Yudha Vandiyanto Riset Mengenai Perbandingan Perubahan Antara Psak 30 Dengan Psak 73.docx

RISET MENGENAI PERBANDINGAN PERUBAHAN ANTARA PSAK 30 DENGAN PSAK 73

Oleh : Yudha Vandiyanto

( 041711333173 )

Jurusan Akuntansi 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 2019

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Setiap perusahaan selalu melakukan transaksi tukar menukar barang , salah satunya adalah dengan cara sewa. Pada perkembangan saat ini sewa semakin berkembang di masyarakat luas baik dari kalangan usaha individu, pengusaha, perusahaan, industri, maupun bisnis. Perkembangan yang terjadi adalah para pelaku dunia bisnis menjadikan sewa sebagai pekerjaan yang menjanjikan bagi peghasilan mereka. Dengan begitu, munculah banyak instansi yang bergerak dalam usaha sewa menyewa. Usaha sewa menyewa memang dinilai mengutungkan bagi pemberi sewa (lessor) dan penyewa (lessee) . Bagi pemberi sewa keuntungan yang didapat adalah bunga dari kenaikan angsuran yang diberikan kepada penyewa ,aset yang disewa dapat digunakan lagi sebagai usaha selama masih memiliki umur manfaat, juga penghasilan yang didapat bersifat pasif. Sedangkan bagi penyewa adalah tidak perlu memiliki aset untuk dioperasikan , keuntunganya yaitu biaya yang dikeluarkan hanya sedikit dibandingkan harus membeli aset, serta tidak memiliki kewajiban memelihara aset dan melakukan penyusutan. Dengan perkembangan tersebut, standar akuntansi untuk sewa menyewa juga berkembang termasuk di Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pasal 73 untuk sewa yang akan menggantikan pasal 30 yaitu pasal sebelumnya yang mengatur tentang sewa. Dengan adanya regulasi tersebut maka riset ini saya lakukan untuk mengetahui perbedaan diantara kedua pasal yang telah saya sebutkan dan memahami perkembangan sewa saat ini. Selain itu, riset yang saya lakukan termasuk bagian dari tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah III yang mengharuskan mahasiswa untuk melakukan riset mengenai perkembangan dunia akuntansi dalam hal ini sewa.

RUMUSAN MASALAH 1. 2. 3. 4.

Apa itu sewa menurut PSAK ? Bagaimana perkembangan bisnis sewa saat ini ? Apa saja perbedaan pada pasal 73 dan pasal 30 PSAK sebelumnya tentang sewa? Apakah pasal 73 yang akan diterapkan sesuai dengan perkembangan sewa di Indonesia saat ini?

BAB II PEMBAHASAN Pengertian Umum Sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Pesewa (lessor) meminjamkan asetnya untuk digunakan oleh Penyewa (lesse). Aset yang digunakan untuk sewa adalah yang dapat diidentifikasi secara jelas. Sewa dapat dijadikan sebagai altenatif pembiayaan sebagai penghemat kas suatu entitas. Sewa berdasarkan sifatnya dibagi menjadi sewa operasi dan sewa pembiayaan. Sewa Operasi merupakan sewa jangka pendek dengan aset yang digunakan tidak untuk dimiliki oleh penyewa dan penyewa tidak memiliki kewajiban penuh untuk memelihara aset sewa sehingga aset yang disewa hanya untuk dipakai dan dikembalikan sesuai perjanjian sewa. Sedangkan sewa pembiayaan merupakan sewa jangka panjang dalam arti penyewa memiliki opsi untuk memiliki aset sewa dan terdapat transfer risiko atas kepemilikian aset sewa pada akhir masa sewa sehigga aset yang disewa merupakan opsi pembelian secara angsuran dan atau untuk dipakai saja. Perkembangan Sewa Munculnya sewa karena entitas membutuhkan aset untuk dijalankan akan tetapi dana yang dimilikai entitas tidak memadai , sedangkan disisi entitas pemilik aset telah mengeluarkan banyak dana untuk mendapatkan aset tetapi entitas tidak sepenuhnya menggunakan aset untuk dijalankan akibatnya aset tidak bekerja secera efektif dan efisien. Maka masing-masing entitas pemilik aset dan entitas bukan pemiliki aset sama-sama membutuhkan untuk menjalankan usahanya. Pemilik aset membutuhkan dana sedangkan entitas bukan pemilik aset membutuhkan aset untuk masing-masing melangsungkan usahanya. Timbulah kebutuhan untuk melakukan pemindahan aset antara kedua entitas tersebut. Kebutuhan tersebut merupkan transfer hak dan kewajiban antar entitas dimana pemilik aset memiliki hak untuk mendapatkan dana dari aset yang disewa dan kewajiban untuk menberikan asetnya dalam kondisi yang baik agar bisa dipakai oleh penyewa sementara itu , penyewa mmemiliki hak untuk menggunakan aset dan kewajiban membayar dana atas aset yang disewa . atas kondisi tersebut diperlukan sebuah perjanjian untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing entitas terpenuhi. Perjanjian inilah yang dinamakan perjanjian sewa yang merupakan syarat untuk melakukan sewa. Dunia bisnis saat ini berpengaruh besar terhadap perkembangan sewa. Saat ini aset-aset baru bermunculan baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud menyesuaikan keaadan bisnis dan industri yang belum langsung terdaftar dalam peraturan-peraturan berlaku. Beberapa aset yang terdaftar dalam peraturan mengenai aset sewa mulai tidak sesuai lagi mengakibatkan sewa

dilakukan dengan bebas, untuk itu perlu adanya aturan mengenai sewa yang lebih sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perkembangan sewa saat ini. Sewa diatur dalam pasal 30 PSAK yang telah mengalami revisi pada tahun 2007,2011,dan 2017. Namun pada tahun 2017 Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan pasal 73 PSAK mengenai sewa, menggantikan pasal 30 PSAK yang direcanakan akan diterapkan efektif tanggal 01 Januari 2020. Draf Eksposur PSAK 73: Sewa menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi–Insentif, ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa, dan ISAK 25: Hak atas Tanah. DE PSAK 73 diadopsi dari IFRS 16 Leases yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) sehingga mencerminkan pertimbangan dan deliberasi IASB atas berbagai isu akuntansi terkait sewa. Dalam kaitannya dengan perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang secara substansi menyerupai pembelian suatu aset tetap, IFRS 16 Leases paragraf BC139(b) mendeskripsikan dasar pemikiran IASB bahwa pencatatan suatu transaksi bergantung pada substansi dari transaksi tersebut dan bukan pada bentuk legalnya. Konsekuensinya, jika kontrak memberikan hak yang secara substansi merepresentasikan pembelian aset tetap, maka hak tersebut memenuhi definisi aset tetap dan dicatat sesuai IAS 16 Property, Plant and Equipment (yang saat ini merupakan rujukan PSAK 16: Aset Tetap), tanpa memperhatikan apakah hak kepemilikan legal aset tetap tersebut telah beralih. IFRS 16 Leases paragraf BC140 menegaskan bahwa IFRS 16 diterapkan untuk kontrak yang memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar selama suatu jangka waktu, dan tidak diterapkan untuk transaksi yang mengalihkan pengendalian atas aset pendasar tersebut kepada entitas karena transaksi ini masuk dalam ruang lingkup Pernyataan lain (misalnya DE PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan atau PSAK 16: Aset Tetap). DSAK IAI mencermati bahwa IFRS 16 Leases paragraf BC138–BC140, sebagaimana dianalisis dan dijelaskan dalam DE PSAK 73: Sewa paragraf DK04–DK06, pada prinsipnya sesuai dengan perlakuan akuntansi yang sebelumnya diatur dalam ISAK 25: Hak atas Tanah. SEWA DE PSAK 73 dan pertimbangan dalam menganalisis apakah suatu transaksi masuk ke dalam ruang lingkup sewa menurut IFRS 16. Dengan demikian, entitas perlu melakukan penilaian dan menggunakan pertimbangannya dalam menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing hak atas tanah yang dimilikinya dalam menentukan perlakuan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Maka DE PSAK 73 akan mencabut ISAK 25. Perbedaan antara pasal 73 dan pasal 30 PSAK tentang sewa Perbedaan pada ruang lingkup sewa yakni pengecualian terhadap aset sewa . Pasal 30 PSAK menjelaskan bahwa pasal ini diterapkan dalam akuntansi untuk semua jenis sewa kecuali:

Sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui; dan Perjanjian lisensi untuk hal-hal seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis), hak paten dan hak cipta. Sedangkan ada penambahan aset pengecualian pada pasal 73 PSAK yang mengatur seluruh sewa termasuk sewa aset hak-guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup, kecuali: sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui; sewa aset biologis (PSAK 69); perjanjian konsesi jasa (ISAK 16); lisensi kekayaan intelektual (PSAK 72); Hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi (PSAK 19) untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrp, hak paten dan hak cipta. Pernyataan ini menandakan bahwa aset pengecualian pada pasal 73 telah memiliki aturan khusus pada PSAK yang telah disebutkan. Pada pengidentifikasian kontrak pada awal sewa, Pasal 30 PSAK menjelaskan awal sewa (Inception of the lease) adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Pada tanggal ini sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan untuk sewa pembiayaan , jumlah yang diakui pada awal masa sewa ditentukan. Sedangkan pasal 73 PSAK untuk mengidentifikasi sewa menjelaskan suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan (PP09-PP31). Karena itu pasal 30 PSAK menentukan pengklasifikasian sewa dengan memisahkan antara kontrak sewa operasi dengan kontrak sewa pembiayaan, sedangkan pasal 73 PSAK menetapkan sewa tunggal. Model akuntansi sewa pasal 30 PSAK adalah sewa mensyaratkan penyewa dan pesewa untuk mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Dan pada pasal 73 PSAK adalah sewa menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa (lessee). Penyewa mengakui aset dan liabilitas untuk seluruh sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai rendah. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merepresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang merepresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa. Selanjutnya adalah Pasal 30 PSAK menyatakan awal masa sewa (commencement of the lease term) adalah tanggal saat lessee mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Tanggal ini merupakan tanggal pertama kali sewa diakui (yaitu pengakuan aset, kewajiban, penghasilan atau beban sewa). Pada Pasal 73 PSAK dipertegas awal masa sewa merupakan periode yang tidak dapat dibatalkan . Jika ada perubahan pada periode masa sewa maka entitas merevisi masa sewa jika terdapat perubahan dalam periode sewa yang tidak dapat dibatalkan. Pada pengakuan awal pasal 30 PSAK, Aset dan kewajiban diakui sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.Tingkat diskonto yang digunakan adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika

dapat ditentukan secara praktis; jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset, termasuk biaya sehubungan dengan aktivitas sewa tertentu, seperti negosiasi dan pemastian pelaksanaan sewa. Sedangkan pada pasal 73 PSAK jumlah pengukuran awal liabilitas sewa adalah pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Penyewa dikenai kewajiban atas biaya-biaya tersebut baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset pendasar selama periode tertentu. Kemudian pada saat pengungkapan dan pengukuran passal 30 PSAK pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sedangkan menurut pasal 73 PSAK mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa, mengukur aset hak-guna pada biaya perolehannya. Mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Entitas dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Lalu pada pengungkapan dan penyajian pada Laporan Keuangan, untuk pasal 30 PSAK tidak jauh berbeda dengan pasal 73 PSSAK dimana pengungkapan yang dipersyaratkan dalam PSAK 50, kemudian direkonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada tanggal neraca, klasifikasi investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum(Kurang dari 1 tahun, 1 – 5 tahun, atau lebih dari 5 tahun), diakui sebagai penghasilan pembiayaan tangguhan, nillai residu yang tidak dijamin yang diakui sebagai laba lessor, akumulasi penyisihan piurang tidak tertagih atas pembayaran sewa minimum, rental kontinjen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan, penjelasan umum isi perjanjian sewa lessor yang material.

BAB III PENUTUP Kesimpulan & Saran Ikatan Akuntan Indonesia telah mengadopsi IFRS 16 menjadi pasal 73 PSAK mengenai sewa yang akan diterapkan secara efktif pada tanggal 01 Januari 2020. Dimana pasal ini memberikan model akuntansi tunggal yang berbeda dari pasal 30 PSAK sebelumnya, dengan menekankan kepada penyewa (lessee) bahwasanya penyewa tetap melakukan kapitalisasi aset baik sewa operasi maupun pembiayaan, kemudian beberapa pasal dicabut karena hal tersebut , namun menurut saya pasal 73 PSAK terbaru ini nantinya akan memberikan pengaruh tingkat pendapatan, profitabilitas, arus kas, total aset, perjanjian, pinjaman dan lain sebagainya yang sangat signifikan di Indonesia. Saran saya agar nantinya penerapan PSAK 73 harus memperhatikan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, UU Hak guna usaha, bangunan, dan hak pakai atas tanah serta peratuan perundang-undangan lainya yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pasal 30 DSAK-IAI, DE PSAK 73 Keiso, Weygant, Warfield, ”Intermediate Accounting IFRS EDITION” , edisi 3 www.bdo.co.id/events/implikasi-penerapan-psak-73,-sewa”-(psak-73)-terhadap-pelaporankeuangan