Tugas Kewarganegaraan - Otonomi Daerah Kabupaten Kebumen

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OTONOMI DAERAH “Kabupaten Kebumen”

Dwianto Agung Siwitomo 07.01.2176 D3-TI4A

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2008/2009

SEJARAH KABUPATEN KEBUMEN Seperti halnya Daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai latar belakang kultur budaya dan sejarah yang berbeda-beda, Kabupetan Kabumen memiliki sejarah tersendiri yaitu berdiri Kabupaten Kebumen dimana maksud yang dikandung untuk memberikan rasa bangga dan memiliki bagi warga masyarakat Kabupaten Kebumen yang selanjutnya dapat menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada sehingga dapat memajukan pembangunan di segala bidang. Sejarah awal mulanya adanya Kebumen tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Mataram Islam. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterkaitan peristiwa yang ada dan dialami Mataram membawa pengaruh bagi terbentuknya Kebumen yang masih didalam lingkup kerajaan Mataram. Di dalam Struktur kekuasaan Mataram lokasi kebumen termasuk di daerah Manca Negara Kulon ( wilayah Kademangan Karanglo ) dan masih dibawah Mataram. Berdasarkan Perda Kab. Kebumen nomor 1 tahun 1990 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten kebumen dan beberapa sumber lainnya dapat diketahui latar belakang berdirinya Kabupaten kebumen antara lain ada beberapa versi yaitu : Versi I Versi Pertama asal mula lahirnya Kebumen dilacak dari berdirinya Panjer . Menurut sejarahnya menurut sejarahnya, Panjer berasal dari tokoh yang bernama Ki Bagus Bodronolo.Pada waktu Sultan Agung menyerbu ke Batavia ia membantu menjadi prajurit menjadi pengawal pangan dan kemudian diangkat menjadi senopati. Ketika Panjer dijadikan menjadi kabupaten dengan bupatinya Ki Suwarno( dari Mataram ), Ki Bodronolo diangkat menjadi Ki Gede di Panjer Lembah ( Panjer Roma ) dengan gelar Ki Gede Panjer Roma I, Pengangakatan tersebut berkat jasanya menangkal serangan Belanda yang akan mendarat di Pantai Petanahan sedangkan anaknya Ki Kertosuto sebagai patihnya Bupati Suwarno.Demang Panjer Gunung, Adiknya Ki Hastrosuto membantu ayahnya di Panjer Roma, kemudian menyerahkan jabatannya kepada Ki Hastrosuto dan bergelar Ki Panjer Roma II. Tokoh ini sangat berjasa karena memberi tanah

2

kepada Pangeran Bumidirja. yang terletak di utara Kelokan sungai Lukulo dan kemudian dijadikan padepokan yang amat terkenal. Kedatangan Kyai P Bumidirja menyebabkan kekhawatiran dan prasangka, maka dari itu beliau menyingkir ke desa Lundong sedang Ki panjer Roma II bersama Tumenggung Wongsonegoro Panjer gunung menghindar dari kejaran pihak Mataram. Sedangkan Ki Kertowongso dipaksa untuk taat kepada Mataram dan diserahi Penguasa dua Panjer, sebagai Ki Gede Panjer III yang kemudian bergelar Tumenggung Kolopaking I ( karena berjasa memberi kelapa aking pada Sunan Amangkurat I ). dari Veri I dapat disimpulkan bahwa lahirnya Kebumen mulai dari Panjer yaitu tanggal 26 Juni 1677. Versi II Sejarah Kabupaten Kebumen dimulai sejak Tumenggung Arung Binang I yang masa mudanya bernama JAKA SANGKRIP yang berdarah Mataram dan dititipkan kepada pamannya Demang Kutawinangun. Setelah dewasa lalu mencari ayahnya ke keraton Mataram dan setelah membuktikan keturunan Raja maka ia diangkat menjadi Mantri Gladag, kemudian sampai Bupati Nayaka dengan Gelar Hanggawangsa. setelah diambil menantu oleh Patih Surakarta kemudian diangkat menjadi Tumenggung Arung Binang I sampai dengan keturunannya yang Ke III sedangkan Arung Binang IV sampai ke VIII secara resmi menjadi Bupati Kebumen. Versi III Asal mula nama Kebumen adalah adanya tokoh KYAI. PANGERAN BUMIDIRJA. Beliau adalah bangsawan ulama dari Mataram, adik Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Ia dikenal sebagai penasihat raja, yang berani menyampaikan apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Kyai P Bumidirjo sering memperingatkan raja bila sudah melanggar batas-batas keadilan dan kebenaran. Ia berpegang pada prinsip : agar raja adil dan bijaksana. Disamping itu juga ia sangat kasih dan sayang kepada rakyat kecil. Kyai P Bumidirjo memberanikan diri memperingatkan keponakannya, yaitu Sunan Amangkurat I. Karena sunan ini sudah melanggar paugeran keadilan dan bertindak keras dan kejam. Bahkan berkompromi dengan VOC (Belanda) dan memusuhi bangsawan ,ulama dan

3

rakyatnya. Peringatan tersebut membuat kemarahan Sunan Amangkurat I dan direncanakan akan dibunuh, Karena menghalangi hukum qishos terhadap Kyai P Pekik dan keluarganya ( mertuanya sendiri ). Untuk menghadapi hal itu, Kyai P Bumidirjo lebih baik pergi meloloskan diri dari kungkungan sunan Amangkurat I. Dalam perjalanan ia tidak memakai nama bangsawan , namun memakai nama Kyai Bumi saja. Kyai P Bumidirjo sampai ke Panjer dan mendapat hadiah tanah di sebelah utara kelok sungai Lukulo , pada tahun 1670. Pada tahun itu juga dibangun padepokan/pondok yang kemudian dikenal dengan nama daerah Ki bumi atau KiBumi-An, menjadi KEBUMEN. Oleh karena itu bila lahirnya Kebumen diambil dari segi nama, maka versi Kyai Bumidirjo yang dapat dipakai dan mengingat latar belakang peristiwanya tanggal 26 Juni 1677. Berdasarkan bukti-bukti sejarah bahwa Kebumen berasal dari kata Bumi, nama sebutan bagi P Kyai Bumidirjo , mendapat awalan Ke dan akhiran an yang menyatakan tempat. Hal itu berarti Kabumen mula mula adalah tempat tinggal P Bumidirjo. Di dalam perjalanan sejarah Indonesia pada saat dipegang Pemerintah Hindia Belanda telah terjadi pasang surut dalam pengadaan dan pelaksanaan belanja negara , keadaan demikian memuncak sampai klimaksnya sekitar tahun 1930. Salah satu perwujudan pengetatan anggaran belanja negara itu adalah penyederhanaan Kabupaten

tata

pemerintahan

(regentschaap)

.

dengan

Demikian

pula

penggabungan halnya

daerah-daerah

dengan

Kabupaten

Karanganyar dan Kebupaten Kebumen telah mengalami penggabungan menjadi satu daerah Kabupaten menjadi Kabupaten Kebumen. Surat keputusan tentang penggabungan kedua daerah ini tercatat dalam lembaran negara Hindia Belanda tahun 1935 nomor 629. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan tersebut maka Surat Keputusan terdahulu tanggal 21 juli 1929 nomor 253 artikel nomor 121 yang berisi penetapan daerah kabupaten Kebumen dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi. Ketetapan baru tersebut telah mendapat persetujuan Majelis Hindia Belanda dan Perwakilan Rakyat (Volksraad).

4

Sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan tersebut maka luas wilayah Kabupaten Kebumen yang baru yaitu : Kutowingun , Ambal , Karanganyar dan Kebumen. Dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Jendral De Jonge Nomor 3 tertanggal 31 Desember 1935 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1936 dan sampai saat ini tidak berubah .Sampai sekarang Kabupaten Kebumen telah memiliki Tumenggung/Adipati/Bupati sudah sampai 29 kali. KI BAGUS BODRONOLO

JAKA SANGKRIP Jaka Sangkrip adalah anak Kyai Hanggayuda , karena sejak kecil ia menderita penyakit Ketrapen "puru" ia tidak disenangi keluarganya. pada waktu berumur 16 s/d 17 tahun ia meninggalkan Kutawinangun dan berguru kepada Kyai Amat Yusuf di desa Bojongsari dan memakai nama samaran Surawijaya dan termasuk murid yang luar biasa. Setelah selesai berguru lalu meninggalkan desa Bojongsari menuju desa Selang dan berguru ngaji kepada Kyai Jaiman. Di masa mudanya Jaka Sangkrip atau Surawijaya senang melakukan tapa brata dan menolong orang antara lain yaitu :

5

•

Di desa Prajutan Surawijaya melakukan tapa di bawah pohon "benda", tapa Ngluwat (berkubur diri). karena kesaktiannya ia dapat menyembuhkan penyakit lumpuh yang dialami Keluarga Nalagati.

•

Di Karangbolong saat melakukan tapa di Gua Menganti ia mendapat wasiat cemeti (cambuk), dan di hutan Moros ia bertemu Kumbang ali-ali (roh halus) yang selalu membantu kesulitan Surawijaya dengan cara menjelma menjadi kera putih.

•

Di Gunung Brecong bertapa dengan mengikuti peredaran matahari pagi hari menuju ke timur, sore hari menuju ke barat, selama 15 hari.

•

Di Pantai Selatan bertapa menimbun diri di dalam pasir. Setelah bertapa lalu menuju ke Gunung Bulupitu dan memperistri ratu jun

bernama Nawangwulan. atas nasihat istrinya itu ia lalu pulang ke Kutawinangun dan diberi senjata" Kyai Naracabala". Pada waktu itu Kutawinangun diduduki oleh Demang Prawiragati sedangkan Kyai Hanggayuda bersembunyi di Ngabean. VISI DAN MISI VISI : Dengan dukungan masyarakat yang agamis dan berkualitas, untuk mewujudkan perekonomian Kebumen yang mandiri dan berdaya saing tinggi. MISI : Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat, pendidikan, keterampilan serta profesionalisme. Perwujudan demokratisasi, penyaluran aspirasi masyarakat, pemberian perlindungan hak-hak azasi manusia serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, dan dinamis. Mengedepankan prinsip goog governance. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek

6

lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif dan efisien. Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil menengah dan koperasi, membangun mekanisme pasar serta mampu membuka pasar baru dan memiliki daya saing tinggi.

7

KEADAAN GEOGRAFIS KEBUMEN

I. Letak Wilayah : 7o271 - 7o501 Lintang Selatan 109o331 - 109o501 Bujur Timur II. Batas Wilayah : Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo & Kabupaten Wonosobo Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas & Kabupaten Cilacap Sebelah Selatan : Samudera Indonesia III. Luas Wilayah : 128.111,50 Ha atau 1.281,115 Km2

8

PENGERTIAN OTONOMI DAERAH Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UU NOMOR 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 huruf (i) UU NOMOR 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan

sendiri".Sedangkan

"daerah"

adalah

suatu "wilayah"

atau

"lingkungan pemerintah". Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri." Dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidangbidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah

berdasar

pada

prinsip

demokrasi,

keadilan,

pemerataan,

dan

keanekaragaman.

9

IMPLEMENTASI OTONOMI KABUPATEN KEBUMEN 1. Keadaan Dewasa ini Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pelaksanaan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat. Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah: a. Belum dipahaminya hakekat otonomi daerah yang berakibat antara lain munculnya ego daerah yang berlebihan. b. Belum optimalnya sinergi pembangunan antar sektor dan antar sektor dan daerah c. Terbatasnya kemampuan aparatur daerah dalam pelayanan masyarakat. d. Masih rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. e. Adanya konflik antar daerah mengena; penguasan sumber daya alam dan aset ekonomi daerah. 2. Strategi Kebijakan Strategis kebijakan yang ditempuh adalah: a. Sosialisasi otonomi daerah agar diperoleh pemahaman yang benar. b. Mengembangkan potensi lokal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. c. Memperbaiki koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan pogram. d. Mendorong dan melaksanakan kerjasama antar daerah. 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada potensi lokal, dengan sasaran: a. Terwujudnya kemandirian daerah yang berbasis potensi lokal. b. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah.

10

c. Meningkatnya kinerja yang sinergis diantara unsur-unsur penentu kebijakan 4. Program Pembangunan Pelaksanaan Otonomi Daerah Program ini bertujuan meningkatkan kemampua daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan potensi daerah. Kegiatannya meliputi: a. Perencanaan pembangunan yang bertumpu pada kapasitas daerah. b. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan akuntabilitas aparatur pemerintah. c. Identifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar daerah. e. Peningkatan Kerjasama antara DPRD dan Pemda berdasar atas asas kesetaraan.

11

KORUPSI KOLUSI dan NEPOTISME di KABUPATEN KEBUMEN Demo Dugaan Korupsi Kebumen, Massa Segel Kejati Jateng Sekitar 50-an warga Kebumen melaporkan adanya indikasi korupsi di daerahnya. Sebagai simbolisasi lemahnya penegakan hukum, mereka menyegel Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng). Aksi massa yang tergabung dalam Gabungan Lembaga Masyarakat Kebumen (Galak) dimulai dari Bundaran Air Mancur, Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (19/2/2007). Setelah berorasi sebentar, mereka menuju kantor Kejati Jawa Tengah yang jaraknya hanya 100 meter dari lokasi awal. Di kantor Kejati, massa menggelar happening art. Sebuah pocongpocongan sebagai simbol kematian hukum di Indonesia, dijadikan sasaran kemarahan sejumlah aktivis. Ada yang menginjak, meludahi, mengencingi dan menendang pocong tersebut. Setelah puas menyalurkan 'aspirasi' keseniannya, massa merangsek menuju pintu lobi untuk menyegel kantor. Sayang, puluhan polisi menghadang dan tidak mengizinkan massa menyegel dengan alasan si pemilik kantor tidak berkenan. Meski sempat ada negosiasi, penyegelan pintu lobi tetap gagal. Massa sempat terlibat aksi dorong dengan polisi karena jengkel. Selanjutnya, massa mengalah dan menggelar ruwatan dengan menyiramkan air kembang ke pocongpocongan. Sebelum meninggalkan kantor kejati, massa yang terdiri dari mahasiswa, tokoh masyarakat dan aktivis LSM itu menyegel pintu gerbang kantor saja dengan spanduk bertuliskan "Kejati diruwat bersihkan hakim nakal". Di tengah cuaca yang cukup terik, massa melanjutkan aksinya dengan long march ke Mapolda Jateng yang lokasinya tak jauh dari Kejati Jateng. Mereka mencoba masuk namun dihalang-halangi penjaga. Akhirnya, mereka mengakhiri aksinya di sana.

12

Berdasar audit BPK yang dilampirkan dalam pengaduan Galak, sejak tahun 2003 hingga 2006, ditemukan indikasi penyimpangan dana sebesar Rp 4,907 M. Dana itu berada pada pos eksekutif maupun legislatif. PNBK NU Laporkan Dugaan Korupsi Bupati Kebumen Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama Kebumen, Rabu (11/6), melaporkan, ada indikasi korupsi pada Pemerintah Kabupaten Kebumen senilai Rp 17 miliar. GNPK NU Kebumen menemukan, setidaknya ada 11 macam dugaan korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah Kebumen. Sekretaris GNPK NU Kebumen Asmakhudin menunjukkan ada 11 dugaan korupsi. Beberapa diantaranya adalah dugaan korupsi penerimaan dana lain-lain pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kebumen tahun anggaran 2006, serta penundaan pembayaran klaim kesehatan masyarakat miskin oleh RSUD Kebumen. "Ini adalah temuan kami yang baru terkait APBD 2006 Kebumen. Sebelumnya, kami juga menemukan dugaan korupsi senilai Rp 4,9 miliar pada APBD 2005 Kebumen, dan telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah," katanya. Saat dikonfirmasi Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Tugas Utoto mengatakan, sejauh ini pihaknya baru memperoleh laporan dugaan korupsi Pemkab Kebumen untuk APBD 2005 dari GNPK NU. Namun laporan itu pun hanya sebatas tembusan karena laporan itu langsung ditujukan untuk Kejati Jateng. Untuk laporan dugaan korupsi yang baru ini, kami belum menerimanya. "Namun untuk dugaan korupsi APBD 2005 pun, saya tak bisa memberikan komentar karena sedang ditangani Kejati Jateng," lanjutnya. Asmakhudin mengakui, untuk laporan dugaan korupsi yang baru ditemukan ini, baru akan dilaporkan ke Kejari Kebumen pada Senin mendatang. "Kami memang menjadwalkan penyerahan laporan ini pada Senin pekan depan, " ujarnya.

13

Terkait dugaan korupsi itu sendiri, Asmakhudin menjelaskan, untuk dugaan korupsi di Disnaker Transmigrasi misalnya, ditemukan ada penyimpangan pada penyetoran dana pelatihan ke kas daerah. Dana pelatihan swadaya sebesar Rp 262 juta sebagai total biaya pelatihan yang dibayar oleh para peserta pelatihan, hanya disetorkan 10 persennya saja ke kas daerah atau sebesar Rp 26.298.000. "Seharusnya, penerimaan untuk biaya pelatihan itu, disetorkan seluruhnya oleh Disnaker kepada kas daerah. Tapi kenyataannya tidak demikian," lanjutnya. Untuk pembayaran klaim kesehatan masyarakat miskin tahun 2007, katanya, juga ditemukan penyimpangan. Menurutnya ada klaim sebesar Rp.300.593.250 yang belum disetorkan oleh RSUD Kebumen ke kas daerah. "Padahal, RSUD telah memperoleh pencairan dana dari PT Askes sebesar Rp 700 juta, " katanya menjelaskan. Panwascam Borobudur Temukan Indikasi Pelanggaran Kampanye Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Borobudur menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye dengan melibatkan jajaran perangkat dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) seluruh Kecamatan Borobudur. Kampanye dilakukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wilayah Jawa Tengah nomor urut 29 Wartejo TW dalam acara sosialisasi rumah murah di Balai Desa Borobudur, Senin (2/2). Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten Magelang Afifudin mengatakan, saat ini pihaknya tengah meneliti kasus pelanggaran kampanye tersebut. "Jika memenuhi unsur pelanggaran pidana, maka kasus ini akan kami teruskan ke petugas penyidik di Polres (Kepolisian Resor) Magelang. Namun, jika termasuk dalam pelanggaran administratif, maka kasus ini akan ditindaklanjuti dengan dilaporkan ke KPU Kabupaten Magelang," ujarnya, Selasa (3/2). Rumah murah salah satu program yang ditawarkan oleh Real Estate Indonesia (REI) Magelang. Namun, acara sosialisasi itu sendiri dilaksanakan oleh tim kepanitiaan yang terdiri dari para anggota Paguyuban BPD dan Kepala Desa Kecamatan Borobudur.

14

Setelah penjelasan tentang rumah murah selesai dilaksanakan, maka di akhir acara calon anggota DPD Wartejo TW memberikan orasi singkat, berkampanye dan meminta dukungan dari 27 tamu undangan yang hadir. Begitu acara berakhir, dia pun membagi-bagikan kalender dan kartu bertuliskan nama dan nomor urutnya. Kampanye dengan melibatkan perangkat desa dan BPD ini melanggar ketentuan dalam bab IV pasal 26 ayat 2 huruf g, h, dan i Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye DPR, DPRD dan DPD RI. Sebelumnya, kasus pelanggaran kampanye dengan melibatkan perangkat dan BPD juga sempat terjadi dua kali di Kecamatan Tegalrejo. Dua kegiatan kampanye ini dilaksanakan oleh sebuah partai politik tertentu. Satu kasus diantaranya tidak dapat diproses karena baru diketahui tiga hari setelah kejadian, dan satu kasus lainnya, karena tidak memenuhi unsur pidana dan pelanggaran administratif, akhirnya cukup diselesaikan dengan pemberian peringatan. Selain itu, Afifudin mengatakan, Panwascam Kaliangkrik kemarin juga melaporkan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sajiman di Desa Maduretno yang ternyata jug a menjabat sebagai pengurus aktif Partai Amanat Nasional (PAN). Temuan ini pun tengah diteliti dan dikaji lebih lanjut. Pelanggaran di Kebumen Kepala Kepolisian Wilayah (Polwil) Kedu Komisaris Besar Agus Sofyan Abadi mengatakan, sejauh ini pelanggaran kampanye berupa politik uang oleh satu parpol tertentu dilaporkan sudah terjadi di Kabupaten Kebumen. "Saat ini, jajaran Polres Kebumen sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait kasus tersebut," terangnya, saat pemeriksaan kendaraan untuk pengamanan Pemilu 2009. Selain itu, di Kabupaten Wonosobo dan Temanggung, juga ditemukan kasus ijazah palsu dari beberapa calon anggota legislatif.

15

PROFIL BUPATI

Nama

:

Jabatan

K.H.M. Nashiruddin Al Mansyur :

Bupati Kebumen

Lahir

:

Kebumen, 10 Oktober 1961

Alamat

:

Jl. Mayjend Sutoyo No. 6 Kebumen Telp. (0287) 382915

Agama

:

Islam

Pendidikan

:

SD Negeri 1 Kutosari (1974) MTs Negeri 1 Kebumen (1978) MAN Kebumen (1981)

Riwayat Pekerjaan

:

- Wakil Bupati Kebumen (2000-2005) - Wakil Bupati Kebumen (2005-2008) - Bupati Kebumen (2008-2010)

Organisasi

:

- Ketua IPNU Kebumen (1972-1982) - Pengurus Bid. Dakwah NU Kebumen - Pembina RISMA Masjid Agung Kebumen - Pembina PBPS Walisongo Garuda Sakti Indonesia (10 tahun) - Sekretaris Jamiiyyah Toriqoh Al Nut'tabaroh Annahdliyah (1978-1995) - Penasehat LSM Padamu Negeri Kebumen (19901997) - Ketua Umum Ta'mir Masjid Agung Kebumen (2005-2008) - Wakil Ketua DPC PPP Kebumen (1996)

16

- Wakil Ketua DPC PKB Kebumen (1998-2000) - Ketua Kwarcab Kebumen (2000-2007) - Ketua Andu Binwil Kedu (2003-2008) Istri

:

Hj. Nuryani

Anak

:

1. Kunti Nur Abidah 2. Laily Suqya Rohmatin 3. Fiiki Salma Zulfah 4. Farah Aruni Aqsati 5. Afiin Fitri Millatin 6. Sittah Zahrotin Kafena 7. Amelia Ausatu Maghfiroh

17