RUU Anti Ponografi Tidak Memusnahkan Budaya Lokal PK-Sejahtera Online: PRUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) tidak dimaksudkan untuk memberantas budaya lokal, pakaian tradisional dan tarian tradisional. RUU APP kata Hidayat tidak hanya untuk melindungi kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki, dan seluruh masyarakat Indonesia. RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) tidak dimaksudkan untuk memberantas budaya lokal, pakaian tradisional dan tarian tradisional. Hal ini disampaikan Ketua MPR Hidayat Nurwahid, pada seminar 'Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia Masa Depan' Solo, Rabu (8/3). Pakaian tradisional Papua kata Hidayat, tidak termasuk dalam konotasi pornografi dan pornoaksi yang diartikan oleh RUU APP. Hidayat menambahkan, RUU tersebut tidak dimaksudkan untuk memberantas hal-hal yang tidak termasuk kategori secara khusus mengeksploitasi seksualisme. Inti dari RUU APP jelas Hidayat adalah memasyarakatkan budaya malu, karena bila budaya malu tersebut tidak lagi dimiliki, dampaknya adalah orang akan sangat terbiasa untuk melakukan tindak kriminal, korupsi, perdagangan manusia, dan lain-lain. RUU APP kata Hidayat tidak hanya untuk melindungi kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki, dan seluruh masyarakat Indonesia, agar menjadi bangsa merdeka yang berdaulat, dengan tetap menghormati adat, budaya lokal. Pada kesempatan yang sama, Hidayat mengungkapkan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada KPK untuk mengambil alih kasus-kasus korupsi yang macet, agar tidak memunculkan permasalahan baru. Sebab, pengambilalihan tersebut akan menyangkut kewenangan. Hidayat yakin pengambilalihan kasus-kasus korupsi yang macet itu, tentu ada payung hukum berkait kewenangannya. Namun Nur Wahid menyatakan setuju dengan pernyataan Presiden bahwa korupsi itu tidak hanya sekadar tindak kriminal biasa. Menurutnya, korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa. Korupsi kata Hidayat adalah kejahatan teroreisme dan koruptor adalah teroris, Kejahatan yang dilakukan para koruptor menurutnya tidak kalah dahsyat dengan teror bom. Karena mereka menghancurkan moral bangsa, moral tanggung jawab publik, serta moral tanggung jawab penyelenggara negara. Pengirim: Ningsih Update: 12/03/2006 Oleh: Ningsih