Ujian Ehospital Ini Adalah.docx

PANITIA UJIAN SEMESTER 2 BLOK 1 TA. 2018/2019 PROGRAM STUDI MANAJEMEN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Mata Ujian Dosen Hari, Tanggal Waktu Sifat

: : : : :

E-Hospital TIM Senin, 25 Februari 2019 Pengumpulan paling lambat 27 Februari 2019 Open Book

Nama: HafiidzFatichRosihan NIM: 20181030030 Soal Pertama Untuk memenuhi aspek legal ketika membangun sistim informasi di rumah sakit, peraturan apa saja yang perlu diperhatikan agar memenuhi aspek kelengkapan data rekam medis, kerahasiaan dan akses terhadapa rekam medis elektronik  Undang-undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.  Pasal 46 (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tanganpetugas yang memberikan pelayanan atau tindakan  Ayat (2) Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis, berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapusdengan cara apa pun. Perubahan catatan ataukesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan dibubuhi paraf petugas yang bersangkutan.

 Ayat (3) Yang dimaksud dengan “petugas” adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila dalam pencatatan rekam medismenggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi (personal identification number). Paragraf 2 Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi Pasal 45 (5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.  Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK Bagian kesatu : Kewajiban (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :menyelenggarakan rekam medis; Yang dimaksud dengan penyelenggaraan rekam medis dalam ayat ini adalah mencapai

dilakukan sesuai dengan standar yang secara bertahap diuapayakan standar internasional

Pasal 38 (1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran. (2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk:  kepentingan kesehatan pasien,  pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum,  atas persetujuan pasien sendiri,  Atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “rahasia kedokteran” adalah  segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia.

Pasal 39  (1) Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit harus dilakukan audit.  (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa audit kinerja dan audit medis.  Audit kinerja adalah pengukuran kinerja berkala yang meliputi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan.  Audit medisadalahupayaevaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis Pasal 79  Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang : b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);  PERMENKES 269 th 2008 ttg Rekam Medis TATACARA PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS

Pasal 5

Pasal 13

 Permenkes 290 th 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

 PP 10 th 1996 tentang Wajib simpan Rahasia Kedokteran Menimbang: bahwaperluditetapkanperaturantentangwajibsimpanrahasiakedokteran. Mengingat: 1.Pasal 5 ayat(2)Undang-Undang Dasar l945; 2.Pasal 10 ayat (4) Undang-UndangNomor 9 Tahun 1960 tentangPokok-pokokKesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131 ); 3.Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 tentanglafalsumpahdokter (Lembaran Negara Tahun 1960 No.69); Mendengar: Presidium KabinetDwikora yang disempurnakan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN". Pasal 1.

Yang dimaksuddenganrahasiakedokteranialahsegalasesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebutdalampasal 3 pada waktuatauselamamelakukanpekerjaannyadalamlapangankedokteran. Pasal 2. Pengetahuantersebutpasal 1 harusdirahasiakan oleh orang-orang yang tersebutdalampasal 3, kecualiapabilasuatuperaturan lain yang sederajatataulebihtinggidaripadaPeraturanPemerintahinimenentukanlain. Pasal 3. Yang diwajibkanmenyimpanrahasia yang dimaksuddalampasal 1 ialah: a.tenagakesehatanmenurutpasal 2 Undang-undangtentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 79). b.mahasiswakedokteran, murid yang bertugasdalamlapanganpemeriksaan, pengobatan dan/atauperawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pasal 4 Terhadappelanggaranketentuanmengenai: wajibsimpanrahasiakedokteran yang tidakatautidakdapatdipidanamenurutpasal 322 ataupasal 112 Kitab UndangundangHukumPidana, Menteri Kesehatandapatmelakukantindakanadministratifberdasarkanpasal 11 Undang-undangtentang Tenaga Kesehatan. Pasal 5. Apabilapelanggaran yang dimaksuddalampasal 4 dilakukan oleh mereka yang disebutdalampasal 3 huruf b, maka Menteri Kesehatandapatmengambiltindakantindakanberdasarkanwewenang dan kebijaksanaannya. Pasal 6. Dalampelaksanaanperaturanini Menteri Kesehatandapatmendengar Dewan Pelindung Susila Kedokteran dan/atau badan-badan lain bilamanaperlu. Pasal 7. Peraturaninidapatdisebut "PeraturanPemerintahtentangWajibSimpanRahasiaKedokteran". Pasal 8.

Peraturaninimulaiberlaku pada haridiundangkannya. Agar setiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanPemerintahinidenganpenempatannyadalamLembaran Negara Republik Indonesia.

 PP 32 th 1996 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 22 (1) Bagitenagakesehatanjenistertentudalammelaksanakantugasprofesinyaberkewajibanuntuk : a. menghormatihakpasien; b. menjagakerahasiaanidentitas dan data kesehatanpribadipasien; c. memberikaninformasi yang berkaitandengankondisi dan tindakan yang akandilakukan; d memintapersetujuanterhadaptindakan yang akandilakukan; e. membuat dan memelihararekammedis. (2) Pelaksanaanketentuansebagaimanadimaksuddalamayat (1) diaturlebihlanjut oleh Menteri. BAB II JENIS TENAGA KESEHATAN Pasal 2 (1) Tenaga kesehatanterdiridari : a. tenagamedis; b. tenagakeperawatan; c. tenagakefarmasian; d. tenagakesehatanmasyarakat; e. tenagagizi; f. tenagaketerapianfisik; g. tenagaketeknisianmedis. (2) Tenaga medismeliputidokter dan doktergigi. (3) Tenaga keperawatanmeliputiperawat dan bidan. (4) Tenaga kefarmasianmeliputiapoteker, analisfarmasi dan asistenapoteker. (5) Tenaga kesehatanmasyarakatmeliputiepidemiologkesehatan, entomologkesehatan, mikrobiologkesehatan, penyuluhkesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian. (6) Tenaga gizimeliputinutrisionis dan dietisien. (7) Tenaga keterapianfisikmeliputifisioterapis, okupasiterapis dan terapiswicara. (8) Tenaga keteknisianmedismeliputiradiografer, radioterapis, teknisigigi, teknisielektromedis, analiskesehatan, refraksionisoptisien, otorikprostetik, teknisitransfusi dan perekammedis.  Kepmenkes no 377/Menkes/SK/III/2007 tentangstandarprofesiperekammedis dan informasikesehatan Bentukpelayananrekammedis 1. Pelayanan RM berbasiskertas 2. Pelayanan RM manual dan registrasikomputerisasi 3. Pelayananmanajemeninformasikesehatanterbatas 4. Pelayanansistiminformasiterpadu 5. Pelayanan MIK dg rekamkesehatanelektronik