Tugas Spi.docx

RUMUSAN MASALAH 1. Apa pengertian visi ? 2. Apa pengertian misi ? 3. Apa visi dan misi dari pasangan capres Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno ? 4. Apa saja janji jokowi pada saat mengikuti pemilihan presiden 2014 ? 5. Janji apa saja yang sudah ditunaikan oleh Jokowi? 6. Janji apa saja yang sudah ditunaikan oleh Jokowi?

PEMBAHASAN

A. Definisi Visi Langkah awal dalam perumusan strategi adalah penetapan visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu . Visi harus dapat memberi kepekaan yang kuat tentang area fokus bisnis. Hal ini lebih lanjut diungkapkan oleh Hax dan Majluf dalam Akdon (2007 : 95), bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk: 1. Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok. 2. Memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan stakeholders (sumber daya manusia organisasi, konsumen/citizen, pihak lain yang terkait). 3. Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dalam sekolah, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi sekolah. Setiap sekolah harus memiliki visi. Visi sekolah adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah. Dengan kata lain, visi adalah pandangan jauh kedepan ke mana sekolah akan dibawa. Visi juga merupakan gambaran masa depan yang diinginkan sekolah, agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya.[2]

Kriteria-kriteria pembuatan visi meliputi: 1. Visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. 2. Visi dapat memberikan arahan mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. 3. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. 4. Gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. 5. Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Suatu visi akan menjadi realistik, dapat dipercaya, menyakinkan, serta mengandung daya tarik, maka dalam proses pembuatannya perlu melibatkan semua stakeholders. Selain keterlibatan semua pihak, visi perlu secara intensif dikomunikasikan kesemua anggota sekolah sehingga mereka merasa sebagai

pemilik visi tersebut. Selain itu visi dibuat dalam kalimat yang singkat agar mudah diingat dan dijadikan komitmen. Hakikat Visi yaitu : 1. Searti dengan tujuan,sasaran dan hasil 2. Wujudnya lebih baik dari sekarang 3. Masa depan :mungkin 25, 10, 5 ....atau 3 tahun yang akan datang 4. Bersifat logis dan realistis (mungkin tercapai) 5. Menggambarkan : pertumbuhan, perkembangan dan inovasi 6. Berkenaan dengan kepentingan bersama Karakteristik visi 1. Harus sesuai dengan semangat zaman dan spirit sekolah/ madrasah 2. Harus menggambarkan sosok sekolah/madrasah idaman 3. Harus mampu menjelaskan arah dan tujuan sekolah/madrasah 4. Harus mampu membangkitkan antusias dan komitmen dalam merealisasikan visi sekolah atau madrasah 5. Harus mampu jadi panduan strategis sekolah/madrasah, dan menjadi sosok sekolah/madrasah idaman masa depan Menurut Edwin A. Locke, dalam “ Esensi Kepemimpinan”, karakteristik kata/kalimat yang digunakan dalam menyusun visi adalah ringkas, jelas,sederhana, gampang dipahami, menantang, stabil, berorientasi masa depan, dan disukai/diinginkan orang banyak.[3]

B. Definisi Misi Visi yang telah kita peroleh harus kita terjemahkan kedalam guidelines yang lebih pragmatis dan kongkrit yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan strategi dan aktivitas dalam sekolah. Untuk hal itu dibutuhkan misi. Pernyataan dalam misi lebih tajam dan lebih detail jika dibandingkan dengan visi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu penjelasan yang akan ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk pencapaian misi. Pernyataan misi memperlihatkan tugas utama yang harus dilakukan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah. Dalam pernyataan misi terkandung definisi yang jelas tentang pekerjaan atau tugas pokok yang diemban suatu sekolah dan yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi sekolah, karena misi mewakili alasan dasar untuk berdirinya sekolah. Banyak sekolah gagal karena pernyataan misi yang

dirumuskan hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat pelanggan maupun stakeholder. Oleh karena itu, misi harus jelas menyatakan kepedulian organisasi terhadap kepentingan pelanggan. Pernyataan misi harus: 1. Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. 2. Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. 3. Mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi tersebut. Pernyataan misi yang jelas akan memberi arahan jangka panjang sehingga memberikan stabilitas manajemen sekolah. Misi berubah apabila kehendak sekolah berubah atau karena adanya validasi langkah/komponen manajemen strategik yang lain. Pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi. Kriteria pembuatan misi meliputi: 1. Penjelasan tentang layanan yang ditawarkan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. 3. Kualitas pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. 4. Penjelasan aspirasi layanan yang diinginkan pada masa datang juga manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dengan pelayanan yang tersedia. Hakekat misi yaitu: 1. Semakna dengan usaha, kegiatan dan tindakan yang strategis 2. Merupakan tugas satuan/bagian organisasi yang mendukung tugas organisasi Karakteristik misi : 1. Menggambarkan upaya mewujudkan misi 2. Menunjukkan arah dan tujuan organisasi 3. Menunjukkan output organisasi, bai pelayanan,jasa maupun produk 4. Menunjukkan sifat tugas : kordinasi, pengaturan, pembinaan atau pengawasan

Perumusan misi : 1. Meyakini kebenaran dan ketetapan misi 2. Mengkaji dan menganaisis dengan teliti kelengkapan tugas organisasi 3. Melibatkan semua satuan kerja/bagian organisasi 4. Menerjemahkan visi organisasi pada kurun waktu tertentu 5. Merumuskan dengan pernyataan spesifik dan tegas 6. Menyatakannya secara tertulis 7. Memuat hal-hal yang bersifat pokok-pokok

C. Visi dan Misi Capres Jokowi – Ma’ruf Amin Musim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden telah dimulai pada pekan ini. Untuk itu kedua pasangan calon (paslon) pun sudah memiliki visi dan misi untuk menjadi acuan dalam kampanye nanti. Seperti halnya, paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang memiliki visi terwujudnya Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin Ace Hasan Syadzily mengatakan, total ada sembilan misi yang disampaikan paslon nomor satu ini. 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermatrabat dan tepercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pasa seluruh warga 8. Pengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. "Sembilan misi ini merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia)," katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (25/9). Dari sisi ekonomi sendiri, misi kampanye Jokowi-Ma'ruf percaya, percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural yang dilakukannya selama empat tahun terakhir ini membuka jalan bagi terbangunnya fondasi struktur perekonomian yang berdaya saing. "Dengan fondasi tersebut, pada periode kedua pemerintahan, kita akan teruskan dengan upaya membuat perekonomian menjadi lebih kokoh,

produktif, mandiri, dan berdaya saing sehingga mampu membuka lebih banyak lagi lapangan kerja, menekan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan," tambah Ace. Untuk itu, ke depannya Jokowi-Ma'ruf akan meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada percepatan nilai tambah ekonomi salah satunya dengan, mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri. "Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri," jelas dia. Tak hanya itu, Jokowi juga berkomitmen, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri, dalam kepemerintahannya ke depan. Kemudian, mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru seperti mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberi nilai tambah dan fokus melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru alias Bali Baru. Serta mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah. Sementara dari sisi fiskal, TKN Jokowi akan meningkatkan efisiensi kemudahan berusaha dan menciptakan level of playing field yang berkeadilan. "Melanjutkan reformasi kebijakan fiskal untuk menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kesenjangan, dan peningkatan produktivitas rakyat," ujar Ace. Lalu, melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan dan optimalisasi PNBP dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Tapi yang penting adalah, memperkuat sinergi tiga pilar (kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil) guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan, menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional. Tak ketinggalan, meningkatkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional. Dengan begitu ia percaya, jika visi dan misi yang dikemukakan Jokowi-Ma'ruf akan diterima oleh masyarakat Indonesia.

D. Visi dan Misi Prabowo – Sandiaga Uno VISI 1. Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang 2. adil, makmur, bermartabat, relijius, berdaulat di bidang politik, 3. berdiri diatas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan 4. berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta 5. menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa 6. memandang suku, agama, latar belakang sosial dan rasnya 7. berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 8. Republik Indonesia Tahun 1945. MISI 1. Membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai, dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi. 3. Membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan bersahabat, yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. 5. Membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional secara mandiri yang mampu menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.

E. Janji Jokowi pada saat mengikuti pemilihan presiden 2014 Hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlihatkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Jokow WidodoJusuf Kalla meraih suara terbanyak dalam Pilpres yang berlangsung 9 Juli lalu.

Selama berlangsungnya masa kampanye, Joko Widodo dan Jusuf Kalla menebar janji kepada masyarakat Indonesia. Sedikitnya ada 54 janji yang diutarakan oleh pasangan pemenang Pilpres 2014 ini saat mereka menggelar kampanye di berbagai kesempatan dan tempat beberapa waktu lalu.

Berikut daftar janji Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla jika mereka terpilih menjadi Presiden dan Wapres yang dimuat oleh berbagai media massa di dalam negeri.

1. Membuktikan dan merealisasikan janji-janji dalam visi-misi 2. Tidak berada di bawah bayang-bayang Megawati 3. Menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh profesional 4. Penerapan e-Government 5. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7 persen (mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen)

6. Tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional 7. Mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestin 8. Membeli kembali Indosat

Janji kampanye khusus di bidang pertanian: 9. Program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga 10. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta hektare (ha) sawah 11. Pembangunan 25 bendungan 12. Menyediakan 1 juta ha lahan pertanian baru di luar Jawa 13. Pendirian bank petani 14. Penguatan Bulog 15. Menyejahterakan kehidupan petani 16. Mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah

Janji kampanye khusus di bidang kelautan: 17. Membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengolahan ikan 18. Membangun industri maritim 19. Menyederhanakan regulasi perikanan 20. Mempermudah nelayan mendapatkan Solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus

Janji kampanye khusus di bidang perdagangan: 21. Menurunkan harga sembako 22. Perbaikan 5.000 pasar tradisional 23. Menghentikan impor daging

Janji kampanye khusus di bidang infrastruktur: 24. Menyediakan fasilitas air bersih untuk seluruh rakyat 25. Mewujudkan tol laut Aceh-Papua 26. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi, dan pelabuhan

Janji kampanye khusus di bidang energi: 27. Menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) Janji kampanye khusus di bidang UKM dan ekonomi kreatif: 28. Bantuan dana Rp 10 juta per tahun untuk UMKM/koperasi 29. Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Janji kampanye khusus di bidang kesra: 30. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program raskin 31. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp1 juta per bulan untuk keluarga pra sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen 32. Alokasi Rp 1,4 miliar untuk setiap desa

Janji kampanye khusus di bidang kesehatan: 33. Layanan kesehatan gratis rawat inap/rawat jalan dengan Kartu Indonesia Sehat 34. Membangun 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap

Janji kampanye khusus di bidang ketenagakerjaan: 35. Memperhatikan permasalahan outsourcing 36. Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri 37. Menjadikan perangkat desa sebagai pegawai negeri sipil (PNS) 38. Menurunkan pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun 39. Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur

Janji kampanye khusus di bidang pertahanan: 40. Meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan

41. Drone untuk ketahanan nasional

Janji kampanye khusus di bidang pendidikan dan iptek: 42. Sekolah gratis 43. Menaikkan gaji guru 44.Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan enaga pengajar yang punya kemampuan merata diseluruh Nusantara 45. Mewujudkan pendidikan seluruh warga negara termasuk anak petani, nelayan, butuh termasuk difabel dan elemen masyarakat lain melalui Kartu Indonesia Pintar 46. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa 47. Berkomitmen akan menghargai para tenaga ahli yang mengabdi untuk Indonesia dengan memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia

Janji kampanye khusus di bidang hukum dan HAM: 48. Menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu 49. Memperkuat KPK (meningkatkan anggarannya 10 kali lipat, menambah jumlah penyidik, dan regulasi) 50. Akan berbicara terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Janji kampanye khusus kepada daerah: 51. Membenahi Berbagai Persoalan di Ibukota Jakarta (seperti kemacetan, banjir, dan lain-lain) 52. Menangani kabut asap di Riau 53. Mudah ditemui oleh warga Papua 54. Membenahi Kawasan Masjid Agung Banten.

F. Janji Jokowi yang sudah ditunaikan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla akan memasuki usia tiga tahun pada 20 Oktober 2017 mendatang. Sejumlah janji pernah dilontarkan Jokowi-JK saat masa Pemilihan Presiden 2014 lalu. Bagaimana realisasi janji-janji tersebut? Berikut adalah sedikit potret dari janji yang pernah diutarakan:

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Presiden Jokowi terus membenahi birokrasi dan pelayanan publik. Salah satu yang dilakukannya adalah membuat mal pelayanan publik di Jakarta dan Surabaya.

Pelayanan yang dilakukan diantaranya pengurusan pajak, sertifikat lahan, sampai paspor. "Mau ngurus surat nikah, kalau perlu, tidak usah lagi ke Kantor Urusan Agama, langsung ke mal pelayanan publik," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur pada Rabu lalu, 4 Oktober 2017. Menurut dia, upaya ini dilakukan untuk membenahi birokrasi.

2. Perlindungan TKI di Luar Negeri

Soal perlindungan buruh migran ini mendapat sorotan dari para aktivis. Salah satunya adalah pemberlakuan syarat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN) menjadi sorotan aktivis perlindungan buruh migran. "Perlindungan buruh migran jangan hanya berhenti di pidato dan lembaran aturan," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Minggu 30 April 2107.

Menurutnya pemberlakuan syarat KTLN bertentangan dengan komitmen perlindungan buruh migran. Selain itu, Wahyu mengatakan bukti ketidakseriusan itu ada pada usulan pemerintah yang mereduksi substansi

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Peraturan itu sebelumnya berpedoman pada konvensi buruh migran, sementara pada RUU akan berorientasi pada bisnis penempatan.

3. Penyelesaian Kasus-kasus Hak Asasi Masa Lalu

Pemerintahan

Jokowi-JK

hingga

kini

dianggap

belum

mampu

menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hingga kini dianggap belum jelas penuntasannya, misalnya kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, Kasus Tanjung Priok, Talangsari, hingga kasus 1965. Untuk kasus 1965, misalnya, pemerintah justru ingin mengambil jalur non-yudisial. Pilihan ini ditentang aktivis HAM karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan pada korban maupun keluarga korban.

4. Penegakan Hukum Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Tepercaya

Belum terungkapnya kasus penyiraman air keras pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menjadi sorotan luas publik. Setengah tahun berlalu sejak 11 April 2017, penyelesaian kasus tersebut oleh Polri seolah tak jelas. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah merilis sketsa wajah orang yang diduga sebagai pelaku pada 31 Juli 2017. Namun hingga kini polisi masih belum mampu menemukan pelakunya.

5. Wajib Belajar 12 tahun Tanpa Biaya dan Pelayanan Kesehatan TerjangkauPemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki Program Indonesia Pintar. Program ini bertujuan diantaranya untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 tahun sampai 21 tahun untuk mendapat pendidikan, guna mendukung wajib belajar 12 tahun. "Janji kita

adalah anak-anak harus tamat sampai sekolah menengah," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, pada Jumat, 18 Agustus 2017.

6. Pemberantasan Mafia Energi

Pemerintah membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral pada Mei 2015. Petral dianggap menjadi sarang dari mafia migas. Pembubaran Pertal membuat Pertamina bisa melakukan penghematan hingga triliunan rupiah.

7. Harga Bahan Bakar Murah dengan Pengurangan Subsidi

Kebijakan satu harga bahan bakar minyak ditempuh pemerintah untuk menekan disparitas harga di daerah terpencil, misalnya di Papua. Menurut Presiden Joko Widodo, kebijakan satu harga bukan masalah untung dan rugi. "Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi pada Oktober 2016 lalu. Dengan kebijakan ini, harga bensin jenis Premium menjadi sama harganya, yakni Rp 6.450 rupiah per liter di semua kabupaten.

8. Harga Bahan Kebutuhan Pokok Murah

Pada Mei 2016, Rizal Ramli yang saat itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengklaim program tol laut mampu menurunkan harga sejumlah barang dan komoditas pokok. "Tol laut manfaatnya sangat besar karena berhasil menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok terutama di Indonesia timur," kata Rizal pada 30 Mei 2016.

9. Penyelesaian Asap secara Cepat

Pemerintah Jokowi-JK mengklaim upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah menuai hasil. "Buktinya, tahun 2016, hotspot dan kebakaran hutan semakin menyusut. Pada 2017 ini seperti itu juga, hotspot-nya menyusut dan karhutla mengecil," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kamis, 18 Mei 2017.

G. JANJI JOKOWI YANGTIDAK TERLAKSANA Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan masih banyak program Presiden Jokowi yang belum terealisasikan selama kurun waktu 4 tahun kepemimpinan mantan Wali Kota Solo tersebut. Muzani mengatakan, banyak janji-janji Jokowi saat kampaye 2014 yang belum tertunaikan.

Satu di antaranya yakni ketersediaan lapangan perkerjaan.

"Karena pak Jokowi adalah petahana karenanya bisa kita kritisi, yang harus dikritik adalah pak Jokowi berjanji, menciptakan 10 juta tenaga kerja selama 5 tahun periodenya, tapi hingga saat dirinya ini belum mencapai angka tersebut," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Tak hanya itu, dalam hal ekonomi, Jokowi pun dianggap belum menunaikan janji-janjinya. Dia mencontohkan janji ingin menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan program mensejahterakan petani yang masih jauh dari harapan. "Kedua pada waktu itu, pak Jokowi berjanji akan menstabilkan dolar menjadi Rp 10.000. Tapi kenyataannya malah mendekati Rp 15.000 (per dolar AS). Pada waktu kempanye, Jokowi berjanji akan mensejahterakan petani di Indonesia tapi nyatanya harga daya belinya makin jauh," sebutny

Sementara dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Muzani, Jokowi juga belum menunaikan janjinya mengenai pengangkatan pegawai honorer yang saat ini masih ditunggu oleh para pegawai honorer. "Pak Jokowi berjanji akan menaikkan posisi K2 (honor tenaga kerja) honorer non PNS, tapi nyatanya belum terlaksana," ungkapnya. Dari segi hukum, menurut Muzani pemerintahan Jokowi juga dianggap belum maksimal, terutama yang berkaitan dengan masalah korupsi. "Dari segi hukum, kasus korupsi makin bertambah bukan berkurang, terbukti dari kasus OTT juga bertambah. Seharusnya kan yang ditekan adalah pencegahannya bukan di penangkapannya," tandasnya. Batasi Bank Asing (Belum Ditepati) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah membuka pintu lebar untuk bank asing yang mau membuka cabang di Indonesia Hal itu diungkapkannya pada saat pertemuan bersama pimpinan Bank Umum di Istana Negara.

DAFTAR PUSTAKA http://Pengertian Visi dan Misi « MAHASISWA PASCASARJANA SUMBAWA DI YOGYAKARTA.html Mulyono.2010. Manajemen administrasi dan organisasi pendidikan. Jogjakarta: Ar-ruz Media. Ismail. Visi dan Misi Depag . makalah. (Surabaya: Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Surabaya). https://nasional.kontan.co.id/news/ini-visi-misi-jokowi-maruf-amin-pilpres2019 diakses pada tanggal 2 maret 2019 https://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2018/VISI%20MISI%20ADIL%20 MAKMUR%20BERSAMA%20PRABOWO%20SANDI.pdf diakses pada tanggal 2 maret 2019 http://pekanbaru.tribunnews.com/2014/07/24/inilah-seluruh-janji-jokowi-jkselama-kampanye diakses pada tanggal 2 maret 2019 https://nasional.tempo.co/read/1023657/tiga-tahun-jokowi-jk-9-janji-danrealisasinya/full&view=ok diakses pada tanggal 2 maret 2019 http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/16/sekjen-gerindra-beberkanjanji-janji-jokowi-yang-belum-dipenuhi diakses pada tanggal 2 maret 2019

Makalah Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia Dosen Pengampu : Dr. H. Cecep Suryana, M. Si Oleh : Aqil Mardiansyah : 1174050015

PRODI JURNALISTIK FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2019