Yuliyanto.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pada zaman sekarang, teknologi informasi mempunyai peranan penting dalam bidang industri maupun kehidupan kita sendiri. Salah satu bidang industri yang memanfaatkan berkembangnya teknologi informasi adalah bidang kesehatan. Teknologi informasi sudah berkontribusi banyak dalam kehidupan kita, salah satu contohnya dalam bidang kesehatan yaitu rekam medis elektronik (EMR) yang digunakan oleh dokter untuk mengetahui riwayat penyakit anda, obat-obatan apa saja yang sudah pernah di konsumsi, apakah anda mempunyai sebuah alergi, dan lain-lain. Tanpa teknologi informasi, pengumpulan dan pengambilan data tersebut tidaklah mudah untuk rumah sakit yang mempunyai ribuan pasien jika dilakukan secara manual. Teknologi informasi juga memudahkan komunikasi jarak jauh dengan adanya internet. Seluruh rumah sakit akan mengakses database yang berisi dengan data pasien, sehingga memudahkan pasien dan rumah sakit apabila pasien menggunakan rumah sakit yang berbeda. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa pengertian dari sistem informasi kesehatan? 2. Bagaimana konsep-konsep pengembangan sistem informasi kesehatan? 3. Bagaimana aplikasi sistem informasi kesehatan pada sistem informasi rumah sakit? 4. Apa tujuan pengembangan sistem informasi kesehatan? 5. Ruang lingkup sistem informasi kesehatan?

C. Tujuan 1. Guna mengetahui apa pengertian sistem informasi kesehatan. 2. Guna mengetahui bagaimana konsep-konsep pengembangan sistem informasi kesehatan. 3. guna mengetahui bagaimana aplikasi sistem informasi kesehatan pada sistem informasi rumah sakit.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengantar dan Pengertian Sistem Informasi Kesehatan Di dalam peraturan pemerintah RI no.46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan, disebutkan bahwa suatu sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dan untuk mendukung penyelenggaran pembangunan kesehatan tersebut, diperlukan data, informasi dan indikator kesehatan yang dikelola dalam sistem informasi kesehatan. Pada hakekatnya pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Penggunaan informasi kesehatan dilaksanakan untuk memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung sebagai pengetahuan untuk mendukung pengelolaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan kesehatan dan informasi yang didapat harus bersumber dari informasi yang akurat yang dilaksanakan untuk penyusunan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan,

pengawasan,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan

kesehatan. Selain itu penggunaannya harus menaati ketentuan tentang : 1. Kerahasiaan informasi, dan 2. Hak atas kekayaan intelektual yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna memiliki arti yang sama dengan tujuan mendukung proses kerja pemerintah, pemerintah daerah, dan

fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

B. Konsep-konsep Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Untuk mengatasi kekurangan dan ketidakkompakan dari badan kesehatan di Indonesia maka dibentuklah sistem informasi kesehatan. Dalam melakukan pengembangan sistem informasi secara umum, ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami oleh para pembuat rancang bangun sistem informasi, yaitu antara lain : 1. Sistem informasi tidak identik dengan sistem komputerisasi. Pada dasarnya sistem informasi tidak bergantung pada penggunaan teknologi komputer. Sistem informasi yang dimaksud disini adalah sistem informasi yang berbasis komputer. Hal-hal yang penting dalam pemanfaatan teknologi komputer/informasi dalam suatu sistem informasi suatu organisasi adalah : a. Pengambilan keputusan yang tidak dilandasi dengan informasi. b. Informasi yang tersedia tidak relevan. c. Informasi yang ada tidak dimanfaatkan oleh manajemen. d. Informasi yang ada tidak tepat waktu. e. Terlalu banyak informasi. f. Informasi yang tersedia tidak akurat. g. Adanya duplikasi data (redundancy). h. Adanya data yang cara pemanfaatannya tidak fleksibel. 2. Sistem informasi organisasi adalah suatu sistem yang dinamis. Dinamika sistem informasi dalam suatu organisasi sangat ditentukan oleh dinamika perkembangan organisasi tersebut. Oleh karena itu perlu disadari bahwa pengembangan sistem informasi tidak pernah berhenti.

3. Sistem informasi sebagai suatu sistem harus mengikuti siklus hidup sistem. Sistem informasi memiliki umur layak guna, maksudnya panjang pendeknya umur layak guna sistem informasi ditentukan oleh : a. Makin cepat organisasi tersebut berkembang, maka kebutuhan informasi juga akan berkembang sedemikian rupa sehingga sistem informasi yang sekarang digunakan sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan organisasi tersebut. b. Perkembangan teknologi informasi yang cepat menyebabkan perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung beroperasinya sistem informasi tidak bisa berfungsi secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan karena : 1) Perangkat keras yang digunakan sudah tidak diproduksi lagi, karena teknologinya ketinggalan zaman, sehingga layanan pemeliharaan perangkat keras tidak dapat lagi dilakukan oleh perusahaan pemasok perangkat keras. 2) Perusahaan pembuat perangkat lunak yang sedang digunakan, sudah mengeluarkan versi baru. Versi terbaru itu umumnya mempunyai feature yang lebih banyak, melakukan optimasi proses dari versi sebelumnya dan memanfaatkan feature baru dari perangkat keras yang juga telah berkembang. Jadi mengingat perkembangan teknologi informasi yang berlangsung dengan cepat, maka pengguna harus sigap dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi tersebut. Yang dimaksud dengan perangkat keras (hardware) adalah peralatan yang digunakan dalam pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data serta untuk komunikasi data. Perangkat keras tersebut berupa perangkat elektronik dan/atau nonelektronik, antara lain berupa kartu, buku register, formulir laporan, jaringan komputer, dan media koneksi.

Sedangkan yang dimaksud perangkat lunak (software) adalah kumpulan program komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk menjalankan proses pengelolaan data. Perangkat lunak meliputi perangkat lunak untuk sistem operasi, perangkat lunak untuk aplikasi, dan perangkat lunak pabrikan yang dapat terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan. c. Perkembangan

tingkat

kemampuan

pengguna

(user)

sistem

informasi. Suatu sistem informasi yang baik, akan dikembangkan berdasarkan tingkat kemampuan dari para pengguna, baik dari sisi : 1)

Tingkat pemahaman mengenai teknologi informasi.

2)

Kemampuan belajar dari para pengguna.

3)

Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sistem.

4. Daya guna sistem informasi sangat ditentukan oleh tingkat integritas sistem informasi itu sendiri. Sistem informasi yang terpadu (integrated) mempunyai daya guna yang

tinggi,

jika

dibandingkan

dengan

sistem

informasi

yang

terfragmentasi. Usaha untuk melakukan integrasi sistem yang ada di dalam suatu organisasi menjadi satu sistem yang utuh merupakan usaha yang berat dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Sinkronisasi antar sistem yang ada dalam sistem informasi itu, merupakan prasyarat yang mutlak untuk mendapatkan sistem informasi yang terpadu. 5. Keberhasilan pengembangan sistem informasi sangat bergantung pada strategi yang dipilih untuk pengembangan sistem tersebut. Strategi yang dipilih untuk melakukan pengembangan sistem sangat bergantung pada besar kecilnya cakupan dan kompleksitas dari sistem informasi tersebut. Dan ketidaktepatan dalam melakukan prediksi keadaan di masa mendatang, merupakan salah satu penyebab kegagalan implementasi dan operasionalisasi sistem informasi. 6. Pengembangan

sistem

informasi

organisasi

harus

pendekatan fungsi dan dilakukan secara menyeluruh.

menggunakan

Pengembangan

sistem

informasi

harus

dilakukan

dengan

menggunakan pendekatan struktur organisasi dan pada umumnya mereka mengalami kegagalan, karena struktur organisasi sering kali kurang mencerminkan semua fungsi yang ada di dalam organisasi. Sebagai pengembang,

sistem

informasi

hanya

bertanggung

jawab

dalam

mengintegrasikan fungsi-fungsi dan sistem yang ada di dalam organisasi tersebut menjadi satu. Pemetaan fungsi-fungsi dan sistem ke dalam unitunit struktural yang ada di dalam organisasi adalah wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan organisasi. Adapun penyusunan rancang bangun atau design sistem informasi harus dilakukan secara menyeluruh, sedangkan dalam pembuatan aplikasi bisa dilakukan secara sektoral atau segmental menurut prioritas dan ketersediaan dana. Pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan TIK diperlukan untuk mendukung sistem informasi dalam proses pencatatan data agar dapat meningkatkan akurasi data dan kecepatan dalam penyediaan data untuk diseminasi informasi dan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses kerja serta memperkuat transparansi. b. Keamanan dan kerahasiaan data. Sistem

informasi

yang dikembangkan

dapat

menjamin

keamanan dan kerahasiaan data. Agar sistem informasi kesehatan terstandar perlu menyediakan pedoman nasional untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK. Sistem informasi kesehatan yang dikembangkan dapat mengintegrasikan berbagai macam sumber data, termasuk pula dalam pemanfaatan TIK. c. Kemudahan akses. Data dan informasi yang tersedia mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Data dan informasi yang dikumpulkan harus dapat ditelusuri lebih dalam secara individual dan aggregate, sehingga

dapat menggambarkan perbedaan gender, status sosial ekonomi dan wilayah geografi. d. Etika, integritas dan kualitas.

7. Informasi telah menjadi aset organisasi. Dalam konsep manajemen modern, informasi telah menjadi salah satu aset dari suatu organisasi, selain uang, SDM, sarana dan prasarana. Penggunaan informasi internal dan eksternal organisasi merupakan salah satu keunggulan kompetitif, hal tersebut karena keberadaan informasi menentukan kelancaran dan kualitas proses kerja, dan menjadi ukuran kinerja organisasi atau perusahaan, serta menjadi acuan yang pada akhirnya menentukan kedudukan atau peringkat organisasi tersebut dalam persaingan lokal maupun global. Adapun yang dimaksud dengan Informasi kesehatan disini adalah informasi yang terdiri dari : a. Informasi upaya kesehatan. Untuk informasi ini paling sedikit harus memuat mengenai informasi penyelenggaraan pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan b. Informasi penelitian dan pengembangan kesehatan. Informasi harus memuat hasil penelitian dan pengembangan kesehatan dan hak kekayaan intelektual bidang kesehatan. c. Informasi pembiayaan kesehatan. Untuk informasi disini paling sedikit harus memuat informasi mengenai sumber dana, pengalokasian dana dan pembelanjaan.

d. Informasi sumber daya manusia kesehatan. Informasi disini harus memuat : 1)

jenis, jumlah, kompetensi, kewenangan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan.

2)

sumber daya untuk pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

3)

penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

e. Informasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Informasi ini paling sedikit harus memuat : 1)

Jenis, bentuk, bahan, jumlah dan khasiat sediaan farmasi.

2)

Jenis, bentuk, jumlah, dan manfaat alat kesehatan.

3)

Jenis dan kandungan makanan.

f. Informasi manajemen dan regulasi kesehatan. Informasi ini paling sedikit harus memuat : 1)

Perencanaan kesehatan.

2)

Pembinaan

dan

pengawasan

kesehatan,

penelitian

dan

pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, pemberdayaan masyarakat. 3)

Kebijakan kesehatan dan

4)

Produk hukum.

g. Informasi pemberdayaan masyarakat. Meliputi informasi mengenai : 1)

Jenis organisasi kemasyarakatan yang peduli kesehatan.

2)

Hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, termasuk penggerakan masyarakat.

h. Penjabaran sistem sampai ke aplikasi menggunakan struktur hirarkis yang mudah dipahami. Oleh karena penjabaran sistem informasi cukup luas dan menimbulkan kesulitan, maka dalam penjabarannya sering digunakan istilah : 1)

sistem

2)

subsistem

3)

modul

4)

submodul

5)

dan aplikasi

Masing-masing subsistem dapat terdiri atas beberapa modul, masingmasing

modul dapat terdiri dari beberapa submodul dan masing-masing

submodul dapat terdiri dari beberapa aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Struktur hirarki seperti ini sangat memudahkan dari segi pemahaman maupun penamaan.

C. Tujuan sistem informasi kesehatan Adapun dibentuknya pengaturan sistem informasi kesehatan itu bertujuan untuk : 1. Menjamin ketersediaan, kualitas dan akses terhadap informasi kesehatan yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Memberdayakan peran serta masyarakat, termasuk organisasi profesi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. 3. Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dalam ruang lingkup sistem kesehatan nasional yang berdaya guna dan berhasil guna terutama melalui penguatan kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Sistem informasi kesehatan di Indonesia wajib dikelola oleh : 1. Pemerintah pusat untuk ruang lingkup berskala nasional dalam ruang lingkup sistem kesehatan nasional. 2. Pemerintah daerah provinsi untuk tingkat provinsi. 3. Pemerintah daerah kabupaten/kota untuk skala kabupaten/kota, 4. Fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengelolaan sistem informasi kesehatan dengan skala fasilitas pelayanan kesehatan. Semua pengelola sistem informasi kesehatan juga diwajibkan untuk : 1.

Memberikan data dan informasi kesehatan yang diminta oleh pengelola sistem informasi kesehatan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota

2.

Menyediakan akses pengiriman data dan informasi kesehatan kepada pengelola sistem informasi kesehatan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota

3.

Menyediakan akses pengambilan data dan informasi kesehatan bagi pengelola sister informasi kesehatan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota

4.

Menyediakan akses keterbukaan informasi kesehatan bagi masyarakat untuk informasi kesehatan yang bersifat terbuka. Pengelolaan sistem informasi kesehatan menimbulkan konsekuensi

tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Jadi pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah menetapkan standar dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan, untuk mengatur efisiensi dan efektivitas sistem informasi kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat. Di samping itu, pemerintah, pemerintah daerah, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta bertanggung jawab juga atas ketersediaan sumber daya untuk pengelolaan sistem informasi kesehatan. Tanggung jawab setiap institusi yang melaksanakan sistem informasi kesehatan juga berkaitan dengan kewajiban untuk menjamin keandalan sistem yang digunakan, kerahasiaan isi data yang dimiliki serta akses bagi pemilik data kesehatan. Serta bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban untuk menyampaikan dan melaporkan informasi kesehatan untuk kepentingan pelayanan serta kebijakan kesehatan termasuk dalam rangka pemberantasan penyakit. Sistem informasi kesehatan harus dikelola secara berjenjang, terkoneksi, dan terintegrasi serta didukung dengan kegiatan pemantauan,

pengendalian dan evaluasi. Dan pengelolaan sistem informasi kesehatan tersebut meliputi : 1.

Perencanaan program

2.

Pengorganisasian

3.

Kerja sama dan koordinasi dalam unsur kesehatan sendiri dan melalui lintas sektor, termasuk melalui jejaring global

4.

Penguatan sumber daya

5.

Pengelolaan data dan informasi kesehatan, meliputi kegiatan pencatatan, pengumpulan, standarisasi, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan, dan penggunaan

6.

Pendayagunaan dan pengembangan sumber daya, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia dan pembiayaan

7.

Pengoperasian sistem elektronik kesehatan

8.

Pengembangan sistem informasi kesehatan

9.

Pemantauan dan evaluasi

10.

Pembinaan dan pengawasan Informasi kesehatan diperlukan untuk menyelenggarakan upaya

kesehatan yang efisien dan efektif. Informasi tersebut digunakan untuk masukan dalam pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan, baik untuk manajemen pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, maupun program pembangunan kesehatan atau manajemen wilayah. Selain itu pemerintah juga memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi kesehatan, melalui penyelenggaraan sistem informasi

kesehatan

dan lintas sektor. Sistem

informasi

kesehatan

diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, itikad baik, kemanfaatan, tata kelola yang baik, ketersediaan data, ketepatan waktu, standarisasi, integrasi, keamanan dan kerahasiaan informasi , dan netralitas teknologi. Berkembangnya sistem informasi kesehatan sangat didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang signifikan memberi kontribusi bagi implementasi sistem informasi secara lebih profesional, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja terutama di

fasilitas pelayanan kesehatan dan mengoptimalkan aliran data yang dapat meningkatkan ketersediaan data, kualitas data dan informasi kesehatan dan yang terkait. Selain itu, pelayanan kesehatan juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, karena sejak tahun 1990-an, organisasi-organisasi kesehatan sudah dihubungkan dengan jaringan sistem teknologi informasi secara global dengan teknologi telekomunikasi melalui internet. Untuk menertibkan dan menyinkronkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang selama ini belum terintegrasi, maka diperlukan penguatan sistem informasi kesehatan, lintas program, dan urusan secara berjenjang di pusat dan daerah dan didukung dengan peraturan perundangundangan. Kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan yang belum terintegrasi dan terkoordinasi inilah yang menjadi salah satu masalah, selain tentunya overlapping kegiatan dalam pengumpulan dan pengolahan data, karena masing-masing unit mengumpulkan datanya sendiri-sendiri dengan berbagai instrumennya di setiap unit kerja, baik di pusat dan di daerah, sehingga penyelenggaraan sistem informasi kesehatan belum bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Karena suatu sistem informasi merupakan jiwa dari suatu institusi, maka sistem informasi kesehatan merupakan jiwa dari institusi kesehatan. Jadi dengan kondisi sistem informasi kesehatan yang kuat akan mampu mendukung upaya-upaya dari institusi kesehatan. Penguatan sistem infomasi kesehatan secara tidak langsung akan turut pula memperkuat sistem kesehatan nasional. Agar upaya penguatan dapat terarah, saling terkait dan dengan langkah-langkah serta strategi yang jelas dan komprehensif, maka disusunlah suatu roadmap rencana aksi penguatan sistem informasi kesehatan pada tahun 2011-2014, yang merupakan rencana kerja jangka menengah yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sistem informasi kesehatan dalam penerapannya. Sampai saat ini sistem informasi kesehatan masih terfragmentasi dan belum mampu menyediakan data dan informasi yang handal, sehingga sistem

informasi kesehatan masih belum menjadi alat pengelolaan pembangunan kesehatan yang efektif. Untuk menyelenggarakan pengelolaan pembangunan kesehatan diperlukan komponen yang dikelompokkan dalam tujuh subsistem, yaitu : 1. Upaya kesehatan. 2. Penelitian dan pengembangan kesehatan. 3. Pembiayaan kesehatan. 4. Sumber daya manusia kesehatan. 5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. 6. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. 7. Pemberdayaan masyarakat. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan juga menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Data dan informasi adalah sumber daya yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan kesehatan, yaitu pada proses manajemen, pengambilan keputusan, kepemerintahan dan penerapan akuntabilitas. Namun, pembuat kebijakan sering kali mengalami kesulitan dalam hal mengambil keputusan yang tepat dan cepat, hal ini dikarenakan keterbatasan atau ketidaktersediaan data dan informasi yang akurat, cepat dan tepat. Karena itulah, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

D. Kondisi Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia

Saat ini kebutuhan data informasi yang akurat makin meningkat, namun sistem informasi masih belum menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Masalah yang dihadapi sistem informasi kesehatan saat ini, terutama belum adanya persepsi yang sama diantara penyelenggara kesehatan terutama penyelenggara sistem informasi kesehatan terhadap sistem informasi kesehatan. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan masih belum efisien, terjadi redundant data dan duplikasi kegiatan, dan kualitas data yang dikumpulkan masih rendah, bahkan ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ketepatan waktu juga masih rendah, sistem umpan balik tidak optimal, pemanfaatan data informasi di tingkat daerah untuk advokasi, perencanaan program, monitoring dan manajemen masih rendah serta tidak efisiennya penggunaan sumber daya, juga pengelolaan data informasi belum terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Masalah inilah yang sedang dihadapi sistem informasi kesehatan dan perlu dilakukan upaya penguatan dan perbaikan.

E. Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Untuk mencapai visi sistem informasi kesehatan yang terarah, yang mampu mendukung proses pembangunan kesehatan menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, maka dilakukan kebijakan-kebijakan diantaranya : 1. Pengembangan kebijakan dan standar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. 2. Pengembangan

dan

penyelenggaraan

sistem

informasi

kesehatan

dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk lintas sektor dan masyarakat. 3. Pengembangan sistem informasi kesehatan dilakukan melalui kegiatan perencanaan sistsem, analisis sistem, perancangan sistem, pengembangan perangkat

lunak,

penyediaan

perangkat

keras,

uji

coba

sistem,

implementasi sistem, serta pemeliharaan dan evaluasi sistem. Dan

pengembangan sistem informasi kesehatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian. 4. Penetapan kebijakan dan standar sistem informasi kesehatan dilakukan dalam kerangka desentralisasi di bidang kesehatan. 5. Penataan sumber data dan penguatan manajemen sistem informasi kesehatan pada semua tingkat sistem kesehatan dititik beratkan pada ketersediaan standar operasional yang jelas, pengembangan dan penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan TIK, serta penguatan advokasi bagi pemenuhan anggaran. 6. Pengembangan SDM pengelola data dan informasi kesehatan dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lintas sektor terkait serta terpadu dengan pengembangan SDM kesehatan lainnya. 7. Peningkatan

penyelenggaraan

sistem

pengumpulan,

penyimpanan,

diseminasi dan pemanfaatan data/informasi dalam kerangka kebijakan manajemen data satu pintu. 8. Pengembangan Bank Data Kesehatan harus memenuhi berbagai kebutuhan dari pemangku-pemangku kepentingan dan dapat diakses dengan mudah, serta memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan etika yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. 9. Peningkatan

kerjasama

lintas

program

dan

lintas

sektor

untuk

meningkatkan statistik vital melalui upaya penyelenggaraan registrasi vital di seluruh wilayah Indonesia dan upaya inisiatif lainnya. 10. Peningkatan inisiatif penerapan eHealth untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien. 11. Yang dimaksud dengan eHealth adalah pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi di sector kesehatan terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. 12. Peningkatan budaya penggunaan data melalui advokasi terhadap pimpinan di semua tingkat dan pemanfaatan forum-forum informatika kesehatan yang ada

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Sistem informasi kesehatan merupakan sarana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan B. Saran Pendidikan terhadap pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu ditingkatkan baik secara formal dan informal khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan komunitas, harapanya supaya informasi kesehatan lebih efektif lagi.

DAFTAR PUSTAKA https://www.academia.edu/10188931/sistem_pelayanan_kesehatan

https://www.google.co.id/amp/s/haniksisca.wordpress.com/2017/11/23/makalahsistem-pelayanan-kesehatan-di-indonesia/amp/