Tugas Mid Semester.docx

Tugas MID Semester IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YOGYAKARTA

1.

Latar Belakang

Teknologi informasi dan teknologi berkembang sangat pesat sesuai dengan kemajuan zaman, semua bidang kehidupan dituntut untuk serba digital. Dalam hal ini sumber daya manusia diminta untuk ahli dan berbasis teknologi karena semua pekerjaan manusia akan dipermudah dengan menggunakan alat elektronik, tidak menutup kemungkinan pendigitalan pada sektor pemerintahan. Pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah lama membuat para ilmuan berinovasi utuk mengembangkannya pada Negara-negara maju serta Negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mempermudah serta mempraktiskan semua bentuk pekerjaan dan pelayanan(puguh prasetya utomo, krisnawan, 2013). Telah banyak penerapan untuk pendigitalan pada pemerintahan di Indonesia baik pada pemerintahan pusat maupun daerah. Hal ini ditujukan agar mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat. Pemerintahan di Indonesia berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakatnya, karena pelayanan bagi masyarakat adalah tujuan utama pembentukan pemerintahan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 yang menjelaskan bahwa pembentukan dengan tujuan utama untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengimplementasian kesejahteraan umum adalah dengan pelayanan publik (Buwono Cokro Robby, 2013.). Adapun Implementasi E-Government pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta adalah untuk mengetahui sampai mana kesuksesan penerapan E-Government sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Jurnal ini bermanfaat untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan datang agar sesuai dengan kondisi dan situasi di Kabupaten Bantul Yogyakarta, mengetahui pencapaian pengimplementasian E-Government di Kabupaten Bantuk Yogyakarta dan sebagai bahan untuk acuan penelitian mendatang yang akan dipergunakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan. Untuk itu saya mengambil E-Government agar lebih mengerti dan mendalami dalam pemberian pelayanan umum untuk masyarakat yang telah menjadi tugas dan kewajiban untuk pemerintahan.

2.

Kerangka Teori a. Konsep E-Government E-Government adalah pemerintah yang menggunankan teknologi informasi dan khusunya internet sebagai salah satu alat pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada warga Negara, lembaga swasta dan lembaga pemerintahan lain yang saling berinteraksi (Salsabila & Purnomo, 2017). Dan E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang bisa meningkatkan hubungan antar pemerintahan dan pihakpihak lain, dengan adanya penggunaan teknologi ini akan menghasilkan bentuk hubungan baru (puguh prasetya utomo, krisnawan, 2013) dan E-Government adalah wujud aplikasi dalam peleyanan publik agar membantu mempermudah dalam segala kegiatan dan urusan pemerintah sesua dengan landasan hukum yang berlaku untuk meningkatkan tranparansi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. b. Faktor E-Government 1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda pemerintahan di Indonesia yang mana muncul karena sifat monopoli pemerintah yang ingin memegang kekuasaan seluruh pemerintahan dengan mengendalikan segala potensi yang ada di Negara ini. 2. Adanya banyak penyalahan gunaan wewenang (Diskresi) oleh pejabat-pejabat pemerintahan dan pejabat publik dengan begitu terbuka lebarnya korupsi dan pungutan liat dalam penurusan perizinan yang dimana terjadi karena prosedur yang panjang dan sangat kompleks.. 3. Minimnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan dan pertanggung jawaban pejabat pemerintahan terlihat pada cara pengambilan keputusan dan tindakantindakan yang dimana dipercayai dengan menerapkan teknologi komunikasi dan informasi

kedalam bidang pemerintahan untuk

meningkatkan keterbukaan

pemerintahan dan partisipasi masyarakat

c. Relasi E-Government 1. Government to Citizen (G2C) : dirancang agar mempermudah pemerintah dakam melakukan interkasi dengan masyarakat yang menjadi objek utamanya.

2.

Government to Business (G2B) : dalam hal ini diberikan kemudahan pemeritah dalam berinterakasi dengan dunia bisnis dimana membukakan keleluasaan pada dunia bisnis untuk mendapatkan atau mengakses informasi dan perizinan –perizinan yang menyangkut usahanya.

3. Government to Government (G2G) : mempermudah hubungan natra lembaga pemerintahan dalam bekerjasama dan berkomunikasi dengan hal ini menciptakan korelas atau harmoni yang baik antar lembaga pemerintaha dengan begitu akan mempeermudah dalam pemberiaan pelayanan dan penyejahteraan rakyat.

d. Indikator E-Government 1. Efisiensi : merupakan suatu ukuran keberhasilan keseimbangan antara kemudahan, kecepatan, penghematan waktu dan penghematan pembiayaan. 2.

Efektivitas : merupakan tingkat pengukuran pada sebuah program dimana denagn membandingkan antara tujuan yang telah direncanakan atau ditentukan dengan hasil yang telah didapat atau pencapaian (Nurchana, Haryono, & Adiono, 2014).

3. Transparanasi : penjaminan terhadap kebebasan kepada semua orang dalam pengaksesan untuk mendapatkan informasi yang kurat dan terpercaya dari tahap awal hingga akhir termasuk dalam pertanggung jawaban (miftahuddin, 2018). 4. Akuntabilitas : terdapat kejelasan pertanggung jawaban pada saetiap keputusan dan program yang telah dilaksanakan (Azkiya, n.d.) .

e. Landasan penerapan E-Government Implementasi E-government di Indonesia di landasi oleh dasar-dasar hukum yaitu:

1. Undang-undang 1945 pasal 28F yang berbunyi setiap orang mempunyai hak untuk saling berkomunikasi, menyimpan, mengolah, menyampaikan dan mudah dalah mengakses informasi serta mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya menggunakan segala jenis alat atau sarana yang tesedia (NegaraRI., 1945)

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2003 tentang Kebikajan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government sebagai suatu landasan dan pedoman dalam pelaksanaan dalam pemberian pelayanan umum untuk masyarakat berdasarkan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang ada (Data & Dan, 2006). 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menekan pada pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan Transaksi berdasarkan dengan kebebasan, kepastian dan netral teknologi (UU ITE RI, 2008). 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik untuk penjaminan hak kebebasan warga 9egara dalam mengakses atau mendapatkan informasi yang butuhkan secara terjamin kebenarannya (UU KIP RI, 2008).

f. Implementasi Kebijakan E-Government Di Indonesia Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2003 tentang Kebikajan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government sebagai suatu landasan dan pedoman dalam pelaksanaan dalam pemberian pelayanan umum untuk masyarakat berdasarkan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (Data & Dan, 2006). Pemanfaatan teknologi yang ada diinstruksikan juga untuk dimanfaatkan dalam lingkungan pemerintahan agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pengimplementasian EGovernment dengan mengeluarkan peraturan dan mengedarkan surat kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkan sistem E-Government. 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Adapun isi dari Peraturan Menteri ini adalah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mendaftarkan nama domain untuk kebutuhan instansi, yang dimaksud dengan nama domain adalah alamat internet dari masng-masing intansi yang bisa di gunakan untuk menjalin komunikasi dan hubungan berupa kode atau susunan karakter yang mencirikhaskan daerah tersebut. Dan kegunaan dari nama domain

tersebut adalah untuk mempermudah pemerintah dalam memberikan layanan domain kepada masyarakatnya dengan penyelenggara dari pemerintahan yaitu di tingkat pusat meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif sedangkan peneyelenggara yang berada di tingkat daerah adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota serta pemerintahan desa yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (menkominfo, 2015). 2. Surat Edaran dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara pada tanggal 31 Maret 2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Software (OSS) yang diedarkan kepada Para Menteri Kabinet Indoneisa Bersatu, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Pimpnan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Para Pemimpin kesektariatan Lembaga Negafa dan Lembaga Lainnya, Para Gubernur, Para Bupat atau Walikota dan Direksi BUMN, adapun surat edaran ini berisi himbauan atau perintah mewajibkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan perangkat lunak legal pada lingkugan pemerintahan bertujuan untuk menghindari terganggunya pelayanan publik. Pemerintah Indonesia mendeklarasikan gerakan Indonesia Go Open Source atau IGOS-I pada tanggal 30 juni 2004 yang di ikuti da tanda tangani 5 (lima) menteri yaitu Menteri Negara pemberdayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Hukum dan Ham serta Menter Komunikasi dan Informasi. Setelah itu dilakukan lagi sebagai upaya perluasan pada 18 (delapan belas) kemeterian pemerintah dan Lembaga NonDepartmen (LPND) yang disebut IGOS-II guna memperluas dan memperdalam agar pemerintah lebih mudah dan mengerti dalam menerapkan Electronic Government dalam lingkungan dan badan pemerintahan.

3.

Metode Penelitian Data ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder yang dipergunakan untuk bahan penelitian. Langkah penelitian ini adalah dengan pengumpulan bahan data atau studi dokumen dari artikel-artikel, jurnal-jurnal, buku-buku, skripsi-skripsi, pendapat para ahli dan hasil penelitian-penelitian yang telah ada berkaitan dengan tema

penelitian yaitu E-Government (Hardjaloka, 2014). Penelitian ini mengambil judul Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah dengan mengambil lokasi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta unutk mengetahui hasil pencapaian terhadap indikator pengimplementasian E-Government . Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan E-Government dengan landasan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang dimana mengatur tentang penekanan keterbukaan nformasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (Gubernur & Yogyakarta daerah Istimewa, 2013). Serta Kabuparen Bantul yang pengimplementasiannya dilandasi dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Telematika.

4.

Pembahasan a. Pengimplementasian E-Government Di Kabupaten Bantul Sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 yaitu (Prayitno, tole dailami, 2000) 

Visi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Atau dapat diartikan bahwa pengharapan kepada pemerintah Kabupaten Bantul unuk mampu dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik bagi sekretariat pemerintahan dengan peningkatan kulitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan yang efektif, efisien dan bebas dari KKN agar terciptanya kesejahteraan dan peningkatan kulitas pelayanan yang baik bagi masyarakat Bantul.



Misi : terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (Good Government), meningkatkan sumberdaya aparatur agar bisa mengerti, ahli dalam bidangnya bisa mengelola dengan baik pemerintahan dan pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana yang memadai dan bisa membiayai jalannya program-program

yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bantul. Bisa memutusakan dan membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat di Kabupaten Bantul, serta bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada msyarakat guna memberikan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Dalam hal ini digaris bawahi bahwa visi dan misi dari Kabupaten Bantul adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government). Dalam hal ini didukung dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2003 tentang Kebikajan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government sebagai suatu landasan dan pedoman dalam pelaksanaan dalam pemberian pelayanan umum untuk masyarakat berdasarkan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang ada (Data & Dan, 2006). Maka pemerintah Kabupaten bantul juga mengeluarkan regulasi-regulasi untuk melandasi pengimplementasian E-Government di Kabupaten Bantul (Prayitno, tole dailami, 2000).

Keuntungan-keuntungan dari pelaksanaan dan penerapan E-Government adalah meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Bantul, tanpa membebani sektor pemerintahan dengan biaya yang besar bagi sektor pemerintahan karena efisiennya pengelolaan yang didapat sehingga berdampak pada pertumbuhan rasa percaya mayarakat. Untuk penerapan sistem teknologi komunikasi dan informasi pada pemerintahan Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik namun masih berkendala pada kurangnya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan secara optimal agar pemerintahan dengan tata kelola yang baik sesuai harapan pemerintah Kabupaten bantul bisa tercapai (supardal, 2016). dari data diatas dapat terlihat kemudahan-kemudahan pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah

Kesimpulan E-Government adalah tata kelola pemerintah dengan menggunankan teknologi informasi dan khususnya internet sebagai salah satu alat pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada warga Negara, lembaga swasta dan lembaga pemerintahan lain yang saling berinteraksi. Penerapan E-Government ini berfaktor Karena pemerintahan ingiin menyesuaikan diri terhadap zaman dan era modern dan lagi terdapat banyaknya masalah yang mengakar dan mendarah daging pada badan pemerintahan di indonesa yaitu Banyaknya kasus korupsi, Kolusi dan nepotisme yang melanda pemerintahan di Indonesia yang mana muncul karena sifat monopoli pemerintah yang ingin memegang kekuasaan seluruh pemerintahan dengan mengendalikan segala potensi yang ada di Negara ini. Adanya banyak penyalahan gunaan wewenang (Diskresi) oleh pejabat-pejabat pemerintahan dan pejabat publik dengan begitu terbuka lebarnya korupsi dan pungutan liat dalam penurusan perizinan yang dimana terjadi karena prosedur yang panjang dan sangat kompleks. Minimnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan dan pertanggung jawaban pejabat pemerintahan terlihat pada cara pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan yang dimana dipercayai dengan menerapkan teknologi komunikasi dan informasi kedalam bidang pemerintahan untuk meningkatkan keterbukaan pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Perapan atau pengimpelemtasian E-Government di Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik, yaitu telah mentaati regulasi atau peraturan yang diinstruksikan dari pemerintah pusat untuk memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi da informasi kedalam peroses tata

kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Dalam penerapan ini Kabupaten Bantul telah mencapai nilai Baik pada disetiap indikator yang menjadi dasar penilaian terhadap rencana, proses, jalan dan hasil yang telah dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Namun, karena Indonesia masih baru mengeluarkan instruksi penerpaan electronic dalam sistem pemerintahan, maka masih terdapat banyak hal yang harus di perbaiki dalam penerapan ini, terlebih lagi untuk sarana dan prasarana yang akan mendukung jalannya penerapan tersebut dan lagi masih banyak birokrat yang masih membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan pemerntahan yang berbasis electronic ini sehingga pemerintah Indonesia bisa menyesuaikan diri terhadap kemanjuan zaman di era globalisasi.

Daftar Pustaka 1. https://www.researchgate.net/publication/329829252_IMPLEMENTASI_EGOVERNMENT_PADA_PEMERINTAH_DAERAH_KABUPATEN_BANTUL_YOGYAKARTA/download