Dir Supd3 Kemendagri-compressed

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH URUSAN KESEHATAN

Disampaikan Oleh : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Drs. Eduard Sigalingging, M.Si Bali, 20 Maret 2019

2

TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA KE-IV PEMBUKAAN UUD 1945

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia 1.

HAK WARGA NEGARA

PS. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945 PENDIDIKAN, KESEHATAN, HAK ATAS PEKERJAAN, HAK ATAS PENGHIDUPAN YG LAYAK, DAN JAMINAN SOSIAL

3

K E B I J A K A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N TA H A N DAERAH

SELARAS DENGAN TUJUAN 0TDA

PEMDA DIARAHKAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, & PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DG MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, PEMERATAAN, KEADILAN, DAN KAKHASAN SUATU DAERAH DALAM SISTEM NKRI 4

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN UU 23/2014 NO 1

1

2

URUSAN DAERAH

PEMERINTAH PUSAT

2

Upaya Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

3

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5.

3

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

1. 2. 3.

4.

5.

4

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

DAERAH PROVINSI

Pengelolaan UKP Pengelolaan UKM Izin RS kelas A dan fasilitasi pelayanan kesehatan penanaman modal asing (PMA

Penetapan standarisasi TK-WNI, TK-WNA dan penerbitan rekom RPTKA Penempatan Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaks urusan pemerintahan bid. Kesehatan Penetapan standar pengembangan SDM Perencanaan dan Pengembangan SDM

Penyediaan obat, vaksin, alkes dan suplemen Pengawasan ketersedian pemerataan obat dan alkes Pembinaan dan pengawasan industri,sarana produksi dan sarana distribusi obat,alkes,PKRT,bahan obat dan makanan dan minuman Pengawasan fpre-market Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh nasional dan nternasional, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional.

DAERAH KABUPATEN/KOTA

4

5

Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. 2. Pengelolaan UKM rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah 3. Izin RS kelas B Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi.

1.

1.

1.

1.

2.

Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).

2.

3. 1. 2.

2. 3.

4. 5.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok asyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan unia usaha tingkat provinsi.

Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. cPenerbitan izin rumah sakit kelas C dan D Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.

Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). Penerbitan sertifikatproduksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu Dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

KEWAJIBAN PEMDA DALAM PELAKSAAN URUSAN KESEHATAN MENGINTEGRASIKAN DALAM PERENCANAAN BAIK PERENCANAAN LIMA TAHUNAN MAUPUN TAHUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAIMANA KEWENANGAN PEMDA

MENYUSUN PEMBIAYAAN MELALUI PERENCANAAN ANGGARAN DALAM APBD

MENGALOKASIKAN ANGGARAN

MELAKSANAKAN URUSAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH PUSAT

MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT

MELAPORKAN PELAKSANAAN URUSAN MELALUI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERENCANAAN DAN PENGANGGRARAN PEMDA PADA URUSAN KESEHATAN

DEFENISI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP NO 2/2018

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ADALAH KETENTUAN MENGENAI JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR YANG MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERHAK DIPEROLEH SETIAP WARGA NEGARA SECARA MINIMAL.

KEMENTERIAN DALA NEGERI

PASAL 12, PASAL 18 DAN PASAL 298

Terdapat 6 urusan wajib pelayananan dasar yang dilaksanakan berdasarkan SPM, SPM menjadi perioritas baik perencanaan maupun anggaran

PP 2/2018

Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Permendagri 100/2018 PENERAPAN SPM

Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpula data, penghitungan pemennuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM dalam DOKREN, dan pelaksanaan SPM pelaporan dan evaluasi. Standar teknis jumlah dan kualitas barang/jasa, standar jumlah dan kualitas personil/SDMK dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

APBD

DANA TRANSF ER (DAU/DBH/ DAK/DANA DESA

DANA KHUS US

PEMBIAYAAN SPM

(BOS, PKH, DLL.)

KPBU

HIBAH , CSR

KERJASA MA

DAERAH

6 SPM KEBIJAKAN PERENCANAAN

KEBIJAKAN ANGGARAN

Dituangkan dalam

Target tahunan pencapaian SPM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Klasifikasi belanja daerah dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

PELAPORAN SPM

Berdasarkan

INTERNALISASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN RPJP NASIONAL

DIACU

RPJP DAERAH

PEDOMAN

RPJM NASIONAL

DIJABARKAN

RKP

PUSAT

RKPD

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RPJM DAERAH

DIJABARKAN

5 TAHUN 1 TAHUN

20 TAHUN

DIACU PEDOMAN

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD PEDOMAN

5 TAHUN

Standar Pelayanan Minimal

1 TAHUN

PD

STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV Kinerja Prioritas No. Pembanguna n

Program

Indikator

Batas Target Waktu Capaian Capaian RPJMD & Pencapa Tahun Tahun Target 2017 2018 ian SPM (Tahun)

SKPD

2. Peningkata

Bantuan Jumlah siswa yang menerima n Pelayanan Pendidikan bagi bantuan biaya pendidikan sekolah Pemenuhan Masyarakat Tidak bagi masyarakat tidak mampu Hak Dasar; Mampu

75%

2019

-

-

Dinas Pendidikan

Penjaminan Mutu Jumlah standar operating prosedur Layanan mutu yang diterapkan sesuai aturan Kesehatan pada kesehatan yang berlaku Masyarakat

70%

2019

100%

100%

Dinas Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Dasar (Jenis Pelayanan dalam SPM)

100%

2019 89,01%

95,88 %

Dinas Kesehatan

100%

2019

95%

Dinas Kesehatan

89,%

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ Kegiatan

PROVINSI 01 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SPM BIDANG KESEHATAN 01 02 KESEHATAN 01 02 xx 02 PROGRAM UKM RUJUKAN 01 02 xx 02 1 Penyediaan fasilitas kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) 01 02 xx 02 2 Penyediaan fasilitas Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Dst....

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ Kegiatan KABUPATEN/KOTA SPM BIDANG KESEHATAN 01 02 KESEHATAN 01 02 xx 01 PROGRAM UKM RUJUKAN 01 02 xx 01 1 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan ibu hamil 01 02 xx 01 2 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan ibu bersalin 01 02 xx 01 3 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan bayi baru lahir 01 02 xx 01 4 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan balita 01 02 xx 01 5 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia pendidikan dasar 01 01 01 01 01

02 02 02 02 02

xx xx xx xx xx

01 01 01 01 01

6 7 8 9 10

Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia produktif Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia lanjut Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan penderita hipertensi Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan penderita diabetes melitus Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 01 02 xx 01 11 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang terduga tuberkulosis 01 02 xx 01 12 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) PROGRAM Dst......

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PRIORITAS NASIONAL RKP 2020 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Prioritas Nasional

Konektivitas dan Pemerataan

Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja

PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

11 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependuduka n

22

55 Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

44 Pengentasan Kemiskinan

33 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Program Prioritas

Prioritas Nasional

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

“Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”

PROGRAM PRIORITAS 2: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 1

Proyek Prioritas

Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan Penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi

5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan

Penurunan kematian ibu dan bayi Peningkatan KB dan kesehatan reproduksi 2

2

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

4 Penguatan Germas

Kegiatan Prioritas

Penurunan stunting

Program Prioritas 3

Peningkatan Pengendalian Penyakit

Pengendalian penyakit menular Pengendalian penyakit tidak menular





(Dikoordinasikan Oleh PenanggungJawab PN – Bappenas)

Target Prioritas Nasional

K/L  PROGRAM /KEGIATAN/PROYEK PRIORITAS DAERAH  PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS

 RPJMN/RENSTRA K/L  IKK/SDG’s

USULAN/ARAHAN BAPPENAS USULAN K/L  DITETAPKAN BAPPENAS USULAN/ARAHAN BAPPENAS

USULAN DAERAH  DITETAPKAN BAPPENAS

TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

REGULER, AFIRMASI & PENUGASAN K/L  PROGRAM /KEGIATAN/PROYEK K/L

DAK

DAERAH  PROGRAM /KEGIATAN DAERAH

REGULER

Di luar Target Prioritas Nasional (Dikoordinasikan Oleh SUPD – Bangda)

SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

TERIMA KASIH