Makalah Amdal_kelompok 5 (1).pdf

MAKALAH ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) “Penilaian Amdal Dan Permohonan Izin Lingkungan”

Disusun Oleh: KELOMPOK 5 Anis Zakiyah Adnan

3335150025

Fina Rifqiani Azizah

3335150071

M. Fakhri Basyir

3335141376

Inka Aprilia Pratiwi

3335150008

Dosen Pembimbing: Dr. Rahmayetty,S.T.,M.T.

JURUSAN TEKNIK KIMIA–FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTANAGENG TIRTAYASA CILEGON–BANTEN 2018

2

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tugas makalah

ini.

Terima

kasih

kepada

dosen

pembimbing,

Ibu

Dr.

Rahmayetty,S.T.,M.T. karena telah mengajar dengan baik dan sabar sehingga makalah ini dapat tersusun dengan baik. Tidak lupa juga ucapan terima kasih banyak kepada orang tua, sahabat, serta teman-teman atas do’a dan dukungannya sehingga makalah ini selesai dengan baik. Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam menambah wawasan serta pengetahuan tentang “Penilaian Amdal Dan Permohonan Izin Lingkungan”, dan bermanfaat bagi yang membaca maupun yang menulisnya. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini memiliki banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang penulis harapkan. Untuk itu penulis berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan mendatang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Terima kasih, Cilegon,

November 2018

Penulis

3

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN DEPAN................................................................................................i KATA PENGANTAR.............................................................................................ii DAFTAR ISI...........................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR...............................................................................................v DAFTAR TABEL...................................................................................................vi BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang......................................................................................1 1.2. Rumusan Masalah.................................................................................2 1.3. Tujuan....................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengertian AMDAL..............................................................................3 2.2. Prinsip, Kriteria dan Teknik Penilaian AMDAL..................................5 2.2.1. Prinsip Pengujian.......................................................................5 2.2.2. Kriteria dan Teknik Penilaian AMDAL....................................6 2.2.3. Persyaratan Pengguna................................................................7 2.2.4. Landasan Hukum Penilaian Dokumen AMDAL......................8 2.2.4.1. Aspek Komisi Penilai..................................................8 2.2.4.2. Aspek Penilaian Subtansi AMDAL............................9 2.3. Pedoman Penilaian AMDAL................................................................9 2.3.1. Uji Administratif.......................................................................9 2.3.2. Uji Fase Kegiatan Proyek........................................................11 2.3.3. Uji Mutu..................................................................................14 2.3.3.1. Aspek Konsistensi.....................................................14 2.3.3.2. Aspek Keharusan.......................................................20 2.3.3.3. Aspek Relevansi........................................................24 2.3.3.4. Aspek Kedalaman.....................................................27 2.4. Proses Penilaian Dokumen AMDAL..................................................29 2.5. Izin Lingkungan, UKL-UPL, dan Izin PPLH.....................................32 2.5.1. Izin Lingkungan Untuk Yang Wajib Amdal...........................34 2.5.2. Prosedur Penyusunan dan Penilaian Dokumen Amdal...........35 2.5.3. Izin Lingkungan Untuk Yang Wajib UKL-UPL.....................39 BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

4

3.1. Kesimpulan..........................................................................................50 3.2. Saran....................................................................................................51 DAFTAR PUSTAKA

5

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1. Kriteria dan Jenjang Uji.........................................................................7 Gambar 2. Usaha atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan.......................33 Gambar 3. Penyusunan Dokumen AMDAL..........................................................36 Gambar 4. Penilaian Kerangka Acuan...................................................................37 Gambar 5. Penilaian AMDAL dan RKL-RPL.......................................................37 Gambar 6. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup...........................................38 Gambar 7. Prosedur Penyusunan UKL-UPL.........................................................41 Gambar 8. Syarat Izin Lingkungan........................................................................44

6

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1. Contoh Uji Konsistensi............................................................................18 Tabel 2. Uji Konsistensi-Proyek Berada Pada Tahap Studi Kelayakan.................19

7

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan jelas menyebutkan bahwa sumber daya alam dan budaya merupakan modal dasar pembangunan. Sebagai arahan pembangunan jangka panjang, GBHN menyebutkan bahwa : “Bangsa Indonesia menghendaki hubungan selaras antara manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya”. Dengan demikian perlu adanya usaha agar hubungan manusia Indonesia dengan lingkungan semakin serasi. Sebagai modal dasar, sumberdaya alam harus dimanfaatkan sebaikbaiknya, oleh karena itu harus selalu diupayakan agar kerusakan lingkungan sekecil mungkin. Hal ini dapat terjadi apabila analisis mengenai dampak lingkungan diterapkan pada setiap kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang sering disingkat AMDAL, merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrem sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan. Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Untuk menyusun sebuah dokumen AMDAL harus dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh komisi penilai AMDAL. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kegiatan tersebut wajib AMDAL atau tidak. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

dalam

proses

pelaksanaan

pembangunan,

dampak

terhadap

8

lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. 1.2. Rumusan Masalah Rumusan masalah pada makalah ini adalah bagaimana teknik serta proses penilaian AMDAL dan bagaimana proses permohonan izin lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan. 1.3. Tujuan Tujuan dari maklah ini adalah sebagai berikut: 1. Mempelajari tentang penilaian AMDAL 2. Mempelajari tata laksana penilaian AMDAL dan permohonan izin lingkungan

9

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Pengertian AMDAL Pada umumnya setiap negara yang sedang membangun memiliki sistem perencanaan pembangunan sendiri-sendiri. Sistem perencanaan pembangunan ini disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Di indonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan secara sambung menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan dengan menggunkan apa yang disebut proyek. Seringkali proyek dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas tetapi disusun kurang cermat. Seluruh program mungkin saja dapat diananlisis sebagai suatu proyek, tetapi pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang layak ditinjau dari segi sosial, administrasi, teknis, ekonomis, dan lingkungan. Pembangunan dengan proyek yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan bisa disebut pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan pada hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berlanjut (sustainable development). Instrumen untuk mencapai pembangunan berlanjut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Menurut PP 29/1986, yang kemudian disempurnakan dengan PP 27/1999, yang semula hanya memiliki satu model AMDAL, berkembang dan mempunyai beberapa bentuk AMDAL dan mempunya pengertian: 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan. Kajian ini

menghasilkan

dokumen

Kerangka

Acuan

Analisis

Dampak

10

Lingkungan,

Analisis Dampak Lingkungan,

Rencana Pengelolaan

Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan. 2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan. Dalam PP 51/1993, dikenal ada beberapa model AMDAL yaitu AMDAL Proyek Individual (seperti PP 29/1986), AMDAL Kegiatan Terpadu, AMDAL Kawasan, dan AMDAL Regional. Pengertian ketiga AMDAL menurut PP 51/1993 tersebut adalah: 1. Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu/multisektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Di dalam PP 27/1999 definisi di atas kata hasil studi diganti kajian dan dampak penting menjadi dampak besar dan penting. 2. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan ha,paran ekosistem dan menyangkut kwenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Di dalam PP 27/1999 definisi di atas kata hasil studi diganti kajian dan dampak penting diganti dampak besar dan penting. 3. Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Pada PP 27/1999 pengertian AMDAL adalah merupakan hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Hasil

11

studi ini terdiri dari beberapa dokumen. Atas dasar beberapa dokumen ini kebijakan dipertimbangkan dan diambil. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah: 

Komisi penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.



Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.



Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Penentuan

kriteria

wajib

AMDAL,

saat

ini,

Indonesia

menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 3. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006 4. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008

2.2. Prinsip, Kriteria dan Teknik Penilaian AMDAL 2.2.1. Prinsip Pengujian 1. Prinsip Praktis Mengingat banyak pihak yang telah mengetahui AMDAL dan pernah mengikuti Kursus AMDAL, maka Pedoman ini disusun dengan sangat mempertimbangkan unsur kepraktisan untuk para penggunanya (kalangan pakar, akademisi, aparatur pemerintah, konsultan, kalangan LSM dan masyarakat).

12

2. Prinsip Logis dan Sistematis Mengingat dokumen AMDAL pada dasarnya disusun menurut kaedahkaedah ilmiah, maka kriteria dan teknik uji yang dimuat dalam panduan ini dikembangkan berdasarkan prinsip logis dan sistematis. Dua prinsip yang digunakan sebagai fondasi kaedah keilmuan. 3. Prinsip Akuntabel Mengingat

hasil

penilaian

dokumen

AMDAL

harus

dapat

dipertanggung- jawabkan dihadapan publik, maka akuntabilitas menjadi prinsip penting yang dikembangkan dalam panduan penilaian ini.

Siapapun

yang

mempertanggungkan

menggunakan hasil

panduan

penilaiannya

ini

karena

akan

dapat

Panduan

ini

dikembangkan secara praktis, logis dan sistematis.

2.2.2. Kriteria dan Teknik Penilaian AMDAL Melalui metode historis empiris yang telah diutarakan dan hasil review terhadap berbagai dokumen AMDAL yang telah disetujui serta arsip-arsip notulensi Sidang Komisi Penilai AMDAL, Tim studi pada akhirnya dapat merumuskan seperangkat kriteria uji untuk penilaian dokumen AMDAL (KA, ANDAL, RKL dan RPL) yang bersifat praktis, logis-sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan (akuntabel), yaitu: 1. Uji Administratif 2. Uji Fase Kegiatan Proyek 3. Uji Mutu



Uji Mutu Aspek Konsistensi



Uji Mutu Aspek Keharusan



Uji Mutu Aspek Relevansi



Uji Mutu Aspek Kedalaman

Enam kriteria uji tersebut pada dasarnya terkelompok atas tiga aspek, yakni Uji Administratif, Uji Fase Kegiatan Proyek dan Uji Mutu. Uji Mutu, yang terdiri atas 4 macam uji, merupakan pilar utama penilaian dokumen AMDAL.

13

Enam kriteria uji tersebut secara sengaja disusun berjenjang (hierarkis), dengan maksud sekaligus menunjukkan teknik penilaian yang digunakan. Pengujian dimulai dari Uji Administratif kemudian ke tahap Uji Fase Kegiatan Proyek dan selanjutnya tahap Uji Mutu. Uji Mutu juga diawali dari Uji Konsistensi kemudian secara bertahap naik ke tahap Uji Keharusan, Uji Relevansi dan hingga kemudian Uji Kedalaman. Jadi pengujian dimulai dari taraf yang amat mudah (Uji Administratif) hingga ke taraf uji yang memerlukan kompetensi keilmuan tertentu (Uji Kedalaman). Pada Gambar 1 dilustrasikan jenjang uji dimaksud.

Gambar 1. Kriteria dan Jenjang Uji

2.2.3. Persyaratan Pengguna Ada beberapa hal persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengguna agar Pedoman penilaian dokumen AMDAL ini dapat berdayaguna tinggi, yakni: 1.

Penilai dokumen AMDAL telah memahami dan menguasai konsepkonsep penting dalam penyusunan AMDAL,

2.

Penilai dokumen AMDAL memahami benar maksud-maksud yang terkandung di dalam setiap kriteria penilaian dokumen AMDAL,

14

3.

Proses penilaian dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Uji Administratif lalu ke Uji Fase Kegiatan Proyek dan kemudian secara berurutan ke Uji Mutu Aspek Konsistensi, Keharusan, Relevansi dan terakhir Uji Kedalaman,

4.

Jenjang penilaian yang tertinggi, yakni Uji Relevansi dan Uji Kedalaman, harus dilakukan oleh Penilai yang berkompeten di bidang keilmuan tertentu dan/atau yang telah berpengalaman dalam penilaian/penyusunan AMDAL,

5.

Setiap hasil penilaian harus direkam atau didokumentasikan dengan rapi, mudah ditelusuri dan terlindung dari kerusakan atau hilang.

2.2.4. Landasan Hukum Penilaian Dokumen AMDAL 2.2.4.1.

Aspek Komisi Penilai Ada empat peraturan perundangan yang mengatur penilai

dokumen AMDAL, khususnya tentang Komisi Penilai AMDAL, yakni: 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, khususnya Pasal 8 sampai 13 tentang Komisi Penilai AMDAL, dan Pasal 14 – Pasal 23 tentang Tata Laksana. 2. Keputusan Menteri Negara LH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL. 3. Keputusan Menteri Negara LH No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman

Pembentukan

Komisi

Penilai

AMDAL

Kabupaten/Kota. 4. Keputusan Menteri Negara LH No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL Pusat.

15

2.2.4.2.

Aspek Penilaian Subtansi AMDAL Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan

sebagai landasan hukum untuk penilaian substansi dokumen AMDAL adalah sebagai berikut: 1.

Keputusan Menteri Negara LH No. 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.

2.

Keputusan Kepala Bapedal No. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

3.

Keputusan Kepala Bapedal No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.

4.

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL

5.

Keputusan Menteri Negara LH No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah.

6.

Keputusan Kepala Bapedal No. 299/BAPEDAL/11/96 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam AMDAL.

7.

Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL.

2.3. Pedoman Penilaian AMDAL 2.3.1. Uji Administratif Kelengkapan administrasi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan dokumen AMDAL. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memeriksa kandungan isi dokumen. Dokumen AMDAL dengan demikian dinyatakan siap dan layak untuk dinilai kandungan isinya apabila telah memenuhi persyaratan administrasi. Apabila persyaratan administrasi belum lengkap, maka pemrakarsa harus

16

melengkapinya sesuai dengan peraturan- perundangan yang digariskan oleh instansi yang berwenang. Beberapa dokumen administrasi/perizinan yang diminta oleh Komisi Penilai untuk dilampirkan dalam dokumen KA atau ANDAL, RKL dan RPL, ada yang bertentangan dengan hahekat AMDAL sebagai bagian

dari

Studi

Kelayakan.

Dengan

kata

lain,

dokumen

administrasi/perizinan yang diminta oleh Komisi Penilai baru dapat dipenuhi bila Proyek memasuki tahap konstruksi (melampaui tahap studi kelayakan). a.

Landasan Hukum 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL (khususnya Bab II-A dan Bab III-A tentang kelengkapan administrasi). 2. Keputusan Kepala Bapedal No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.

b.

Prosedur Uji 1. Periksa apakah dokumen KA telah dilengkapi dengan persyaratan administrasi, antara lain: a. Dokumen perijinan yang diperlukan sesuai dengan rencana usaha/kegiatan. b. Surat keputusan atau dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan

untuk

izin

lokasi

sesuai

dengan

peruntukannya. c. Peta-peta terkait, seperti antara lain: peta tata ruang, tata guna tanah, peta wilayah studi, peta rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan lain-lain. d. Daftar keahlian/riwayat hidup para penyusun AMDAL beserta sertifikasi kursus AMDAL yang pernah diikuti. Apabila belum lengkap, maka pemrakarsa diminta untuk melengkapinya sesuai dengan peraturan-perundangan yang

17

berlaku. Apabila sudah lengkap, maka selanjutnya periksa kebenaran data dan informasi yang terkandung didalamnya. 2. Periksa apakah dokumen ANDAL telah dilengkapi dengan persyaratan administrasi, antara lain: a. Dokumen KA yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab. b. Konsep atau draft dokumen ANDAL dilengkapi dengan draft dokumen RKL, RPL, ringkasan eksekutif, dan lampiran dalam jumlah sesuai dengan yang digariskan oleh komisi penilai AMDAL. c. Persyaratan administrasi lainnya sesuai yang digariskan oleh Komisi Penilai AMDAL. Apabila belum lengkap, maka pemrakarsa diminta untuk melengkapinya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Apabila sudah lengkap, maka selanjutnya periksa kebenaran data dan informasi yang terkandung didalamnya.

2.3.2. Uji Fase Kegiatan Proyek AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan suatu rencana usaha/kegiatan (ayat 1 Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1999). Implikasi dari ketentuan ini adalah, AMDAL harus dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atas kelayakan alternatif rencana usaha atau kegiatan (proyek) dari sudut lingkungan. AMDAL yang disusun pada saat studi kelayakan membawa implikasi penting: pengambilan keputusan dilakukan dengan menilai alternatif kegiatan/usaha (alternatif lokasi atau alternatif teknologi atau alternatif bahan baku) yang paling layak dari segi lingkungan hidup. Beberapa manfaat dilakukannya studi AMDAL pada tahap studi kelayakan: a.

Pencegahan dampak lingkungan dapat dilakukan dengan lebih efektif,

18

b.

Ruang pengambilan keputusan untuk menolak atau menyetujui suatu alternatif rencana usaha/kegiatan dari segi lingkungan, masih lebar atau masih fleksibel. Lokasi usaha/kegiatan harus sesuai dengan Rencana Umum Tata

Ruang Wilayah (RUTRW) atau kebijakan lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota, atau Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Propinsi.  Persoalan Yang Sering Dihadapi 

Penyusun AMDAL tidak memahami hakekat AMDAL sebagai bagian dari

studi kelayakan,

sehingga

tidak

memahami

pentingnya dilakukan evaluasi terhadap alternatif rencana usaha/kegiatan (alternatif

lokasi,

alternatif teknologi atau

alternatif sumberdaya yang akan digunakan).



Sebagian besar studi AMDAL di Indonesia dilakukan pada tahap desain rinci (atau detailed design), bahkan tidak jarang dijumpai AMDAL disusun pada saat proyek tengah berada pada tahap konstruksi. Akibat dari hal ini, AMDAL yang berfungsi untuk mencegah timbulnya dampak penting negatif di kemudian hari, menjadi rendah efektivitasnya.

a.

Landasan Hukum 1. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (khususnya Ayat 1 Pasal 2). 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL. 3. Keputusan Kepala Bapedal No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.

b.

Prosedur Uji 1. Periksa pada Bab Rencana Usaha/Kegiatan dari dokumen KA dan ANDAL, apakah proyek tengah berada pada tahap studi kelayakan

19

atau tidak. Sebagai indikasi bahwa proyek tengah berada pada tahap studi kelayakan adalah: a.

Pada Bab Rencana Usaha/Kegiatan dipaparkan alternatif kegiatan proyek yang berupa:  Alternatif lokasi proyek (misal alternatif lokasi kegiatan, atau alternatif jalur pipa, atau alternatif jalan penghubung, atau alternatif lokasi fasilitas pendukung kegiatan), dan/atau  Alternatif teknologi proses yang digunakan, atau alternatif kapasitas produksi, dan/atau  Alternatif bahan baku yang digunakan, atau alternatif lain dari rencana usaha/kegiatan yang akan dilakukan.

b.

Pada Bab Rencana Usaha/Kegiatan alternatif-alternatif tersebut disajikan dalam bentuk uraian/deskripsi, dan/atau dengan dukungan tabel, atau peta atau diagram.

2. Apabila pada Bab Rencana Usaha/Kegiatan sama sekali tidak ditemukan data atau informasi yang menunjukkan alternatif rencana usaha/kegiatan, maka verifikasikan temuan ini langsung kepada Pemrakarsa proyek. a.

Bila Pemrakarsa menyatakan bahwa proyek tengah berada pada fase studi kelayakan, maka minta kepada yang bersangkutan

agar

melengkapi

Bab

Rencana

Usaha/Kegiatan dengan alternatif rencana usaha/kegiatan sebagaimana dikandung maksud pada butir penilaian 1. di atas. b.

Bila Pemrakarsa menyatakan bahwa proyek telah melewati fase studi kelayakan (fase desain rinci atau fase konstruksi atau bahkan fase operasi), maka minta kepada yang bersangkutan agar posisi pembangunan proyek pada saat penyusunan AMDAL dicantumkan pada Bab Rencana Usaha/Kegiatan.

3. Periksa pula pada Bab Rencana Usaha/Kegiatan, apakah

20

proyek telah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah setempat. Bila kegiatan proyek ternyata berada di kawasan lindung, maka minta kepada Pemrakarsa proyek untuk mengubah lokasi kegiatan proyek agar sesuai dengan tata ruang yang digariskan.

2.3.3. Uji Mutu 2.3.3.1.

Aspek Konsistensi Dokumen AMDAL merupakan dokumen ilmiah, sehingga harus

memenuhi kaedah-kaedah logis dan sistematis. Dalam dokumen AMDAL harus ada konsistensi dalam hal komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang ditelaah dalam dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL.  Persoalan Yang Sering Dihadapi Komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang ditelaah pada dokumen ANDAL tidak konsisten dengan yang tertuang dalam dokumen KA. a.

Landasan Hukum 1. KepMen LH No. 2/2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL 2. KepKa Bapedal No. 9/2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL

b.

Prosedur Uji Uji Konsistensi berikut ini terutama ditujukan untuk menilai mutu dokumen ANDAL. Ada dua jenis konsistensi yang dinilai. Pertama, konsistensi isi kajian antara dokumen ANDAL dan KA. Kedua, konsistensi isi kajian antar Bab dalam dokumen ANDAL 1. Bandingkan komponen dampak penting yang tercantum di dalam dokumen KA dengan yang tercantum di dalam dokumen ANDAL.

21

2. Bandingkan komponen dampak penting yang tercantum di dalam Bab Prakiraan Dampak dan Bab Evaluasi Dampak dari dokumen ANDAL. Uji konsistensi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: Ambil dokumen KA yang telah disetujui dan bandingkan dengan dokumen ANDAL yang tengah saudara nilai dalam hal komponen dampak penting yang ditelaah, dengan cara: a.

Buat format penilaian konsistensi seperti pada contoh Tabel 1.

b.

Pada kolom 1 Tabel, cantumkan daftar komponen atau parameter

lingkungan

hidup

yang

menurut

hasil

pelingkupan diidentifikasi berpotensi terkena dampak penting.

Daftar

komponen

atau parameter dampak

penting lingkungan ini dikutip sepenuhnya dari Bab Ruang Lingkup Studi, dokumen KA. c.

Pada kolom 2 Tabel, cantumkan daftar komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang ditelaah dalam dokumen ANDAL. Daftar ini dikutip sepenuhnya dari Bab Metode Studi, dokumen ANDAL.

d.

Periksa apakah jumlah dan jenis komponen atau parameter dampak penting lingkungan pada kolom 2 konsisten dengan kolom 1, dan berikan penilaian sebagai berikut: 

Bila jumlah dan jenis komponen dampak penting lingkungan yang tercantum pada kolom 2 identik dengan kolom 1, maka dokumen ANDAL mempunyai konsistensi yang tinggi dengan dokumen KA yang telah disetujui. Kesimpulan: dokumen ANDAL dapat memasuki tahap uji selanjutnya.



Bila jumlah dan jenis komponen dampak penting lingkungan

yang

tercantum

menunjukkan sebagai berikut:

pada

kolom

2

22

 Seluruh

jenis

komponen

dampak

penting

lingkungan pada kolom 1 sepenuhnya tercantum pada kolom 2, plus (ditambah dengan)  Beberapa

jenis

komponen

dampak

penting

lingkungan lain yang tidak tercantum dalam kolom 1. Atau dengan kata lain jumlah dan jenis komponen dampak penting yang ditelaah dalam dokumen ANDAL

lebih

banyak

digariskan

KA

(berdasarkan

dalam

dari

yang hasil

pengumpulan dan analisis data lapangan). Maka kesimpulannya: dokumen ANDAL mempunyai konsistensi yang tinggi dengan dokumen KA yang telah disetujui. Dokumen ANDAL dapat memasuki tahap uji selanjutnya. e.

Pada kolom 3 Tabel, cantumkan jenis komponen atau parameter dampak lingkungan yang tercantum pada Bab Prakiraan Dampak Penting. Setiap komponen dampak penting yang tercantum pada kolom 3 ini ditelaah besar dampak dan sifat penting dampaknya pada Bab Prakiraan Dampak Penting.

f.

Periksa apakah jumlah dan jenis komponen dampak penting lingkungan pada kolom 3 konsisten dengan kolom 2 dan kolom 1, dengan cara penilaian sebagai berikut:  Bila jumlah dan jenis komponen dampak penting lingkungan yang tercantum pada kolom 3 identik dengan kolom 2 dan kolom 1, maka dokumen ANDAL disusun dengan konsistensi yang tinggi baik dengan dokumen KA maupun antar Bab dalam dokumen ANDAL. Kesimpulan: dokumen ANDAL dapat memasuki tahap uji selanjutnya.

23

 Bila jumlah dan jenis komponen dampak penting lingkungan yang tercantum pada kolom 3 berbeda dengan yang terdapat pada kolom 2 (dan terlebih berbeda lagi dengan kolom 1), maka dokumen ANDAL yang dinilai tidak memiliki konsistensi, baik dengan dokumen KA maupun antar Bab dalam dokumen ANDAL. Kesimpulan: dokumen ANDAL harus diperbaiki. g.

Pada kolom 4 Tabel, cantumkan semua komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang ditelaah dalam Bab Evaluasi Dampak Penting Lingkungan untuk keperluan

pengambilan

keputusan

atas

kelayakan

lingkungan dari usaha/kegiatan. Daftar ini dibuat dengan merujuk pada seluruh jenis komponen dampak penting lingkungan yang terdapat dalam matrik dan/atau bagan alir dampak. h.

Periksa apakah jumlah dan jenis komponen dampak penting lingkungan pada kolom 4 konsisten dengan kolom 3, kolom 2 dan kolom 1, dengan prosedur penilaian sebagai berikut:  Bila jumlah dan jenis komponen dampak penting lingkungan yang tercantum pada kolom 4 identik dengan kolom 3, kolom 2 dan kolom 1, maka dokumen ANDAL disusun dengan konsistensi yang sangat tinggi baik dengan dokumen KA maupun antar Bab dalam dokumen ANDAL. Kesimpulan: dokumen ANDAL dapat memasuki tahap uji selanjutnya.  Bila

jumlah dan jenis komponen dampak penting

lingkungan yang tercantum pada kolom 4 berbeda dengan yang terdapat pada kolom 3, kolom 2 dan/atau

24

kolom 1, maka dokumen ANDAL yang dinilai tidak memiliki konsistensi, baik dengan dokumen KA maupun antar Bab dalam dokumen ANDAL. Kesimpulan: dokumen ANDAL harus diperbaiki kembali. 3.

Bila proyek berada pada tahap studi kelayakan, maka uji konsistensi dilakukan dengan pendekatan serupa. Sebagai ilustrasi, lihat Tabel 2. Tabel 1. Contoh Uji Konsistensi

Contoh: Kesimpulan: dokumen ANDAL harus diperbaiki, karena:  Dokumen ANDAL disusun konsisten dengan dokumen KA hanya sampai pada Bab Prakiraan Dampak Lingkungan (lihat kolom 1, 2 dan 3).  Evaluasi kelayakan lingkungan yang termuat pada Bab Evaluasi Dampak Lingkungan, tidak dilakukan

berdasarkan komponen dampak penting lingkungan yang identik dengan yang dianalisis pada Bab Prakiraan Dampak (ada 4 komponen lingkungan yang berbeda)

25

Tabel 2. Uji Konsistensi-Proyek Berada Pada Tahap Studi Kelayakan

Contoh: Kesimpulan: dokumen ANDAL harus diperbaiki, karena:  Bab Prakiraan Dampak dan Bab Evaluasi Dampak (ANDAL) disusun tidak konsisten dengan dokumen KA (lihat jenis & jumlah dampak penting di kolom 1, 3 dan 4).  Evaluasi kelayakan lingkungan yang termuat pada Bab Evaluasi Dampak Lingkungan, tidak dilakukan berdasarkan komponen dampak penting lingkungan yang identik dengan yang dianalisis pada Bab Prakiraan Dampak (ada banyak komponen lingkungan yang berbeda, bandingkan kolom 3 dan 4)

26

2.3.3.2.

Aspek Keharusan Pelingkupan merupakan proses terpenting dalam penyusunan

dokumen KA, karena melalui proses ini diidentifikasi potensi dampak penting lingkungan yang relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL. Proses pelingkupan ini amat menentukan lingkup wilayah studi dan kedalaman studi ANDAL. Prakiraan besar dampak dan sifat penting dampak merupakan salah satu kajian yang harus dilakukan dalam penyusunan ANDAL. Kajian ini dimuat dalam Bab Prakiraan Dampak Lingkungan. Evaluasi dampak lingkungan merupakan puncak kajian penyusunan ANDAL, sebab hasil telaahan yang termuat pada Bab Evaluasi Dampak Lingkungan ini digunakan untuk pengambilan keputusan atas kelayakan lingkungan dari rencana usaha/kegiatan.  Persoalan Yang Sering Dihadapi  Sering dijumpai di dalam dokumen KA tidak dicantumkan secara tegas dan gamblang daftar komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting yang harus ditelaah dalam ANDAL. Atau dengan kata lain tidak

ada daftar komponen dampak penting

lingkungan. Umumnya di dalam dokumen KA hanya dicantumkan daftar komponen lingkungan yang akan ditelaah dalam studi ANDAL.  Masih cukup banyak dijumpai prakiraan besar dampak lingkungan dilakukan dengan cara membanding kondisi lingkungan pada saat sebelum dan sesudah proyek (before and after project), dan bukan dengan cara membanding kondisi lingkungan pada saat dengan dan tanpa proyek (with and without project).  Penentuan sifat penting dampak tidak dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal No. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.  Sering dijumpai penyusun ANDAL tidak mengetahui perbedaan dasar antara prakiraan dampak lingkungan dan evaluasi dampak

27

lingkungan. Sebagai akibatnya, isi kedua Bab ini tidak berbeda satu sama lain. a.

Landasan Hukum 1. KepMen LH No. 2/2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL 2. KepKa Bapedal No. 9/2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL 3. Keputusan Kepala Bapedal No. 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL 4. KepKa Bapedal No. 056/1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

b.

Prosedur Uji 1. Periksa apakah pelingkupan dampak penting --yang hasilnya tercantum dalam Bab Ruang Lingkup Studi dokumen KA-- telah dilakukan

melalui

proses

konsultansi

publik

sebagaimana

diwajibkan oleh Kepka Bapedal No. 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL. Catatan: Buka Lampiran dokumen KA, telusuri apakah terdapat notulen dan daftar hadir pertemuan dengan masyarakat sekitar rencana kegiatan sebagai salah satu bukti dilakukannya konsultansi publik oleh pemrakarsa kegiatan. 2. Periksa pada Bab Ruang Lingkup Studi dokumen KA, apakah pelingkupan telah dilakukan melalui proses identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial dan pemusatan dampak penting sebagaimana diamanatkan dalam Kepka Bapedal No. 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran 1. a.

Identifikasi dampak potensial: mengidentifikasi berbagai komponen atau parameter lingkungan yang berpotensi terkena

28

dampak lingkungan akibat adanya rencana usaha/kegiatan, terlepas apakah dampak tersebut berukuran besar atau kecil, positif atau negatif, mendasar atau tidak. b.

Evaluasi dampak potensial: melakukan seleksi dan menetapkan mana diantara komponen dampak lingkungan dari hasil butir 1a. di atas yang berpotensi terkena dampak penting lingkungan. Atau dengan kata lain, menetapkan komponen dampak penting hipotetik. Komponen dampak penting hipotetik inilah yang harus ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL.

c.

Pemusatan dampak penting (focusing): merumuskan isu-isu pokok lingkungan yang akan timbul sebagai akibat adanya kegiatan proyek. Isu pokok ini diperoleh sebagai hasil agregasi atau pengelompokan atas beberapa komponen dampak penting lingkungan yang telah diidentifikasi pada butir b. di atas.

Dokumen KA dengan demikian harus diperbaiki apabila: a.

Tidak mencantumkan secara tegas daftar komponen atau parameter lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting (atau disebut pula sebagai dampak penting hipotetik) yang merupakan hasil proses evaluasi dampak potensial.

b.

Tidak mencantumkan secara tegas isu pokok lingkungan yang merupakan hasil proses pemusatan dampak penting (focusing).

3. Periksa pada Bab Prakiraan Dampak Penting dari dokumen ANDAL, apakah setiap komponen atau paramater dampak penting lingkungan yang ditelaah dalam bab ini: a.

Telah diprakirakan besar dampak (magnitude of impact) yang akan timbul dengan cara menganalisis perbedaan kondisi lingkungan dengan proyek dan tanpa proyek.

b.

Telah ditetapkan sifat penting dari besar dampak yang timbul dengan mengacu pada KepKa Bapedal No. 056/1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

29

Dokumen ANDAL dengan demikian harus diperbaiki apabila dalam Bab Prakiraan Dampak dijumpai: a.

Tidak dilakukan prakiraan besar dampak untuk setiap komponen dampak penting hipotetik. Catatan: Untuk diketahui, dalam Bab ini harus dilakukan telaahan terhadap besar dampak (magnitude of impact), bukan prakiraan terhadap dampak besar (big magnitude of impact).

b.

Tidak dilakukan telaahan sifat penting dari besar dampak yang timbul dengan menggunakan KepKa Bapedal No. 056/1994 sebagai acuan. Catatan: Telaahan sifat penting dilakukan untuk setiap komponen dampak penting lingkungan hipotetik.

4. Periksa pada Bab Evaluasi Dampak Lingkungan dalam dokumen ANDAL, apakah telaahan yang dilakukan telah memenuhi syarat berikut: a.

Telah dilakukan kajian secara holistik terhadap berbagai komponen dampak penting lingkungan. Komponen dampak penting yang dimaksud disini adalah yang dikaji dalam Bab Prakiraan Dampak Penting.

b.

Telah dilakukan evaluasi dampak lingkungan untuk keperluan pengambilan keputusan atas kelayakan lingkungan dengan merujuk pada kriteria yang tercantum pada pasal 22 PP No. 27/1999.

c.

Untuk proyek yang berada pada fase studi kelayakan: evaluasi dampak lingkungan telah dilakukan dengan menilai alternatif kegiatan proyek yang paling layak dipandang dari segi lingkungan. Dokumen ANDAL dengan demikian harus diperbaiki apabila

30

dalam Bab Evaluasi Dampak Lingkungan dijumpai: a.

Evaluasi dampak lingkungan dilakukan secara parsial seperti pada Bab Prakiraan Dampak Penting.

b.

Tidak dilakukan evaluasi untuk keperluan pengambilan keputusan kelayakan lingkungan dari proyek.

c.

Untuk proyek yang berada pada fase studi kelayakan: tidak dilakukan evaluasi untuk menilai alternatif kegiatan yang paling layak dari segi lingkungan.

2.3.3.3.

Aspek Relevansi Dokumen AMDAL merupakan dokumen ilmiah, sehingga harus

memenuhi kaedah-kaedah logik dan sistematik. Parameter lingkungan hidup yang akan dikelola (disajikan dalam dokumen RKL) dan dipantau (disajikan dalam dokumen RPL) harus relevan dengan yang ditelaah dalam dokumen ANDAL.  Persoalan Yang Sering Dihadapi  Beberapa komponen dampak penting lingkungan yang dikelola (dimuat dalam dokumen RKL) dan yang dipantau (dimuat dalam dokumen RPL) tidak relevan dengan yang ditelaah dalam dokumen ANDAL.  Semua komponen dampak penting lingkungan yang ditelaah dalam dokumen ANDAL dikelola dan rumusan pengelolaannya dimuat dalam dokumen RKL.  Semua komponen dampak penting lingkungan yang ditelaah dalam dokumen ANDAL dipantau dan rumusan pemantauannya dimuat dalam dokumen RPL. a.

Landasan Hukum 1. KepMen LH No. 2/2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen

AMDAL

31

2. KepKa Bapedal No. 9/2000 tentang Pedoman Penyusunan

AMDAL b.

Prosedur Uji 1. Periksa pada Bab Evaluasi Dampak Penting dalam dokumen ANDAL, apakah hasil evaluasi memuat arahan dampak lingkungan penting yang harus dikelola. 2. Periksa pada dokumen RKL, apakah program pengelolaan lingkungan yang dimuat dalam Bab Rencana Pengelolaan Lingkungan, berciri: a.

Relevan dengan yang direkomendasikan oleh dokumen ANDAL

(termuat

dalam

Bab

Evaluasi

Dampak

Lingkungan). b.

Program

pengelolaan

lingkungan

difokuskan

pada

penanganan komponen dampak penting yang banyak menimbulkan dampak turunan (dampak sekunder, tersier, dan selanjutnya). Atau dengan kata lain pada komponen dampak penting yang strategis untuk dikelola (impact management). Catatan: Penelusuran mata rantai dampak primer, sekunder, dan selanjutnya dapat dilihat pada bagan alir dampak yang umumnya dimuat pada Bab Evaluasi Dampak Lingkungan (ANDAL). c.

Program

pengelolaan

lingkungan

difokuskan

pada

perbaikan atau modifikasi teknologi proses produksi dan/atau

pada

langkah-langkah

manajemen

untuk

minimisasi limbah/emisi dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan prinsip 4 R (reduce, recycle, reuse and recovery). d.

Program

pengelolaan

lingkungan

difokuskan

pada

pencegahan timbulnya dampak penting negatif terhadap

32

kesehatan masyarakat sekitar proyek dan konflik sosial dengan penduduk sekitar. e.

Program pengelolaan lingkungan yang dimuat dalam RKL (termasuk

RPL)

akan

berpengaruh

positif

pada

penghematan biaya produksi secara keseluruhan. Dokumen

RKL

dengan

demikian

harus diperbaiki

apabila program pengelolaan lingkungan yang dirumuskan berciri: a.

Tidak atau kurang difokuskan pada program atau langkahlangkah

untuk

mencegah

dan

menangani

dampak

lingkungan sebagaimana dimaksud pada butir 2a sampai 2d. b.

Tidak tergolong sebagai komponen dampak penting yang ditelaah dalam Bab Prakiraan Dampak dan Bab Evaluasi Dampak dari dokumen ANDAL.

c.

Pengelolaan lingkungan yang dilakukan (termasuk dalam hal ini pemantauan lingkungan) secara totalitas tidak membantu terjadinya penurunan biaya produksi, malahan menambah beban biaya produksi.

3. Periksa pada dokumen RPL, apakah program pemantauan lingkungan yang dimuat dalam dokumen ini berciri sebagai berikut: a.

Memantau komponen atau parameter lingkungan yang merupakan indikator sensitif

bagi kinerja program

pengelolaan lingkungan yang dijalankan. b.

Hasil pemantauan dapat digunakan sebagai bukti untuk melindungi

pemrakarsa

dari

gugatan

(claim)

pencemaran/perusakan lingkungan. c.

Dilaksanakan dengan prinsip efektif biaya.

Dokumen RPL dengan demikian harus diperbaiki apabila program pemantauan lingkungan yang dirumuskan berciri:

33

a.

Tidak memenuhi ciri-ciri sebagaimana tercantum dalam butir 3a., 3b. dan/atau 3c.

b.

Tidak tergolong sebagai komponen dampak penting yang ditelaah dalam Bab Prakiraan Dampak dan Bab Evaluasi Dampak dari dokumen ANDAL.

2.3.3.4.

Aspek Kedalaman Studi AMDAL merupakan telaahan mendalam atas dampak

penting yang timbul akibat adanya kegiatan proyek, sehingga data yang dikumpulkan harus memenuhi kaedah sahih dan akuntabel. Dalam Studi ANDAL, kondisi rona lingkungan hidup, kajian prakiraan besar dampak, sifat penting dampak dan evaluasi dampak lingkungan harus dilakukan dengan

menggunakan

metode

yang

sahih,

reliabel

dan

dapat

dipertanggung-jawabkan (akuntabel).  Persoalan Yang Sering Dihadapi  Metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk deskripsi rona lingkungan hidup acapkali tidak sahih (tidak mengukur apa yang seharusnya diukur)  Metode prakiraan dampak yang digunakan acapkali tidak atau kurang mampu menggambarkan fenomena yang akan terjadi karena menggunakan asumsi-asumsi atau koefisien teknis yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar proyek yang dikaji.  Metode evaluasi dampak yang digunakan tidak sahih karena menggunakan cara-cara amalgamasi (melebur nilai atau unit satuan dari berbagai komponen lingkungan yang berbeda ke dalam satu nilai atau unit satuan tertentu) yang salah.

a.

Landasan Hukum 1.

KepMen LH No. 2/2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL

34

2.

KepKa Bapedal No. 9/2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL

3.

Kepka Bapedal No. 056/1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

b.

Prosedur Uji 1.

Periksa apakah di dalam penyusunan ANDAL digunakan metode yang sahih untuk: a.

Mengumpulkan dan menganalisis data (untuk keperluan Bab Rona Lingkungan Hidup, ANDAL).

b.

Memprakirakan besar dampak yang akan timbul (untuk keperluan Bab Prakiraan Dampak, ANDAL) Catatan: Untuk diketahui, pemeriksaan terhadap kesahihan metodemetode

tersebut harus dilakukan oleh personil yang

mempunyai kompetensi di bidang tersebut. Dokumen ANDAL dengan demikian perlu diperbaiki, bila salah satu kondisi di bawah ini terjadi: a.

Metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data komponen lingkungan tertentu ternyata tidak sahih.

b.

Metode yang digunakan untuk prakiraan besar dampak komponen lingkungan tertentu ternyata tidak sahih.

2.

Periksa apakah dalam Bab Evaluasi Dampak Lingkungan, ANDAL, digunakan metode yang sahih untuk keperluan evaluasi dampak lingkungan secara holistik. Untuk proyek yang tengah berada pada studi kelayakan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, maka periksa sejauh mana digunakan metode yang sahih untuk mengevaluasi alternatif kegiatan yang paling layak dari segi lingkungan. Dokumen ANDAL dengan demikian perlu diperbaiki, bila metode evaluasi dampak lingkungan yang digunakan ternyata

35

tidak sahih atau tidak dapat diterima secara ilmiah. Catatan: Dalam proses evaluasi dampak yang menggunakan metode matrik, acapkali dijumpai kesalahan dalam proses amalgamasi. Yang dimaksud dengan proses amalgamasi disini adalah proses melebur atau menyatukan unit satuan yang semula berbeda-beda (contoh: ppm, ton/ha/tahun, Rp/bulan, jumlah penduduk/km2) menjadi satuan dampak yang sama. Kesalahan dijumpai karena besar dampak (yang semula mempunyai unit satuan yang berbeda-beda) ditransformasi menjadi skor dampak (1, 2, 3 dan seterusnya).

2.4. Proses Penilaian Dokumen AMDAL Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL sebelum melakukan aktifitas dilapangan harus menyusun dokumen AMDAL sebagai salah satu persyaratan untuk mengeluarkan izin lainnya sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan dilokasi kegiatan 1.

Dokumen AMDAL Terdiri Dari : a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) b. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) d. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

2.

Tahapan Penyusunan Dokumen AMDAL a) Tahap Pra-AMDAL Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDALDA Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL setiap usaha dan/atau kegiatan sebelum menyusun dokumen AMDAL, terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat dengan melalui :  Media cetak, berupa bukti asli pengumuman dari surat kabar

36

 Media elektronik, berupa surat pernyataan dari kantor station televisi atau radio yang menyatakan bahwa pemrakarsa telah melakukan pengumuman  Lokasi kegiatan, berupa bukti asli pengumuman (poster/leaflet) dan surat dari instansi yang berwenang (misal : Kepala Desa/Lurah) yang menyatakan bahwa pemrakarsa telah melakukan pengumuman b) Proses Penilaian Dokumen AMDAL Dalam proses penilaian dokumen KA-ANDAL dilakukan bertahap antara lain:  Penerimaan dokumen KA-ANDAL  Melakukan evaluasi dokumen KA-ANDAL tentang kelengkapan administrasi untuk mengetahui dokumen KA-ANDAL tersebut layak untuk dinilai)  Penilaian Dokumen KA-ANDAL oleh Tim Teknis/Komisi Penilai AMDAL  Pembuatan SK KA-ANDAL apabila semua rangkaian pelaksanaan penilaian dokumen KA-ANDAL telah dilaksanakan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang AMDAL c) Proses Penilaian Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL Dalam proses penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL dilakukan beberapa tahap antara lain : 1.

Penerimaan dokumen ANDAL, RKL dan RPL

2.

Melakukan evaluasi dokumen ANDAL, RKL dan RPL tentang kelengkapan administrasi untuk mengetahui dokumen ANDAL, RKL dan RPL tersebut layak untuk dinilai

3.

Penilaian Dokumen ANDAL, RKL dan RPL oleh Tim Teknis/Komisi Penilai AMDAL

4.

Membuat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup apabila semua rangkaian pelaksanaan penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL telah dilaksanakan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang AMDAL

37

d) Produk Akhir Dari Proses Amdal Produk

akhir

dari

proses

penilaian

dokumen

AMDAL

adalah

dikeluarkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup (SKKL). Dalam proses penilaian AMDAL, sebelum akhir dari semua rangkaian kegiatan AMDAL yang perlu diperhatikan adalah 1.

Izin prinsip dari yang berwenang berupa izin prinsip kegiatan dan izin prinsip lokasi, sebagai dasar untuk dilakukan penyusunan dokumen AMDAL suatu rencana usaha dan/atau kegiatan

2.

Keputusan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) sebagai dasar untuk menyusun dokumen ANDAL, RKL dan RPL

3.

Rekomendasi kepala instansi lingkungan hidup yang menyatakan bahwa proses penilaian AMDAL telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan hasil proses penilaian AMDAL, sebagai dasar untuk dikeluarkannya SKKL

3.

Kewenangan Penilaian Amdal a.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah diatur tentang kewenangan penilaian AMDAL, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut, untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai AMDAL propinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh gubernur. Selanjutnya komisi penilai kabupaten/kota yang telah memiliki lisensi namun belum mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu yang menjadi kewenangannya atas permintaan bupati/walikota untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai

38

AMDAL propinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup tetap diterbitkan oleh bupati/walikota b.

Bagi kabupaten/kota yang belum memiliki lisensi dapat mengajukan permohonan rekomendasi lisensi kepada gubernur melalui instansi lingkungan hidup propinsi dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

2.5. Izin Lingkungan, UKL-UPL, dan Izin PPLH Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

dalam

proses

pelaksanaan

pembangunan,

dampak

terhadap

lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Usaha atau kegiatan dilihat dari perspektif lingkungan hidup terbagi tiga tingkatan: 

Usaha atau kegiatan Wajib AMDAL



Usaha atau kegiatan Wajib UKL UPL



Usaha atau kegiatan Wajib SPPL

Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan". Dengan demikian usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah:

39



Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau



Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL

Gambar 2. Usaha atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKLUPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 bahwa: "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". (Pasal 109 ayat (1) UUPPLH) “Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH)

40

2.5.1. Izin Lingkungan Untuk Yang Wajib Amdal Tidak semua usaha atau kegiatan wajib memiliki amdal, Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal yaitu usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dampak Penting adalah: perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas:  Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan  Luas wilayah penyebaran dampak  Intensitas dan lamanya dampak berlangsung  Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak  Sifat kumulatif dampak  Berbalik atau tidak berbaliknya dampak  Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:  Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam  Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan  Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan  Lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya  Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya

41

 Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya  Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik  Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati  Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara  penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL 2.5.2 Prosedur Penyusunan dan Penilaian Dokumen Amdal Dokumen AMDAL terdiri dari 3 dokumen yaitu KA, ANDAL, RKL dan RPL, dengan demikian prosedur penyusunan Dokumen AMDAL merupakan penyusunan dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL yang saling keterkaitan satu dengan lainnya. AMDAL disusun oleh Pemrakarsa, Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain baik perorangan atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dengan syarat telah memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal. Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan Dokumen AMDAL disusun pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dengan Lokasi wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Jika lokasi kegiatan yang direncanakan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen

42

Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 4 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan)

Gambar 3. Penyusunan Dokumen AMDAL Prosedur Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan Kerangka Acuan (KA):  Kerangka Acuan yang telah disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL. diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal  Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan  Kerangka Acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal  Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan  Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan  Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

43

 Dalam hal hasil penilaian tim teknis dinyatakan dapat disepakati oleh Komisi Penilai Amdal, Komisi Penilai Amdal menerbitkan Persetujuan Kerangka Acuan.

Gambar 4. Penilaian Kerangka Acuan

Gambar 5. Penilaian AMDAL dan RKL-RPL

44



Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah: "keputusan yang

menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal". Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat: 

Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan



Pernyataan kelayakan lingkungan



Persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL



Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait (Pasal 33 PP No. 27 Th 2012)

Bersamaan

dengan

disampaikanlah Permohonan

pengajuan Izin

penilaian

Andal

dan

RKL-RPL

Lingkungan dilengkapi dengan dokumen

AMDAL (KA, draft Andal dan RKL-RPL), dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;

dan

profil

Usaha

dan/atau

Kegiatan.

Dari uraian di

atas

jelaslah perbedaan antara Izin Lingkungan dengan AMDAL (Kerangka Acuan, ANDAL dan RKL-RPL), yang pasti AMDAL bukan merupakan Izin Lingkungan

Gambar 6. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

45

2.5.3. Izin Lingkungan Untuk Yang Wajib UKL-UPL Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

sebagai salah satu syarat

memperoleh izin lingkungan. UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa, Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun UKL-UPL. Kecuali dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa. Jenis Kegiatan atau usaha yang wajib ukl upl ditetapkan berdasarkan Peraturan



Gubernur

atau

Peraturan

Bupati

atau

Peraturan

Walikota

Prosedur Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL Prosedur Penyusunan UKL-UPL:  UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. dengan Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang.  Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 14 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan)

46

 Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pemeriksaan UKL-UPL  Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada

Menteri,

gubernur,

atau

bupati/walikota

sesuai

dengan

kewenangan  Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh: pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.  Menteri,

gubernur,

atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan

kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.  Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri,gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKLUPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.  Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL.  Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.  Berdasarkan pemeriksaan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL. berupa: PERSETUJUAN UKLUPL atau PENOLAKAN UKL UPL Bersamaan

dengan

disampaikanlah Permohonan

pengajuan Izin

pemeriksaan

Lingkungan dilengkapi

UKL-UPL dengan

melampirkan dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan profil Usaha dan/atau Kegiatan.

47

Gambar 7. Prosedur Penyusunan UKL-UPL Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). 

Izin Lingkungan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-

UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup

atau rekomendasi UKL-UPL. Izin

Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 40 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009), dengan demikian seharusnya izin lingkungan harus ada terlebih dulu sebelum penerbitan izin usaha, dan ada ketentuan bahwa:

48

“Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah”. (Pasal 111 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. 

Penerbit Izin Lingkungan Izin Lingkungan diterbitkan oleh: 

Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri



Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur



Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota. (Pasal 47 ayat (1) UU No 32/2009)

Pasal 37 ayat (1) UUPPLH mengharuskan: "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL". 

Prosedur Permohonan Izin Lingkungan Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

1.



Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL



Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL



Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Permohonan Izin Lingkungan:  Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

49

 Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKLUPL.  Permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan: Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan Profil Usaha dan/atau Kegiatan.  Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan  Pengumuman

untuk

Usaha

dan/atau

Kegiatan

yang

wajib

Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.  Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.  Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.  Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKLUPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.  Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.  Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

50

Gambar 8. Syarat Izin Lingkungan 2.

Penerbitan Izin Lingkungan 

Izin Lingkungan diterbitkan oleh: a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri b. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur c. Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.



Izin

lingkungan

diterbitkan

oleh

Menteri,

gubernur,

atau

bupati/walikota setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

Izin

lingkungan

diterbitkan bersamaan

dengan

diterbitkannya

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKLUPL. 

Izin Lingkungan paling sedikit memuat:

51

a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota c. berakhirnya Izin Lingkungan.  Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.  Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.  Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dokumen AMDAL atau UKL-UPL harus ada terlebih dahulu sebelum terbitnya izin lingkungan, dan ada ketentuan bahwa: “Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah”. Pasal 111 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009)

b.

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban: 

menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

52



membuat

dan

menyampaikan

laporan

pelaksanaan

terhadap

persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. 

menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 53 PP No. 27 th 2012)

Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: a. teguran tertulis b. paksaan pemerintah c. pembekuan Izin Lingkungan d. pencabutan Izin Lingkungan. (Psal 71 PP 27 Th 2012)

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP NO 27 Tahun 2012 tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan (Pasal 73 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan)

c.

Perubahan Izin Lingkungan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan

perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan meliputi: 

perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan



perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup



perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup



terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan

53



tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup sebagaimana disebut poin 3 adalah perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidupyang memenuhi kriteria:  perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup  penambahan kapasitas produksi  perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan  perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan  perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan  perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan  Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan  terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan Sebelum penanggung

mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan jawab

Usaha

dan/atau

Kegiatan

wajib

mengajukan

permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

d.

Pembatalan Izin Lingkungan Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dapat dibatalkan apabila: 

persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi

54



penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL



kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 37 ayat (2) UUPPLH)

Selain itu izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

e.

Izin PPLH Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02 Tahun

2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan definisi izin PPLH Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Izin PPLH adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia. Jenis

izin

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan

penjelasan pasal 48 ayat (2) PP No. 27 tahun 2012

hidup

menyebutkan izin

PPLH antara lain: 

Izin Pembuangan Limbah Cair, (IPLC)



Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, (Land Application)



Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)



Izin pengumpulan limbah B3



Izin pengangkutan limbah B3



Izin pemanfaatan limbah B3



Izin pengolahan limbah B3

55



Izin penimbunan limbah B3



Izin pembuangan air limbah ke laut



Izin dumping



Izin reinjeksi ke dalam formasi



Izin venting.

56

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan Kesimpulan yang didapatkan dari makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Pada penilaian AMDAL terdapat tiga prinsip pengujian yaitu prinsip praktis, prinsip logis dan sistematis, serta prinsip akuntabel. 2. Kriteria uji untuk penilaian dokumen AMDAL (KA, ANDAL, RKL dan

RPL)

yang

bersifat

praktis,

logis-sistematis

dan

dapat

dipertanggung-jawabkan (akuntabel), yaitu Uji Administratif, Uji Fase Kegiatan Proyek, Uji Mutu Aspek Konsistensi, Uji Mutu Aspek Keharusan, Uji Mutu Aspek Relevansi, Uji Mutu Aspek Kedalaman 3. Dalam proses penilaian dokumen KA-ANDAL dilakukan bertahap antara lain:  Penerimaan dokumen KA-ANDAL  Melakukan evaluasi dokumen KA-ANDAL tentang kelengkapan administrasi untuk mengetahui dokumen KA-ANDAL tersebut layak untuk dinilai)  Penilaian Dokumen KA-ANDAL oleh Tim Teknis/Komisi Penilai AMDAL  Pembuatan SK KA-ANDAL apabila semua rangkaian pelaksanaan penilaian dokumen KA-ANDAL telah dilaksanakan dan memenuhi persyaratan

sesuai

peraturan

perundang-undangan

dibidang

AMDAL 4.

Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

5.

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL,

Penilaian Amdal dan

pemeriksaan

dan

Lingkungan.

UKL-UPL,

Permohonan

penerbitan

Izin

57

3.2. Saran AMDAL sangat penting dan harus diperhatikan, karena mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat sekitar. Siapapun yang hendak melakukan pembangunan, seyogyanya menerapkan prinsip AMDAL agar tidak ada pihak yang dirugikan. Memperhatikan dampak dari pembangunan bagi lingkungan sekitar.

58

DAFTAR PUSTAKA

http://www.unhas.ac.id/pplh/wp-content/uploads/2012/12/PROSES-PENILAIANAMDAL.pdf https://www.academia.edu/26044420/PROSES_PENILAIAN_DOKUMEN_AM DAL http://nurrpratiwi.blogspot.com/2012/02/proses-penilaian-dokumen-amdal.html https://www.academia.edu/23067829/MAKALAH_AMDAL_ANALISA_DAMP AK_LINGKUNGAN_LENGKAP https://www.academia.edu/5815915/Makalah_AMDAL https://blogmhariyanto.blogspot.com/2015/11/izin-lingkungan.html https://www.academia.edu/30502786/Proses_Penerbitan_Izin_Lingkungan