1 Tentang Woc Sulut

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PELAKSANAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WOC) DI SULAWESI UTARA

YANG TERHORMAT : -

BAPAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA

-

UNSUR MUSPIDA PROPINSI SULAWESI UTARA

-

KETUA DAN WAKIL KETUA SERTA SEGENAP ANGGOTA DPRD PROPINSI SULAWESI UTARA

-

PARA PEJABAT DAERAH BAIK SIPIL, TNI MAUPUN POLRI

-

TOKOH-TOKOH AGAMA, TOKOH-TOKOH MASYARAKAT YANG KAMI HORMATI

-

PARA PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA SESULAWESI UTARA

-

PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI KEPEMUDAAN, ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT (LSM)

-

REKAN-REKAN WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK BAIK NASIONAL MAUPUN LOKAL

-

BAPAK/IBU, HADIRIN PARA TAMU UNDANGAN, FORUM PARIPURNA DEWAN YANG KAMI MULIAKAN

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN, SYALOOM. ASSALAMU ‘ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH. SEBELUM

SAYA

MENYAMPAIKAN

PANDANGAN

UMUM

FRAKSI,

TERIMALAH SALAM KEBANGSAAN KITA, SALAM PEMBEBASAN, SALAM CITA-CITA DAN SEMANGAT RAKYAT INDONESIA

MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!

1

SEMOGA KEMERDEKAAN TIDAK HANYA SEKEDAR JARGON ATAU KATAKATA, TAPI MERDEKA SECARA UTUH, DARI SABANG SAMPAI MERAUKE – DI DATARAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN BERLAKU BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA TERMASUK RAKYAT SULAWESI UTARA. RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA YANG TELAH MELIMPAHKAN BERKAH DAN ANUGERAH SEHINGGA KITA DIBERIKAN KEKUATAN DAN KESEHATAN UNTUK HARI INI KITA BISA BEKERJA, KITA BISA BERPIKIR DAN MENGABDIKAN DIRI UNTUK DAERAH TERCINTA DAN RAKYAT SULAWESI UTARA. RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN DALAM SUASANA SAAT INI DI BULAN SEMTEMBER 2007, YANG PERTAMA, FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYAMPAIKAN KEPADA UMAT MUSLIM DI SULAWESI UTARA, SELAMAT BULAN SUCI RAMADHAN YANG, INSYA ALLAH AKAN JATUH PADA HARI SABTU 13 SEPTEMBER 2007, DENGAN HARAPAN

BULAN

SUCI

RAMADAHN/BULAN

PUASA

TAHUN

INI

SEBAGAIMANA YANG MENJADI INTI HAKIKATNYA, AKAN MENJADI MOMENTUM YANG LEBIH MENDORONG KETAATAN DAN PENGABDIAN UMAT KEPADA TUHAN YANG MAHA KUASA SERTA LEBIH MEMPERKOKOH TOLERANSI DAN SOLIDARITAS TERHADAP SESAMA (HABLU’MINALLAH WA HABLU’MINANNAS). BULAN SUCI RAMADHAN SESUNGGUHNYA ADALAH BULAN KAUM BERAGAMA, YAITU MEREKA YANG MENERUSKAN AGAMA IBRAHIM (ABARAHAMIC RELIGION). PUASA BUKAN SEMATA MILIK UMAT ISLAM, KARENA SESUNGGUHNYA SEJARAH DAN TRADISI PUASA TELAH DIMULAI JAUH SEBELUM BERKEMBANGNYA AGAMA ISLAM. DENGAN MOMENTUM PUASA INI, SEMOGA KITA SEKALIAN DAPAT MENJADI PRIBADI-PRIBADI YANG MAMPU MENAHAN DIRI TERHADAP HAWA NAFUS, APAKAH ITU TERHADAP MATERIAL PUN KEKUASAAN. KITA SEMUA AKAN BENAR-BENAR MENJADI BANGSA YANG MERDEKA, MERDEKA SECARA POLITIK, MERDEKA SECARA EKONOMI, MERDEKA SECARA SOSIAL-BUDAYA, MERDEKA SECARA HUKUM, DAN MERDEKA

2

DALAM KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DENGAN MEMULAI MEMERDEKAKAN DIRI SENDIRI DARI PENJAJAHAN HAWA NAFSU. YANG TERHORMAT : BAPAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SELURUH ANGGOTA DPRD PROPINSI SULAWESI UTARA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN PADA HARI INI, SEPTEMBER 2007, DPRD PROPINSI SULAWESI UTARA MELAKSANAKAN RANCANGAN

RAPAT

PARIPURNA

PERATURAN

DAERAH

TERHADAP

PENGESAHAN

TENTANG

PELAKSANAAN

KONFERENSI KELAUTAN (WOC) DI SULAWESI UTARA. DARI MIMBAR FORUM PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI, DARI GEDUNG DPRD YANG DIBANGUN OLEH RAKYAT YANG DIBANGUN UNTUK KAMI

BEKERJA

SEBAIK-BAIKNYA.

FRAKSI

PDI

PERJUANGAN

MENYAMPAIKAN PANDANGAN AKHIR FRAKSI.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYADARI DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH BETAPA PENTING DAN STRATEGISNYA IMPLIKASI YANG DIAKIBATKAN FORUM PARIPURNA HARI INI. TIDAK SEKEDAR BAHWA KITA SEMUA TELAH BERSUNGGUH-SUNGGUH TAAT KEPADA KONSTITUSI SEKALIGUS JUGA MELAKUKAN TANGGUNG JAWAB MORAL TERHADAP MASA DEPAN DAERAH, 2 JUTA RAKYAT SULAWESI UTARA, TERLEBIH BAGI KITA YANG

SECARA

SADAR

MENGATASNAMAKAN

DIPILIH

MEREKA.

OLEH

MEREKA

SEHINGGA

BAGI

DAN

SELALU

FRAKSI

PDI

PERJUANGAN MENJADI WAJIB HUKUMNYA UNTUK TIDAK SEKEDAR HADIR, TIDAK SEKEDAR MEMBERIKAN PANDANGAN AKHIR FAKSI, TAPI JUGA TERLIBAT SECARA AKTIF DAN SUNGGUH-SUNGGUH DI DALAM PROSES MONITORING DAN PENGAWASAN DI LAPANGAN JIKA RANPERDA INI MULAI DI IMPLEMENTASIKAN KELAK.

3

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN SEBAGAIMANA KITA PAHAMI BERSAMA, SECARA PRINSIPIIL, WOC 2009 ADALAH JENIS KONFERENSI INTERNASIONAL YANG MENJADIKAN LAUT (OCEAN) DAN SEGENAP SUMBERDAYA DIDALAMNYA SEBAGAI MATERI PEMBAHASAN YANG UTAMA. DALAM STATUS YANG DEMIKIAN, YAITU SEBAGAI KONFERENSI INTERNASIONAL, MAKA PENYELENGGARAAN WOC 2009 DI SULAWESI UTARA JUGA AKAN MEMPERTARUHKAN NAMA BAIK INDONESIA SEBAGAI PIHAK PENYELENGGARA (TUAN RUMAH). NAMA

BAIK

ITU

BUKAN

SEMATA-MATA

PADA

KESIAPAN

INFRASTRUKTURAL, FASILITAS, DAN KELAYAKAN-KELAYAKAN TEKNIS ACARA. TETAPI TERUTAMA ADALAH KESIAPAN DELEGASI INDONESIA, YANG MEWAKILI KURANG LEBIH 240-AN JUTA JIWA RAKYAT INDONESIA, SEBAGAI

SEBUAH

NEGARA

KELAUTAN

(ARCHIPELAGO

STATE)

MENYUARAKAN KEPENTINGAN NEGARA-NEGARA DUNIA KETIGA ATAS LAUT DAN SUMBERDAYA DIDALAMNYA. SEBAGAIMANA TELAH KITA KETAHUI BERSAMA, PEMERINTAH PROPINSI DAN TIM KERJA PELAKSANAAN WOC 2009 TELAH MENYUSUN AGENDA ACARA

KONFERENSI

(DIANTARANYA

SEPERTI

TATA

KELOLA

KELAUTAN (OCEAN GOVERNANCE), PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT BERKELANJUTAN

(OCEAN

ENVIRONMENT

AND

SUSTAINABILITY),

MITIGASI BENCANA LAUT (OCEAN DISASTER MITIGATION) YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN BEBERAPA BADAN-BADAN INTERNASIONAL, TETAP

SAJA

PERLU

DIBERIKAN

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN

POLITIK DAN KEBIJAKAN (POLICY). SULAWESI UTARA YANG SEBAGIAN BESAR DARATANNYA BERADA DI JAZIRAH PALING UTARA PULAU SULAWESI, SERTA LEBIH SEPARUH WILAYAH KEPULAUANNYA TERLETAK PADA POSISI PACIFIC BASIN, SESUNGGUHNYA SANGAT BERPOTENSI MEMEGANG KUNCI SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI). SULAWESI UTARA DIAPIT OLEH DUA CHECK POIN (ALUR PERNIAGAAN DUNIA), YAKNI LAUT SULAWESI BAGIAN BARAT DAN PERAIRAN MALUKU UTARA SEBELAH TIMUR, SELAIN MERUPAKAN SALAH SATU DARI TUJUH PROPINSI KEPULAUAN DI INDONESIA DAN BERBATASAN LANGSUNG DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN DISEKITAR INDONESIA. MAKA SULAWESI UTARA BETUL-BETUL SANGAT VITAL

4

DALAM MEMAINKAN FUNGSI STRATEGIS DISALAH SATU PERCATURAN DUNIA, YAKNI PASIFIK. UNTUK ITU PERLU SEKIRANYA MEDIUM UNTUK MELIHAT ASPEK-ASPEK YANG

LEBIH

SEKALIGUS

KOMPREHENSIF

DIKORELASIKAN

DARI

DENGAN

PENYELENGGARAAN KEPENTINGAN

WOC

NASIONAL-

KEBANGSAAN KITA, KEPENTINGAN DAERAH SERTA KEPENTINGAN PENGUATAN MASYARAKATNYA. AGAR POTENSI-POTENSI YANG KITA MILIKI TIDAK BERBALIK MENJADI POTENSI ANCAMAN YANG JUSTRU DIKELOLA OLEH PIHAK LAIN DAN MENGANCAM KEBERLANGSUNGAN MASYARAKAT DAN BANGSA KITA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN BAGI FRAKSI PDI PERJUANGAN, PELAKSANAAN AJANG DUNIA SEMACAM WORLD OCEAN CONFERENCE (WOC) DI MANADO TAHUN 2009 NANTI JELAS AKAN MENJADI WAHANA PERTUKARAN INFORMASI DAN GAGASAN BERBAGAI NEGARA SERTA BADAN PENGURUS LAUT. PELAKSANAAN WOC

ITU

TAK

PELAK

DAPAT

MENJADI

MOMENTUM

STRATEGIS

MEMBAHAS NASIB UMAT MANUSIA KE DEPAN. WOC DAPAT DIJADIKAN AJANG MEMBICARAKAN PEMANFAATAN DAN MENJAGA SUMBERDAYA KELAUTAN. DAN KHUSUS UNTUK SULAWESI UTARA PELAKSANAAN WORLD OCEAN CONFERENCE (WOC) BISA MEMBERI 4 MANFAAT / KEUNTUNGAN BESAR, YAITU : 1). MENJADI WAHANA PROMOSI DAERAH SECARA LANGSUNG TERKAIT BERBAGAI

POTENSI

KELAUTAN

PENTING

INDONESIA

KINI.

TERMASUK SEGENAP DAMPAKNYA BAGI KUNJUNGAN TAMU/WISATA KE DAERAH KITA. 2). MENJADI KESEMPATAN BELAJAR LANGSUNG WACANA DAN ISYUISYU

TEKNIS

MASALAH

KELAUTAN

YAITU

PEMANFAATANNYA

SECARA LESTARI. 3). KESEMPATAN MENCARI BERBAGAI AKSES PEMANFAATAN LAUT SULAWESI UTARA SECARA SUSTAINABLE. 4). KESEMPATAN

BERPARTISIPASI

AKTIF

DALAM

PERGUMULAN

MASALAH GLOBAL KELAUTAN. SEHINGGA

KARENA

MANFAAT

DAN

KEUNTUNGAN

TERSEBUT,

PELAKSANAAN WORLD OCEAN CONFERENCE (WOC), TEPAT JIKA AJANG

5

INI DIBUKA MENJADI ISU KOMITMEN DAN PERGUMULAN BERSAMA SELURUH STAKEHOLDERS SULAWESI UTARA. DARI PERPEKTIF INI, MEMBERI PAYUNG HUKUM LEWAT PROSES LEGISLASI DPRD PROPINSI SULAWESI UTARA MERUPAKAN LANGKAH SEKALIGUS TINDAKAN YANG TIDAK SEKEDAR PENTING, TAPI JUGA SANGAT TEPAT. NAMUN DEMIKIAN NIAT MEMBERI PAYUNG HUKUM BAGINYA TIDAK BOLEH GEGABAH. BAHKAN KEGIATAN WOC HARUS DILIHAT DAN MUNGKIN DIORIENTASIKAN KEMBALI SECARA KRITIS. PERTANYAAN PERTAMA

YANG

MESTI

DIJAWAB

ADALAH

:

APAKAH

SETIAP

PELAKSANAAN EVENT YANG BERCIRI INTERNASIONAL KE DEPAN HARUS DILETAKKAN DALAM PAYUNG HUKUM SEJENIS? BUKANKAH MALAH MEKANISME SEMACAM INI MALAH MERUMITKAN PERSOALAN. KALAU PUN TIDAK TERHINDARKAN. MAKA UPAYA MEM-PERDA-KAN ITU HARUS DILAKUKAN SECARA KRITIS. ADA KRITERIA UTAMA YANG HARUS DIPENUHI HINGGA PELAKSANAAN WOC ITU WAJIB DIATUR LEWAT SEBUAH PERATURAN DAERAH (PERDA). KRITERIA ITU ADALAH POSISI WOC YANG HARUS DIKAITKAN DENGAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK ATAU PUBLIK DAN BUKAN AGENDA SEKELOMPOK ORANG SEMATA. KARENA ITU DALAM PERDA KHAS ITU HARUS ADA BAGIAN ISI YANG MELETAKKAN PERISTIWA WOC DALAM AGENDA KEPENTINGAN PUBLIK SULAWESI UTARA. SAYANG INI BELUM TERGAMBAR DALAM DRAFT YANG DIUSULKAN. ATAS DASAR KEPENTINGAN PUBLIK ITU MAKA PEMBIAYAAN DARI DANA PUBLIK PUN LAYAK DILAKUKAN. TANPA ITU, MAKA WOC HANYA SEBUAH EVENT BIASA DAN PARA PELAKSANANYA JADI SEMACAM EVENT ORGANIZER (EO) YANG MUBASIR DIBEKALI SEBUAH PAYUNG HUKUM PERDA DENGAN WIBAWA PUBLIKNYA ITU. ATAS ALASAN KEPENTINGAN PUBLIK ITU MAKA SANGAT TEPAT KETIKA DPRD MEMBERI JALAN UNTUK MEM-PERDAKAN-NYA. YANG DENGAN ITU SEGALA

SELUK-BELUK

MENJADI

KEPEDULIAN

PERGUMULAN DAN

PELAKSANAAN

TANGGUNG

JAWAB

WOC

SEMUA

AKAN PIHAK

MASYARAKAT SULAWESI UTARA. TERMASUK MENJADI ALASAN AGAR KEGIATAN ITU PATUT DIBIAYAI DENGAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN DAERAH. JUGA DENGAN ITU PEMBIAYAAN NASIONAL DAPAT DISERAP DAN BANTUAN PIHAK KETIGA INTERNASIONAL TERWADAHKAN SECARA TRANSPARAN DAN ACCOUNTABLE. RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA TAMU UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN

6

BERKAITAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) TENTANG PELAKSANAAN WORLD OCEAN CONFERENCE (WOC) YANG TELAH DISAMPAIKAN PIHAK EKSEKUTIF KEPADA DPRD PROPINSI SULAWESI UTARA, PERKENANKANLAH FRAKSI PDI PERJUANGAN UNTUK MEMBERIKAN CATATAN KRITIS SEBAGAI UPAYA PENYEMPURNAAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG NANTINYA AKAN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH YANG MENGIKAT, SEBAGAI BERIKUT : SECARA UMUM, DRAFT PERATURAN DAERAH (PERDA) YANG DIAJUKAN TIDAK SISTEMATIS DAN CERDAS KARENANYA TERKESAN KUAT UPAYA MEMPERDAKANNYA

SEKADAR

SEBUAH

FORMALISME

BELAKA.

ARTINYA, SEKADAR AGAR KEGIATAN WOC DIBERI PAYUNG HUKUM PERDA. DAN TIDAK LEBIH JAUH HENDAK MEMBUAT SEBUAH PRODUK PERATURAN YANG AKAN MENDORONG SEBUAH HAJATAN BERNAMA WOC MENJADI LEBIH BERPERSPEKTIF PUBLIK. MAKSUDNYA,

DRAFTERNYA

KURANG

JELI

DALAM

PERUMUSAN

SEHINGGA USULAN PERDA SEOLAH SEKADAR MENGEJAR AGAR DPRD DAPAT MENETAPKAN PERDA. BUKAN NIAT MEMBUAT SEBUAH PERDA TENTANG WOC DENGAN SISTEMATIKA KOKOH SEBAGAI ATURAN PUBLIK SERTA MERUMUSKAN DETAIL HAL-IHWAL PERLAKSANAAN WOC YANG AKAN

DIPOSISIKAN

MENJADI

ACUAN,

PANDUAN

DAN

MENGIKAT

PELAKSANAAN WOC. PARA DRAFTER MUNGKIN LUPA BAHWA DPRD KINI BUKAN LAGI LEMBAGA TUKANG STEMPEL SEBAGAIMANA LEMBAGA DPRD DI JAMAN ORDE BARU. FRAKSI PDI PERJUANGAN MERASA PERLU UNTUK MENYAMPAIKAN HAL INI TERLEPAS DARI POSISI KAMI SEBAGAI FRAKSI ‘TULEN DAN ASLI’ SEBAGAI

PENDUKUNG

UTAMA

PELAKSANAAN

WORLD

OCEAN

CONFERENCE (WOC). MENURUT KAMI, DRAFT YANG DIAJUKAN PIHAK EKSEKUTIF TERKESAN ASAL JADI. DAN KALAU DPRD MENGAMBIL POSISI SEKADAR ASAL SETUJU, MAKA YANG KITA KHAWATIRKAN ADALAH LAHIRNYA SEBUAH PRODUK PERATURAN DAERAH (PERDA) YANG SIFATNYA ASAL-ASALAN SECARA KHUSUS : 1). PADA PASAL 1 NOMENKLATUR ‘WOC’ YANG MERUPAKAN INTI DARI PERDA MESTINYA DIPERJELAS. APA ITU WOC, URAIAN MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN, DAN SEGENAP SOSOK DAN SISIK DARI WOC

7

HARUS TERGAMBAR PADA PASAL AWAL. PASAL TIGA PADA DRAFT OTOMATIS HARUS DILEBUR KE PASAL 1. PENEGASAN SOAL IHWAL DETIL NOMENKLATUR DALAM SEBUAH PRODUK PERDA SANGAT PENTING KARENA AKAN MEMBERI KEPASTIAN SCOPE APA YANG DIATUR. DALAM PEMAHAMAN KAMI PASAL 1 TERLALU SIMPLISTIS DAN ASAL JADI. USULAN RIIL PASAL 1 DIRUBAH BERISI TERKAIT ISTILAH-ISTILAH, PENGERTIAN DAN NOMENKLATUR SAJA. 2). PASAL 2 SUDAH BENAR, TETAPI TANPA RINCIAN DETIL MAKSUD DAN TUJUAN WOC DARI PASAL SEBELUMNYA MAKA PELIBATAN PUBLIK UNTUK MENDUKUNG WOC TIDAKLAH RASIONAL. WOC JELAS BUKAN DOGMA ATAU FATWA TOTALITER YANG SERTA MERTA MESTI DITERIMA DAN WAJIB DIDUKUNG. AGAR DIDUKUNG MASYARAKAT, HARUS ADA URAIAN ALASAN ALIAS RATIONALE TERLEBIH DAHULU TENTANG KEPENTINGAN

PUBLIK

SULAWESI

UTARA,

MATERIAL

MAUPUN

IMMATERIAL, YANG AKAN TURUT DIWUJUDKAN LEWAT WOC DAN KARENANYA MASYARAKAT WAJIB MENDUKUNGNYA. KECUALI MEREKA YANG TIDAK CERDAS. DRAFT PERATURAN DAERAH (PERDA) YANG SEKADAR MENGATUR ‘’MEMINTA

DUKUNGAN

MASYARAKAT

ATAS

SEBUAH

PROGRAM

PEMERINTAH TANPA ALASAN JELAS TENTANG PETA PERAN DAN KEPENTINGAN SERTA MANFAAT SOSIAL

PROGRAM ITU’’ JELAS

MENGGAMBARKAN TIDAK PAHAMNYA DRAFTER TENTANG HAKIKAT DAN POSISI PERATURAN DAERAH (PERDA) JANGAN-JANGAN MALAH DIBUAT DENGAN NIAT SEKADAR HENDAK MENYENANGKAN GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR SEMATA. USULAN RIIL PASAL 2 SEBAIKNYA MENGATUR TENTANG PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN WOC, FUNGSI PERAN, POSISI, HAK DAN KEWAJIBANNYA. SECARA KHUSUS DAPAT DIRANGKUMKAN KE DALAM SATU

PASAL

TERPISAH

YAITU

PASAL

KEPANITIAAN.

INI

SUDAH

DITEMPUH PADA DRAFT PERATURAN DAERAH (PERDA), YAITU PADA PASAL 5. YANG PERLU DIGARIS BAWAHI TERKAIT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KERJA WOC ITU ADALAH IHWAL PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERUTAMA TERKAIT DENGAN SUMBERSUMBER FINANSIAL DAERAH. 3). PASAL 3 PADA DRATF PERATURAN DAERAH (PERDA) TIDAK PERLU, KARENA SEBAIKNYA DIGABUNGKAN PADA PASAL 2 ATAU PASAL 1.

8

USULAN RIIL: PASAL TIGA DIGABUNG KE PASAL-PASAL SEBELUMNYA AGAR LEBIH SISTEMATIS . 4). PASAL 4 JUGA SEMESTINYA DIGABUNGKAN PADA PASAL TENTANG PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DENGAN PELAKSANAAN WOC BAIK FUNGSI DAN POSISINYA MASING-MASING. USULAN RIIL PASAL 4 DIGABUNG KE PASAL 1 ATAU 2. 5. PASAL 5 TENTANG KEPANITIAAN SUDAH BENAR. NAMUN PERLU ADA KEJELASAN TENTANG KRITERIA DAN PROSES PEREKRUTAN PANITIA. KARENA SESUDAH DI-PERDA-KAN, URUSAN WOC MENJADI URUSAN PUBLIK DI MANA SEMUA ORANG TERJAMIN BERBAGAI PERATURAN UNTUK IKUT MENUNJANG. NAMUN MEKANISME PEREKRUTAN PANITIA TIDAK JELAS. UPAYA UNTUK MELIBATKAN SEMUA STAKEHOLDER HARUS DILAKUKAN, SECARA KHUSUS DARI DAERAH-DAERAH YANG WILAYAHNYA BERCIRI KELAUTAN. INI PENTING SUPAYA KEPANITIAAN TIDAK DIURUS DALAM SISTEM PERKONCOAN ORANG-ORANG KAPET YANG MERASA PALING PANDAI DAN TAHU URUSAN INI. INI SEKADAR PERMISALAN SEMATA SAJA. YANG JELAS KAMI MENDENGAR SUARASUARA SEMACAM ITU DARI KOMUNITAS SANGIHE-TALAUD DAN SITARO TENTANG PELIBATAN MEREKA DALAM URUSAN WOC. SEMUA INI TEREKAM DARI PROSES DISKUSI DENGAN BERBAGAI PIHAK YANG DILAKUKAN OLEH FRAKSI PDI PERJUANGAN. USULAN RIIL: URAIAN PASAL DIPERLUAS SAMPAI DENGAN PROSES PEREKRUTAN

PANITIA

YANG

MENGGAMBARKAN

UPAYA

UNTUK

MELIBATKAN BANYAK ORANG (PUBLIK) PADA URUSAN WOC. 6. PASAL 6-8 TIDAK BERMASALAH. KECUALI URUSAN LAIN-LAIN PADA PASAL 7 PERLU DIBUAT BATASANNYA. KARENA BISA MENJADI SEMACAM ‘CEK KOSONG’ DAN PELUANG UNTUK DISALAHGUNAKAN. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PANITIA

MESTI

DILETAKKAN

DALAM

KERANGKA

ACCOUNTABILITY DANA PUBLIK. RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA TAMU UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN BERDASARKAN

PADA

URAIAN

DAN

BEBERAPA

CATATAN

KRITIS

PANDANGAN UMUM FRAKSI YANG TELAH DIBACAKAN TADI, DENGAN DILATAR

BELAKANGI

PEMAHAMAN

TENTANG

FUNGSI

LAUT

BAGI

KEHIDUPAN DAN MASA DEPAN SULAWESI UTARA, MAKA FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGAMBIL POSISI PALING DEPAN:

9

MENERIMA DAN SEPENUH HATI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN WORLD OCEAN CONFERENCE (WOC), UNTUK DIBAWA DAN DIBAHAS PADA TAHAP III, RAPAT PARIPURNA SELANJUTNYA. DAN DEMI PROSES

KELANCARAN PEMBAHASAN, DEMI EFEKTIFITAS

PEMBAHASAN BERKUALITAS, RAPAT PARIPURNA DEWAN TAHAP III FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGUSULKAN AGAR DAPAT DIBENTUK PANITIA KHUSUS UNTUK ITU, YANG KOMPOSISI DAN PERSONALIANYA DISERAHKAN KEPADA PIMPINAN DEWAN YANG NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS-NYA BERDASARKAN ATAS USULAN FRAKSI-FRAKSI. RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA TAMU UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN SEBAGAI CATATAN AKHIR: PERTAMA, MUNCULNYA TANGGAPAN DAN SIKAP KRITIS MASYARAKAT APAPUN

SIKAPNYA

DALAM

MEMANDANG

PELAKSANAAN

WOC,

KATAKANLAH REAKSI PUBLIK MEMANG EMOSIONAL, NAMUN TIDAK BOLEH DIABAIKAN. REAKSI ATAU SIKAP PUBLIK, MESKIPUN TIDAK SELALU

CERMINAN

BERDISKURSUS

KEBENARAN,

DENGAN

MERUPAKAN

PEMERINTAH.

KETIKA

REFLEKSI RAKYAT

BERPARTISIPASI DALAM RUANG PUBLIK POLITIS (MEMINJAM ISTILAH JURGEN HABERMAS), TENTU TIDAK ADA ALASAN UNTUK MEMBATASI APALAGI MELARANG ARTIKULASI KEPENTINGANNYA. DALAM KONTEKS INILAH BERAGAM REAKSI DAN SUARA PUBLIK TENTANG WORLD OCEAN CONFERENCE (WOC), DAPAT DIPANDANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK PUBLIK YANG JUSTRU AKAN MEMPERKAYA BAHKAN MEMEPERKUAT POSISI LEGITIMASI RAKYAT ATAS PELAKSANAAN WOLRL OCEAN CONFERNCE (WOC) ITU SENDIRI. KEDUA,

SEBAGAIMANA YANG KITA PAHAMI BERSAMA, WOC 2009

SESUNGGUHNYA HANYA MERUPAKAN MOMENTUM SESAAT SAJA. JIKA DIRUNUT MENURUT UKURAN WAKTU, SESUNGGUHNYA RANPERDA YANG HENDAK DIRUMUSKAN, AKAN BERLAKU SURUT. ARTINYA, SECARA POLITIK, RANPERDA INI HANYA MENJADI ATURAN MAIN HINGGA TERLAKSANANYA WOC. JIKA DEMIKIAN, MAKA RANPERDA INI AKAN DINILAI MASYARAKAT DAN AKADEMISI SERTA PELAKU USAHA TIDAK MEMILIKI VISI POLITIK STRATEGIS. BENAR BAHWA PEMERINTAH PROPINSI TELAH MEMIKIRKAN DAMPAKDAMPAK POSITIF PASKA TERSELENGGARANYA KONFERENSI INI. WALAU

10

BEGITU, MESTI DIPERTIMBAKAN SUNGGUH-SUNGGUH MANFAAT RIIL YANG BISA DIRASAKAN RAKYAT SULAWESI UTARA YANG SIFATNYA MULTI-PLAYER EFFECT. BUKAN SEMATA-MATA KALKULASI EKONOMI (INVESTASI) ATAUPUN PENCITRAAN KELUAR PEMERINTAH. SITUASI DAN DAMPAK PASKA WOC 2009 JUGA MESTI MENJADI PERHATIAN PENTING KITA BERSAMA. SELAIN STATUSNYA YANG SESAAT (TEMPORER), PERUBAHAN TATA KEKUASAAN LOKAL JUGA AKAN MEMPENGARUHI KONSISTENSI DALAM MENJALANKAN AGENDA-AGENDA PASKA WOC 2009. JIKA SULAWESI UTARA HENDAK MENJADI POINER (PERINTIS)

DALAM

MENDORONG

INDONESIA

MENJADI

NEGARA

SEJAHTERA

DENGAN

KEKUASAAN

TIDAK

MARITIM

LAUTNYA, BOLEH

TRASNFORMASI YANG

MAKA

MAYARAKAT

BERDAULAT

SIKLUS

MENGHAMBAT

DAN

PERGANTIAN

AGENDA-AGENDA

STRATEGIS YANG SEMENTARA DIJALANKAN.

YANG TERHORMAT : BAPAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SELURUH ANGGOTA DPRD PROPINSI SULAWESI UTARA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN DEMIKIANLAH PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN PROPINSI SULAWESI

UTARA

TERHADAP

RANCANGAN

PERATURAN

DAERAH

PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PELAKSANAAN WORLD OCEAN CONFERENCE

(WOC) DI SULAWESI UTARA.

DENGAN HARAPAN

SELURUH PIKIRAN, TENAGA, DAN PENGABDIAN KITA SEUTUHNYA KITA PERSEMBAHKAN

BAGI DAERAH TERCINTA DAN 2 JUTA RAKYAT

SULAWESI UTARA. SYALOOM PAKATUAN WO PAKALAWIREN, SOMAHE KAI KEHAGE-SANSIOTE SAM PATE-PATE MOTO TOMPIAAN, MOTO TABIAN BO MOTOTANOBAN,

11

WALLAHUL MUWAFFIQ ILLA AQWAMITH THARIEQH WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.. MERDEKA! MERDEKA! MEREKA! MANADO, 10 AGUSTUS 2007 JURU BICARA FRAKSI PDI PERJUANGAN

BENNY RHAMDANI MENGETAHUI : PIMPINAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD PROPINSI SULAWESI UTARA

JAMES KARINDA, SH

Drs. STEVEN O.E. KANDOUW

12