratan Apotek Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

922/MENKES/PER/X/1993 pasal 6: 1. Untuk mendapatkan izin apotek, apoteker atau apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain 2. Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi 3. Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi D. Pendirian Apotek Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 pasal 4: 1. Izin Apotek diberikan oleh Menteri; 2. Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin Apotek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 3. Kepala

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

wajib

melaporkan

pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin apotik sekali setahun kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi; Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat memperoleh surat izin pendirian apotek: Surat Permohonan Izin usaha pendirian Apotek Surat Perjanjian Akta Notaris Apoteker dengan PSA (Pemilik Sarana Apoteker) Surat Pernyataan Apoteker tidak Terlibat UU Kefarmasian bermaterai 6000 Surat Penugasan Surat Sumpah Ijazah Apoteker

5

Surat Penyataan Apoteker Tidak Bekerja di Apotek Lain Bermaterai 6000 Fotocopy KTP Pemohon Ijazah Asisten Apoteker Surat Penugasan Asisten Apoteker Surat Pernyataan Asisten Apoteker bekerja Full Time di Apotek tersebut bermaterai 6000 Surat Pernyataan Asisten Apoteker Tidak Bekerja di Apotek lain bermaterai 6000 KTP Asisten Apoteker SITU( Surat Izin Tempat Usaha ) Daftar Ketenagaan Pas Photo Ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar Pendirian Apotek harus memenuhi persyaratan, meliputi: a. lokasi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur persebaran Apotek di wilayahnya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian. b. bangunan; (1)

Bangunan

Apotek

harus

memiliki

fungsi

keamanan,

kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia. (2) Bangunan Apotek harus bersifat permanen. (3) Bangunan bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan bagian dan/atau terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.

6

c. Sarana, prasarana, dan peralatan Bangunan Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memiliki sarana ruang yang berfungsi: 1. penerimaan Resep; 2. pelayanan Resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas); 3. penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; 4. konseling; 5. penyimpanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; dan 6. arsip. Prasarana Apotek paling sedikit terdiri atas: 1. instalasi air bersih; 2. instalasi listrik; 3. sistem tata udara; dan 4. sistem proteksi kebakaran. Peralatan apotek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 yaitu: (1) Peralatan Apotek meliputi semua peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian. (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi rak obat, alat peracikan, bahan pengemas obat, lemari pendingin, meja, kursi, komputer, sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan pasien dan peralatan lain sesuai dengan kebutuhan. (3) Formulir catatan pengobatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan catatan mengenai riwayat penggunaan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan atas permintaan tenaga medis dan catatan pelayanan apoteker yang diberikan kepada pasien.

7

d. ketenagaan. Ketenagaan Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yaitu: (1) Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan Apotek dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga administrasi. (2) Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Perizinan Apotek 1.Surat Izin Apotek Permenkes No. 9 tahun 2017 Pasal 12: (1) Setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri. (2) Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

kepada

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota. (3) (4)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SIA. SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Permenkes No. 9 tahun 2017 Pasal 13: (1) Untuk memperoleh SIA, Apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir 1. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanda tangani oleh Apoteker disertai dengan kelengkapan dokumen administratif meliputi: a. fotokopi STRA dengan menunjukan STRA asli; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker; d. fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; dan e. daftar prasarana, sarana, dan peralatan. (3) Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak menerima permohonan

dan

dinyatakan

8

telah

memenuhi

kelengkapan

dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek dengan menggunakan Formulir 2. (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan unsur dinas kesehatan kabupaten/kota yang terdiri atas: a. tenaga kefarmasian; dan b. tenaga lainnya yang menangani bidang sarana dan prasarana. (5) Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak tim pemeriksa ditugaskan, tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

dengan

menggunakan

Formulir 3. (6) Paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIA dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Balai POM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi dengan menggunakan Formulir 4. (7) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan masih belum memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengeluarkan surat penundaan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja dengan menggunakan Formulir 5. (8)

Tehadap

permohonan

yang

dinyatakan

belum

memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon dapat melengkapi persyaratan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat penundaan diterima. (9) Apabila pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Pemerintah Daerah

9

Kabupaten/Kota

mengeluarkan

Surat

Penolakan

dengan

menggunakan Formulir 6. (10) Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan SIA melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Apoteker pemohon dapat menyelenggarakan Apotek dengan menggunakan BAP sebagai pengganti SIA. 2. Tata Cara Pengurusan Izin Apotek Tata

cara

mengurus

izin

Apotek

berdasarkan

Kepmenkes

No.1332/Menkes/SK/X/2002 yaitu: a) Yang berwenang member izin SIA : Kadinkes Kabupaten/Kota Surat Izin Apotek atau SIA adalah Surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotekdi suatu tempat tertentu. b) Yang berhak memperoleh izin: Apoteker Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. 3. Mekanisme Pengajuan Pendirian Apotek a) Mengajukan berkas permohonan di loket pelayanan b) Pemeriksaan berkas (lengkap) c) Survey ke lapangan (apabila perlu) d) Penetapan SKRD e) Proses Izin f) Pembayaran di Kasir g) Penyerahan Izin Pendirian Apotek.

10

4.Ketentuan Pemberian Izin Apotek Ketentuan pemberian izin apotek adalah sebagai berikut (Kepmenkes No.1332/Menkes/SK/X/2002): a) Permohonan Izin Apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek untuk melakukan kegiatan; c) Tim

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

atau

Kepala

Balai

POMselambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan

teknis

dariKepala

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

melaporkan hasil pemeriksaan setempat d) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidakdilaksanakan,

Apoteker

Pemohon

dapat

membuat

surat

pernyataan siapmelakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat e) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasilpemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), atau pernyataan dimaksud ayat (4)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat IzinApotek f) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau KepalaBalai POM dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat Kepala DinasKesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerjamengeluarkan Surat Penundaan

11

g) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Apotekerdiberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnyadalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.

5. Prosedur dan Administrasi Pemberian Izin Apotek Prosedur dan administrasi pemberian izin apotek (Hartono, Rudi. 2008: 16-17): Apoteker mengajukan surat permohonan SIA kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten/Kota setempat, dengan lampiran: a) Fotokopi SP (Surat Penugasan) / Surat Izin Kerja Apoteker b) Fotokopi denah bangunan dan keterangan kondisi bangunan c) Surat keterangan status bangunan (hak milik atau sewa) d) Daftar tenaga kesehatan (Asisten Apoteker) e) Daftar alat perlengkapan Apotek (Alat pengolahan/peracikan, alat perlengkapan farmasi/lemari, dan buku-buku standard) f) Surat pernyataan tidak bekerja di perusahaan farmasi lain atau tidak menjadi APA di Apotek lain g) Surat izin atasan (untuk pegawai negeri dan ABRI) h) Akte perjanjian kerja sama dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA)

12

i) Surat keterangan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang obat j) Apotek kemudian akan diberikan Surat Izin Apotek (SIA) yang merupakan izin untuk penyelenggaraan apotik di suatu tempat tertentu Izin Apotek berlaku untuk seterusnya selama apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan.Untuk memperoleh izin apotek tidak dipungut biaya dalam bentuk

apapun

(Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

922/MENKES/PER/X/1993 pasal 2). 6. Pencabutan Surat Izin Apotek Apabila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus, Surat Izin Apotek atas nama Apoteker

bersangkutan

dicabut

(Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.1332/Menkes/SK/X/2002 pasal 19 ayat 5). Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.1332/Menkes/SK/X/2002 pasal 25 ayat 1, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut surat izin apotek apabila: a) Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 5 dan atau; b) Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam Pasal 12(1) Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan Sediaan Farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin; (2) Sediaan Farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri) dan Pasal 15 ayat (2) (apoteker tidak diizinkan untuk menganti obat generic yang ditulis didalam resep dengan obat paten) dan atau; c) Apoteker Pengelola Apotek terkena ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayat(5) dan atau; d) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (Pelanggaran terhadap Undang-

13

undang obat keras Nomor. St. 1937 No. 541, Undangundang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku) dan atau; e) Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek dicabut dan atau; f) Pemilik sarana Apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran Perundangundangandi bidang obat, dan atau; g) Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 6. Kepala

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

sebelum

melakukan

pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Balai POM setempat. 7. Berikut Syarat-syarat Pengajuan Izin Apotek dengan Berbagai Kondisi: A. Perpanjangan Izin Apotek a) Surat Permohonan Perpanjangan Izin Apotek yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan b) SIA lama (asli) c) Foto copy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). d) Foto copy Kartu Tanda Penduduk. e) Rekomendasi

organisasi

profesi

(PermenkesNo.922/MENKES/PER/X/1993) B. Pergantian Apoteker a) Surat permohonan izin Apotek karena pergantian APA yang dituju kepada kepala Dinas Kesehatan b) Foto copy SIPA Apoteker Baru/ Pengganti c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Apoteker pengganti. d) Berita Acara serah terima obat dari apoteker lama kepada apoteker baru e) Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek pengganti bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek di apotek lain

14

f) Asli dan foto copy surat izin atasan bagi pemohon PNS , ABRI. g) Akte Perjanjian Kerja Sama APA dengan PSA. h) Rekomendasi dari organisasi profesi. i) SIA lama asli (PermenkesNo.922/MENKES/PER/X/1993). C.Pergantian Pemilik a) Surat Permohonan Izin Apotek karena Pergantian PSA kepada Kepala Dinas Kesehatan b) Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk Akte Hak Milik/ Sewa/Kontrak. c) Akte perjanjian kerja sama APA dan PSA d) Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan bidang obat (bermaterai) e) Menyerahkan SIA lama asli. D. Apotek Pindah Lokasi a) Data Apoteker Pendamping (untuk apotek yang belum punya Aping) b) Data Ketenagaan terakhir c) Foto Copy Izin Gangguan (HO) d) Foto Copy KTP Pemohon / Pemilik e) Foto Copy KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan) f) Foto Copy Surat Izin Apotek lama g) Foto Copy Surat Penugasan / Surat Izin Kerja Apoteker h) Hasil pemeriksaan kualitas air dari Laboratorium Dinas Kesehatan i) Salinan/Foto Copy Denah Bangunan dan Peta lokasi j) Surat Permohonan k) Surat Permohonan Surat Izin Apotek karena pindah lokasi l) Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus sendiri m) Surat pernyataan APA/Aping tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotek lain (bermaterai Rp 6.000,-) n) Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak 15

xx: Semua berkas syarat di atas dibuat rangkap 2 (dua) :xx Prosedur untuk mendapatkan perizinan: Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan dan mengisi formulir yang telah disediakan. E. Apotek Ganti Nama a). Data Ketenagaan terakhir b). Foto Copy Izin Gangguan (HO) c). Foto Copy KTP Pemohon / Pemilik d). Foto Copy KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan) e). Foto Copy Surat Izin Apotek lama f). Foto Copy Surat Penugasan / Surat Izin Kerja Apoteker Pendamping g). Foto Copy Surat Penugasan / Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek h). Hasil pemeriksaan kualitas air dari Laboratorium Dinas Kesehatan Kab. Sleman i). Surat Permohonan j). Surat Permohonan Surat Izin Apotek karena pergantian Nama k). Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus sendiri l). Surat pernyataan APA/Aping tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotek lain (bermaterai Rp 6.000,-) xx: Semua berkas syarat di atas dibuat rangkap 2 (dua) :xx Prosedur untuk mendapatkan perizinan: Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan dan mengisi formulir yang telah disediakan.

16

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dimuat pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pendirian Apotek menurut Permenkes no. 9 tahun 2017 harus memenuhi persyaratan, meliputi: a. lokasi; b. bangunan; c. Sarana, prasarana, dan peralatan d. ketenagaan. Pendirian

Apotek

Sesuai

Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.1332/Menkes/SK/X/2002 pasal 4: 1. Izin Apotek diberikan oleh Menteri; 2. Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin Apotek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin apotik sekali setahun kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;

17

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan

atas

Peraturan

922/MENKES/PER/X/1993

Menteri

tentang

Kesehatan

Ketentuan

dan

Nomor Tata

cara

Pemberian Izin Apotik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek

18