Tugas Isospol Sosiologi.docx

SOSIOLOGI DAN POLITIK SOSIOLOGI POLITIK A. Pendahuluan Pada hakekatnya ilmu social berbicara tentang obyek yang sama yakni masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal pada suatu wilayah. Kumpulan individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain. Ilmu social mencoba memahami, menelaah, meneliti, mencari persamaan-persamaan dan perbedaaan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Perbedaan antara ilmu social yang satu dengan ilmu social yang lain terletak pada demensi atau sadut pandang yang digunakan untuk memahami, menelaah, dan mencermati masyarakat itu secara khusus. Ilmu ekonomi mencoba memahami kehidupan individu dan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhannya. Yaitu usaha manusia dalam memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Ilmu politik memahami tentang hak dan wewenang , kekuasaan, proses pembuatan keputusan dalam masyarakat serta konflik yang terjadi akibat dari distribusi dan alokasi barang-barang yang diangggap bernilai dalam masyarakat. Sedangkan sosiologi memahami tentang stuktur social, lembaga social, lapisan social, perubahan social, interaksi social, mobilitas social dan modernisasi. Sosiologi politik merupakan perkawinan antara ilmu sosiologi dan ilmu politik. Dengan demikinan pembahasan sosiologi politik tentunya tidak dapat lepas dari ruang persentuhan antara disiplin ilmu sosiologi dan disiplin ilmu politik. B. Definisi Sosiologi Politik Sebelum kita tahu definisi sosiologi politik, kita harus tahu dulu pengertian sosiologi dan pengertian politik. Berikut ini akan kita uraikan definisi masing-masing paradigma. 1. Definisi Sosiologi a.

Berdasarkan etimologis kata sosiologi berasal dari bahasa latin : socius (masyarakat) dan logos (ilmu). Jadi sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat.

b. Soerjono Soekanto

(1983) mengatakan sosiologi adalah ilmu yang

mempelajari struktur social, proses social, termasuk perubahan-perubahan social dan masalah social. c. Pitrim Sorokin mengatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala social (misal : antara gejala ekonomi dan agama, antara keluarga dan moral, antara hokum dan ekonomi, gerakan masyarakat dan politik dan lainnya). Sosiologi juga mempelajari hubungan dan pengaruh timbale balik antara gejala social dan gejala nonsosial. (misal : antara gejala geografis dan biologi dan lainnya). 2. Definisi Politik a. Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis (Negara kota) b. Miriam Budiardjo mendifinisikan politik sebagai berbagai macam kegiatan yang terjadi disuatu Negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. c. David

Easton

mengartikan

politik

sebagai

semua

aktivitas

yang

mempengaruhi kebijaksanaan dan cara bagaimana kebiijaksanaan itu dilaksanakan. d. Roger F. Soltou mengatakan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dengan warga Negara, hubungan antara Negara dengan Negara lain. Dengan demikian jelas bahwa sosiologi politik tidak dapat dilepaskan dari konsep masyarakat sebagai pokok perhatian sosiologi dan Negara serta kekuasaan sebagai pokok perhatian politik. 1. Definisi Sosiologi Politik a. Maurce Duverger (1996), mendefinisikan sosiologi politik sebagai ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando dalam semua masyarakat, yang bukan saja masyarakat nasional, tetapi juga dalam masyarakat local dan internasional.

b. Shermandan Kolker (1987) , mendifinisikan sosiologi politik sebagai studi yang mempelajari partisipasi dalam pembuatan keputusan tentang kehidupan yang luas dan yang sempit. Kehidupan disu\ini merupakan kehidupan masyarakat daerah, nasional dan internasional. c. Faulks (1999), mendifinisikan sosiologi politik sebagai studi yang mempelajari hubungan kekuasaan yang saling bergantung antara Negara dan masyarakat sipil. Diantara Negara dan masyarakat sipil terdapat batas kekuasaan yang saling berhubungan dalam proses perubahan social. Dari definisi diatas, dapat ditegaskan bahwa sosiologi politik adalah disiplin ilmu yang mempelajari antara masyarakat dan politik; hubungan masyarakat dengan lembagalembaga politik di satu sisi dan masyarakat dengan proses politik (sosialisasi, partisipasi, rekrutmen, komunikasi dan konflik) di sisi lain. C. Objek Kajian Sosiologi Politik Objek Kajian Sosiologi Politik dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Objek material atau pokok persoalan (focus), yakni masyarakat, Negara dan kekuasaan. 2. Objek forma atau focus perhatian, yakni : hubungan masyarakat dengan lembagalembaga politik, seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, konflik dan demokrasi; serta hubungan masyarakat dengan lembaga politik dan proses politik secara bersamaan, seperti budaya politik dan civil society. D. Metode Kajian Sosiologi Politik Ada beberapa pendekatan dalam metode kajian sosiologi politik : 1. Pendekatan histories, yakni pendekatan yang menyajikan bentuk peristiwa, baik dalam pengertian kontekstual maupun temporal yang diperlukan bagi studi-studi yang sama. 2. Pendekatan komparatif, yakni pendekatan yang menggunakan penyajian data-data perbandingan.

3. Pendekatan institusional, yakni pendekatan yang mengosentrasikan penyajian factorfaktor kelembagaan, konstitusional dan legalistic. 4. Pendekatan behavioral, yakni pendekatan yang kontras dengan pendekatan institusional. Pendekatan ini berkosentrasi pada tingkah laku atau perangai. E. KONSEP-KONSEP SOSIOLOGI POLITIK Konsep-konsep sosiologi politik ini setidaknya dapat diketahui dan di jelajahi dari definisi dan objek kajian itu sendiri. Konseptual sosiologi politik tersebut adalah sebagai berikut : 1. Masyarakat adalah sekelompok manusia atau kelompok social yang hidup bersama dalam satu wilayah dan system hubungan-hubungan yang ditertibkan untuk mencapai keinginan-keinginan bersama. 2. Negara adalah organisasi tertinggi dari bangunan masyarakat yang memiliki terirorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya (masyarakat) dibawah peraturan-peraturan (hukum). 3. Kekuasaan

adalah

kemampuan

seseorang

atau

sekelpmpok

manusiauntuk

mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan ittu. 4. Stratifikasi social adalah sttruktur social yang memiliki lapisan-lapisan dalam suatu masyarakat. 5. Perubahan social merupakan proses social yang dialami oleh anggota masyarakat, serta unsure-unsur budaya dan system-sistem social, yaitu suatu tinngkat kehidupan masyarakat dengan meninggalkan pola kehidupan lama dan berubah pada pola kehidupan baru. 6. Sosialisasi Politik adalah suatu proses pengenalan system politik pada seseorang, kelompok atau masyarakat serta respon yang mereka berikan terhadap gejala-gejala politik yang ada dan mereka hadapi. 7. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok atau masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

8. Rekrutmen politik adalah suatu kegiatan penyeleksian, pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan (tugas) dalam system politik, baik yang duduk di pemerintahan maupun lembaga-lembaga lainnya terutama yang terkait dengan politik. 9. Komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang didalamnya mengandung makna, kepentingan serta konsekuensi yang bersifat politik yang berupaya mengatur perbuatan manusia dalam kondisi perebutan kekuasaan dan konflik. 10. Konflik politik adalah perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan / atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan penyelenggara Negara (eksekutif, legeslatif dan yudikatif). 11. Civil society adalah wilayah-wilayah dalam kehidupan social yang terorganisasi, dengan cirri-ciri : adanya kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (selfgenerating), keswadayaan (self-supporting) dan keterikatan tinggi dengan norma atau nilai hukum yang dianutnya. 12. Demokrasi merupakan suatu perkembangan sekaligus pilihan system politik yang digunakan dalam suatu Negara. Demokrasi merupakan fase dari system politik sebelumnya yang ducapai melalui proses interaksi dan perubahan yang bukan muncul secara taken for granted dalam suatu masyarakat. 13. Budaya politik adalah seperangkat susunan kepercayaan, orientasi, atau pandangan, sikap dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan siste politik dan bagianbagian lainnya. 14. Partai pollitik adalah suatu kelompok politik yang terorganisir yang anggotaanggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita politik yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh atau melaksanakan program-program mereka.

mempertahankan kekuasaan untuk