Zakat Profesi Dalam Islam

Sumbangan Pemikiran Mengenai Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Zakat Profesi Oleh : Pengadilan Agama Kelas I B Lahat ZAKAT PROFESI DALAM ISLAM (Positifisasi

Hukum Zakat Profesi da

lam Per anan nya untuk Mew ujudka n

Pe ningkatan d an Perkem bang an Per ekonomia n bagi Ke makmura n Rakyat)

1

A. PEND AHULUAN Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Syahadat dan Sholat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat faham tentang kewajiban sholat dan manfaatnya dalam membentuk kesholehan pribadi.Namun tidak demikian pemahamaannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial.Implikasi keshalehan sosial ini sangat luas,kalau saja kaum muslimin memahami tentang hal tersebut. Pemahaman sholat sudah merata dikalangan kaum muslimin, namun belum demikian terhadap zakat. Dalam sejarah perjalanan masyarakat Islam,ajaran zakat sudah mulai dilupakan dan disempitkan artinya. Zakat seolah-olah hanya merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah ini. Sehingga zakat menjadi apa yang sering disebut sebagai ibadah mahzhah individu kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Rasul dan Sahabat di Madinah, zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban manusia. Dalam akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan ummat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti; kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi.

Tidak terkecuali Indonesia juga mengalami booming ekonomi,namun sekarang hancur lebur.Akibat dari itu mengakibatkan multi krisis yang berkepanjangan hingga hari ini. Pemerintah tidak mampu menggerakkan ekonomi makro dan ekonomi mikro alhamdulillah masih berjalan walaupun tidak seperti masa tak krisis dulu. Disaat krisis seperti ini masyarakat masih mampu memberikan sebagian hartanya melalui zakat, infaq dan shodaqohnya untuk meringankan penderitaan saudaranya yang lain,baik yang di daerah krisis, bencana, konflik, dan daerah yang lain. Melihat potensi dana masyarakat yang disalurkan dalam wujud ZIS ini, maka pemerintah melalui Depag dan Depkes memobilisir dana- dana sosial keagamaan dalam rangka membantu ibu dan anak yang rawan terkena penyakit.

1

Disampaikan sebagai bahan Rencana Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat mengenai Pengelolaan Zakat Profesi.

1

Sumbangan Pemikiran Mengenai Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Zakat Profesi Oleh : Pengadilan Agama Kelas I B Lahat Suatu kajian yang menarik pada era ini dalam dunia zakat adalah kajian zakat profesi. Kajian ini telah menarik perhatian ulama serta para pakar Islam lainnya. Fiqh Zakat Profesi merupakan tuntutan masyarakat modern yang hidup dalam tatanan masyarakat yang berkembang serta sistem perekonomian yang telah demikian kompleks. Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecilnya orang-orang yang terlibat langsung dengan sektor produksi dan semakin membesarnya sektor- sektor jasa. Karena itulah gaji, upah, intensif dan bonus merupakan variabel penting dalam pendapatan manusia modern yang nilai kumulatifnya seringkali jauh melampaui nishab beberapa komoditas yang tercantum dalam nash-nash hadist, seperti hasil pertanian. Pertanyaan tentang keharusan serta jumlah pendapatan yang perlu dikeluarkan dalam upaya pembersihan harta (tazkiyatul Maal) sering muncul dari para eksekutif yang sedang bangkit ruh keislamannya.Suatu kajian yang menarik pada era ini dalam dunia zakat adalah kajian zakat profesi. Kajian ini telah menarik perhatian ulama serta para pakar Islam lainnya. Fiqh Zakat Profesi merupakan tuntutan masyarakat modern yang hidup dalam tatanan masyarakat yang berkembang serta sistem perekonomian yang telah demikian kompleks. Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecilnya orang-orang yang terlibat langsung dengan sektor produksi dan semakin membesarnya sektor- sektor jasa. Agama Islam memberi perhatian secara seimbang terhadap unsur materi dan unsur ruhi. Artinya kedua unsur tersebut dalam daur kehidupan manusia, berhak memperoleh peran yang sama, tanpa ada salah satu unsur yang melebihi atau mengurangi peran unsur lain. Inilah salah satu bagian dari istimewanya ajaran islam; keselarasannya dengan fitrah manusia. Secara fitrah, setiap manusia membutuhkan unsur materi dan ruhi, dan keduanya itu diakui oleh Islam. Agama islam menganjurkan agar keduanya dapat diaplikasikan dalam timbangan yang sama dan sederajat, hingga tak melahirkan kepincangan-kepincangan dalam bersikap. Kita dapat melihat sisi keistimewaan tersebut, misalnya, pada perintah wajib zakat. Perintah zakat, disamping mengandung dimensi materi, juga dimensi ruhi. Bila zakat diterapkan secara benar dan menyeluruh, ia memiliki peran sangat esensial dalam tarbiyah ruhiyah (pembinaan ruhiyah), yang selanjutnya akan merealisasikan keadilan sosial dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat, disamping semakin memantapkan kekuatan politik untuk ummat. Hal lain yang tak kalah penting, zakat memiliki saham besar dalam da'wah dan jihad yang mutlak menghajatkan harta. Urgensi keterkaitan antara da'wah dan harta, tercermin secara implisit dalam kitabullah. Al- Qur'an, tatkala menyebutkan batas pengorbanan seorang muslim kepada Islam, umumnya kata "amwal" (harta) selalu diiringi dengan kata "anfus" (jiwa).

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, jiwa dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka…." (QS. at- Taubah: 111). Dari sini, tampaknya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang memiliki efek peran integral, meliputi pembinaan pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan terwujudnya khilafah sebagai sasaran akhir da'wah Islam.

2

Sumbangan Pemikiran Mengenai Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Zakat Profesi Oleh : Pengadilan Agama Kelas I B Lahat Dari penjelasan di atas, zakat kekayaan misalnya, bukan semata penyerahan sebagian harta dari kaum kaya (aghniya ) kepada kaum miskin (mustahik ), tanpa meninggalkan kesan dan pengaruh. Tetapi ia merupakan salah satu sarana tarbiyah (pembinaan) bagi kaum muslimin. Disamping itu, tatkala diaplikasikan secara benar dan menyeluruh, zakat , ternyata mampu menuangkan lukisan kondisi yang paling indah sepanjang rentang sejarah. Ini terjadi pada era pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika melalui zakat, Allah SWT telah mencukupkan semua kebutuhan fuqara dan masakin, melunasi hutang para gharimin, meratakan kesejahteraan dan hasil zakat yang melimpah dan bila diperhatikan, memang banyak sekali sisi-sisi tarbiyah yang diperoleh seorang muslim dengan menjalani perintah wajib zakat harta. Dalam kajian zakat profesi, pengambilan jenis zakat ini termasuk dalam wilayah "ijtihad" dengan tetap berpedoman terhadap al Qur'an dan As Sunnah itu sendiri. Ayat al Qur'an yang di maksud adalah seperti QS. Al Baqarah 267: "Hai orang-orang yang beriman infaqkan (keluarkan zakatnya) dari sebagian apa-apa yang baik dari penghasilan (kasab) kamu sekalian, dan........". Keumuman dari ayat ini, dipahami bahwa kasab atau penghasilan apapun yang didapat dan baik harus dikeluarkan zakatnya. Penggunaan kata "infaq" dengan isim fi'il amar yaitu dengan menggunakan kata "anfiquu" menunjukkan kewajibannya, karenanya dimaknai dengan infaq wajib yaitu zakat. Dan, didalam sirah sahabat juga didapat penerapan zakat dari penghasilan tersebut seperti apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Muadz bin Jabal, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, dan Umar bin Abdul Azis yang memotong sebagian penghasilan dari para pegawainya. Oleh karena itu, positivisasi hukum zakat profesi dalam berbangsa dan bernegara terutama di Pemerintah Kabupaten Lahat merupakan suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, menghilangkan stagnasi dan ketimpangan ekonomi (antara yang kaya dan miskin), mewujudkan dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta yang paling utama adalah untuk membentuk pribadi yang benar-benar memiliki nilai keimanan dan ketaqwaan yang tinggi dan mulia di mata Allah SWT.

B. ISI P EMIKIRAN Berdasarkan paparan pendahuluan di atas, bersama ini Kami sampaikan sumbangan pemikiran mengenai materi dan tekhnis pelaksanaan zakat profesi guna membentuk dan menciptakan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zakat Profesi di Kabupaten Lahat, sebagai berikut; a. LA NDA SAN HUK UM ZAK AT PR OFE SI 1. Hu kum Sya r ’i -

Firman Allah SWT dalam QS Al- Baqarah (2) : ayat 219: "Hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari (hasil) usaha kamu yang baik ………."

-

Firman Allah SWT dalam QS Al- Baqarah (2) : ayat 219:

3

Sumbangan Pemikiran Mengenai Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Zakat Profesi Oleh : Pengadilan Agama Kelas I B Lahat "Hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari (hasil) usaha kamu yang baik –baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu… ……." -

Firman Allah SWT dalam QS At Taubah (9) : ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka………."

-

Hadits Nabi SAW ; Diriwayatkan secara marfu’ hadits Ibnu Umar, dari Nabi SAW beliau bersabda;

“Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun”. Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda; “Tidak ada zakat atas orang mukmin

terhadap hamba sahaya dan kudanya.” (HR. Muslim) Dari Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: “Tangan atas lebih

baik dari pada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberikan kecukupan.” (HR. Bukhari). -

Fatwa Ulama pada Mu'tamar Internasional I tentang zakat di Kuwait (30 April 1984 M), antara lain juga menyebutkan obyek zakat yang tidak secara spesifik disebutkan dalam hadist yaitu: zakat profesi, perusahaan, dan kegiatan usaha lainnya.

-

Keputusan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan,

-

Berbagai ulama berpendapat bahwa pengenaan zakat profesi dapat diqiyaskan atau dianalogkan dengan dua jenis zakat sekaligus yaitu zakat pertanian dan zakat uang/ emas. Dianalogkan dengan zakat pertanian, karena zakat profesi tidak mempunyai haul. Artinya kalau zakat pertanian wajib dikeluarkan saat panen (QS 6:141), maka zakat profesi juga wajib dikeluarkan saat kita menerima hasil usaha (jerih payah) kita.

2. Pe rat uran Per und ang -un dan gan -

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, sebagaimana telah beberapa

4

Sumbangan Pemikiran Mengenai Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Zakat Profesi Oleh : Pengadilan Agama Kelas I B Lahat

-

-

-

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127); Undang-undang 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahari Lembaran Negara Nomor 3400); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahani Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahari Lembaran Negara Nomor 2885); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di.Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahari Lembaran Negara Nomor 3373); Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999. tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Kedudukan. Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002; UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undarig-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat lainnya.

b. KE RAN GKA PE RDA ZAK AT PROF ESI BA B I KE TEN TUAN UMU M Pa sal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan; 1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 2. Pendapatan Profesi adalah 3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. 4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

5

Sumbangan Pemikiran Mengenai Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Zakat Profesi Oleh : Pengadilan Agama Kelas I B Lahat 5. Agama adalah Agama Islam.

6. Pemerintrah adalah organisasi pemerintahan daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang agama, 7. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, 8. Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pa sal 2 Setiap orang yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat profesi. Pa sal 3 Pemerintahan Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzzaki, mustahiq, dan amil zakat. BAB II AZ AZ DAN TUJ UAN Pa sal 4 Pengelolaan Zakat Profesi berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pa sal 5 Pengelolaan Zakat Profesi bertujuan: 1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; 2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

BAB III ZA KA T PRO FESI DA N PE NGH ITUN GANN YA Pa sal 6 Zakat profesi wajib bagi setiap orang atau Badan Hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut; 1. beragama Islam atau dimiliki oleh orang Islam 2. Mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna

6

Sumbangan Pemikiran Mengenai Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Zakat Profesi Oleh : Pengadilan Agama Kelas I B Lahat

Pa sal 7 Pendapatan yang dikategorikan dalam zakat profesi adalah; 1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta, 2. Pendapatan dari hasil kerja professional dalam bidang pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan tertentu, dimana pekerja tersebut memperoleh pendapatan dengan mengandalkan kemampuan dan ketrampilan pribadinya Pa sal 8 Penghitungan Zakat Profesi 1. Zakat profesi dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan setiap bulannya,

2. Dalam zakat profesi tidak ada sistem haul, 3. Kadar nisab zakat profesi adalah setara dengan 524 kg beras per bulan atau sebesar 85 gram emas per tahun.

4. Prosentase perhitungan zakat profesi adalah 2,5% dari penghasilan yang diterima.2

BA B IV OR GAN ISA SI PENG ELO LA ZAK AT PR OFE SI Pa sal 9 1. Pengelolaan zakat profesi dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. 2. Pembentukan badan amil zakat: a. Daerah Kabupaten oleh bupati atas usul kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten; b. Kecamatan oleh Camat atas usul kepala Kantor Urusan Agama kecematan. 3. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. 4. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu 5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Pa sal 10 Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Untuk mengetahui cara perhitungan zakat profesi lebih rinci dapat dilihat dalam bagian Hal -hal yang diper lukan dala m Perhitungan Zakat P rofesi (Pendapatan )pada halaman 10 dalam materi ini. 2

7

Sumbangan Pemikiran Mengenai Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Zakat Profesi Oleh : Pengadilan Agama Kelas I B Lahat Pa sal 11 Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah dan unsur Pengawas.

BA B V PE NGU MPU LAN ZAK AT P ROFE SI Pa sal 12 Pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan cara;

1. dikeluarkan melalui badan dan atau lembaga pemerintah dan swasta pada saat penerimaan gaji setiap bulannya,

2. badan dan atau lembaga pemerintah dan swasta tersebut wajib menyetorkan zakat profesi kepada badan amil zakat seperti yang dimaksud dalam pasal 9. BA B VI PEND AYAG UNA AN ZAK AT PR OFE SI Pa sal 13 1. Hasil pengumpulan zakat profesi didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. 2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat profesi berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

BA B VII PEN GA WAS AN Pa sal 14

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari Bupati, Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5) serta ditambah dengan suatu forum yang terdiri dari para tenaga ahli yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis audit pemeriksaan dan verifikasi keuangan serta pengawasan dalam pendayagunaan zakat dan pengembangan pengelolaan Zakat Profesi. 2. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh komponen sebagaimana tertera dalam ayat 1. 3. Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.

8

Sumbangan Pemikiran Mengenai Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Zakat Profesi Oleh : Pengadilan Agama Kelas I B Lahat 4. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

BA B VIII KE TEN TUAN SA KSI Pa sal 15 Sangsi Administratif

1. Kepala Badan dan atau lembaga pemerintah yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 12 dapat dikenakan sangsi administrative oleh Pemerintah Daerah melalui usulan dan rekomendasi dari Tim Pengawas yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1, 2. Badan dan atau lembaga swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 12, dapat dicabut izin operasinya oleh Pemerintah Daerah melalui usulan dan rekomendasi dari Tim Pengawas yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1. Pa sal 16 Sangsi Pidana

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda sebanyakbanyaknya 20 % dari seluruh jumlah kewajiban zakat profesi yang harus dibayar sesuai dengan putusan pengadilan, 2. Badan Pengelola Zakat Profesi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran. BA B IX PER ALIH AN Pa sal 17 Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannnya Peraturan Daerah ini organisasi atau institusi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KE TEN TUAN PE NUTU P Pa sal 18 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

9

Sumbangan Pemikiran Mengenai Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Zakat Profesi Oleh : Pengadilan Agama Kelas I B Lahat

Pa sal 19 1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Hal-h al yang di perluka n dalam Pe rhitun gan Zakat

Profesi (Pe ndap atan)

Masukkan angka tanpa tanda apa pun, baik koma, titik atau tanda lainnya Se bag ai cata tan : 1. perhitungan berikut ini adalah untuk pen erim aan dan pe nge luar an se lam a sat u ta hun dan untuk pe mba yar an per- tahu n 2. Penerimaan dan Pengeluaran tersebut dapat dijadikan dalam hitungan perbulan. Uraian

Jumlah

Pendapatan Gaji/honorarium

Rp.

Pendapatan lain

Rp.

Jumlah

Rp.

Pengeluaran Kebutuhan fisik

Rp.

Air, listrik, dll

Rp.

Pendidikan

Rp.

Kesehatan

Rp.

Transportasi

Rp.

Pengeluaran lain

Rp.

Jumlah

Rp.

Kewajiban zakat = 2,5% dari (pendapatan-pengeluaran) = 2,5% x Rp Jumlah zakat yang dikeluarkan (per tahun)

Rp.

Jumlah zakat yang dikeluarkan (per bulan)

Rp.

Ca tat an Nishab = 85 gram emas, dengan perhitungan : Harga 1 gram Emas = Rp. , 85 gram = Rp.

10

Sumbangan Pemikiran Mengenai Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Zakat Profesi Oleh : Pengadilan Agama Kelas I B Lahat

C. SAR AN Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Kami memberikan saran sebagai berikut; 1. Berhubung zakat profesi bukanlah merupakan sumber penerimaan biasa bagi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat harus bertanggung jawab dalam seluruh operasionalnya, baik proser pengumpulan maupun prosedur dan sistem pendistribusiannya, 2. Adanya pemisahan atau tidak dicampur adukkannya penerimaan zakat profesi ini dengan penerimaan public lainnya, 3. Badan Amil Zakat Kabupaten Lahat harus dioptimalkan kinerjanya, dengan maksud dapat melaksanakan pengelolaan yang diamanatkan oleh Undangundang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, baik yang meliputi pengelolaan; (a) zakat emas, perak, dan uang (b) Perdagangan dan Perusahaan (c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan (d) hasil pertambangan (e) hasil peternakan (f) hasil pendapatan dan jasa dan (g) Rikaz serta pengelolaan hasil zakat profesi.

11

Sumbangan Pemikiran Mengenai Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Zakat Profesi Oleh : Pengadilan Agama Kelas I B Lahat DAFT AR PU ST AK A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kom pila si H ukum Ek ono mi Syari ah, Jakarta, 2008 Didin Hafidhuddin, Za kat dal am Pere kon omia n Mode rn, Gema Insani, Jakarta, 2002 Muhammad Arif Mufraini, Ak unt ansi da n Manaj eme n Zakat ; Meng omu nika sika n Ke sad ara n da n Memb ang un Jari nga n, Kencana Predana, Jakarta, 2006

12