Uu 22 1999 Flo.docx

2.5. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengacu kepada UUD 1945 pasal 18 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung makna pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerahdaerah. Adapun kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah diserahkan kepada pemerintah dan masyarakat di daerah. Nah, dengan demikian, maka pemerintah pusat hanya sebagai supervisor, pemantau, pengawas dan pengevaluasi (Lukman, 2009). Asas otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 ini menjadi dasar yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah sehingga diharapkan mampu memacu keterlibatan masyarakat lokal dalam merencanakan, mengawasi proses pembangunan di daerahnya masing-masing.

2.6. Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pada intinya sama, Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Dalam UU No.22/1999 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah dan DPRD hanya berdasar asas desentralisasi. Sedangkan dalam UU No.32/2004 penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemda dan DPRD menganut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya

dalam UU no.32/2004 terdapat penunjukan secara jelas siapa saja pelaksana pemerintah daerah yang dimaksud, seperti Gubernur , bupati, walikota. sedangkan dalam UU No.22/1999 pelaksana pemerintah daerah hanya disebut secara umum yaitu kepala daerah dan perangkat-perangkatnya sebaga badan eksekutif daerah

Dalam UU No.22/1999 urusan pemerintahan yang bukan menjadi urusan pemerintahan daerah meliputi: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiscal nasional, agama di tambah di dalam Ps. 7 ayat 2 yaitu kewenangan bidang lain yang meliputi: kebijakan tentag perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan

pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Sedangkan dalam UU No.32/2004 urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah Daerah hanya terbatas pada yang di sebutkan dalam (Ps. 10 ayat 3) yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, agama.