041711333261_bagus Priyo Jatmiko.docx

KASUS 1 tirto.id - Akhir pekan lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP). Pangkal soalnya, AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Sanksi yang diterima dua AP dan satu KAP itu berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP Finance. Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan pengenaan sanksi terhadap dua AP dan KAP itu berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank (IKNB). Artinya untuk sementara mereka tidak dapat melakukan proses audit jasa keuangan. Pembatalan pendaftaran KAP SBE berlaku efektif setelah KAP tersebut menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 para klien yang masih memiliki kontrak. KAP SBE juga dilarang untuk menambah klien baru. Sementara untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada Senin (1/10). “Sanksi yang dijatuhkan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sanksi ini juga berlaku bagi emiten-emiten yang menerbitkan efek dan saham, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” jelas Anto kepada Tirto. OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017, bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Sementara itu, KAP SBE yang merupakan partner lokal Deloitte Indonesia, menegaskan belum menerima salinan resmi putusan OJK tersebut. Dengan begitu, pihaknya belum bisa memutuskan langkah apa yang akan ditempuh. KAP SBE menambahkan, pihaknya telah menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan. Namun KAP SBE menyatakan sama sekali tidak pernah diminta untuk memberikan keterangan terkait LKTA SNP Finance oleh OJK.

Sumber : Kasus 1 : https://tirto.id/kasus-snp-finance-dan-pertaruhan-rusaknya-reputasi-akuntan-publik-c4RT Kasus 2 : https://rajadariusputra.wordpress.com/2016/11/30/10-contoh-kasus-pelanggaran-etikaprofesi-tugas-3/

“KAP SBE juga masih mempelajari opsi-opsi yang dapat ditempuh,” tulis KAP SBE dalam keterangan resmi yang diterima Tirto. Analisis Kasus 1 : Dalam kasus ini si pelaku yaitu 2 Akuntan Publik (AP) serta Kantor Akuntan Publik SBE (KAP SBE) melakukan pelanggaran terhadap PMK No. 25 Tahun 2014 pasal 15 ayat 1 dan dapat berakibat sanksi administratif sesuai PMK No. 25 Tahun 2014 pasal 23.

KASUS 2 Kasus PT KAI 2006 Komisaris PT KAI (Kereta Api Indonesia) mengungkapkan bahwa ada manipulasi laporan keuangan dalam PT KAI yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian tetapi dilaporkan mendapatkan keuntungan. “Saya mengetahui ada sejumlah pos-pos yang seharusnya dilaporkan sebagai beban bagi perusahaan tapi malah dinyatakan sebagai aset perusahaan, Jadi disini ada trik-trik akuntansi,” kata Hekinus Manao, salah satu Komisaris PT. KAI di Jakarta, Rabu.

Dia menyatakan, hingga saat ini dirinya tidak mau untuk menandatangani laporan keuangan tersebut karena adanya ketidak-benaran dalam laporan keuangan itu “Saya tahu bahwa laporan yang sudah diperiksa akuntan publik, tidak wajar karena sedikit banyak saya mengerti ilmu akuntansi yang semestinya rugi tapi dibuat laba,” lanjutnya. Karena tidak ada tanda-tangan dari satu komisaris PT KAI, maka RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT Kereta Api harus dipending yang seharusnya dilakukan pada awal Juli 2006.

ANALISIS KASUS 2 Dalam kasus ini si akuntan telah melanggar kode etik profesi akuntan yang berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber : Kasus 1 : https://tirto.id/kasus-snp-finance-dan-pertaruhan-rusaknya-reputasi-akuntan-publik-c4RT Kasus 2 : https://rajadariusputra.wordpress.com/2016/11/30/10-contoh-kasus-pelanggaran-etikaprofesi-tugas-3/