Psak 30 Leasing

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA

Dalam rangka pengembangan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK), maka Pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia No. 6 tentang Standar Khusus Akuntansi Sewa Guna Usaha telah disesuaikan seperlunya menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha, yang telah disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat lkatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (immaterial items)

Jakarta, 7 September 1994 Pengurus Pusat lkatan Akuntan Indonesia Komite Prinsip Akuntansi Indonesia Hans Kartikahadi Ketua Jusuf Halim Sekretaris Hein G. Surjaatmadja Anggota Katjep K. Abdoelkadir Anggota Wahjudi Prakarsa Anggota Jan Hoesada Anggota M. Ashadi Anggota Mirza Mochtar Anggota IPG. Ary Suta Anggota Sobo Sitorus Anggota Timoty Marnandus Anggota Mirawati Soedjono Anggota

1 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

KATA PENGANTAR Perkembangan perekonomian Indonesia yang sedemikian pesat, khususnya sejak Pemerintah menggalakkan program deregulasi dan debirokratisasi pada awal dasawarsa 1980-an, telah mendorong peningkatan kebutuhan yang mendesak terhadap dana investasi yang harus dipenuhi melalui berbagai alternatif sumber pembiayaan. Tidak terkecuali kebutuhan dana investasi yang dapat digali dari salah satu alternatif sumber pembiayaan barang modal yang relatif baru di Indonesia, yaitu sektor leasing atau sewa guna usaha. Sejalan dengan perkembangan tersebut, timbul kebutuhan yang mendesak pula untuk menyediakan standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi sewa guna usaha sebagai salah satu cara pembiayaan di samping cara-cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan melalui sektor perbankan dan pasar modal. Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang beriaku saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan akan standar akuntansi keuangan untuk transaksi sewa guna usaha. Menyadari hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Asosiasi Leasing Indonesia (ALI), Direktorat Jenderal Moneter (DJM) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengadakan kerjasama untuk menyusun Pernyataan ini, yang dituangkan dalam Piagam Kerjasama tertanggal 10 Nopember 1989. Berdasarkan Piagam Kerjasama tersebut, telah dibentuk suatu Tim Perumus untuk menyusun Standar Khusus Akuntansi Sewa Guna Usaha, dengan susunan anggota sebagai berikut: Ketua Drs. Jusuf Halim (IAI) Wakil Ketua Drs. Karnedi Djairan (DJM) Sekretaris Drs. Budi Purwanto (ALI) Anggota Drs. Taufieq Herman M.A (DJP) Anggota Drs. Bambang Heryanto (DJM) Anggota Dr. Wahjudi Prakarsa (IAI) Anggota Drs. Sobo Sitorus (DJP) Anggota Drs. M.V. Adhiprabawa (ALI) Anggota Drs. Muchtar Tumin (DJP) Anggota Drs. Victor Panjaitan (DJM) Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 memuat konsep dasar, prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang merupakan norma umum dalam praktek penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar (akuntansi keuangan). Untuk melengkapi dan mengembangkan buku PAI 1984, maka diterbitkan seri "Pernyataan" dan "Interpretasi Prinsip Akuntansi Indonesia (IPAI)". Di samping itu, sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan industri atau jenis usaha tertentu, lkatan Akuntan Indonesia juga memandang perlu untuk menerbitkan standar akuntansi dengan sebutan khusus. Setelah diadakan pengkajian secara mendalam baik dari sudut pengetahuan maupun praktek akuntansi, maka telah diperoleh kesepakatan untuk menggunakan istilah "Standar Khusus Akuntansi" bagi setiap Pernyataan PAI yang khusus berlaku bagi suatu industri atau jenis usaha tertentu.

2 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

Sehubungan dengan itu Prinsip Akuntansi Indonesia Pernyataan No. 6 ini disebut "Standar Khusus Akuntansi Sewa Guna Usaha". Standar Khusus Akuntansi Sewa Guna Usaha ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam perlakuan dan pelaporan transaksi sewa guna usaha.

Jakarta, 19 September 1990 Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia

3 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

Prinsip Akuntansi Indonesia - Pernyataan No. 6 berjudul Standar Khusus Akuntansi Sewa Guna Usaha telah disetujui dalam rapat komite Prinsip Akuntansi lndoenesia pada tanggal 15 September 1990 dan telah disahkan oleh rapat pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 19 September 1990.

Jakarta, 19 September 1990 Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia Komite Prinsip Akuntansi Indonesia Hans Kartikahadi Ketua Jusuf Halim Sekretaris Hein G. Surjaatmadja Anggota Katjep K. Abdoelkadir Anggota Wahjudi Prakarsa Anggota M. Ashadi Anggota Mirza Mochtar Anggota IPG. Ary Suta Anggota Sobo Sitorus Anggota Timoty Marnandus Anggota Mirawati Soedjono Anggota

4 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Jenis-jenis Sewa Guna Usaha 3. Pelaksanaan Transaksi Sewa Guna Usaha STANDAR AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA 1. Dasar Pertimbangan 2. Tujuan 3. Kriteria Pengelompokan Transaksi Sewa Guna Usaha 4. Perlakuan Akuntansi oleh Perusahaan Sewa Guna (Lessor) 5. Perlakuan Akuntansi oleh Penyewagunausaha (Lessee) 6. Pelaporan dan Pengungkapan Transaksi Sewa Guna Usaha oleh Perusahaan Sewa Guna Usaha 7. Pelaporan dan Pengungkapan Transaksi Sewa Guna Usaha oleh Penyewa guna usaha TANGGAL BERLAKU LAMPIRAN Masalah Serta Perkembangan dalam Akuntansi Transaksi Sewa Guna Usaha

5 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Kegiatan sewa guna usaha (leasing) diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/74 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang "Perijinan Usaha Leasing". Sejak saat itu dan khususnya sejak tahun 1980 jumlah perusahaan sewa guna usaha dan transaksi sewa guna usaha makin bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barangbarang modal dunia usaha. Hadirnya perusahaan sewa guna usaha patungan (joint venture) bersama perusahaan swasta nasional telah mampu mempopulerkan peranan kegiatan sewa guna usaha sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang sangat dibutuhkan para pengusaha di Indonesia, disamping cara-cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan melalui perbankan. Perluasan cara-cara pembiayaan tersebut sejalan dengan definisi leasing atau sewa guna usaha sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 SKB Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tersebut diatas yang menyatakan: "Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau me mperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama". Definisi tersebut tampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna usaha yang lazim disebut finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan. Namun demikian, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, jenis kegiatan sewa guna usaha telah diperluas sebagaimana tersirat dalam pasal 1 keputusan tersebut yang menampung definisidefinisi berikut ini: a. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

6 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

b. Finance Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha, di mana Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. c. Operating Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha di mana Penyewa Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha. d. Penyewa Guna Usaha (Lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak Perusahaan Sewa Guna Usaha (lessor). " Ketentuan tersebut ternyata tidak banyak merubah pengertian dasar sewa guna usaha di Indonesia karena hanya membuka peluang bagi perusahaan sewa guna usaha untuk melakukan kegiatan usahanya dalam operating lease yang pada hakekatnya merupakan usaha sewa-menyewa biasa. Namun demikian, dengan terbukanya kemungkinan bagi perusahaan sewa guna usaha untuk memperluas bidang usahanya yang mencakup baik sewa guna usaha pembiayaan (finance lease) maupun sewa-menyewa biasa (operating lease) maka dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyediakan standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi sewa guna usaha sesuai dengan karakteristik serta ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Kebutuhan ini terutama lebih dirasakan pentingnya mengingat selama ini belum ada ketetapan tentang status hukum maupun perlakuan akuntansi yang jelas mengenai transaksi sewa guna usaha. Di samping itu, meskipun kegiatan sewa guna usaha di negara-negara maju relatif lebih dikenal dan berkembang, perlakuan akuntansi atas transaksi sewa guna usaha ternyata masih terbentur pada berbagai masalah pelik dan rumit yang senantiasa menjadi obyek pertentangan. Masalah- masalah yang dihadapi dalam hubungan ini serta perkembangan akuntansi sewa guna usaha diikhtisarkan dalam Lampiran. 2. Jenis-jenis Sewa Guna Usaha Jenis-jenis sewa guna usaha yang sudah dikenal secara umum, termasuk dua jenis sewa guna usaha yang telah ditampung dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut, adalah sebagai berikut: 2.1 Finance Lease (Sewa Guna Usaha Pembiayaan) Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan, atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi obyek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala di mana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value), kalau ada, akan mencakup pengembalian 7 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. 2.2. Operating Lease (Sewa-Menyewa Biasa) Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewagunausahakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewagunausahakan, atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Dalam sewa guna usaha jenis ini dibutuhkan keahlian khusus dari perusahaan sewa guna usaha untuk memelihara dan memasarkan kembali barang modal yang disewagunausahakan sehingga, berbeda dengan finance lease, perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggungjawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. 2.3. Sales-Type Lease (Sewa Guna Usaha Penjualan) Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung (direct finance lease) di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. 2.4. Leveraged Lease Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni penyewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha.

3. Pelaksanaan transaksi sewa guna uwha Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha dapat dilaksanakan sebagai berikut: 3.1. Sewa Guna Usaha Langsung (Direct Lease) Dalam transaksi jenis ini penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi obyek sewa guna usaha sehingga atas permintaannya perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal tersebut. Tujuan utama penyewa guna usaha adalah mendapatkan pembiayaan melalui sewa guna usaha untuk memperoleh barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi. 8 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

3.2. Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Leaseback) Dalam transaksi ini, penyewa guna usaha terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada perusahaan sewa guna usaha dan atas barang modal yang sama ini kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara penyewa guna usaha (pemilik semula) dengan perusahaan sewa guna usaha. 4. Sewa Guna Usaha Sindikasi (Syndicated Lease) Dalam sewa guna usaha sindikasi beberapa perusahaan sewa guna usaha secara bersama melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna usaha. Sewa guna usaha ini dilakukan karena nilai transaksi yang terlampau besar atau karena faktor-faktor lain. Salah satu perusahaan sewa guna usaha akan ditunjuk sebagai koordinator sehingga penyewa guna usaha cukup berkomunikasi dengan perusahaan ini untuk melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut transaksi sewa guna usaha. Pelaksanaan transaksi ini dapat dilakukan baik melalui sewa guna usaha langsung maupun penjualan dan penyewaan kembali.

9 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

BAB II STANDAR AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA

1. Dasar Pertimbangan Menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 dinyatakan bahwa sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan sewa guna usaha. Dengan demikian, selama jangka waktu sewa guna usaha, hak milik (legal title) atas aktiva yang disewagunausahakan tetap berada pada perusahaan sewa guna usaha meskipun berdasarkan suatu perjanjian sewa guna usaha tanggung jawab atas penggunaan aktiva tersebut diserahkan kepada penyewa guna usaha. Terlepas dari ketentuan tersebut, ditinjau dari aspek akuntansi, paragraf 35 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomi (economic substance) dari suatu peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (legal form). Oleh karena itu, apabila suatu transaksi sewa guna usaha yang berdasarkan makna ekonominya merupakan pemindahan dari seluruh manfaat serta resiko yang melekat pada kepemilikan suatu aktiva, maka transaksi tersebut harus dipandang sebagai perolehan suatu aktiva dan terjadinya kewajiban (capital lease) bagi penyewa guna usaha, dan suatu penjualan atau pembiayaan (finance lease) bagi perusahaan sewa guna usaha. Sebaliknya apabila suatu transaksi sewa guna usaha yang berdasarkan makna ekonominya tidak merupakan suatu pemindahan seluruh manfaat dan resiko yang melekat pada kepemilikan aktiva tersebut, maka transaksi tersebut harus dipandang sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease) antara perusahaan sewa guna usaha dengan penyewa guna usaha. 2. TUJUAN Pernyataan ini dirumuskan berdasarkan beberapa alasan berikut ini: (a)

Diperlukan ketegasan tentang perlakuan dan pelaporan transaksi sewa guna usaha yang dapat mengungkapkan status aktiva yang disewagunausahakan baik bagi perusahaan sewa guna usaha maupun penyewa guna usaha.

(b)

Perlu adanya pedoman tentang keseragaman perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha sehingga data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan.

(c)

Dengan meluasnya transaksi sewa guna usaha di Indonesia setelah kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, maka perlu diatur pengungkapan yang layak

10 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

dalam standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangan. 3. Kriteria Pengelompokan Transaksi Sewa Guna Usaha Berhubung dasar pertimbangan utama yang digunakan adalah asas makna ekonomi, maka suatu transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai capital lease bagi penyewa guna usaha atau finance lease bagi perusahaan sewa guna usaha apabila dipenuhi semua kriteria berikut ini: (a)

Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunausaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.

(b)

Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewagunausaha serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full payout lease).

(c)

Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Kalau salah satu kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease). 4. Perlakuan Akuntansi oleh Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor) 4.1. Finance Lease 1 . Penanaman neto dalam aktiva yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai penanaman neto sewa guna usaha. Jumiah penanaman neto tersebut terdiri dari jumlah piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang akan diterima oleh perusahaan sewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dikurangi dengan pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (unearned lease income), dan simpanan jaminan (security deposit). 2. Selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) dengan harga perolehan aktiva yang disewagunausahakan diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (unearned lease income). 3. Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala (periodic rate of retum) atas penanaman neto perusahaan sewa guna usaha. 4. Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan.

11 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

5. Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi Sewa Guna Usaha harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan. 4.2. Operating Lease 1 . Barang modal yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan. 2. Pembayaran sewa guna usaha (lease payments) selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. 3.

Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya.

4. Kalau aktiva yang disewagunausahakan dijual maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan.

5. Perlakuan Akuntansi o leh Penyewagunausaha (Lessee) 5.1. Capital Lease 1. Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa guna usaha. 2. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha. 3. Aktiva yang disewagunausaha harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya. 4. Kalau aktiva yang disewagunausaha dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan. 5. Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai dengan praktek yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha.

12 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

6. Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (sales and leaseback) maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nila i buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewa guna usaha apabila leaseback merupakan capital lease atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila leaseback merupakan operating lease. 5.2. Sewa Menyewa Biasa {Operating Lease) Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. 6.

pelaporan dan pengungkapan Perusahaan Sewa Guna Usaha

Transaksi

Sewa

Guna

Usaha

oleh

6.1. Finance Lease 1.

Aktiva dilaporkan berdasarkan urutan likuiditasnya, kewajiban dilaporkan berdasarkan urutan jatuh temponya tanpa mengelompokkan ke dalam unsur lancar dan tidak lancar (unclassified balance sheet).

2. Penanaman neto dalam aktiva yang disewagunausahakan harus dilaporkan dalam neraca dengan rincian sebagai berikut: Piutang Sewa Guna Usaha Rp xxxxx Nilai Sisa Yang Terjamin - xxxxx Pendapatan Sewa Guna Usaha Yang Belum Diakui- (xxxxx) Simpanan Jaminan - (xxxxx) Penanaman Netto Sewa Guna Usaha Rp xxxxx Penyisihan Piutang Sewa Guna Usaha yang Diragukan (xxxxx) Jumlah Penanaman Neto Rp xxxxx 3. Laporan laba rugi disajikan sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya (single step). Pendapatan sewa guna usaha harus dilaporkan sebagai komponen utama dalam kelompok Pendapatan. 4. Jumlah penanaman neto dan pendapatan sewa guna usaha dalam sewa guna usaha sindikasi dan leveraged leases harus dilaporkan oleh masing- masing pihak secara proporsional sesuai dengan penyertaannya. 5. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut:

13 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

• • • • •

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. Jumlah pembayaran sewa guna usaha paling tidak untuk 2 (dua) tahun berikutnya. Sifat dari simpanan jaminan yang merupakan kewajiban perusahaan sewa guna usaha kepada penyewa guna usaha. Piutang sewa guna usaha yang dijaminkan kepada pihak ketiga. Sewa guna usaha sindikasi dan leveraged leases.

6. 2. Operating Lease 1. Barang modal yang disewagunausahakan dilaporkan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. 2. Aktiva yang disewagunausahakan dilaporkan secara terpisah dari aktiva tetap yang tidak disewagunausahakan. 3.

Perhitungan rugi laba harus disusun sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya (single step). Pendapatan sewa guna usaha harus dilaporkan sebagai komponen utama dalam kelompok pendapatan.

4. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan dilaporkan secara terpisah dari penyusutan aktiva yang tidak disewagunausahakan . 5. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut: • Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. • Jumlah pembayaran sewa guna usaha paling tidak untuk 2 (dua) tahun berikutnya. • Sifat dari simpanan jaminan (jika ada) • Aktiva yang disewagunausahakan yang dijaminkan kepada pihak ketiga. • Sewa guna usaha sindikasi dan leveraged leases.

7.

Pelaporan dan Pengungkapan Penyewagunausaha

Transaksi

sewa

Guna

Usaha

oleh

7.1. Capital Lease 1. Aktiva yang disewagunausaha dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam kelompok tersendiri. Kewajiban sewa guna usaha yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya. 2. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut:

14 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dibayar paling tidak untuk 2 (dua) tahun berikutnya. • • • •

Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan yang dibebankan dalam tahun berjalan. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi sale and leaseback. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha (major covenants).

7.2. Operating Lease Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut: • • • • •

Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan yang dibebankan sebagai biaya sewa. Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dilakukan paling tidak untuk 2 (dua) tahun berikutnya. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi sale and leaseback. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha (major covenants).

15 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

BAB III TANGGAL BERLAKU Pernyataan ini berlaku untuk transaksi sewa guna usaha yang dilakukan selambatlambatnya mulai tanggal 1 Januari 1991. Namun demikian penerapan lebih dini dianjurkan. Transaksi sewa guna usaha yang telah dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 1991, perlakuannya harus mengacu pada pernyataan ini mulai tanggal 1 Januari 1991, tanpa perlu melakukan pernyataan kembali (restatement) terhadap laporan keuangan yang telah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya.

16 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

LAMPIRAN MASALAH SERTA PERKEMBANGAN DALAM AKUNTANSI TRANSAKSI GUNA USAHA Sebagaimana telah disinggung dalam Bab Pendahuluan, meskipun tahap perkembangan kegiatan sewa guna. usaha di negara-negara maju sudah jauh lebih lanjut relatif terhadap perkembangannya di Indonesia, perlakuan akuntansinya masih terbentur pada berbagai masalah pelik dan rumit yang senantiasa menjadi obyek pertentangan. Misalnya, Leaseurope (organisasi yang mewakili assosiasi-assosiasi leasing dari 16 negara-negara Eropa Barat) keberatan apabila kapitalisasi sewa guna usaha dilakukan oleh penyewa guna usaha karena pertentangan hak atas aktiva yang dikapitalisasi serta kerumitan yang inheren dalam penerapannya. Penolakan ini menunjukkan bahwa proses penerapan International Accounting Standard (IAS) 17 di Eropa tidak selancar seperti yang diharapkan, karena belum adanya kesepakatan di kalangan profesi akuntansi dan para praktisi mengenai perlakuan akuntansinya. Demikian pula halnya di Amerika Serikat di mana penerapan Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 13 telah terbukt i mengalami berbagai kesulitan. Akibatnya, Statement tersebut terpaksa diikuti dengan berbagai tindak lanjut di antaranya melalui beberapa SFAS dan FASB Interpretation.1 Footnote : 1 SFAS S22, "Changes in the Provision of Lease Agreements Resulting from Refunding of Tax Exempt Debt: SFAS 23, "Inception of the Lease"; SFAS 26,"Profit Recognition on Sales -Type Leases of Real Estate"; SFAS 27, "Classification of Renewals or Extensions of Existing Sales-Type or Direct Financing Leases"; SFAS 29, "Determining Contingent Rentals"; FASB Interpretation 19,"Lessee Guarantee of the Residual Value of Leased Property"; FASB Interpretation 23, "Leases of Certain Property Owned by a Governmental Unit or Authority"; FASB Interpretation 24, "Leases Involving Only Part of a Building"; FASB Interpretation 26, "Accounting for Purchase of a Leased Asset by the Lessee During the Term of the Lease"; dan FASB Interpretation 27, "Accounting for a Loss on Sublease".

Meskipun baru berkembang pada tahap dini, situasi yang dihadapi di Indonesia tidak jauh berbeda. Selama ini, perkembangan perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha yang diterapkan oleh perusahaan sewa guna usaha dan penyewa guna usaha selama ini hanya mengacu pada berbagai sumber serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri No. SE-499/MD/1984 tanggal 24 Januari 1984 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyampaian Laporan Perusahaan Leasing. Butir 5 Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa: "Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perusahaan disusun berdasarkan finance method dengan ketentuan sekurang-kurangnya harus dapat mencerminkan secara jelas posisi investasi dalam leasing, aktiva lancar, aktiva tetap, hutang lancar/ jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri (equity) perusahaan pada periode laporan". Surat Edaran tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Keputusan Presiden No. 61/1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988. 17 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

2. Exposure Draft Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 1983 Pasal 13 Pada Bab III tentang leasing menyatakan: 2.1.

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu sewa berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

2.2. Akuntansi untuk e l ase berlandaskan pada konsep makna ekonomi ("substance over form"), yaitu dengan melihat pada makna/hakekat dari transaksi yang bersangkutan, apakah telah terjadi pemindahan secara substantial atas manfaat dan risiko yang inherent dalam pemilikan aktiva yang disewakan. Bila terjadi pemindahan risiko dan manfaat secara substansial dari lessor kepada lessee, lease demikian dikategorikan sebagai "capital lease" oleh lessee, dan merupakan "direct financing lease" atau "sales-type lease" bagi lessor. Bila terjadi hal yang sebaliknya, baik lessor maupun lessee mempertanggungjawabkannya sebagai operating lease. 2.3. Perlakuan akuntansi untuk lease dalam laporan keuangan lessee dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 2.3.1.

Capital lease. Direfleksikan dalam neraca dengan cara mencatat timbulnya suatu aktiva dan kewajiban sebesar nilai terendah dari nilai tunai pembayaran sewa minimum selama periode lease atau nilai wajar aktiva yang disewa pada awal periode lease. Selama masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa guna usaha akan dialokasikan sebagai pengurang kewajiban serta biaya bunga. Aktiva yang disewagunausaha berdasarkan capital lease serta akumulasi penyusutannya harus disajikan dalam neraca lessee secara terpisah ataupun diungkapkan secara wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Demikian pula dengan kewajiban karena suatu sewa guna usaha, harus dinyatakan dan dikelompokkan sebagai kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang dalam neraca sesuai dengan ketentuan yang lazim dilakukan. Penyusutan aktiva yang disewagunausaha yang dibebankan terhadap pendapatan harus pula diungkapkan.

2.3.2. Operating lease. Pembayaran sewa guna usaha dalam suatu operating lease dibebankan sebagai biaya sepanjang masa sewa guna usaha pada saat terhutang . Apabila pembayaran sewa guna usaha tidak dilakukan berdasarkan metode garis lurus, biaya sewa guna usaha tetap harus diakui berdasarkan metode garis lurus kecuali terdapat dasar lain yang lebih sistematis dan mencerminkan pola waktu manfaat yang diperoleh dari penggunaan akt iva tersebut.

18 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

2.4. Dari pihak lessor, perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut: 2.4.1. Direct financing lease. Pada neraca dicatat "tagihan pembayaran lease" (lease payments receivable) sejumlah pembayaran sewa minimum ditambah unguaranteed residual value. Selisih nilai tersebut dengan biaya atau nilai buku aktiva yang disewakan, dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan. 2.4.2. Sales-type lease. Perlakuan akuntansinya sama dengan direct financing lease. Satu hal yang membedakan sales-type lease dengan direct financing lease adalah adanya unsur "manufacturer's or dealer's profit" pada permulaan lease. 2.4.3. Operating lease . Lessor tetap mencatat aktiva yang disewakan sebagai aktiva tetap dan menyusutkannya sesuai dengan kebijaksanaan penyusutan yang normal. Pendapatan sewa harus dilaporkan dalam laporan laba rugi selama jangka waktu lease. Usul ini telah diputuskan untuk ditangguhkan dan tidak ditampung dalam Standar Akuntansi Keuangan dengan catatan akan dikeluarkan dalam suatu pernyataan tersendiri. 3. International Accounting Standard (IAS) NO. 17 3.1. Pengelompokan Sewa Guna Usaha Pengelompokan sewa guna usaha oleh IAS didasarkan pada pandangan makna ekonomi di mana risiko serta manfaat yang melekat pada kepemilikan aktiva yang disewagunausahakan ada pada pihak lessor atau lessee dan bukannya berdasarkan kontrak sewa guna usaha. Suatu sewa guna usaha dikelompokkan sebagai finance lease apabila seluruh risiko serta manfaat yang melekat pada kepemilikan diserahkan kepada lessee. Sewa guna usaha jenis ini biasanya tidak dapat dibatalkan dan menjamin lessor terhadap pengembalian modal maupun pendapatannya dalam penanaman sewa guna usaha tersebut. Sewa guna usaha yang tidak memenuhi kriteria ini dikelompokkan sebagai operating lease. 3.2. Akuntansi Sewa Guna Usaha dalam Laporan Keuangan lessor Dalam pasal 48 dinyatakan bahwa suatu aktiva berdasarkan finance lease harus dicatat dalam neraca sebagai piutang sejumlah yang sama dengan penanaman neto dalam sewa guna usaha dan bukannya sebagai aktiva tetap. Sedangkan dalam pasal 49 dinyatakan bahwa pendapatan dalam finance lease harus didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian berkala yang tetap dan harus diterapkan secara konsisten.

19 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

Dalam operating lease pendapatan sewa guna usaha harus diakui berdasarkan garis lurus selama masa sewa guna usaha atau dengan dasar lain yang lebih sistimatis dan tetap berdasarkan pola waktu pembentukan pendapatan. Sedangkan penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus diterapkan secara konsisten berdasarkan kebijaksanaan umum lessor dalam penyusutan aktiva tetap lainnya. Atas transaksi sewa guna usaha yang dilaporkan sebagai finance lease pengungkapan yang layak harus dilakukan pada setiap tanggal neraca mengenai jumlah bruto penanaman, pendapatan yang belum dihasilkan serta nilai sisa aktiva yang dilease yang tidak terjamin. Dasar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan juga harus diungkapkan. Sedangkan apabila sebagian besar kegiatan usaha lessor terdiri dari operating /ease, pada setiap tanggal neraca lessor harus mengungkapkan jumlah aktiva berdasarkan pengelompokan aktiva serta akumulasi penyusutannya. 3.3. Akuntansi Sewa Guna Usaha Dalam Laporan Keuangan Lessee Dalam pasal 44 dinyatakan bahwa suatu finance lease harus dicerminkan dalam neraca lessee dengan mencatat aktiva dan kewajiban sejumlah yang sama dengan nilai pasar yang wajar atau dengan nilai tunai jumlah pembayaran sewa guna usaha berkala pada saat permulaan masa sewa guna usaha. Sedangkan dalam pasal 47 dinyatakan bahwa dalam operating lease pembebanan biaya terhadap pendapatan harus merupakan biaya sewa (sewa guna usaha) untuk periode akuntansi yang bersangkutan dan diakui berdasarkan metode yang sistimatis serta mencerminkan pola waktu manfaat yang diperoleh lessee. Dalam finance lease, alokasi pembayaran sewa guna usaha harus dilakukan terhadap pengurangan pokok kewajiban lessee serta pembayaran bunga berdasarkan tingkat bunga yang tetap terhadap sisa kewajiban lessee. Suatu finance lease mengakibatkan timbulnya penyusutan atas aktiva yang disewagunausahakan bagi lessee. Kebijaksanaan penyusutan aktiva yang disewagunausaha harus diterapkan secara konsisten sesuai dengan kebijaksanaan penyusutan aktiva tetap lainnya. Apabila tidak ada kepastian bahwa lessee akan mendapatkan kepemilikan pada akhir masa sewa guna usaha, nilai aktiva yang disewa guna usaha harus disusutkan seluruhnya dalam jangka waktu yang lebih singkat daripada masa sewa guna usaha atau umur ekonomisnya. Dalam transaksi sale-leaseback yang dilakukan secara finance lease, kelebihan hasil penjualan terhadap nilai buku tidak boleh segera diakui sebagai pendapatan dalam laporan keuangan penjual (lessee) melainkan pengakuannya ditangguhkan dan dialokasikan selama masa sewa guna usaha. Apabila transaksi sale-leaseback ini dilakukan secara operating lease berdasarkan nilai pasar yang wajar, laba atau rugi harus langsung diakui. Sedangkan apabila nilai transaksi sale-leaseback itu dilakukan di atas nilai pasar yang wajar, kelebihan terhadap nilai pasar yang wajar harus ditangguhkan pengakuannya dan dialokasikan selama masa sewa guna usaha. 20 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

Pada setiap tanggal neraca, pengungkapan yang layak harus dilakukan terhadap jumlah aktiva yang diperoleh melalui finance lease. Kewajiban yang berhubungan dengan sewa guna usaha harus dinyatakan secara terpisah dari kewajiban lainnya dengan membedakan bagian yang bersifat lancar dan jangka panjang. Ikatan untuk pembayaran sewa guna usaha minimum berdasarkan finance lease maupun dalam operating lease yang tidak dapat dibatalkan dan jangka waktunya melebihi satu tahun, harus diungkapkan dalam bentuk ringkasan yang meliputi jumlah serta masa berdasarkan jatuh tempo pembayarannya. Pengungkapan juga harus dilakukan terhadap data penting seperti pembatasanpembatasan di bidang keuangan, pembaharuan serta opsi untuk membeli, pembayaran sewa yang masih harus dilakukan serta ikatan-ikatan lainnya yang ditimbulkan oleh adanya sewa guna usaha. 4. Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 13 4.1. Kriteria Pengelompokan Sewa Guna Usaha SFAS No. 13 menentukan kriteria pengelompokan sewa guna usaha berdasarkan suatu konsep makna ekonomi yaitu apabila suatu sewa guna usaha memindahkan seluruh manfaat dan risiko yang melekat pada kepemilikan aktiva, maka sewa guna usaha harus dipandang sebagai perolehan suatu aktiva dan terjadinya suatu kewajiban bagi lessee, dan sebagai suatu penjualan atau pembiayaan bagi lessor. Dan apabila pada awal suatu sewa guna usaha terpenuhi salah satu dari kriteria berikut, maka sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai capital lease bagi lessee, apabila tidak, maka sewa guna usaha tersebut akan dikelompokkan sebagai operating lease. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Pada akhir masa sewa guna usaha terdapat pemindahan kepemilikan aktiva yang disewagunausaha dari lessor kepada lessee. 2. Pada akhir masa sewa guna usaha terdapat hak opsi bagi lessee untuk membeli aktiva yang disewagunausaha pada suatu tingkat harga yang lebih rendah dari taksiran nilai pasar yang wajar pada saat hak opsi dilakukan. 3. Masa sewa guna usaha sama atau melebihi 75 % dari taksiran umur ekonomis aktiva yang disewa guna usaha. 4. Nilai tunai pada awal masa sewa guna usaha atas pembayaran sewa guna usaha minimum, tidak termasuk biaya biaya pelaksanaan, sama atau lebih besar dari 90 % nilai wajar aktiva yang disewagunausaha. Sedangkan bagi lessor untuk dapat dikelompokkan sebagai direct financing lease selain salah satu dari kriteria di atas, dua kriteria lain juga mutlak harus dipenuhi. Apabila tidak maka sewa guna usaha tersebut akan dikelompokkan sebagai operating lease.

21 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

Kedua kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tertagihnya pembayaran sewa guna usaha minimum dapat diramalkan. 2.

Tidak terdapat ketidakpastian yang berarti terhadap merupakan beban lessor atas suatu sewa guna usaha.

jumlah

biaya

yang

4.2. Akuntansi Sewa Guna Usaha Dalam Laporan Keuangan Lessor Dalam pasal 18 dinyatakan bahwa dalam direct financing lease pembayaran sewa guna usaha minimum ditambah dengan nilai sisa yang tidak dijamin yang diperhitungkan sebagai manfaat lessor harus dicatat sebagai penanaman bruto dalam sewa guna usaha. Selisih jumlah penanaman bruto dengan harga perolehan akan dicatat sebagai pendapatan yang belum diakui yang akan dialokasikan selama masa sewa guna usaha untuk menghasilkan suatu tingkat pengembalian berkala terhadap penanaman neto dalam sewa guna usaha. Penanaman bruto dikurangkan dengan pendapatan yang belum diakui, akan merupakan penanaman neto dalam sewa guna usaha. Pengelompokan penanaman neto sebagai aktiva lancar dan aktiva jangka panjang dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam pasal 19 dinyatakan bahwa dalam operating lease, barang modal yang menjadi obyek sewa guna usaha akan dicatat sebagai aktiva yang disewagunausahakan, dan disajikan mendahului atau segera setelah aktiva tetap dalam neraca lessor. Penyusutan dilakukan berdasarkan cara yang lazim dilakukan lessor untuk penyusutan aktiva tetap lainnya dan akumulasi penyusutannya dikurangkan atas penanaman dalam sewa guna usaha tersebut. Pembayaran sewa guna usaha dalam operating lease akan dilaporkan sebagai pendapatan selama masa sewa guna usaha pada saat terhutang oleh lessee sesuai dengan ketentuan dalam kontrak sewa guna usaha. Meskipun pembayaran sewa guna usaha berbeda dengan metode garis lurus, namun pengakuan sebagai pendapatan dilakukan dengan metode garis lurus, kecuali apabila terdapat dasar lain yang lebih sistematik dan mencerminkan pola waktu pengurangan manfaat aktiva akibat penggunaan. Pada setiap tanggal neraca dalam suatu direct financing lease harus diungkapkan secara layak jumlah pembayaran sewa guna usaha minimum yang harus diterima untuk setiap tahun sampai tahun kelima, nilai sisa yang tidak dijamin yang diperhitungkan untuk manfaat lessor serta pendapatan yang belum diakui. Sedangkan untuk operating lease harga perolehan aktiva yang disewagunausahakan atau nilai sisanya apabila berbeda diungkapkan dengan merinci berdasarkan sifat dan fungsi kelompok aktiva disertai dengan akumulasi penyusutannya masingmasing. Jumlah pembayaran sewa guna usaha minimum atas sewa guna usaha yang tidak bisa dibatalkan harus diungkapkan untuk setiap tahun sampai tahun kelima berikutnya.

22 of 23

PSAK No. 30 Akuntansi Sewa Guna Usaha

4.3. Akuntansi Sewa Guna Usaha Dalam Laporan Keuangan Lessee Dalam pasal 10 dinyatakan bahwa dalam capital lease, lessee harus mencatat barang modal sewa guna usaha sebagai aktiva, dan kewajiban pada suatu jumlah yang sama dengan nilai tunai pembayaran sewa guna usaha minimum selama masa sewa guna usaha pada saat permulaan sewa guna usaha. Dalam hal jumlah yang ditentukan terhadap aktiva yang disewagunausaha melebihi nilai pasar yang wajar pada saat permulaan sewa guna usaha, jumlah yang dicatat sebagai aktiva dan kewajiban harus tetap berdasarkan jumlah nilai pasar yang wajar. Selama masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa guna usaha akan dialokasikan sebagai pengurang kewajiban serta biaya bunga. Aktiva yang disewagunausaha berdasarkan capital lease serta akumulasi penyusutannya harus disajikan dalam neraca lessee secara terpisah ataupun diungkapka n secara wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Demikian pula dengan kewajiban karena suatu sewa guna usaha, harus dinyatakan dan dikelompokkan sebagai kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang dalam neraca sesuai dengan ketentuan yang lazim dilakukan. Penyusutan aktiva yang disewagunausaha yang dibebankan terhadap pendapatan harus pula diungkapkan. Sedangkan dalam pasal 15 dinyatakan bahwa biasanya pembayaran sewa guna usaha dalam suatu operating lease akan dibebankan sebagai biaya selama masa sewa guna usaha pada saat terhutang. Apabila pembayaran sewa guna usaha tidak dilakukan berdasarkan metode garis lurus, biaya sewa guna usaha tetap harus diakui berdasarkan metode garis lurus kecuali terdapat dasar lain yang lebih sistematik dan mencerminkan pola waktu manfaat yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Pengungkapan yang layak harus dilakukan dalam direct financing lease terhadap jumlah bruto aktiva yang disajikan berdasarkan sifat dan fungsi aktiva serta jumlah pembayaran sewa guna usaha minimum setiap tahun sampai tahun kelima. Pengungkapan yang layak dalam operating lease yang tidak dapat dibatalkan harus dilakukan terhadap jumlah pembayaran sewa guna usaha minimum untuk setiap tahun sampai tahun kelima. Pembayaran sewa guna usaha yang merupakan biaya dalam perhitungan rugi laba yang disajikan harus pula diungkapkan.

23 of 23