Week 1 Disaster General Concepts

DISASTER GENERAL CONCEPTS MARISA J. MANIK, BSN., M.KEP

TUJUAN PEMBELAJARAN: 1. Memahami definisi dan jenis-jenis bencana 2. Mengidentifikasi potensi bencana di Indonesia 3. Memahami kebijakan penanganan bencana di Indonesia

DEFINISI Bencana: peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU no. 24 tahun 2007)

A disaster: is an occurrence disrupting the normal conditions of existence and causing a level of suffering that exceeds the capacity of adjustment of affected community (WHO, 2002)

 Data Informasi Bencana Indonesi (DIBI)-BNPB,lebih dari 1.800 kejadian bencana pada periode tahun 2005 hingga 2015 lebih dari 78% (11.648) kejadian bencana merupakan bencana hidrometeorologi dan hanya sekitar 22% (3.810) merupakan bencana geologi  Berdasarkan data sementara yang dihimpun Pusdalops BNPB selama tahun 2017, tercatat kejadian bencana sebanyak 654 bencana.  Dampak Gempa Lombok 2018 : 460 Orang Meninggal Dunia dan Kerugian Ekonomi 7,45 Trilyun Rupiah

JENIS-JENIS BENCANA MENURUT UU NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA Bencana Alam: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

Bencana Non Alam: gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit Bencana Sosial:

konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror

PETA INDEKS RAWAN BENCANA INDONESIA TAHUN 1815 - 2012

SEISMO-TEKTONIK INDONESIA

Eurasian Plate

Pacific Plate

India-Australian Plate

Wilayah Indonesia rawan terhadap gempabumi, baik dari jalur subduksi maupun sesar yang ada di daratan. Penataan ruang pada daerah rawan gempa sangat berperan penting. Sebab bukan gempa yang menyebabkan korban, tapi kualitas bangunan yang menyebabkan korban jiwa.

WILAYAH INDONESIA = WILAYAH GEMPA

Lokasi gempa di Indonesia tahun 1973-2014

153 kabupaten/ kota berada di zona bahaya tinggi; 60,9 juta jiwa 232 kabupaten/ kota berada di zona bahaya sedang; 142,1 juta jiwa

WILAYAH INDONESIA = RAWAN TSUNAMI

Bahaya sangat tinggi

Bahaya tinggi

127 kabupaten/kota berada di zona bahaya sangat tinggi, tsunami > 5 meter; 3,2 juta jiwa 46 kabupaten/kota berada di zona bahaya tinggi , tsunami 3-5 meter; 758 ribu jiwa 26 kabupaten/kota berada di zona bahaya sedang , tsunami 1-3 meter; 109 ribu jiwa

WILAYAH INDONESIA = RAWAN ERUPSI GUNUNG API

ANCAMAN BENCANA BANJIR

ANCAMAN BENCANA LONGSOR

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BENCANA KOMBINASI ANTARA ALAM & ANTROPOGENIK 1. Dampak Perubahan Iklim Global  temperatur meningkat & pola hujan berubah  bencana hidrometeorologi meningkat, penyebaran penyakit, gagal panen dll

3.

2. Kependudukan  kerentanan, urbanisasi. Lemahnya Penegakan Hukum 99%penyebab karlahut dan bencana asap adalah dibakar. Peraturan & kewenangan dimiliki tetapi lemah implementasinya.

4. Degradasi lingkungan & Tata Ruang 5. Lemahnya Leadership

DAMPAK BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2014 Rata-rata setahun kerugian dan kerusakan akibat bencana di Indonesia (di luar bencana besar) sekitar Rp

30 trilyun.

1. Kerugian dan kerusakan banjir Jakarta Rp 5 triliun. 2. Kerusakan banjir dan longsor di 16 kab/kota di Jawa Tengah Rp 2,01 triliun. 3. Kerugian dan kerusakan banjir bandang di Sulut Rp 1,4 triliun. 4. Kerugian dan kerusakan banjir di Pantura Jawa (dari BantenJabar-Jateng dan Jatim) Rp 6 triliun. Dampak banjir di Pantura menyebabkan inflasi pada Januari 2014 menjadi 1,07% (sebelumnya 1,03%). 5. Kebakaran hutan dan lahan Februari-April 2014 sekitar Rp20 trilyun.

MANAJEMEN BENCANA

?

TSUNAMI ACEH 2004

WAKE UP CALL

SEBAGAI

Bencana menjadi masalah global • Internasional

Hyogo Framework for Action 2005 – 2015 disepakati 168 negara sebagai pedoman DRR (Disaster Risk Reduction) dunia  Sendai Framework DRR 2015-2030 • Indonesia Tsunami Aceh 2004 menjadi Kebangkitan Nasional Jilid II  timbul kesadaran nasional arti pentingnya penanggulangan bencana  lahirlah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan produk lainnya

PENANGGULANGAN BENCANA Prinsip-prinsip penanggulangan bencana: a.

Cepat dan tepat

b.

Prioritas

c.

Koordinasi dan keterpaduan

d.

Berdaya guna dan berhasil guna

e.

Transparansi dan akuntabilitas

f.

Kemitraan

g.

Pemberdayaan

h.

Nondiskriminatif

i.

Nonproletisi

PENYELENGGARAAN PB (PP NO. 21 TAHUN 2008) Adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

SIKLUS MANAJEMEN BENCANA

Pra Bencana

Tanggap Darurat

Saat terjadi bencana prinsipnya cepat, tepat, dan prioritas. Tim Pra Bencana melakukan kajian ilmiah dan upaya PRB. Tim Penanganan Darurat dan Logistik/ Peralatan melakukan upaya TD. Tim RR melakukan pendataan kerusakan dan kerugian .

Siklus manajemen bencana bukanlah suatu siklus yang terpotong antara tiap tahapan bencana. Pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana berkolaborasi bersama dengan proporsi berbeda dalam setiap penanganan bencana.

PENYELENGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA

 Psl 5: Pemerintah/ pemda menjadi penanggungjawab PB  Psl 26 & 27: Hak & Kewajiban Masyarakat dalam PB  Psl 28 & 29: Peran Lembaga Usaha/ sektor swasta dalam PB (Corporate Social Responsibility). Tanggungjawab PEMERINTAH PUSAT dan PEMDA: BNPB dan BPBD BNPB merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri

HAK MASYARAKAT DALAM PB Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat; antara lain

 Mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, Mendapatkan perlindungan sosial,  Mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,  Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

KEWAJIBAN MASYARAKAT Setiap orang berkewajiban:

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

PENDANAAN & PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

 Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.  Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.  Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.

REFERENSI: Website BNPB: https://bnpb.go.id/ Nugroho, S. (2016). Manajemen Bencana di Indonesia. BNPB Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana