041711333059_indah Setyorini.docx

Akuntan dalam Litigasi Kasus Korupsi Oleh: Zidni Husnia Fachrunnisa Bila kita melihat berita pada berbagai media massa banyak sekali kasus korupsi di negeri ini yang dilakukan oleh para pejabat daerah hingga pejabat pusat serta pihak menejemen BUMN yang banyak merugikan negara. Menurut UU No. 20 / 2001 revisi UU No 31 / 1999 menyebutkan bahwa korupsi merupakan tindak melawan hukum, memperkaya diri yang merugikan keuangan / perekonomian negara, mencakup perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, berkaitan dengan pemborongan, dan gratifikasi. Saat ini sudah ada istansi yang khusus memberantas tindak pidana korupsi sebut saja KPK yang berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi dan berhasil menaikan angka CPI (Corruption Perception Index) dari 36 pada tahun 2015 menjadi 37 pada tahun 2016. Kenaikan ini sangat sedikit namun jika dibandingkan dengan tahun 2012 yakni 32 maka selisih 5 poin. Namun, angka CPI Indonesia masih rendah yaitu urutan 90 dari 176 negara. Peran akuntan dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi tindak kecurangan baik melalui audit umum maupun melalui tehnik audit investigasi atau audit forensik. Di Indonesia, audit forensik ini muncul pada tahun 1997 dimana audit forensik digunakan sebagai penyelesaian masalah atas krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Audit forensik diperlukan oleh para penegak hukum seperti kejaksaan, KPK, dan lainnya sebagai penyedia bukti dan pemberi pendapat ahli di pengadilan atas kasus korupsi yang terjadi. Institusi yang telah menggunakan audit forensik ini yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit forensik merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, auditing maupun bidang hukum/perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Dapat dikatakan Audit forensik dilakukan dalam rangka pemberian keterangan ahli dalam proses litigasi. Cakupan audit forensik meliputi investigasi kriminal, bantuan Dalam konteks perselisihan pemegang saham, masalah gangguan usaha (business interupstions)/jenis lain dan klaim assuransi, maupun business/employee fraud investigation. Sedangkan Audit investigasi mendahului forensik yakni merupakan audit yang bersifat khusus utamanya yang ditujukan untuk mengungkap kasuskasus atau kecurangan maupun penyimpangan-penyimpangan yang memiliki indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Audit investigasi merupakan kegiatan pengumpulan fakta dan bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan/fraud. Dewasa ini semakin rumit tindak korupsi dengan berbagai cara dan bentuk seperti money loundering (pencucian uang) sehingga perlu penelusuran aset dan transaksi yang merupakan hasil dari tindakan korupsi.

Analisis Kasus : Dalam rangka penanganannyakasus diatas tidak mudah dan dibutuhkan peran dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2002 Pasal 18. Kerumitan aliran hasil korupsi tersebut tidak menjadikan pengecualian Auditor untuk memperoleh bukti yang cukup, mengingat seringnya dampak yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam kejadian kecurangan. Dan auditor dapat menghadapi tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan auditor yang mengambil simpulan dari fakta-fakta yang tidak lengkap. Pentingnya peran Auditor forensik tersebut perlu

dukungan dari pemerintah untuk penguatan profesi audit forensik. Di Indonesia belum ada standar baku yang mengatur Audit forensik ini, sedangkan di negara maju, seperti Amerika dan Australia, sudah ada strandar baku Audit forensik. Selain itu, Sumber Daya Manusia yang menjadi auditor forensik masih relatif sedikit. Lembaga yang menyediakan jasa audit forensik di Indonesia hanya ada dua yakni LSP- AF dan AAFI yang merupakan bentukan dari BPKP, Polri, dan Kejaksaan. Kajian mengenai audit forensik ini harus terus dikembangkan untuk mengatasi kasus korupsi yang semakin kompleks. Dalam menangani kasus korupsi, pemerintah harus serius dalam menanganinya karena ini merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Untuk itu perlu dibentuk instansi penyelenggara audit forensik serta pembentukan standar untuk profesi ini, dengan harapan tindakan korupsi di negeri ini bisa teratasi. Serta dukungan dari akademisi untuk memasukkan audit forensik ke dalam kurikulum perkuliahan guna mempersiapkan SDM yang kompeten. Dengan pengembangan kualitas serta kuantitas auditor forensik secara berkelanjutan, diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam mengurangi tindak kecurangan yang dapat menghambat kemajuan negara. Serta memberikan dampak pada peningkatan kesadaran akan bahaya korupsi dan mengarahkan persepsi negatif terhadap tindak kecurangan. Sumber :  http://akuntansi.fenaro.narotama.ac.id/2013/04/audit-forensik-membedah-fraud-danlitigasi/#more-188  www.kpk.go.id  www.transparency.org

Akuntan Publik Diduga Terlibat Selasa, 18 Mei 2010 | 21:37 WIB JAMBI, KOMPAS.com - Seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut. Fitri Susanti, kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu, Selasa (18/5/2010) mengatakan, setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini. Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Sitepu terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI. Ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. "Ada empat kegiatan laporan keuangan milik Raden Motor yang tidak masuk dalam laporan keuangan yang diajukan ke BRI, sehingga menjadi temuan dan kejanggalan pihak kejaksaan dalam mengungkap kasus kredit macet tersebut," tegas Fitri.

Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejati Jambi. Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik. Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik Kejati Jambi dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus dengan adil dan menetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai Rp 52 miliar, sehingga terungkap kasus korupsinya. Sementara itu pihak penyidik Kejaksaan yang memeriksa kasus ini belum mau memberikan komentar banyak atas temuan keterangan hasil konfrontir tersangka Effendi Syam dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik tersebut. Kasus kredit macet yang menjadi perkara tindak pidana korupsi itu terungkap setelah kejaksaan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor. Analisis Kasus : Dalam kasus ini pihak Kejati Jambi baru menetapkan dua orang tersangka, pertama Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor yang mengajukan pinjaman dan tersangka Effedi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit. Kasus ini akuntan publik telah melanggar Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Sumber : https://regional.kompas.com/read/2010/05/18/21371744/Akuntan.Publik.Diduga.Terlibat.%20Di unduh%20tanggal%2015