Tugas Makalah Bahasa Indonesia

Tugas makalah bahasa Indonesia Membangun kota ideal

Disusun oleh Alfa roby (2406100014) Teknik fisika Institute teknologi sepuluh nopember surabaya

Abstrak

Daftar isi Hal judul Abstrak Daftar isi Bab I. pendahuluan 1.1 latar belakang 1.2 rumusan masalah 1.3 tujuan 1.4 ruang lingkup permasalahan 1.5 manfaat 1.6 metodologi Bab II. Landasan teori Bab III. Pembahasan Bab IV. Penutup 5.1 kesimpulan 5.2 saran Daftar pustaka Lampiran

Bab I Pendahuluan 1.1 latar belakang dewasa ini, pembangunan, urbanisasi dan pencemaran lingkungan hidup merupakan tiga fenomena berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan dan harus mendapat perhatian pemerintah kota, baik dinegara industri maju maupun di Negara industri berkembang. Pertumbuhan kota yang cepat secara langsung berimplikasi pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan public. Kurangnya pelayanan air bersih, sistem sanitasi yang baik, penyediaan rumah dan transportasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduk kota, akan menjasi penyebab utama timbulnya masalah di kota-kota Negara berkembang. 1.2 rumusan masalah adapun rumusan masalah dalam makalah ini,ialah sebagai berikut: a. bagaimanakah merancang sistem tata kota yang baik? b. Bagaimanakah managemen perkotaan yang baik dan benar? 1.3 tujuan adapun tujuan yang ingin dicapai ialah: a. mengetahui tata cara perancangan system perkotaan yang baik b. mengetahui managemen perkotaan yang baik dan benar 1.4 ruang lingkup ruang lingkup dari pembahasan masalah dalam makalah ini ialah segala sesuatu yamg berkenaan dengan masalah sputar tata kota ditinjau dari aspek sosial-ekonomi masyarakat yang hidup didaerah kota. 1.5 kemanfaatan fungsi kemanfaatan dari makalah ini ialah: a. sebagai bahan referensi untuk bahan pembelajaran bagi masyarakat umum, profesional atau para pengaambil kebijakan b. sebagai pembanding dari karya tulis lainnya yang sejenis untuk menambah keragaman pembahasan yang ada mengenai permasalahan kota baru-baru ini. 1.6 metodologi penyajian pembahasan makalah ini memakai metode sebagai berikut: a. melakukan kajian pustaka beberapa buku literatur yang membahas masalah perkotaan b. melakukan browsing di internet untuk mengumpulkan data-data penting lainnya.

Bab II Landasan teori Kota-kota tumbuh cepat Pertumbuhan kota dinegar-negara yang sedang berkembang telah menjasi masalah lama, walaupun kenyataannya menunjukkkan bahwa perencana dan pengelola perkotaan telah berusaha mengatasinya. Dalam periode antara 1950-1990, jumlah penduduk kota di dunia telah meningkat lebih kurang tiga kali lipat, yakni 730 juta menjadi 2,3 milyar jiwa. Antara tahun 1990-2020 angka ini diperkirakan menjadi dua kali lipat, melewati 4,6 milyar. 93% dari jumlah tersebut akan akan terjadi di dunia yang sedang berkembang. Artinya, lebih dari 2,2 milyar penduduk akian tinggal di dunia kumuh di dunia ketiga. Pada saat ini sekitar 43% penduduk di dunia tinggal di daerah perkotaan. Di Negara-negara industri maju, sekitar 93% penduduknya tinggal di daerah perkotaan, sedangkan di negara-negara berkembang sekitar 34%. Meskipun demikian, estimasi rata-rata tersebut tidak menunujukkan variasi yang tajam diantar Negara-negara tersebut., yakni lebih dari 90% di belgia, inggris, hongkong dan singapura; bebeda jauh dengan Nepal, Uganda, Rwanda, dan Burundi yang hanya sekitar 10% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Tingkat pertambahan penduduk kota di dunia selama periode 1970-1980 tercatat sekitar 2,5% pertahun, dengan variasi tajam antra Negara industri dengan Negara berkembang, yakni 1% per tahun bebanding 3,7% persen per tahun. Di dua belas negara afrika, tingkay pertumbuhan kota diperkirakan melebihi 7% per tahun, terutama di awal tahun 1980-an. Secara keseluruhan jumlah penduduk kota di negara-negara berkembangakan sama dengan jumlah penduduk perkotaan di negara-negara maju pada awal tahun 1970-an, yang sekarang sekitar 1.400 juta dibandingkan 900 juta di negara-negara maju. Tingkat pertumbuhan menjadi agak lambat sejak tahun 1950-an, terutama di Negara-negara maju. Hal yang sama terjadi pula di negara-negara brkenbang. Namun demikian, jumlah penduduk kota akan terus meningkat secara dramatis sampai abad ke-21. Implikasi dari pertumbuhan kota Pertumbuhan kota yang cepat secara langsung berimplikasi pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan pubik. Kurangnya pelayanan air bersih, system sanitasi yang baik, penyediaan rumah dan system transportasi yang baik untuk memenuhi pertumbuahn penduduk kota, menjadi penyaebab utama timbulnya berbagai permasalahan yang pelik di kota-kota negara yang sedang berkembang. Center for human settlement, basan PBB yang menangani pemukiman dalam laporannya mengestimasikan bawa sekitar 30% penduduk kota dunia yang sedanga berkembang tidak mempunyai akses terhadap air bersih dan 40% penduduk kota di asia tinggal di pemukiman yang tidak mempunyai sanitasi yang layak. Laporan yang sama

menunjukkkan bahwa 40-50% penduduk di kota-kota Negara yang sedang berkembang tinggal di daerah kumuh dan pemukiman informal. 85% di addis ababa 59% di bogota dan 51% di Ankara. Karena tidak semua pumikiman informal memiliki kondisi yang layak, mereka tidak menerima pelayana infrastruktur dasar seperti jalan air dan listrik. Indikator kepadatan penduduk atau tingkat hunian per kamar menunjukkan tidak cukupnya suplai perumahan. Di India tingkat hunian per ruang ialah rata-rata 2,8 orang, sedangakan di Pakistan dan sri langka ialah 2,7 orang per ruang. Di Bombay metropolitan area, 77% rumah tannga dengan jumlah 5,3 orang tinggal di satu ruang. Pelayanan kota yang lain juga menunjukkan tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk kota. UNHCS memperkirakan bahwa seperaempat dari sampah kota yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah kota. Sementara itu sisanya mungkin didaur ulang, dibakar atau dibuang ke sungai atau kali, yang lebih lanjut akan menyebabkan masalah kesehatan. Tidak cukupnya jaringan jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, pelayanan pendidikan dan kesehatan masih jauh dari kebutuhan ideal. Pemenuhan pelayanan kesehatan pada kelompok kaya mungkin sangat baik, namun sangat berbeda hanya pada kelompok miskin. Di India, tingkat kematian di daerah perkotaan lebih tinngi daripada di daerah pinggiran kota. Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada setiap penduuk sudah tentu sangat basar. Prakash memperkirakan bahwa biaya per kapita untuk infrastruktur dasar kota berkisr antara 350-500 dolar AS pada tahun 1977, atau 1.4002000 dollar AS pada tahun 1992. oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar untuk pertambahan penduduk antara tahun 1990-2000 dibutuhkan sekitar 80-120 milyar dollar AS per tahun. Biaya ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan pertambangan penduduk dan belum termasuk peningkatan kondisi dan infrastruktur pemukiman yang ada.jumlah ini adalah sekitar 2,5-4% dari produk nasional bruto Negara-negara yang sedang berkembang. Pada tahun 1985, badan perencana indida memperkirakan bahwa pwmerintah india harus menyediakan dana lebih dari 25 milyar dollar AS sampai tahun 2000. sedangkan di Indonesia diestimasikan bahwa pemerintah harus menginfestasikan dana sekitar 1,4 milyar dollar AS per tahun dari tahun 1985 sampai tahun 2000 untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur kota, atau seperlima dari anggaran pembangunan. Perhitungan tersebut sudah tentu penuh dengan perdebatan tentang definisi yang jelas tentang pelayanan dasar kota yang layak. Bagaimanakah perkembangan penduduk kota di Indonesia? Tingkat pertumbuhan yang tinggal di daerah perkotaan meningkat pesat dari tahun 1961 sampai tahun 2005. di dalamn hal ini perlu di bedakan antara dua pengertian, tingkat pertumbuhan penduduk dan level urbanisasi. Tingkat pertmbuhan penduduk dihitung dari jumlah pertambahan penduduk dibagi dengan jumlah penduduk pada saat itu. Demikian pula tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, dihitung dari jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan jumlah penduduk sekarang. Sedangkan level urbanisasi (level of urbanization) adalah persentase jumlah penduduk secara keseluruhan. Dua perhitungan ini umumnya digunakan untuk melihat pertumbuhan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan di suatu Negara. Semakin besar tingkat pertumbuhan dan proporsi penduduk kota, maka jumlah penduduk yang tinggal di daerah prkotaan semakin tinggi. Tabel 1.1 Tingkat pertumbuhan penduduk nasional dan perkotaan di Indonesia

Periode

19611970 Nasional 2,2% Perkotaan 2.6%

19701980 2,41% 4,94%

19751980 2,14% 4,88%

19801985 2,06% 5,39%

19851990 2,16% 5,57%

19901995 2,17% 5,68%

19952000 2,07% 5,79%

20002005 1,98% 5,89%

Sumber: Andrew W. Hammer, “Indonesia the challenge of urbanization”, The World Bank Paper, 1985. Data di atas menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk kota lebih tinggi dari angka pertumbuhan penduduk secara nasional. Dapat dilihat persentase yang ada dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan untuk pertumbuhan penduduk di kota. Kemudian pertanyaan selanjutnya ialah komponen-komponen apakah yang memberikan kontribusi di dalam peningkatan penduduk kota atau yang tinggal di daerah perkotaan? Analisis demografis biasanya mengelompokkan komponen-komponen tersebut sebagai pertumbuhan yang alamiah dari penduduk kota yang ada, migrasi dari luar kota dan reklasifikasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan yang alamiah adalh jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian dai jumlah penduduk yang tinggal di kota. Sedangkan reklasifikasi adalh perubahan status wilayah tertentu dari desa menjadi kota. Biro pusat statistik merupakan badan resmi pemerintah yang menetapkan criteria apakh suatu daerah tertentu telah dapat diklasifikasikan menjadi daerah urban atau belum memenuuhi kriteria tersebut. Table q.w Komponen-komponen penyumbang pertumbuhan penduduk kota Komponen 1961-1971 1971-1980 1980-1985 1990-1995 2000-2005 Peningkatan 68% 48% 35,2% 37% 35,591% alamiah dari penduduk kota yang ada Migrasi dan 32% 52% 64,8% 63% 64,31% reklasifikasi Sumber: Andrew W. Hammer, “Indonesia The Challenge of urbanizations”, The World Bank Paper, 1985, h.12. dan ESCAP, 1993;2004. Reklasifikasi wilayah-wilayah pedesaan atau pertanian ini, terutama dialami oleh beberapa kabupaten di pulau jawa. Kabupaten tangerang, bekasi, bogor, dan bandung merupakan beberapa contoh kabupaten yang mengalami perkembangan wilayah pesat sebagai akibat tekanan industrialisasi di kawasan kota Jakarta. Karakteristik pemerintah kota dan pemerintah di wilayah perkotaan. Pemerintah kota di definisikan sebagai suatu unit organisasi yang memerintah di suatu kota tertentu,misalnya pemerintah kota yogyakarata. Sedangakan batasan kota di dalam perundang-undangan pemerintah di Indonesia secara administratif berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tenteng pemerintahan daerah dibedakan antara lain

kota dan daerah khusus ibu kota. Sedangkan untuk daerah khusus ibukota di atur dengan undang-undang tersendiri. Sedangkan pemerintah di wilayah perkotaan memilik pengertian yanh lebih luas. Daerah atau wilayah perkotaan (urbanized area) itu sendiri telah dipahami sebagai daerah yang telah berkembang sedemikian rupa menjadi daerah pusat pertumbuhan ekonomi dan industri serta pusat pelayanan sosial. Kalau mengambil contoh di Indonesia, wilayah ini dapat mencakup beberapa beberapa propinsi atau kabupaten dan kota, seperti daerah perkotaan jabotabekjur: Jakarta, bogor, tangerang dan cianjur. Secara administrative dalam tingkat yang paling bawah, yaitu desa, BPS biasanya menggunakan beberapa criteria untuk mengklasifikasikan suatu kelurahan sebagai peralihan dari desa menjadi desa yang telah menjadi kota, dengan melihat dari beberapa fasilitas yang ada sebagai berikut. Table 2.1 Jenis fasilitas sebagai kriteria untuk pengklasifikasian kelurahan No Jenis fasilitas 1 Sekolah dasar atau yang sejenis 2 Sekolah menengah yang pertama atau yang sejenis 3 Sekolah menengah atas atau yang sejenis 4 Bioskop 5 Rumah sakit 6 Pusat pelayanan kesehatan atau klinik 7 Runah bersalin 8 Jalan yang dilalui oleh kendaraan yang beroda empat 9 Telepon dan kantor pos 10 Pasar dengan bangunan lengkap 11 Pusat belanja 12 Bank 13 Pabrik 14 Restoran 15 Listrik 16 Penyewaan fasilitas pesta Sumber: BPS, 1990