Tugas Makalah.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Pembahasan

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Proses Penapisan 2.1.1 Pengertian Penapisan 2.1.2 Tujuan Proses Penapisan Penapisan bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Langkah ini sangat penting bagi pemrakarsa untuk dapat mengetahui sedini mungkin apakah proyeknya akan terkena AMDAL. Hal ini berkenaan dengan perencanaan biaya dan waktu. Seperti yang terdapat pada pasal 16 undang-undang No. 4 tahun 1982, hanya rencana proyek yang diprakirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan saja yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan AMDAL. Dengan penapisan ini diharapkan kepedulian kita terhadap lingkungan tidak akan mengakibatkan bertambahnya waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan yang diperlukan untuk pembangunan. 2.1.3 Kriteria Penapisan (Screening) 2.1.4 Metode Penapisan Dalam garis besarnya, metode penapisan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu metode bertahap dan metode satu langkah A. Metode Penapisan Bertahap Dalam metode ini penapisan dilakukan secara bertahap dalam beberapa langkah secara berurutan. Penapisan menurut PP 29 tahun 1986, terdiri atas 2 langkah. Pertama dengan daftar dan kedua dengan PIL. Pada umumnya penapisan hanya terdiri atas 2 atau 3 langkah saja. Dalam melakukan tugasnya, pejabat yang berwenang menapis berdasarkan kriteria yang eksplisit atau implicit dan memasukkan usulan proyek ke dalam salah satu dari tiga kelompok, seperti pada bagan berikut :

Kelompok pertama adalah proyek yang dari pengalaman dan literatur diketahui dengan tingket kepercayaan tinggi, yaitu tidak ada keraguan, akan menyebabkan dampak penting yang tidak dipengaruhi oleh ukuran, rancang bangun dan lokasi proyek tersebut. Kelompok kedua ialah proyek yang dari pengalaman dan literatur diketahui dengan tingkat kepercayaan tinggi tidak akan menyebabkan dampak penting. Kelompok ketiga ialah proyek yang meragukan apakah akan atau tidak akan menyebabkan dampak penting. Kelompok ini harus ditapis lebih lanjut untuk menentukan perlu atau tidak perlunya dilakukan AMDAL.

Metode penapisan bertahap dilakukan dengan beberapa langkah secara berurutan. Soemarwoto (1988) mengemukakan penapisan di negara-negara Eropah dilakukan dengan melalui 8 sampai 12 langkah. Kriteria yang dipakai untuk penapisan di antaranya ialah karakteristik proyek, besarnya biaya proyek, nilai ambang teknik, lokasi proyek, nilai ambang keacuhan (baku mutu lingkungan). Masing-masing kriteria mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pada umumnya metode penapisan hanya dilakukan melalui 2 atau 3 langkah. B. Metode Penapisan Satu Langkah Penapisan dapat didasarkan pada kriteria eksplisit yang berupa daftar yang memuat jenis proyek yang tanpa keraguan akan menyebabkan dampak penting. Oleh karena dampak tidak saja ditentukan oleh jenisnya proyek, melainkan juga oleh sifat lingkungan, daftar tersebut dilengkapi dengan bagian yang memuat lingkungan yang rentan. Proyek dalam daftar ini atau proyek yang berlokasi dalam daerah rentan diharuskan melakukan AMDAL. Metode penapisan satu langkah ini adalah metode penapisan yang digunakan oleh Indonesia. Metode dengan daftar positif sangat sederhana. Pemerintah membuat daftar proyek yang harus dikenakan AMDAL. Daftar ini digunakan sebagai kriteria penapisan, yang ada dalam daftar harus membuat AMDAL dan yang tidak ada dalam daftar tidak perlu membuat AMDAL. Karena metode ini sederhana dan mudah, maka hasilnya dapat dicapai dengan cepat dan konsisten. Metode penapisan satu langkah ini memerlukan birokrasi yang pendek. Jumlah tenaga yang diperlukan dapat dibatasi, persyaratan tingkat pendidikan dan pengalaman juga tidak tinggi. Ini sangat penting untuk Indonesia, terutama di daerah. Metode ini tidak menambah ekonomi biaya tinggi.

Soemarwoto (1988) menjelaskan bahwa penapisan saatu langkah didasarkan pada kriteria eksplisit yaitu daftar yang memuat jenis proyek yang tanpa keraguan akan menyebabkan dampak penting. Disarankannya untuk kondisi Indonesia sebaiknya menerapkan penapisan satu langkah sehingga ekonomi biaya tinggi dapat dihindari, karena sederhana maka hasilnya dapat dicapai dengan cepat serta konsisten. Indonesia telah membuat ketentuan proyek-proyek yang wajib dilengkapi AMDAL dan yang tidak wajib dilengkapi AMDAL tetapi diharuskan melakukan UKL & UPL. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: Kep-11/MENLH/3/94 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengeni Dampak Lingkungan, yang ditetapkaan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1994, memutuskan: Pertama: Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini. Kedua: Jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung seperti

disebut dalam Lampiran II Keputusan ini, wajib dilengkapi dengan AMDAL. Ketiga: Jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini tetapi dapat merubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung seperti disebut pada Diktum kedua Keputusan wajib dilengkapi dengan AMDAL. Keempat: Jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini tetapi berada di kawasan lindung yang disebut dalam Diktum kedua Keputusan ini setelah berubah peruntukannya menurut perundangan yang berlaku, wajib dilengkapi dengan AMDAL. Kelima: Apabila dalam pelaksanaan, Instansi yang bertanggung jawab mempunyai keraguan tentang rencana usaha atau kegiatan yang tidak terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini, maka Instansi tersebut wajib meminta kepastian penetapan wajib AMDAL kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup secara tertulis. Keenam: Menteri Negara Lingkungan Hidup akan memberikan keputusan terhadap usulan sebagaimana disebut dalam Diktum keempat. Ketujuh: Jenis usaha atau Kegatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini akan ditinjau secara keseluruhan atau sebagian sekurang-kurangnya sekali dalam Kedelapan: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bilamana kemudian hari terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa penilaian dampak pentig menggunakan kriteria-kriteria tertentu, yang juga harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan dampak penting bukan telaah ilmiah murni tetapi dipengaruhi faktor-faktor lain. Lampiran I Kep-39/MENLH/8/96 mencerminkan penapisan satu langkah, tetapi berdasarkan Diktum-diktum dalam Keputusan ini mengandung penapisan lebih dari satu langkah.

2.2 Pelibatan Masyarakat dalam AMDAL 2.2.1 Pengertian 2.2.2 Tujuan Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar: 1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; 2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; 3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; 4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan; Tujuan pertama dimaksudkan bahwa masyarakat telah mendapatkan informasi yang memadai mengenai usulan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dapat berkontribusi dalam proses AMDAL. Agar tujuan ini dapat tercapai, maka setiap penangung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan (pemrakarsa) sebelum melakukan penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat antara lain mengenai deskripsi kegiatan (deskripsi rinci rencana kegiatan, lokasi proyek), dampak lingkungan hidup potensial mungkin terjadi sebagai akibat rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut. Tujuan kedua dimaksudkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) secara tertulis atau melalui proses

konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemrakasarsa. Melalui penyampaian SPT ini, masyarakat dapat menyampaikan umpan balik mengenai informasi mengenai kondisi lingkungan hidup dan berbagai usaha dan/atau kegiatan di sekitar daerah rencana usaha dan/atau kegiatan, aspirasi masyarakat dan penilaiannya mengenai dampak lingkungan. Tujuan ketiga dimaksudkan masyarakat terkena dampak melalui wakilnya yang duduk dalam komisi penilai amdal terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Tujuan keempat adalah terkait dengan proses izin lingkungan baik melalui mekanisme penilaian Amdal maupun melalui mekanisme pemeriksaan UKL-UPL. Saran, pendapat dan tanggapan (SPT) masyarakat yang disampaikan pada tahap proses permohonan izin akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penerbitan izin lingkungan.

2.2.3 Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat dalam Proses AMDAL 2.2.4 Tata Cara Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Permohonan Dan Penerbitan Izin Lingkungan