Tugas Sejarah Organisasi Sosial Jpg.docx

TUGAS SEJARAH INDONESIA TENTANG ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA MASA PENJAJAHAN INDONESIA

OLEH KELOMPOK 6 ANGGOTA BATRISIYA NAZIFAH IRHAD IBRAHAM KHAIRE M. FARHAN SUCI FATIMAH FITRI TRIANGGA YUSMAN TRISA FADHILAH

XI MIA 3

MAN 2 PADANG

A. GERAKAN 3 A Tiga A adalah propaganda Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia II yaitu "Nippon Pemimpin Asia", "Nippon Pelindung Asia" dan "Nippon Cahaya Asia". Gerakan Tiga A didirikan pada tanggal 29 Maret 1942. Pelopor gerakan Tiga A ialah Shimizu Hitoshi. Ketua Gerakan Tiga A dipercayakan kepada Mr. Syamsuddin. Gerakan Tiga A bukanlah gerakan kebangsaan Indonesia. Gerakan ini lahir semata - mata untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang. Gerakan Tiga A pertama kali melakukan kegiatan di Surabaya. Gerakan ini kurang mendapat perhatian rakyat, karena bukan gerakan kebangsaan Indonesia. Oleh karena kurang berhasil menggerakkan rakyat Indonesia dalam membantu usaha tentara Jepang, maka gerakan ini dibubarkan pada tahun 1943 dan digantikan oleh Putera. B. PUTERA ( Pusat Tenaga Rakyat ) Pusat Tenaga Rakyat atau Putera adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh Empat Serangkai, yaitu Ir.Soekarno M.Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan K.H Mas Mansyur. Tujuan Putera adalah untuk membujuk kaum Nasionalis dan kaum Intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan Sekutu dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Dalam tempo singkat Putera dapat berkembang sampai ke daerah dengan anggotanya adalah kumpulan organisasi profesi seperti, Persatuan Guru Indonesia, perkumpulan pegawai pos, radio dan telegraf, perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng dan Badan Perantara Pelajar Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia. Latar belakang gerakan putera berhubungan dengan gerakan BPUPKI dan kemerdekaan karena gerakan putera dan BPUPKI dibentuk oleh pemerintah jepang, dan orang orang yang ada di BPUPKI adalah orang orang yang ada di gerakan putera.hubungannya adalah tidak resmi,karna apabila hubungan itu resmi,maka jepang mengetahui rencana para pahlawan untuk memerdekakan indonesia. Propaganda Tiga A yang disebarluaskan oleh Jepang untuk mencari dukungan rakyat Indonesia ternyata tidak membuahkan hasil memuaskan, karena rakyat justru merasakan tindakan tentara Jepang yang kejam seperti dalam kerja paksa Romusha. Oleh sebab itu pemerintah Jepang berupaya mencari dukungan dari para pimpinan rakyat Indonesia dengan cara membebaskan tokoh-tokoh

pergerakan nasional antara lain Soekarno, Hatta dan Syahrir serta merangkul mereka dalam bentuk kerjasama. C. Jawa Hokokai ( Himpunan Kebaktian Jawa ) Himpunan Kebaktian Rakjat Djawa (ジャワ奉公会 Jawa Hōkōkai) merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 8 Januari 1944 sebagai pengganti Putera. Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah dan berada langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. Pemimpin tertinggi perkumpulan ini adalah Gunseikan dan Soekarno menjadi penasihat utamanya. Jawa Hokokai dibentuk sebagai organisasi pusat yang merupakan kumpulan dari Hokokai (奉公会 Hokokai, secara literal Himpunan Pengabdi Masyarakat) atau jenis pekerjaan (profesi), antara lain Himpunan Kebaktian Dokter (医師 奉公会 Izi Hokokai, modern: Ishi Hokokai), Himpunan Kebaktian Pendidik (教育奉公会 Kyōiku Hokokai), Organisasi Wanita (婦人 会 Fujinkai) dan Pusat Budaya (啓民文化指導所 Keimin Bunka Shidōsho). Perkumpulan ini adalah pelaksana pengerahan atau mobilisasi (penggerakan) barang yang berguna untuk kepentingan perang. Keanggotaan Jawa Hokokai adalah para pemuda yang berusia minimal 14 tahun. D. Badan Pertimbangan Pusat ( Cuo Sang In ) Chuo Sangi In didirikan pada tanggal 5 September 1943 yang dibentuk oleh Saiko Shikikan (Kumakici Harada). Chuo Sangi In dibentuk atas protes dari Ir. Soekarno dan Moh. Hatta serta ancaman tokoh – tokoh nasional lain. Organisasi ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan diwakili oleh dua orang yaitu R.M.A.A Kusumo Utoyo dan Dr. Buntaran Martoatmojo yang dilantik pada tanggal 17 Oktober 1943 pada sidang Chuo Sangi In. Chuo Sangi In hanya diperbolehkan membahas antara lain : 

Pengembangan pemerintahan militer;



Mempertinggi derajat rakyat;



Pendidikan dan penerangan;



Industri dan ekonomi;



Kemakmuran dan bantuan sosial, serta;



Kesehatan

Anggota Chuo Sangi In diperbolehkan mengajukan usul, namun itu semua keputusan berada pada pemerintahan Jepang di Tokyo. Pada tanggal 15 November 1943, perwakilan dari Chuo Sangi In yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta dan Bagus Hadikusumo diundang ke Jepang. Pada kesempatan tersebut,

mereka bertemu dengan Perdana Menteri Tojo. Perwakilan dari Chuo Sangi In ini meminta agar Indonesia diizinkan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan di wilayah Indonesia, serta mendesak agar Indonesia disatukan dalam satu pemerintahan. Namun permintaan tersebut ditolak oleh PM Tojo. Pada tahun 1944 Jepang semakin terdesak dalam perang Asia Timur Raya. Kemunduran – kemunduran dialami oleh Jepang dan menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo. PM Tojo kemudian digantikan oleh PM Koiso pada tanggal 18 Juli 1944. Pada masa pemerintahan PM Koiso, keadaan semakin memburuk. Pada tanggal 7 September 1944, PM Koiso memberi janji kepada Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Pernyataan ini dikenal dengan sebutan janji Koiso. Meskipun dalam segi perjuangan, Chuo Sangi In tidak terlalu berperan aktif. Namun keberadaan organisasi ini cukup penting guna menambah wawasan dan pengalaman bagi anggota yang kelak pada perkembangannya menjadi tokoh nasionalis Indonesia. E. MIAI ( Majelis Islam A’la Indonesia) Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI adalah badan federasi bagi ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18-21 September 1937. Dzulfiqar Ramazan merupakan pencetus badan kerja sama ini, sehingga menarik hati kalangan modernis seperti Alm.Yusuf Andika dari Muhammadiyah dan Wondoamiseno dari Syarekat Islam. MIAI mengoordinasikan berbagai kegiatan dan menyatukan umat Islam di Indonesia dalam menghadapi politik Belandaseperti menolak undangundang perkawinan dan wajib militer bagi umat Islam. KH Hasyim Asy'ari menjadi ketua badan legislatif dengan 13 organisasi tergabung dalam MIAI.MIAI dapat berkembang menjadi organisasi besar yang mendapat simpati dari seluruh umat islam Indonesia sehingga Jepang mulai mengawasi kegiatannya. Setelah Jepang datang, MIAI dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi. F. Masyumi Masyumi pada awalnya didirikan 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI (Madjlisul Islamil A'laa Indonesia) karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern, sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam

Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII). Selain itu Jepang juga berusaha memisahkan golongan cendekiawan Islam di perkotaan dengan para kyai di pedesaan. Para kyai di pedesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung Perang Pasifik, sebagai buruh maupun tentara. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putera (Pusat Tenaga Rakyat), akhirnya Jepang mendirikan Masyumi. Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia.[12] Setelah menjadi partai, Masyumi mendirikan surat kabar harian Abadi pada tahun 1947. Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi. Tokoh NU, KH Hasyim Asy'arie, terpilih sebagai pimpinan tertinggi Masyumi pada saat itu. Tokohtokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepengurusan Masyumi dan karenanya keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari. Nahdlatul Ulama kemudian ke luar dari Masyumi melalui surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 5 April 1952 akibat adanya pergesekan politik di antara kaum intelektual Masyumi yang ingin melokalisasi para kiai NU pada persoalan agama saja. Hubungan antara Muhammadiyah dengan Masyumi pun mengalami pasangsurut secara politis dan sempat merenggang pada Pemilu 1955. Muhammadiyah pun melepaskan keanggotaan istimewanya pada Masyumi menjelang pembubaran Masyumi pada tahun 1960.