1. Konsep Dasar Entitas.docx

Khusniatul Ain / 201610170311382

KONSEP – KONSEP DASAR ENTITAS: 1. Konsep Legal Dari segi hukumnya, setiap unit atau organisasi yang dapat dipandang atau diperlakukan layaknya individumenurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan suatu entitas atau badan hukum. Dengan lain kata, entitas adalah setiap unit atau lembaga yang keberadaanya dijamin atau dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bisa menuntut atau mengklaim (pihak lain) dan dituntut (oleh pihak lain) dimuka pengadilan atas namanya sendiri. 2. Konsep Ekonomi Tidak seperti halnya konsep akuntansi yang menekankan pada kedudukan konsep terpisah antara entitas sebagai badan hukum, konsep ekonomi menitik beratkan pada aktivitas bisnis dan finansial suatu unit ekonomi. Dari segi ekonominya, setiap unit (ekonomi) yang menjalankan usaha atau kegiatan finansial untuk kepentingan sendiri dipandang sebagai suatu entitas. Konsep ekonomi mengenai entitas ini kadang-kadang juga dianut oleh undang-undang perpajakan, dengan memperlakukan dua atau lebih perusahaan (masing-masing sebagai suatu badan hukum)yang mempunyai hubungan istimewa dalam kepemilikinnya hanya sebagai satu wajib pajak. 3. Konsep Akuntansi Di dalam akuntansi (keuangan), laporan keuangan harus disajikan setiap unit usaha atau entitas yang disebut kesatuan akuntansi, dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi dari unit tersebut daru fokusnya. Unit sebagai satu kesatuan akuntansi dianggap berdiri terpisah dan berbeda dari semua pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang senang tiasa berinteraksi dengan unit tersebut. Jadi, sebagai satu kesatuan akuntansi, setiap perusahaan dianggap berdiri terpisah dari para pemilik, kreditur, karyawan, pemasok dan pelangganya. Dari sudut pandang akuntansi, atribut yang terpenting dari setiap entitas sebagai satu kesatuan akuntansi adalah relevansi dan mamfaatnya, serta dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga dapat dapat dihasilkan informasi menyangkut kegiatan-kegiatan ekonomi yang bermamfaat untuk membuat keputusan ekonomi tentang keberadaan entitas tersebut. Konsep akuntansi menitikberatkan atau menekankan kedudukan atau setatus yang terpisah dari pihakpihak yang berkepentingan dengan eksistensinya sebagai suatu entitas.

4. Konsep Fisikal Seperti halnya disiplin akuntansi keuangan yang memerlukan adanya aktivitas atau unit kegiatan sebagai pusat perhatian untuk tujuan pelaporannya, disiplin akuntansi perpajakan juga membutuhkan adanya semacam pusat perhatian tersebut sebagai kerangka acuannya. Pajak, termasuk pajak penghasilan harus dipungut atau dikenakan pada semacam entitas, yang menurut Undang-undang Pajak disebut subyek dan/atau wajib pajak.

Dengan PSAK 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan regulasi untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Jika terjadi perbedaan temporer antara laba menurut akuntansi dengan penghasilan kena pajak, sehingga menyebabkan nilai aset dan liabilitas berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut harus diperhitungkan konsekuensi pajaknya di masa mendatang.

SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pajak penghasilan hanya dikenakan atau dipungut terhadap subyek pajak (penghasilan) yang dalam suatu tahun pajak atau dalam bagian dari suatu tahun pajak memperoleh atau menerima penghasilan. Subyek pajak yang dalam suatu tahun pajak atau dalam bagian dari suatu tahun pajak memperoleh atau menerima penghasilan disebut wajib pajak. Oleh karena itu, tidak setiap subyek pajak secara otomatis merupakan wajib pajak. Sebaliknya setiap wajib pajak senantiasa merupakan subyek pajak. Terdapat tiga pasal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000) yang mengatur tentang keberadaan entitas sebagai Subyek atau Wajib Pajak. Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu: a. Pasal-2 tentang individu atau orang pribadi dan entitas lain yang dinyatakan sebagai subyek atau wajib pajak Pajak Penghasilan, dan tentang adanya beberapa kategori subyek atau wajib pajak Pajak Penghasilan; b. pasal-2A tentang saat dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif dari masing-masing kategori subyek atau wajib pajak Pajak Penghasilan;

c.

pasal-3 tentang individu atau orang pribadi dan entitas lain yang dinyatakan tidak merupakan atau dikecualikan dari kedudukan atau statusnya sebagai subyek atau wajib pajak untuk Pajak Penghasilan

SUBYEK ATAU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Dalam kaitanya dengan kewajib pajak, setiap orang mempunyai kedudukan atau status yang sama, perbedaaan jenis kelamin, tingkat pendidikan, profesi atau pekerjaan seseorang tidak membuat kedudukan atau statusnya sebagai subyek atau wajib pajak penghasilan, seorang juga tidak harus berkewarganegaraan Indonesia.

SUBYEK PAJAK WARISAN YANG BELUM TERBAGI Sebagai satu kesatuan, warisan yang belum terbagi juga merupakan atau subyek atau wajib pajak penghasilan. Dalam bentuknya, warisan yang belum terbagi bisa jadi berupa barang atau harta tak gerak.barang atau harta tak gerak, atau hak-hak istimewa yang dapat memberikan penghasilan (kepada orang-orang pribadi yang berhak atas warisan tersebut )sehingga sudah tentu tidak bisa dengan sendirinya melaksanakan kewajiban-kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, sebagai satu kesatuan warisan yang belum terbagi disebut subyek atau wajib pajak pengganti, untuk menggantikan para ahli waris atau individu-individu yang berhak atas warisan tersebut.Warisan yang belum terbagi, yang ditinggalkan oleh pribadi sebagai subyek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia tidak dipandang sebagai subyek pajak pengganti.

SUBYEK ATAU WAJIB PAJAK BADAN Pada dasarnya, setiap badan (hokum) yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan, memberikan jasa pada anggota atau pemiliknya merupakan subyek atau wajib pajak penghasilan. Adanya entitas legal, usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh entitas tersebut untuk memperoleh

penghasilan, atau untuk memberikan jasa pada anggota, pendiri atau pemiliknya adalah kriteria terpenting untuk menenentukan apakah suatu badan (hukum) merupakan subyek pajak. Secara garis besar subyek pajak badan dapat dikelompokkan kedalam 3 : 1. badan yang melakukan usaha atau kegiatan pokok berupa pengadaan barang atau jasa kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba atau seringkali disebut perusahaan. 2. badan usaha dan lembaga yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan. 3. perkumpulan termasuk, asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama, dana pensiun, yayasan atau organisasi sejenis yang didirikan dan atau dimiliki baik oleh para individu atau perorangan, badan atau lembaga swasta, badan atau lembaga pemerintah dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan atau memberikan jasa pelayanan kepada para pemilik atau anggotanya.

SUBYEK ATAU WAJIB PAJAK USAHA TETAP Termasuk dalam pengertian subyek pajak bentuk usaha tetap (BUT) adalah setiap bentuk usaha yang oleh : (1) orang pribadi yang bertempat tinggal diluar Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan (2)badan yang didirikan dan bertempat kedudukan diluar Indonesia, dipergunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diIndonesia (sehingga memperoleh penghasilan dari Indonesia). Sebaliknya. Orang pribadi atau badan (yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia) tidak diangap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan tersebut dalam menjalankan usaha atau melakukan kegitan di Indonesai dengan menggunakan atau melalui agen, distributor, broker, atau perantara yang dalam realitanya berkedudukan terpisah, bebas atau bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaan sendiri.

SUBYEK ATAU WAJIB PAJAK DAN KONSEKUENSI FISKALNYA

Memahami status dan konsekuensi fiskal yang melekat pada masing-masing subyek atau wajib pajak tersebut diatas sangat diperlukan setiap individu apapun profesi mereka. undang-undang pajak penghasilan memberikan : (a) fasilitas pajak (b) menetapkan jenis-jenis penghasilan sebagai obyek pajak dan biaya fiskal sebagai pengurangan penghasilan dan (c) kewajiban-kewajiban pajak yang dalam beberapa hal berbeda antara kelompok subyek atau wajib pajak yang satu dengan kelompok subyek atau wajib pajak lain. Ada beberapa fasilat pajak, seperti misalnya : penghasilan tidak kena pajak (PTKP) konpensasi kerugiaan, kredit pajak penghasilan yang menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan hanya diberikan pada subyek pajak atau wajib pajak yang lain. Demekian pula, terdapat jenis-jenis penghasilan yang oleh undang-undang pajak penghasilan dinyatakan bukan sebagai obyek pajak bagi subyek atau wajib pajak tertentu, termasuk dalam kategori obyek pajak bagi subyek atau wajib pajak lain.

SUBYEK ATAU WAJIB PAJAK DALAM NEGERI Seperti telah dikemukakan diatas, subyek pajak dapat dibedakan kedalam subyek pajak dalam negri dan subyek pajak luar negri. Secara garis besar, subyek pajak dalam negri meliputi : orang pribadi (termasuk orang asing), badan, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yang memenuhi kriteria seperti ditetapkan dalam undang-undang pajak penghasilan. 1. Subyek Pajak Orang Pribadi Termasuk dalam kategori pribadi sebagai subyek pajak dalam negri adalah setiap individu yang memenuhi salah satu dari Kriteria sebagai berikut : 

bertempat tinggal di Indonesia



berniat untuk tinggal di Indonesia



berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam masa 12 sejak kedatanagannya di Indonesia.

2. Subyek Atau wajib Pajak Badan Termasuk dalam kategori badab sebagai subyek atau wajib pajak dalam negri adalah meliputi semua badan yang memenuhi dua Kriteria sebagai berikut : 

Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia



Melakukan kegiatan atau menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negri

3. Subyek Pajak Warisan Yang Belum Terbagi Termasuk dalam kategori warisan yang belum terbagi sebagai subyek pajak dan atau wajib pajak dalam negri adalah meliputi semua warisan yang belum terbagi dan ditinggalkan oleh pribadi sebagai subyek pajak dalam negri. (catatan : warisan yang belum terbagi dan ditinggalkan subyek pajak luar negri, yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia tidak termasuk dalam kategori subyek pajak dalam negri. 4. Subyek Atau Wajib Pajak Luar Negri Secara garis besar, subyek atau wajib pajak luar negri meliputi individu atau arang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap yang memenuhi Kriteria seperti ditetapkan dalam undangundang pajak penghasilan (undang-undang nomor 17). 5. Subyek atau wajib pajak orang pribadi Termasuk dalam kategori individu atau orang pribadi sebagai subyek pajak luar negri adalah setiap individu atau orang pribadi yang memnuhi dua kriteria sebagai berikut : (1) tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tetapi lebih dari 183 hari dalam janka waktu 12 bulan (2) memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia, baik yang berasal maupun yang tidak berasal dari usaha atau kegiatan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 6. Subyek atau wajib pajak badan Termasuk dalam kategori badan sebagai subyek pajak luar negri adalah meliputi semua badan yang memenuhi dua criteria sebagai berilkut : (1)tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, (2) memperoleh atau menerima penghasialan dari Indonesia, baik yang berasal maupun yang tidak berasal dari usaha atau kegiatan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Berbeda halnya dengan subyek pajak dalam negri, adanya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia merupakan Kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau orang dan badan, disamping tempat tinngal, tempat kedudukan, dan atau keberadaanya di Indonesia untuk dapat dikelompokkan kedalam kategori subyek pajak luar negri. 7. Subyek atau Wajib Pajak bentuk usaha tetap Undang-undang pajak mendepenisikan bentuk usaha tetap sebagai tempat atau fasalitas usaha baik yang berupa tanah. Banguna, mesin-mesin, dan peralatan yang digunakan untuk

menjalankan usaha atau melakukan kegitan oleh : (1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan (2) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, bentuk usaha tetap sebagai tempat usaha bisa berupa tempat kedudukan manajemen, kantor cabang, kantor perwakilan dari suatu perusahhan, gedung kantor, pabrik, bengkel, area pertambangan, pengeboran dan penggalian sumber alam, area perikanan, peternakan, perkebunan, atau kehutanan, proyek atau kegiatan konstruksi, instalasi atau perakitan, kegiatan atau penyerahan jasa oleh karyawan atau pihak lain selama lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen dalam kedudukan yang tidak indevenden bertindak semata-mata untuk dan atas nama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.