02 Paparan Kemendagri (1).pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2019

PERAN APIP DALAM IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI DI DAERAH Jakarta, 20 Maret 2019

DISAMPAIKAN OLEH : DR. TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK, MA Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

FOKUS & AKSI STRANAS

AKSI PK TAHUN 2019-2020---

PERIZINAN DAN TATA NIAGA

1

2

3

Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi

4

Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis

5

Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIRKORASI

KEUANGAN NEGARA

6

7

8

Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

9

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

10

Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa

11

Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Keterangan: Aksi K/L sebagai Penaggungjawab Aksi Daerah sebagai Penaggungjawab

KEDUDUKAN & PERAN KEMENDAGRI

DALAM BINWAS PENYELENGGARAAN PEMDA

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENDAGRI

BINWAS PEMDA

-Pengawasan Umum dan teknis -Penjatuhan sanksi administrasi

K/L -Pengawasan teknis

“Secara Nasional dikoordinasikan MENDAGRI”

✓ Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2014); ✓ Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan GWPP (Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014); ✓ Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan secara nasional mencakup: koordinasi pembinaan dan pengawasan, koordinasi perencanaan pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (Bagian Ketiga PP 12 Tahun 2017); ✓ Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya kepada Presiden (Pasal 24 PP 12 Tahun 2017).

KEDUDUKAN & PERAN KEMENDAGRI DALAM STRANAS PK

SUSUNAN TIM NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI--”Menteri Dalam Negeri merupakan anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) bersama dengan Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PAN dan RB serta Kepala Staf Presiden”

TIMNAS PK BERTUGAS: ✓ Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK di K/L, Pemda dan pemangku kepentingan lainnya; ✓ Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Stranas PK di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait kepada Presiden; ✓ Memublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat; ✓ Melakukan pemantauan dan evaluasi Aksi PK pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya; dan ✓ Melakukan verifikasi terhadap laporan mandiri aksi yang disampaikan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui sistem monitoring Stranas PK dan verifikasi lapangan

KELEMBAGAAN APIP DI DAERAH

-KELEMBAGAAN APIP DI DAERAHPROVINSI: 1.

KABUPATEN/KOTA

Inspektorat Daerah Provinsi, berkedudukan

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota,

sebagai perangkat daerah Provinsi

berkedudukan sebagai perangkat daerah

membantu kepala daerah dalam membina

Provinsi membantu kepala daerah dalam

dan mengawasi perangkat daerah;

membina dan mengawasi perangkat daerah

2. Dalam hal perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi (Pasal 50 PP Nomor 12 Tahun 2017)

KELEMAHAN POLA KELEMBAGAAN APIP SAAT INI

POLA KELEMBAGAAN APIP SAAT INI PERMASALAHAN INDEPENDENSI

APIP belum independent secara struktur karena kedudukannya setara dengan pimpinan perangkat daerah dan dibawah sekretaris daerah.

PERMASALAHAN ANGGARAN Porsi anggaran pengawasan saat ini masih belum memadai untuk mengakomodir tugastugas rutin pengawasan ditambah penugasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERMASALAHAN LAPORAN APIP belum obyektif dalam melakukan pengawasan karena kedudukannya yang rentan untuk dimutasi tanpa alasan yang jelas oleh kepala daerah

PERMASALAHAN SDM 1. Secara kuantitas yaitu jumlah personil belum memenuhi kebutuhan APIP secara Nasional dimana kebutuhan P2UPD sebanyak 26.000 baru terisi sebanyak 2.300 sedangkan jumlah kebutuhan Auditor sebanyak 46.560 baru terisi sejumlah 12.755; dan 2. Secara kompetensi, yaitu belum adanya panduan terkait Pendidikan profesional berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN APIP DAERAH

KELEMBAGAAN

SURAT KPK RI NOMOR B-4324/01-16/07/2017

(REVISI PP 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH) 1. 2.

3. 4.

Penambahan fungsi Inspektorat Daerah dalam pencegahan KKN Pelaporan Hasil Pengawasan: a. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (investigatif) yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian daerah, tanpa harus menunggu persetujuan KDH. b. LHP Investigatif khusus penyalahgunaan wewenang dan kerugian daerah disampaikan kepada Mendagri untuk selanjutnya bersama BPKP melakukan supervisi hasil pengawasan dimaksud Penambahan 1 (satu) unit kerja Inspektur Pembantu sebagai Inspektur Pembantu Investigatif Pengangkatan dan Pemberhentian jabatan Inspektur Daerah: a. Pemberhentian Inspektur Daerah yang tidak sesuai wajib persetujuan tertulis Mendagri dan GWPP; b. Mendagri melakukan supervisi pengisian Inspektur dan Irban; dan c. Panitia Seleksi ditetapkan KDH setelah mendaptkan persetujuan Mendagri dan Menteri PAN dan RB

SDM 1.

2.

Untuk memenuhi kekurangan jumlah APIP dilakukan proses Inpassing Jabatan Fungsional P2UPD serta penempatan lulusan praja IPDN ke Inspektorat Daerah; dan Untuk meningkatkan kompetensi APIP perlu dilakukan koordinasi antara Kemendagri dengan BPKP dan AAIPI dalam rangka penyusunan pedoman Pendidikan berkelanjutan bagi APIP

PENGANGGARAN Menyusun standar analisis kegiatan pengawasan, yang mencerminkan jumlah jenis kegiatan pengawasan, jumlah personil dan jumlah hari pengawasan yang dibutuhkan

terima kasih ...........

14