Ulfa

Warga Pesisir, Haruskah Tersingkir? Studi dampak Pembangunan di wilayah Pesisir Surabaya --BC Nusantara-abstraksi Dalam tulisan ini akan disajikan bagaimana pembangunan infrastruktur dan industrialisasi di wilayah pesisir telah menghilangkan sumber-sumber penghidupan warga. Perubahan peruntukan kawasan yang didesain dalam tata ruang kota dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung bertumbuhnya industrialisasi dan perdagangan paska infrastruktur dibangun. Ruang hidup warga pesisir semakin menyempit. Perubahan desain peruntukan kawasan yang lebih modern, mengancam kaum nelayan kehilangan sumber penghidupan dari perairan laut. Kaum perempuan semakin merana dengan pembangunan yang dilakukan di wilayah ini. Kemiskinan bagi mereka adalah keniscayaan.

Pengantar Tulisan ini mencoba menyajikan bagaimana pembangunan di wilayah

pesisir

Surabaya

telah

memarginalisasi

hidup

masyarakat pesisir. Menyajikan dampak-dampak yang telah dirasakan

oleh

warga

yang

kesehariannya

memanfaatkan

sumber daya pesisir dan laut sebagai basis ekonomi utama. Kaum perempuan menjadi fokus utama untuk melihat potret perubahan akibat pembangunan yang dilakukan. Kajian

terhadap

dokumen-dokumen

resmi

institusi

pemerintah dan badan lainnya; dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan; kumpulan berita media; dokumen internal report

WALHI

untuk

kasus

penambangan

pasir

laut

di

Kenjeran selat Madura; dokumen film WALHI Jawa Timur, dan temuan

selama

studi

lapangan

singkat

di

2

kelurahan

Tambakwedi dan Kedungcowek pada kurun September-Oktober

1

2008

dengan

metode

sampling1,

nonrandom

menjadi

bahan

utama dalam penulisan. Paper

ini

diawali

dengan

memaparkan

gambaran

singkat

pesisir Jawa, wilayah studi, relasi warga dengan wilayah pesisir

laut,

dan

dampak

pembangunan

yang

dilakukan

pemerintah. Fokus analisis adalah pada berkurangnya ruang hidup warga dan hilangnya sumber-sumber penghidupan warga yang diakibatkan dari tekanan pembangunan infrastruktur jembatan Suramadu dan Industri pertambangan pasir laut. Paper

ini

diakhiri

dengan

kesimpulan

tentang

desain

pembangunan wilayah pesisir Surabaya yang menyingkirkan kaum nelayan dengan berkurang dan hilangnya ruang hidup dan sumber produksi mereka.

Pesisir Jawa, potret krisis warga Sebagai pulau yang strategis dengan berbagai aktivitas perekonomian

yang

menjanjikan,

pemerintah

membangun

berbagai fasilitas yang cukup fantastis di Pulau Jawa, mulai

dari

penyediaan

transportasi,

pariwisata

kawasan

industri,

perkantoran,

hingga

pemukiman

mewah,

yang

sebagian besar didirikan disepanjang pesisir Jawa. “Praktek-praktek

pembangunan

yang

bias

daratan

pasca

diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22

Tahun

1999)

tentang

Pemerintahan

Daerah,

mendorong

percepatan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan dalam

beberapa

eksplorasi lingkungan,

tahun

menjadi secara

terakhir.

eksploitasi

Bergesernya sumber

besar-besaran,

kepentingan

daya

dirasa

alam

sudah

dan jauh

meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan bio1

Merupakan pemilihan sampel secara sengaja dikarenakan peneliti memilih dengan pertimbangan responden yang dipilih dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Lihat: www.socialresearchmethods.net/kb/sampnon.php 2

fisik cukup

saja, besar

terlanjur

namun

juga

terhadap

turut

memberikan

kesejahteraan

menggantungkan

tekanan

masyarakat

kehidupannya

pada

yang yang

pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan.”2 Pantai

Utara

Jawa

merupakan

kegiatan

perekonomian

berbagai

aktivitas

di

pusat

Pulau

tersebut

aktivitas

Jawa.

tidak

berbagai

WALHI

mencatat

dari

sejumlah

lepas

persoalan yang cukup kompleks, mulai dari kerusakan fisik lingkungan, semakin parahnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut, hingga berbagai masalah sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat pesisir yang jumlahnya mencapai 65% dari seluruh penduduk Pulau Jawa3. Infrastruktur Jalan Raya Pos (de grote postweg) yang dibangun sejak kekuasaan Daendels telah dipertahankan sedemikian rupa menghasilkan kerusakan ekologis yang sangat parah disepanjang pantai utara Jawa. Propinsi Jawa Timur berada diantara Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Bali. Bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa dan bagian selatan berbatasan dengan Lautan Hindia. Luas wilayah Jawa Timur lebih dari 147 ribu km2 terbagi atas 11 jenis kawasan4. Jawa Timur memiliki 60 buah pulau, yang terbesar adalah Pulau Madura. Dua pertiga daratan Jawa Timur terdiri dari daerah pegunungan.5 Pada wilayah Jatim telah ditetapkan 32 blok migas yang meliputi hampir seluruh pulau Madura mulai dari Sumenep sampai

Bangkalan,

Gresik

meliputi

daratan

hingga

perariran di Pulau Bawean, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto,

Sidoarjo,

Pasuruan,

Probolinggo

dan

2

Lihat www.walhi.or.id – Potret Kerusakan Lingkungan Pesisir Jawa ibid 4 kawasan hutan 12,26 ribu km2 (26,02%), persawahan seluas 12,28 ribu km2 (26,07%), pertanian tanah kering mencapai 11,44 ribu km2 (24,29%), pemukiman / kampung seluas 5,7 ribu km2 (12,12%), perkebunan seluas 1.581 km2 (3,36%), tanah tandus / rusak seluas 1.293,78 km2 (2,75%), tambak / kolam mencapai 737,71 km2 (1,57%), kebun campuran seluas 605,65 km2 (1,29%) selebihnya terdiri dari rawa/danau, padang rumput dan lain-lain seluas 1.201,42 km2 (2,55%). 5 WALHI Jawa Timur, Fakta Krisis Wilayah Jawa Timur – Bahan UNFCC Bali 2007 3

3

Banyuwangi.

Sebagaian

besar

wilayah

konsesi

migas

ini

berada di wilayah lautan. ‘Krisis merupakan rangkaian sebab akibat dari berbagai peristiwa alam dan kegiatan manusia dari waktu ke waktu. Kejadian, peristiwa dan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap warga dan aset-aset kehidupannya merupakan rangkaian proses terjadinya krisis.’6 Ketidakberpihakan

pemerintah

dibuktikan

dengan

kemiskinan

di

Setidaknya

dalam

pada

tingkat

kerusakan

sepanjang kurun

wilayah

pesisir

bisa

lingkungan

dan

permukiman

waktu

10

tahun

pesisir

Jawa.

terakhir,

lebih

dari 90 desa di sepanjang Pantai Utara maupun Selatan Jawa terkena bencana abrasi. Bahkan, Di Kabupaten Demak, sebuah desa beserta 300 hektar lahan tambak masyarakat hilang

akibat

pembangunan Semarang. sepertiga tinggal

di

abrasi

break

pasca

water

Demikian

kegiatan

di

dari

pesisir

Tanjung

Mas

kemiskinan,

masyarakat

dalam

dan

pelabuhan

halnya

(33,86%)

reklamasi

kondisi

Jawa

setidaknya Timur

miskin.

yang

Bahkan,

di

Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Sumenep lebih dari 50% dari total jumlah penduduknya dalam kategori miskin.7 Suramadu, jembatan untuk siapa? Proyek

infrastruktur

berbentuk

pembukaan

jalan-jalan

baru, akan membabat hutan dan kawasan-kawasan pertanian maupun

permukiman.

pembuatan

waduk

Proyek

dan

DAM.

air

dilakukan

Berbagai

melalui

pelabuhan

juga

mengikuti pembangunan infrastruktur jalan. Jalan Raya Pos direplikasi yang

dengan

melintasi

membuat

jalur

Jalan

pesisir

Lintas

selatan

Selatan(JLS)

dari

Kabupaten

Banyuwangi sampai Pacitan. Jalan ini akan menghubungkan Banten di Jawa Barat dengan Banyuwangi di Jawa Timur.

6 7

Java Collapse, Dokumen Catatan Perdana 2007 www.walhi.or.id 4

Berdasarkan data proyek infrastruktur di Jatim dibutuhkan biaya sebesar US$ 5.096.607 million.8 Pasca

infrastruktur

summit

pemerintah

mengeluarkan

PERPRES 36 Tahun 2005 yang jelas-jelas untuk kepentingan pemilik modal dan memposisikan warga negara sebagai pihak yang

harus

diperlakukan

untuk

dipaksa

menyerahkan

tanahnya ketika dibutuhkan negara atas nama pembangunan. Secara eksplisit disebutkan bahwa negara boleh mencabut hak atas tanah warga negara. Rasionalitas itu menjelaskan pemerintahan melakukan

dan

negara

operasi

sebagai

alat

kepentingannya

modal

melalui

untuk

kebijakan

pemerintah Propinsi Jawa Timur. Bencana banjir bandang, tanah longsor, banjir rob, dan angin topan terjadi di hampir 23 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain korban jiwa,

jelas ada kerugian ekonomi,

lingkungan dan sosial yang sangat besar. Tidak menutup kemungkinan

luas

wilayah

maupun

jumlah

kerugian

akan

bertambah jika dilihat dari kondisi lingkungan hidup yang belum

menunjukkan

arah

kebaikan

hingga

kini.

Konsep

pembangunan dengan asas pertumbuhan (growth development) yang dilakukan selama ini telah menimbulkan eksploitasi sumberdaya alam yang sulit diperbaiki. Jembatan

Surabaya

menghubungkan

kota

Madura

(Suramadu)

Surabaya

dengan

direncanakan Pulau

Madura.

Direalisasikan pada era presiden Megawati Sukarnoputri. Jembatan sepanjang 5,3km ini diharapkan menjadi jembatan termegah di wilayah timur Indonesia. Semula, biaya yang direncanakan

untuk

membangunnya

sejumlah

4,2

triliun

rupiah. Perubahan perencanaan teknis pembangunan jembatan dan kenaikan harga, menjadikan jembatan ini kini berbiaya 4,9 triliun rupiah. Direncanakan beroperasi pada tahun 2009.

8

www.usembassyjakarta.org/econ/infra-summit 5

Suramadu merupakan proyek yang dibiayai pemerintah pusat melalui Sumber

Anggaran

Pendapatan

pembiayaan

tersebut

Belanja

berasal

Nasional(APBN).

dari

pinjaman

luar

negeri. Terungkap setidaknya pemerintah menerima pinjaman dari

Bank

Exim

konsorsium

of

China.

Pengerjaannya

perusahaan-perusahaan

melibatkan

konstruksi

dua dari

Indonesia dan China. Jembatan

ini

sejak

proses

awal

memunculkan

masalah

terhadap model pembebasan tanah warga. Mayoritas warga yang

tanah

jembatan

tinggalnya

Suramadu

penggantian

dari

terkena

sepanjang Panitia

proyek

4,35km,

Pengadaan

akses

menuju

menerima

Tanah(P2T)

nilai Proyek

Jembatan Suramadu. Namun, beberapa warga masih bertahan untuk tidak melepaskan tanahnya jika penggantiannya tidak layak. Argumen untuk menilai kelayakan harga tanah yang berlipat dari

Nilai

Jual

Obyek

Pajak

(NJOP)

masih

tidak

bisa

menjelaskan bagaimana warga mencari tanah pengganti bagi mereka. Terutama bagi mereka yang memiliki usaha, sangat keberatan

dengan

jumlah

penggantian.9

Tim

Pelaksana

sendiri kemudian berencana menggunakan Perpres 65/200610 untuk

menghadapi

penggantian

warga

yang

plafon

5

diatas

mempertahankan

juta

per

meter

nilai

persegi.

Padahal, perhitungan warga menunjukkan angka 8 juta per meter sebagai nilai yang sepadan bagi mereka untuk dapat mencari pengganti lahan di wilayah lain.11 Hal yang

sama

terkait

pembebasan

lahan

akses

Suramadu

juga terjadi di Pulau Madura. Wilayah kaki jembatan ini berada

di

Kabupaten

Bangkalan

dengan

luas

area

yang

dibutuhkan 670,949m2. Pemerintah menetapkan harga 35 ribu per

meter

persegi,

sedangkan

warga

menginginkan

harga

pengganti antara 200 hingga 250 ribu per meter persegi. 9

Lihat Jawa Pos, Minggu 20 April 2008 Perpres ini merupakan Perubahan Atas Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum 11 Lihat Surya 5 Maret 2008 10

6

Perbedaan penetapan harga dari pemerintah dan permintaah warga terpaut jauh pada kisaran 165 ribu hingga 225 ribu rupiah.12 Pembangunan jembatan inipun menyisakan cerita pahit bagi keberlanjutan

sumber

produksi

Hartining(52thn),

seorang

bertumpu

hidup

sebagai

Nelayan

Nambangan13

perempuan sebagai

Kedungcowek.

nelayan

yang

menyampaikan

perubahan yang terjadi berupa turunnya jumlah tangkapan gragu14. ‘Sangat menurun sejak ada Suramadu. Biasanya bisa dapat gragu 1 perahu atau ton-tonan, sekarang dapat 1 kwintal saja sudah alhamdulillah. Tidak tahu juga kalau ada efek dari Lapindo, yang pembuangan ke laut itu’15(Hartining, 52 tahun) Perubahan

yang

menjadikan produksi kerang

terjadi

Nelayan

gragu

juga

pada

jumlah

Nambangan

tersebut

berkurang,

tangkapan

yang

beralih nelayan

terkenal

mencari beralih

gragu dengan

kerang. kembali

Saat untuk

mencari ikan teri bulu ayam untuk bahan ikan asin. Demikian

halnya

rajungan.

dengan

Jumlah

jumlah

tangkapan

tangkapan

sebelum

ada

kepiting aktivitas

pembangunan jembatan rata-rata sekitar 10 kg. Kini mereka hanya

bisa

mendapatkan

rata-rata

2

kg.

Ikanpun

juga

semakin sulit didapatkan, sehingga memaksa para Nelayan untuk mencari ke wilayah laut yang lebih jauh. Sepuluh jumlah Simping

tahun

lalu,

tangkapan

lima

tertinggi

(938ton),

Udang

hasil

laut

adalah putih

Surabaya

Kerang

dengan

(1.118ton),

(889,6ton),

Teri

(875,8ton), dan Udang Kecil (826,9ton).16 12

Lihat Jawa Pos, Rabu 9 Januari 2008: Lahan Sisi Madura Belum Beres Salah satu dusun diantara 2 dusun lain Kedungcowek dan Cumpat di kelurahan Kedungcowek 14 Gragu adalah sejenis udang kecil yang dulu umum menjadi tangkapan utama nelayan dusun Nambangan(Kedungcowek) 15 WALHI JATIM, Data Interview Warga Pesisir Surabaya, Oktober 2008 16 Bappeda Kotamadya Surabaya, Surabaya dalam Angka 1998. 13

7

Abrasi menjadi ancaman nelayan. Selain wilayah tinggal perkampungan yang terancam ombak besar, lumpur di wilayah ini juga semakin berkurang. Wilayah hidup berbagai biota laut

seperti

kerang,

kepiting,

dan

teripang

menjadi

hilang. Padahal selain kerang yang bisa didapatkan lebih dari seribu ton, jumlah tangkapan kepiting juga menembus hingga 246,9ton per tahunnya.17 Yang

lebih

bakar

menyedihkan

adalah

semakin

bertambah

yang

kebutuhan

menjangkau

wilayah

tingkat

konsumsi

sebagai

yang

lebih

bahan

konsekuensi jauh.

Perahu

layar tidak bisa lagi leluasa melintasi wilayah perairan ini.

Bensin,

digunakan jalan.

sebagai

bahan

membutuhkan

Hasil

yang

bakar

setidaknya

hanya

15

motor

4

ribu

tempel

liter

dari

untuk

hasil

yang sekali

tangkapan

memaksa mereka berhutang untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Umiyati,

seorang

nelayan

perempuan

dari

Tambakwedi menyebutnya dengan istilah pak pok18. Perahu layar

yang

biasanya

menjadi

alternatif

untuk

menekan

biaya produksi melaut warga, kesulitan untuk melintasi wilayah jembatan ini. Namun,

persoalan

dirasakan dari

oleh

hasil

warga

laut.

menciptakan perempuan

kehilangan yang

mata

tidak

Infrastruktur

peluang berusia

usaha 32

pencaharian

bersandar jalan

baru.

tahun

tidak

penghasilan

diharapkan

Suyati

yang

akan

contohnya,

merupakan

warga

pengontrak di wilayah Kedungcowek menyampaikan keinginan untuk

membuat

Suramadu

sebuah

ini.

penghasilan

dari

usaha

Suaminya sumber

setelah

yang daya

adanya

tidak

alam

laut

Jembatan

menggantungkan menjadi

alasan

penjelas ketiadaan dampak pembangunan Jembatan Suramadu terhadap kehidupannya. Dampak

pembangunan

berkurangnya 17 18

lahan,

yang

dirasakan

gangguan

suara

adalah bising,

persoalan debu,

dan

ibid Istilah lokal yang bermakna impas 8

retak-retak pada bangunan rumah. Namun, setelah dilakukan penggantian oleh pelaksana proyek masalah tersebut tidak berkepanjangan.

Pasir dikeruk, ekonomi remuk Tidak hanya Riau yang kehilangan pasir untuk pembangunan perluasan

daratan

Singapura.

Di

Selat

Madura,

wilayah

kecamatan Kenjeran Surabaya, aktivitas penambangan pasir laut

juga

terjadi.

perusahaan. signifikan Gahana

Aktivitas

Awalnya dari

masyarakat

pengerukan

melakukan

ini

tidak

ini.

penambangan

melibatkan

merasakan

Namun,

pasir

sejumlah

sejak

dampak

laut,

PT

mereka

Gora mulai

merasakan dampak negatif aktivitas tersebut. Dampak

pertama

wilayah

yang

tangkap

mereka

ikan

rasakan

mereka

adalah

yang

kerusakan

dikenal

dengan

Petorosan. Nelayan Kedungcowek lazim memiliki petorosan yang

berfungsi

untuk

perangkap

ikan

yang

dipasang

di

berbagai tempat di wilayah laut Selat Madura. Nelayan di wilayah Kedung Cowek dapat dibedakan menjadi tiga tipe nelayan. Pertama, Nelayan Petorosan: nelayan yang mencari ikan dengan membuat sejenis perangkap jaring yang dipasang pada beberapa kayu kelapa yang ditancapkan ke dasar laut. Kedua, Nelayan Jala: yaitu nelayan yang mencari

ikan

dengan

alat

jaring,

dan

Ketiga,

Nelayan

pencari Kerang: nelayan yang mencari kerang dengan cara menyelam ke dasar laut. Nelayan tipe ketiga ini sangat bergantung dengan kondisi tanah lumpur dan pasir didasar laut. Penambangan

pasir

yang

dilakukan

oleh

PT

Gora

Gohana

menurut warga sudah dimulai sejak 1989. Meski pada tahun 1985

mereka

juga

mencatat

adanya

penambangan

yang

dilakukan oleh PT Tropical. Penambangan yang dilakukan oleh Tropical berjarak sekitar 2 mil dari wilayah Kejawan 9

Lor. Dengan tidak adanya sosialisasi kepada warga tentang aktivitas industri ini, praktis warga tidak tahu menahu pula mengenai perijinan pertambangan. Pada masa awal ini, warga cukup tenang karena volume pasir dirasakan belum berkurang.19 Beroperasinya

PT

Gora

Gahana

pada

1991

diawali

dengan

mempekerjakan beberapa warga untuk membuat bagan sebagai alat mengukur ketebalan pasir yang akan ditambang pada dua

tahun

sebelumnya.

persetujuan

Warga

aktivitas

ini.

tidak

pernah

Padahal

dimintai

wilayah

operasi

perusahaan meliputi area petorosan milik warga. Dan untuk meminimalisir

keresahan

warga,

perusahaan

memberikan

kompensasi kepada sekitar 30 nelayan petorosan. Namun, inilah

yang

Kapal

perusahaan

dihentikan

kemudian

semakin

yang

aktivitasnya.

memicu

kemarahan

beraktivitas Jumlah

warga.

didatangi

dan

petorosan

yang

nelayan

sejumlah 100 orang dan dengan tidak diberi penggantian secara merata membuat kecemburuan satu dengan lainnya. Pada tahun 2002 warga kembali mendengar adanya rencana penambangan pasir oleh perusahaan yang sama, namun tanpa sebab

yang

Selanjutnya

jelas pada

penambangan.

rencana

tahun

ini

2005

Sosialisasi

yang

tidak

terjadi

terealisasi.

kembali

dilakukan,

rencana

hanya

pada

tingkat kelurahan dan tidak diteruskan kepada warga. Trauma

akan

dampak

penambangan

pada

puluhan

tahun

sebelumnya menjadi dasar warga untuk menolak rencana ini. Namun, dari

adanya

peluang

perusahaan

mendapatkan

menjadikan

sejumlah

beberapa

kompensasi

nelayan

mendukung

rencana ini. Penambangan

pasir

yang

dilakukan

oleh

PT

Gora

Gohana

menurut warga sudah dimulai sejak 1989. Meski pada tahun 1985

mereka

juga

mengingat

adanya

penambangan

yang

dilakukan oleh PT Tropical. Penambangan yang dilakukan 19

WALHI JATIM, Internal Report Kasus Penambangan Pasir Kenjeran 2006 10

oleh Tropical berjarak sekitar 2 mil dari wilayah Kejawan Lor. Dengan tidak adanya sosialisasi kepada warga tentang aktivitas industri ini, praktis warga tidak tahu menahu pula mengenai perijinan pertambangan. Pada masa awal ini, warga cukup tenang karena volume pasir dirasakan belum berkurang.20

Patut

kekuasaan

pula

bisa

diperhatikan

juga

sebagai

kondisi

faktor

politik

yang

bisa

meminimalisir perlawanan dari warga dikala itu. Beroperasinya

PT

Gora

Gahana

pada

1991

diawali

dengan

mempekerjakan beberapa warga untuk membuat bagan sebagai alat mengukur ketebalan pasir yang akan ditambang pada dua

tahun

sebelumnya.

persetujuan

Warga

aktivitas

ini.

tidak

pernah

Padahal

dimintai

wilayah

operasi

perusahaan meliputi area petorosan milik warga. Dan untuk meminimalisir

keresahan

warga,

perusahaan

memberikan

kompensasi kepada sekitar 30 nelayan petorosan. Namun, inilah

yang

Kapal

perusahaan

dihentikan

kemudian

semakin

yang

aktivitasnya.

memicu

kemarahan

beraktivitas Jumlah

warga.

didatangi

dan

petorosan

yang

nelayan

sejumlah 100 orang dan dengan tidak diberi penggantian secara merata membuat kecemburuan satu dengan lainnya. Pada tahun 2002 warga kembali mendengar adanya rencana penambangan pasir oleh perusahaan yang sama, namun tanpa sebab

yang

Selanjutnya

jelas pada

penambangan.

rencana

tahun

2005

Sosialisasi

yang

ini

tidak

terjadi

terealisasi.

kembali

dilakukan,

rencana

hanya

pada

tingkat kelurahan dan tidak diteruskan kepada warga. Trauma

akan

dampak

penambangan

pada

puluhan

tahun

sebelumnya menjadi dasar warga untuk menolak rencana ini. Namun,

adanya

peluang

mendapatkan

sejumlah

kompensasi

dari perusahaan menjadikan sekelompok nelayan mendukung rencana ini.

20

WALHI JATIM, Internal Report Kasus Penambangan Pasir Kenjeran 2006 11

Beberapa

dampak

yang

dirasakan

warga

terkait

dengan

penambangan antara lain:21 Pertama,

populasi

biota

laut

terutama

ikan

di

Selat

Madura menurun akibat banyaknya tempat-tempat berkembang biak

ikan

yang

rusak.

Hal

ini

mengurangi

penghasilan

karena jumlah ikan tangkapan yang menurun; Kedua,

Nelayan

mendapatkan

harus

ikan

menempuh

yang

jarak

membutuhkan

lebih biaya

jauh

untuk

bahan

bakar

berlipat hingga 4 kali dari masa sebelumnya; Ketiga, Nelayan harus masuk ke wilayah tangkap nelayan wilayah lain yang untuk itu membutuhkan biaya keamanan bagi nelayan di wilayah lain; Keempat, pengerukan mengakibatkan pasir tempat berkembang biak

kerang

menjadi

rusak

karena

baik

pasir

maupun

kerangnya tersedot. Kelima, petorosan banyak yang rusak. Padahal pembuatan satu petorosan menelan biaya jutaan rupiah. Keenam, tanah

hilangnya

permukiman

Sekurangnya

pasir yang

empat

laut

mengakibatkan

berbatasan

juta

rupiah

langsung

dikeluarkan

tergerusnya denga

laut.

oleh

warga

dusun Nambangan dan Cumpat untuk memperbaiki tanggul. Beberapa

perubahan

lingkungan

akibat

jembatan

Suramadu

dan penambangan pasir menjadikan Nelayan semakin sulit untuk mendapatkan sumber penghasilan. Masalah pembangunan Jembatan Suramadu ataupun penambangan pasir hanyalah satu contoh yang

tekanan lebih

bagi

besar

kawasan bagi

pesisir

wilayah

Surabaya.

ini

adalah

Ancaman dampak

pembuangan lumpur Lapindo ke selat Madura. Lumpur yang mengandung

logam

berat

dan

hidrokarbon22

ini

semakin

menambah tekanan bagi kehidupan di laut. Arah arus air

21 22

WALHI JATIM, dokumen kasus Penambangan Pasir Kenjeran 2007 WALHI Jawa Timur, Riset Awal Logam Berat dan PAH Lumpur Lapindo 2008 12

laut

di

selat

Madura

berpotensi

menyebarkan

lumpur

ke

seluruh wilayah bagian selat ini.23 Belum

lagi

wilayah

ancaman

untuk

berikutnya

menjadi

berupa

pusat

perubahan

industri,

desain

perdagangan,

perumahan, maupun pengembangan lainnya yang membutuhkan lahan sedikitnya lima kelurahan di wilayah ini. Penolakan penambangan pasir oleh warga tidak menyurutkan perusahaan penambang pasir laut. Setelah PT Gora Gahana dilawan oleh warga, sebuah perusahaan masih mengajukan ijin untuk mengeruk di wilayah selat Madura. WALHI Jawa Timur

mencatat

CV

aparat

penegak

hukum

Acuan

Analisis

Kerangka

Surya

Hanlyn,

di

milik

Surabaya

Dampak

suami

Timur

Lingkungan

seorang

mengajukan Hidup(ANDAL)

untuk memuluskan rencananya.24 Adaptasi atas perubahan wilayah hidup dilakukan nelayan dengan

mengalihkan

sumber

penghasilan

dari

tangkapan

biota laut dari satu jenis ke jenis lainnya tidak semakin memperbaiki

kehidupan

pembangunan

infrastruktur

menimbulkan

efek

warga.

ikutan

Tekanan

wilayah berupa

demi

pesisir

penetrasi

tekanan Surabaya

kapital

di

kawasan ini. Perubahan iklim global menimbulkan terjadinya banjir rob yang

kini

makin

sering

terjadi.

Ancaman

banjir

di

perkampungan pesisir akibat pasang air laut yang sangat tinggi

ini

Surabaya.

menjadi

penekan

Tanggul-tanggul

baru

yang

bagi

warga

diperbaiki

pesisir

warga

setiap

tahunnya tidak lagi mampu membendung air pasang ini.

Modernisasi yang Mengusir Wilayah

pantai

Kenjeran

dan

Tambakwedi

masuk

kategori

penggunaan zona 3 dan 4 dalam RTRW Surabaya. Fungsi zona 23

Lihat Raja Siregar, 2006: Dampak Pembuangan Lumpur Lapindo ke Laut Lihat: KA ANDAL Penambangan Pasir Laut Perairan Muara Kalilondo Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo CV Surya Hanlyn 2006 24

13

3

secara

khusus

penangkapan

adalah

ikan,

untuk

budidaya

wisata

bahari,

perikanan,

dan

areal

pelayaran

kapal. Sedangkan zona 4 berfungsi untuk konservasi dan rehabilitasi

lingkungan

laut

dan

pantai,

serta

areal

penangkapan dan budidaya perikanan. Setelah Suramadu dibangun, pemerintah kota Surabaya telah menyiapkan desain masterplan untuk mendukung pengembangan wilayah

ini

mempersilahkan

menjadi

pusat

investor

untuk

bisnis.25 mengurus

Pemerintah ijin

untuk

investasi industri, perdagangan, maupun perumahan dengan melakukan pembangunan di kawasan ini. Undangan

dari

pemerintah

kota

ini

disambut

dengan

antusias. Setidaknya oleh PT Surabaya Industrial Estate Rungkut(SIER) yang sangat tertarik dengan menggarap lahan di sekitar Suramadu. Manajemen SIER melihat prospek yang cerah

jika

kawasan

ini

dikembangan

sebagai

Kawasan

Industri.26 Pembangunan

infrastruktur

jembatan

yang

disempurnakan

dengan berbagai rencana pembangunan pelabuhan besar di sekitar

jembatan

dan

fasilitas

umum

berupa

terminal

penghubung, museum, dan prasarana wisata bahari mengancam keberadaan sedikitnya lima kelurahan di wilayah kecamatan Kenjeran dan Bulak. Pengembangan kaki Suramadu yang membutuhkan 600 hektar lahan telah menempatkan kelurahan Kedungcowek, Kenjeran, Tambakwedi,

Bulak,

digusur.

Lima

terbagi

dalam

dan

Gading

kelurahan tiga

ini

tersebut

kecamatan:

dalam

secara

posisi

akan

administratif

Kenjeran,

Bulak,

dan

Tambaksari. Bagaimana rencana juga 25 26

perkampungan

dibangunnya

harus

segera

wilayah

perumahan hilang.

pesisir? murah,

Praktis

dengan

perkampungan

Pemerintah

kota

ini

telah

Lihat Kompas, 11 April 2008: Pemkot siapkan RTRW Lihat Surya, 28 Februari 2008: SIER Bidik Kaki Jembatan Suramadu 14

memikirkan rencana bedol desa bagi warga yang tinggal di wilayah

ini

dan

melihatnya

sebagai

hal

yang

tidak

merugikan warga.27 ‘Sebagai pulau yang strategis dengan berbagai aktivitas perekonomian yang menjanjikan, pemerintah membangun berbagai fasilitas yang cukup fantastis di Pulau Jawa. Mulai dari penyediaan kawasan industri, perkantoran, transportasi, pariwisata hingga pemukiman mewah, yang sebahagian besar didirikan disepanjang pesisir Jawa. Sayangnya, kegiatan pembangunan ini tidak mempertimbangkan fisik Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari total luas daratan Indonesia.’28 Jared Diamond menggunakan sebuah kerangka kerja ketika mempertimbangkan Kerangka

ini

cenderung

situasi

terdiri

kolapsnya

atas

berpengaruh

sebuah

lima

perangkat

terhadap

kehidupan

masyarakat. faktor

yang

masyarakat,

yaitu: kerusakan lingkungan, perubahan iklim, permusuhan dengan tetangga, lenyapnya mitra dagang, serta bagaimana masyarakat

merespon

perubahan

dan

kerusakan

lingkungan

hidup. Jika melihat kerangka kerja tersebut, warga di wilayah pesisir Surabaya hampir memenuhi prasyarat untuk kolaps. Hal ini masih ditambah pula dengan faktor kebijakan yang menentukan

keberlanjutan

‘modernisasi’

kawasan

ruang

hidup

dengan

mereka.

mengganti

Pilihan

keberadaan

permukiman pesisir menjadi kawasan yang lebih ‘modern’ yang

direncanakan

oleh

pemerintah,

merupakan

faktor

penekan dari luar keinginan warga. Namun demikian, faktor inilah yang kemudian akan membuat syarat ‘kolaps’ sebuah masyarakat bisa dipenuhi. Tiga pelabuhan besar di sisi selatan pulau Madura yang akan

dibangun

Suramadu 27 28

semakin

untuk

melengkapi

menunjukkan

keberadaan

kelangsungan

jembatan

fungsi

yang

Lihat Surya, 15 April 2008: Terancam Bedol Desa. www.walhi.or.id – Potret Kerusakan Lingkungan Pesisir Jawa 15

akan segera lenyap. Pelabuhan di Bangkalan untuk terminal peti

kemas

internasional,

di

Sampang

untuk

perikanan

nasional, dan di Sumenep untuk Pariwisata. Pembangunan pelabuhan volume

peti

peti

kemas

kemas

di

Bangkalan

yang

akan

melintas

di

meningkatkan

selat

Madura.

Pelabuhan peti kemas Suramadu yang saat ini menampung 500 peti

kemas

Bangkalan

akan

ditopang

tersebut

yang

oleh

lebih

terminal

peti

dikhususkan

pada

kemas ukuran

peti kemas besar.29 Satu pelabuhan perikanan nasional yang akan dibangun di Sampang menunjukkan perencanaan pengembangan wilayah yang tidak konsisten. Satu sisi pemerintah telah mempersempit ruang

tangkap

bagi

para

nelayan,

satu

sisi

berharap

peningkatan produksi perikanan. Nelayan

menjadi

peruntukkan

sangat

kawasan.

rentan

terhadap

Ketrampilan

turun

rencana

alih

menurun

hidup

sebagai nelayan tidak akan mungkin menjawab keberlanjutan hidup mereka jika dipindahkan ke wilayah daratan. ‘Jika petani punya Sawah, Kami punya Laut’30 Hilma, seorang nelayan Nambangan tidak ingin digusur ke tempat

lain.

dijalani

Ia

berharap

daripada

sebagai petani.

Ia

hidup

harus

hidup

dan

nelayan

seperti dengan

saat

mata

lainnya

ini

yang

pencaharian

tidak

memiliki

ketrampilan untuk melakukannya. Kaum perempuan nelayan yang tinggal di wilayah Nambangan dan Cumpat mengorganisir diri dalam Kelompok Ibu Mandiri. Berbagi aktivitas dijalankan untuk menguatkan kemampuan hidup

mereka.

Rencana

memanfaatkan

lahan

pekarangan

sempit untuk menanam sejumlah jenis tumbuhan sayuran yang lebih

bermanfaat

akan

menjadi

cerita

yang

tak

pernah

direalisasikan di wilayah ini saast ruang hidup mereka digusur. 29 30

Lihat Jawa Pos 14 Maret 2008: Tiga Pelabuhan Besar susul Suramadu. WALHI Jawa Timur, Film Dokumen Mengeruk Pasir Merusak Pantai 2007 16

Warga

Pesisir

Surabaya

hanya

mendengar

dari

mulut

ke

mulut mengenai rencana penggusuran wilayahnya yang akan dirubah

menjadi

terbatas

bagi

penting

untuk

kawasan

mereka

modern.

yang

diminta

memiliki

pendapat.

Sosialisasi akses

Para

dan

hanya

dianggap

Nelayan

seperti

Umiyati dan lainnya berharap jika harus berpindah, mereka ingin tetap dekat dengan laut.

Pelajaran Penting Proyek

infrastruktur

wilayah

yang

dilakukan

oleh

pemerintah bertujuan untuk menciptakan laba pada semua pelaku

yang

terlibat

di

seluruh

rantai

pengaturannya.

Manfaat kepada wilayah setempat nyaris tidak dirasakan. Studi

pesisir

Surabaya

dalam

paper

singkat

ini

telah

memaparkan bagaimana penderitaan yang harus dipikul oleh warga.

Kemakmuran

mereka.

Kemakmuran

yang

menjadi

hanyalah

cita-cit

untuk

bukan

kaum

milik

elit

dan

beralaskan kesengsaraan warga. Atas

nama

pembangunan,

destruktif

sebagai

perombakan

sistem

negara

tindakan–tindakan

syarat

pengembangan

produksi

kehidupan

besar–besaran

biaya

dan

mengeluarkan

tinggi

kreatif dan

mengharuskan

berhutang

kepada

pihak lain. Rakyat harus kembali menanggung beban ‘biaya pembangunan’

melalui

pajak

Keselamatan

warga

dengan

penghidupan

disingkirkan

dan

pungutan

terjaminnya tanpa

lainnya.

wilayah

mereka

bisa

sumber

menikmati

manfaat ‘pembangunan’ itu sendiri. Industrialisasi tidak selalu tumbuh secara terencana dan selalu berbenturan Rencana untuk

Tata

Ruang

mengeruk

dengan

tata

mengikuti

laba.

ruang

di

kemauan

Penggusuran

tiap

wilayah.

pelaku

industri

dan

bencana

yang

diakibatkan oleh industri selalu mengorban rakyat. Kaum perempuan nelayan yang membantu menopang ekonomi keluarga 17

dalam posisi tersulit saat diharuskan pergi dari wilayah tinggalnya.

Pustaka Cetak Diamond, Jarred,”Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive”, Penguin Group, New York. 2005. 18

Neumann, Roderick P. “Making Political Ecology”. Hodder Arnold, London, 2005 Gahana, PT Gora, “Studi Review AMDAL Penambangan Pasir Laut Pada Wilayah Eksploitasi D.U 509 JATIM Perairan Selat Madura: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”, PT Gora Gahana, tanpa tahun. Hanlyn, CV Surya, ”Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan PENAMBANGAN PASIR LAUT PERAIRAN MUARA KALILONDO KELURAHAN KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO Surabaya,” CV Surya Hanlyn, 2006 JATIM, WALHI,” Dokumen Kasus Penambangan Pasir Kenjeran 2006”, Tidak dipublikasikan. JATIM, WALHI,”Data Interview 2008,” Tidak Dipublikasikan.

Warga

JATIM, WALHI,”Riset Awal Logam Lapindo”, WALHI JATIM, 2008

Pesisir

Berat

dan

Surabaya

PAH

Lumpur

Siregar, Raja,”Studi Dampak Pembuangan Lumpur Lapindo ke Laut 2006”, Tidak Dipublikasikan. SPES,editor. “Economy and Ecology in Sustainable Development”. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994 Surabaya, Bappeda Kotamadya, dan Surabaya, BPS,”Surabaya Dalam Angka 1998”, Surabaya, 1999 Toer, 2003.

Pramoedya

Ananta.”Jalan

Raya

Pos”,

Hasta

Mitra,

Torre, Isabel de la, and Barnhizer, David, editors. “ The Blues of Revolution: The Damaging Impact of Shrimp Farming”. ISA Net, WA USA. 2003 Internet www.walhi.or.id Film JATIM, WALHI: “Mengeruk Pasir Merusak Pantai”, 2007

19