Tugas Ips

BAB I PENDAHULUAN A.

Alasan Pemilihan Judul Penulis mengambil judul ” Kemiskinan Sebagai Lubang Hitam Bangsa Indonsesia “ karena berkaitan dengan Kompetensi Dasar pembelajaran yang dibahas pada GBPP kelas IV

SD

semester 2, yaitu

mengenal permasalahan sosial yang ada di daerahnya. Penulis disini lebih menitikberatkan pada masalah kemiskinan yang telah melanda khususnya di Indonesia. Sejak krisis, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Berdasar data Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia (BPS) bahwa 17,7 persen atau 39 juta penduduk Indonesia tergolong kategori penduduk miskin. Pengangguran sebanyak 10,4 persen. Diantara 100 juta angkatan kerja menganggur, 10,5 juta pengangguran terbuka. Penulis juga mengaitkan masalah kemiskinan yang melanda Indonesia dengan kompetensi dasar pembelajaran yang dijelaskan pada GBPP kelas IV semester 2, yaitu mengenal permasalahan sosial di daeerahnya serta bagaimana cara mengatasi masalah-masalah sosial di daerahnya. B.

Tujuan Penulis membuat makalah ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para pembaca tentang hal – hal yang berkaitan dengan KEMISKINAN baik di Indonesia maupun di Dunia. Informasi yang akan diberikan oleh penulis antara lain : 1. Memahami pengertian masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. 2. Mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah

kemiskinan yang

berkelanjutan. 3. Mengidentifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia. 1

4. Mengetahui cara menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. C.

Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud kemiskinan serta apa penyebab kemiskinan di Indonesia? 2. Seberapa tinggi tingkat kemiskinan di Indonesia? 3. Dampak apa saja yang akan terjadi akibat kemiskinan? 4. Bagaimana cara mengatasi dan mengurangi kemiskinan?

2

BAB II PEMBAHASAN 1. Pengertian Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin". Menurut Nasikun (1995) yang dikutip oleh Gunawan dan Sugiyanto (2004), kemiskinan adalah sebuah fenomena multidimensional dimana hidup miskin diartikan tidak hanya hidup kekurangan dalam hal papan, sandang dan papan tetapi juga berarti akses yang rendah terhadap bermacam sumberdaya dan asset produktif yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan yang paling dasar tersebut. Kemiskinan menurut BPS, adalah kondisi seseorang yang hanya

dapat

memenuhi

kebutuhan

makannya

kurang

dari

2100

kalori/kapita/hari. Kemiskinan dapat pula diartikan sebagai kondisi dimana tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US$ 1/hari (World Bank). Menurut BAPPENAS (2002), kemiskinan adalah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang/ kelompok orang yang tidak mampu menjalankan hidupnya sampai suatu taraf yang dipandang manusiawi (Sumedi dan Supadi, 2004). Kemiskinan dapat pula diartikan sebagai: (a). lacking of both money 3

and basic necessities needed to successfully live such as food, water, education and shelter, (b). the economic condition of lacking predictable and stable means of meeting basic life needs. (Hasanuddin, 2008). Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dibedakan dalam empat dimensi: (a). dimensi ekonomi: ketidakmampuan mansyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya akibat rendahnya penghasilan (lack of choice); (b). dimensi politik: rendahnya kemampuan berpartisipasi dalam politik (lack of voice); (c). dimensi sosial: rendahnya status sosial dalam masyarakat (lack of status); (d). dimensi psikologis: rendahnya rasa percaya diri (lack of self-confidence) (WIM.Poli, dkk, 2006: 81). Karenanya, ciri-ciri masyarakat miskin adalah: (a). minimnya akses politis dalam proses pengambilan keputusan terkait hidup mereka, (b). tersingkir dari lembaga sosial masyarakat yang utama, (c). rendahnya kualitas SDM, kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berpengaruh terhadap rendahnya penghasilan secara ekonomi, (d). memiliki budaya/nilai etos kerja yang rendah, berpikir praktis dan fatalism, dan (e). minimnya kepemilikan aset fisik, seperti aset lingkungan hidup (air bersih dan penerangan). Kemiskinan juga dapat dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: •

Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

•

Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup

4

masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. •

Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Permasalahan dasar kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan

dengan kondisi dimana masih tingginya jumlah penduduk miskin yaitu 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75 persen (BPS, Maret 2006), masih tingginya Rumah Tangga Miskin di Indonesia yaitu 19,2 juta KK ( BPS, 2006), masih tingginya angka pengangguran sebesar 10,24 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 103 juta jiwa (2006). Selain itu, dalam hal akses pelayanan kesehatan,

pendidikan,

perumahan

&

permukiman,

infrastruktur,

permodalan/kredit dan informasi bagi masyarakat miskin dirasakan masih sangat terbatas. Jika diamati dengan seksama di sebagian wilayah nusantara ini, masih terdapat luasnya kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan yang jumlahnya sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110 kota-kota, dan 42.000 desa dari sejumlah 66.000 desa dikategorikan desa miskin. Tingkat kinerja penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia kondisinya masih belum optimal. Koordinasi yang dalam hal pendataan, pendanaan dan kelembagaan masih lemah. Kelemahan ini juga dirasakan

pada

koordinasi

antar

program-program

penanggulangan

kemiskinan di antara instansi pemerintah pusat dan daerah, begitu juga dengan integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, serta sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani)

dalam

penyelenggaraan

keseluruhan

upaya

penanggulangan

kemiskinan. Selain kelembagaan di pemerintah, kita masih dihadapkan pada fakta pada belum optimalnya dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani 5

dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja. 2. Penyebab Kemiskinan Dalam studi akademik, penyebab kemiskinan meliputi tiga unsur: kemiskinan yang disebabkan oleh hambatan badaniah atau mental seseorang; kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam; dan kemiskinan buatan. Yang terakhir ini sering dikenal sebagai kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh manusia, dari manusia, dan terhadap manusia pula. Artinya, kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur buatan manusia, baik struktur ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemiskinan buatan itu timbul dan dimantapkan oleh berkembangnya sikap nrimo, sebagai nasib, dan sikap neglect, atau sikap tidak menghiraukan, menganggap enteng dan tidak penting. Kemiskinan juga banyak dihubungkan dengan:penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin; •

Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

•

Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

•

Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

•

Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Sedangkan menurut Valeriana Darwis (2004), faktor penyebab

kemiskinan dapat dibagi dua: faktor internal (SDM dan SD fisik), dimana 6

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keluarga miskin rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah (tidak tamat SMP). Terkait dengan SD fisik, sebagian besar respondennya memiliki kondisi rumah yang jauh dari layak untuk ukuran kesehatan ideal. Selain itu hasil risetnya menunjukkan bahwa penduduk miskin memiliki lahan pertanian yang kecil (0,16 ha) bahkan banyak diantaranya hanya sebagai petani penggarap. Faktor kedua adalah faktor eksternal (potensi/keadaan wilayah, sarana/prasarana, kelembagaan, aksesibilitas terhadap: produksi, modal, pasar dan faktor ekonomi lainnya), dimana hasil riset ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang berkategori miskin hidup dalam wilayah yang kurang potensial dan memiliki akses yang rendah terhadap faktor-faktor ekonomi yang mendukung mereka untuk hidup cukup. 3. Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Jumlah penduduk miskin bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75%). Jika dibandingkan dengan bulan Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97%), terdapat kenaikan sebesar 3,9 juta. Kenaikan ini merupakan kenaikan pertama kali setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang kompleks sehingga penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin sesungguhnya sangat banyak dan bermacam-macam. Tetapi penyebab yang paling utama melanda negeri ini adalah adanya kenaikan harga beras sekitar 33%, kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 114% dimana harga minyak tanah naik hampir tiga kali lipat. Kondisi tersebut meningkatkan inflasi menjadi 17,95% dan pengeluaran penduduk miskin naik 6%. Selain itu, perubahan metodologi perhitungan jumlah penduduk miskin dan jumlah sampel yang kurang mencukupi.

7

Tabel 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

4. Dampak dari kemiskinan. a. Dampak positif Kemiskinan memang banyak di sekitar kita. selama ini yang kita ketahui adalam dampak negatif dari kemiskinan. antara lain kriminalitas

dan

prostitusi.

tapi bila kita perhatikan, kemiskinan juga memiliki guna. antara lain: a) Menambah nilai guna suatu barang. kalo kita ada baju bekas, pasti kalo ngak di jadiin kain lap, pasti di kasi orang. elo ngak mungkin ngasi baju bekas ama orang kaya kan? pasti orang miskin! nilai guna baju tersebut juga akan lebih panjang atau berguna bila di pakai orang miskin. b) Memperkuat status sosial seseorang. kalo kita orang kaya, kita akan lebih terpandang bila punya anak buah yang banyak. 8

apakah anak buahnya atau pembantunya orang kaya? tentu tidak!! pasti orang miskin. c) Untuk mengerjakan pekerjaan paling Hina dan kotor. kalo tidak ada orang miskin, siap yang akan menyapu jalan raya? siapa yang mau membersihkan parit dan riol yang bau? siapa yang mau menguras septik tank kalo penuh? apakah orang kaya mau melakukan pekerjaan itu? d) Sebagai TUMBAL PEMBANGUNAN. kalo kita punya tanah dan tanah tersebut akan di jadikan sarana umum, maka tanah kita tsb akan di bayar dengan layak! sedangkan untuk pemukiman kumuh, hal tsb jarang sekali terjadi. e) Sebagai

sarana

ibadah.

setiap

agama

pasti

diajarkan

menyantuni orang miskin. dalam agama saya (islam), zakat (sejenis sedekah tapi hukumnya WAJIB) termasuk dalam hukum islam. jika saya tidak berzakat maka saya belum sempurna Islamnya. bagai mana kalo semua orang di dunia ini jadi kaya, mau sama siapa saya berikan zakat saya?? sedangkan syarat zakat harus di berikan pada fakir miskin!!!?? f) Membuka lapangan kerja. aneh memang. tapi dari kemiskinan akan terbuka lapangan kerja baru. antara lain, tukang kredit, jasa transportasi (becak) dan yang paling menghasilkan dan beromzet milyaran dollar per hari dari seluruh dunia adalah JUDI. judi merupakan sarana untuk menjadikan duit yang sedikit menjadi berlipat. 80% orang yang berjudi adalah orang miskin. Jadi kemiskinan bukan selalu berdampak negatif. kemiskinan bisa dikatakan sebagai kebahagiaan dan kekayaan yang di pergilirkan Tuhan bagi kita para umatNya. jadi bila anda miskin, jangan di sesali. berdoa saja pada Tuhan yang anda percayai. 9

b. Dampak Negatif Dampak kemiskinan di Indonesia memunculkan berbagai penyakit pada kelompok risiko tinggi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan lanjut usia. “Kita mengakui sejak krisis ekonomi tahun 1997 jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat”. Kata Azrul Azwar dari Direktorat Jenderal Bina kesehatan Depkes di Semarang. Ia mengatakan, kemiskinan yang terjadi di Indonesia menyebabkan cakupan gizi rendah, pemeliharaan kesehatan kurang, lingkungan buruk, dan biaya untuk berobat tidak ada. Akibat terkena penyakit, katanya pada lokakarya “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan

Industri Agromedicine

Terpadu”,

menyebabkan

produktivitas rendah, penghasilan rendah dan pengeluaran bertambah. Kemiskinan memang tidak pernah berhenti dan tidak bosan menghancurkan cita-cita masyarakat Indonesia khususnya para generasi muda. Kemiskinan sudah banyak “membutakan” segala aspek seperti pendidikan. Sebagian dari penduduk Indonesia lantaran keterbatasan ekonomi yang tidak mendukung, oleh contoh kecil yang terjadi di lapangan banyak anak yang putus sekolah karena menunggak SPP, siswa SD yang nekat bunuh diri karena malu sering ditagih oleh pihak sekolah, anak di bawah umur bekerja keras dengan tujuan memberi sesuap nasi untuk keluarganya, dll. Bagaimana Indonesia mau maju kalau generasi muda yang seharusnya sekolah sekarang ikut merasakan korban faktor kemiskinan. Rendahnya mutu pendidikan kita adalah salah satu efek kemiskinan struktural. Sebagaimana pernah diungkapkan dalam Tajuk Rencana Kompas (13/7/2004), kemiskinan kita akibat ketamakan para elite politik yang tidak malu-malu menyalahgunakan wewenang. Kita miskin karena dirongrong praktik KKN yang menggurita sehingga 10

tidak punya cukup duit untuk mencerdaskan putra-putri kita lewat pendidikan bermutu. Sepintas, efek kemiskinan atas pendidikan tidak terlalu terlihat di kota-kota. Tetapi jika kita berani mengalihkan pandangan ke desadesa, akan terlihat suatu panorama ketidakadilan yang luar biasa. Selain kekurangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, mutu dan jumlah guru amat terbatas. Penempatan guru di desa tidak merata dan banyak guru (negeri) yang ditempatkan di desa hanya muncul beberapa kali sebulan untuk mengambil gaji karena mereka tinggal di kota atau tempat lain untuk nyambi usaha. Mutu guru di Indonesia tergolong rendah karena orang-orang cerdas dan berprestasi enggan menjadi guru. Penyebabnya, rendahnya penghargaan yang diberikan pemerintah dan masyarakat kepada mereka. Profesi guru tidak menarik bagi kebanyakan orang muda Indonesia dan menjadi pilihan terakhir bagi mereka untuk menentukan pilihan pekerjaan. Ada adagium yang umum diterima masyarakat: kalau mau menjadi guru, relalah hidup miskin! Kondisi inilah yang membuat sebagian besar anak-anak bangsa di desa-desa dan daerah terpencil tidak mempunyai akses pada pendidikan bermutu. Kadang ada orangtua yang nekat menyekolahkan anak-anaknya ke kota-kota terdekat dengan harapan mendapat pendidikan lebih baik. Tidak banyak yang berhasil karena sekolahsekolah bermutu di kota-kota sudah menerapkan sistem seleksi sehingga makin sedikit orang desa yang dapat mengecap pendidikan bermutu. Kini, dengan makin maraknya sekolah- sekolah global bertaraf internasional di kota-kota besar, dengan uang sekolah jutaan rupiah, disparitas mutu pendidikan menjadi kian besar. Anak-anak kota dan kaya makin pintar, sementara anak-anak orang desa makin didera 11

berbagai ketinggalan. Secara tidak sadar praksis pendidikan kita kian menampilkan sosok ketidakadilan: anak-anak miskin makin dijauhkan dari haknya untuk mendapat pendidikan bermutu, sedangkan anakanak orang berduit dimanja dengan aneka macam pilihan sekolah bermerek global dan internasional. Kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup bagi orang desa pun makin kecil. 5. Cara Mengatasi dan Mengurangi Kemiskinan. Pemerintah berencana memberikan subsidi makanan langsung (food scheme) kepada rumah tangga miskin (RTM) pada pertengahan tahun depan. Program ini diluncurkan untuk mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat dampak krisis ekonomi global yang diprediksi semakin berat tahun depan. Dengan program ini diharapkan angka kemiskinan 2009 tidak melewati target pengurangan kemiskinan sebesar 12-13%. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan saat ini pemerintah memang telah menyusun berbagai program untuk menanggulangi dampak krisis, seperti program padat karya untuk mengurangi pengangguran akibat PHK. Selain itu pemerintah juga bakal menggulirkan program food scheme. "Program food scheme dilakukan pemerintah dengan cara memberikan makanan langsung kepada masyarakat miskin. Pendanaannya masih kita pikirkan, karena pada tahun depan kita juga harus efektifkan programprogram JPS (Jaring Pengaman Sosial) lainnya," katanya, Rabu (10/12). Dalam program itu, pemerintah kemungkinan akan menambah jumlah beras untuk masyarakat miskin (miskin) dan memberikan beberapa jenis makanan pokok lain seperti tepung, terigu, gula pasir, dan minyak goreng.

12

Untuk pendanaannya, pemerintah bisa menambah alokasi subsidi di APBN atau menggunakan dana-dana pinjaman luar negeri. Ia memperkirakan, pelaksanaan program ini kemungkinan baru pada pertengahan tahun 2009 mendatang. Selain menunggu hasil penghitungan data kemiskinan periode Maret 2009, pemberiaannya menunggu selesainya pendistribusian dana bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah akan berpegangan pada jumlah rumah tangga miskin (RTM) 18,5 juta seperti hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) terkait RTM penerima BLT September lalu. Pemerintah memperkirakan, puncak krisis kemungkinan terjadi pada Maret 2009, sehingga potensi kemiskinan akan bertambah. Puncak krisis perekonomian global berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) akan ditambah dengan selesainya pembagian BLT. "Kalau Januari-Maret saya kira masih belum ada lonjakan karena masih kita bagikan dana BLT yang berdampak pada penjagaan daya beli masyarakat," tuturnya. ( dikutip dari Kontan Online, Kamis 11 Desember 2008 | 09:02 )

13

Tabel 2 Perkembangan Jumlah Anggaran Program & Proyek Penanggulangan Kemiskinan di APBN

Untuk menanggulangi kemiskinan di desa adalah a. Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan iklim agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh penduduk miskin. Karena itu, kebijakan dan program yang memihak orang miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil (misalnya; pertanian, perikanan, manufaktur, usaha kecil menengah), terutama di sektor informal yang menjadi tulang punggung orang miskin. Agar pertumbuhan ekonomi ini berjalan dan berkelanjutan, maka di tingkat nasional diperlukan syarat; (a) stabilitas makro ekonomi, khususnya laju inflasi yang rendah dan iklim sosial politik dan ekonomi yang mendukung investasi dan inovasi para pelaku ekonomi. Secara garis besar hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah pusat; (b) diperlukan kebijakan yang berlandaskan pradigma keberpihakan kepada orang 14

miskin agar mereka dapat sepenuhnya memanfaatkan kesempatan yang terbuka dalam proses pembangunan ekonomi; (c) memberikan prioritas tinggi pada kebijakan dan pembangunan sarana sosial dan sarana fisik yang penting bagi masyarakat miskin, seperti jalan desa, irigasi, sekolah, air minum, air bersih, sanitasi, pemukiman, rumah sakit, dan poliklinik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa program yang bisa dijalankan dengan menggunakan kebijakan ini adalah; •

Program penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat miskin (PUSKESMAS, POSYANDU), dan sebagainya program peningkatan

sarana

dan

prasarana

pendidikan,

serta

penyediaan pendidikan gratis bagi orang miskin; •

Program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan informal dan keterampilan bagi masyarakat miskin, melalui inisiatif dari pemerintah daerah, juga melalui kerjasama dengan badan pendidikan, perguruan tinggi atau dengan LSM lokal;

•

Program pembentukan modal usaha melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap lembaga-lembaga keuangan agar mereka ikut serta dalam program kredit dan tabungan;

•

Program sertifikasi tanah dan tempat usaha bagi orang miskin untuk menjaga asetnya dengan baik;

•

Program pengembangan pusat pasar pertanian dan pusat informasi perdagangan.

b. Kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin. Kemiskinan memiliki sifat multidimensional, maka penanggulanganya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga mengandalkan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Kebijakan dalam memberdayakan 15

kelompok miskin harus diarahkan untuk memberikan kelompok miskin akses terhadap lembaga-lembaga sosial, politik dan hukum yang menentukan kehidupan mereka. Untuk memperluas akses penduduk miskin diperlukan; (a) tatanan pemerintahan yang baik (good governance), terutama birokrasi pemerintahan, lembaga hukum, dan pelayanan umum lainnya; (b) dalam tatanan pemerintahan diperlukan keterbukaan, pertanggungjawaban publik, dan penegakan hukum, serta partisipasi yang luas masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa program yang bisa dilaksanakan adalah; •

Program penguatan organisasi sosial, kelompok ekonomi, dan organisasi swamasyarakat lainnya seperti kelompok arisan, kelompok petani pangan, pedagang kecil, simpan-pinjam dan sebagainya;

•

Program

keterlibatan

kelompok

miskin

dalam

proses

pendidikan demokrasi, misalnya dalam pengambilan keputusan melalui public hearing, penggunaan hak tanya dan sebagainya; •

Program keterlibatan kelompok miskin dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.

c. Kebijakan dan Program yang Melindungi Kelompok Miskin. Kelompok masyarakat miskin sangat rentan terhadap goncangan internal (misalnya kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena PHK) maupun goncangan eksternal (misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam, konflik sosial), karena tidak memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi goncangan-goncangan tersebut. Kebijakan dan program yang diperlukan mencakup upaya untuk; (a) mengurangi sumber-sumber resiko goncangan; (b) meningkatkan kemampuan kelompok miskin untuk mengatasi goncangan dan; (c) menciptakan 16

sistem perlindungan sosial yang efektif. Beberapa program yang bisa dilaksanakan untuk kategori ini adalah; •

Program lumbung desa yang sudah dikenal sejak lama. Program ini dapat disempurnakan dengan memasukkan metode yang lebih baik;

•

Program kredit mikro atau koprasi simpan pinjam untuk kelompok miskin yang mudah diakses, dengan persyaratan atau agunan yang mudah dan syarat pengembalian yang fleksibel;

•

Program pengembangan modal usaha dan kewiraswastaan untuk mendorong kelompok miskin meningkatkan kemampuan pemupukan modal usahanya secara mandiri dan berkelanjutan;

•

Program pembentukan

lembaga khusus penanggulangan

bencana alam dan sosial yang terpadu, efektif dan responsif di daerah. d. Kebijakan dan Program untuk memutus pewarisan kemiskinan antar generasi; hak anak dan peranan perempuan. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus diputus. Meningkatkan pendidikan dan peranan perempuan dalam keluarga adalah salah satu kunci memutus rantai kemiskinan. Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam kategori ini adalah; •

Program pemberian bantuan sarana dan beasiswa untuk masyarakat miskin;

•

Program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak miskin di sekolah;

•

Program magang atau menyerap lulusan sekolah kejuruan atau diploma; 17

•

Program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan produktif;

•

Program penyuluhan bagi para ibu, bapak dan remaja, tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam berumah tangga.

e. Kebijakan dan program penguatan otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi

ruang

yang

memungkinkan

masyarakat

desa

dapat

menanggulangi sendiri kemiskinannya. Kadang-kadang pemerintah menganggap bahwa yang dibutuhkan masyarakat miskin adalah sumber-sumber material bagi kelangsungan hidup penduduk miskin. Anggapan tersebut, tidak selamanya benar, karena toh dalam kondisi tertentu, masyarakat desa yang miskin dapat keluar dari persoalan kemiskinan tanpa bantuan material pemerintah. Inisiatif dan kreativitas mereka dapat menjadi modal yang berharga untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Otonomi desa merupakan ruang yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk mengelola inisiatif dan kreativitas mereka dengan baik, menjadi sumber daya yang melimpah untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Kebijakan dan program yang bisa dilakukan untuk penguatan otonomi desa adalah; •

Meningkatkan mutu sumber daya manusia desa melalui pendidikan formal dan nonformal;

•

Meningkatkan

ketersediaan

sumber-sumber

biaya

pembangunan desa dengan alokasi anggaran yang jelas dari pusat, provinsi dan kabupaten; •

Menata lembaga pemerintahan desa yang lebih efektif dan demokratis;

•

Membangun sistem regulasi (PERDes) yang jelas dan tegas;

•

ewujudkan otonomi desa untuk memberikan ruang partisipasi dan kreativitas masyarakat;

18

•

Mengurangi praktek korupsi di birokrasi pemerintah desa melalui penerapan tatanan pemerintahan yang baik;

•

Menciptakan sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa;

•

Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan publik;

•

Memberikan ruang yang cukup luas bagi keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut, membutuhkan usaha yang serius untuk melaksanakannya. Disamping itu diperlukan komitmen pemerintah dan semua pihak untuk melihat kemiskinan sebagai masalah fundamental yang harus ditangani dengan baik, berkelanjutan dan dengan dukungan anggaran yang jelas. Untuk menunjang keberhasilan kegiatan tersebut, diperlukan unsur-unsur berikut; •

Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai dengan kondisi dan budaya lokal, karena tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang sesuai untuk semua;

•

Memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir dari proses tersebut. Biarkan orang miskin merasakan bagaimana proses mereka bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan;

•

Melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan konsultan dengan segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin;

19

•

eningkatkan kesadaran dan kepedulian di kalangan semua pihak yang terkait, serta membangkitkan gairah mereka yang terlibat untuk mengambil peran yang sesuai agar tercipta rasa memiliki program;

•

Menyediakan ruang gerak yang seluas-luasnya, bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat di berbagai tingkat. Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan hanya sebagai inisiator, selanjutnya bertindak sebagai fasilitator dalam proses tersebut, sehingga akhirnya, kerangka dan pendekatan penanggulangan kemiskinan disepakati bersama;

•

Pemerintah dan pihak lainnya (ORNOP, Perguruan Tinggi, pengusaha, masyarakat madani, partai politik dan lembaga sosial keagamaan) dapat bergabung menjadi kekuatan yang saling mendukung;

•

Mereka yang bertanggungjawab dalam menyusun anggaran belanja harus menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan ini sehingga upaya ini ditempatkan dan mendapat prioritas utama dalam setiap program di setiap instansi. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan menjadi gerakan dari, oleh dan untuk rakyat.

20

BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab semua pihak, pemerintah, organisasi sosial dan swasta, masyarakat dengan peningkatan taraf hidup ekonomi, peningkatan mutu pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. Langkah pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yang selama ini bersifat top-down sudah saatnya dirubah karena terbukti menemui kegagalan dalam implementasinya. Perumusan strategi penanggulangan kemiskinan harus mengakomodasi suara rakyat yang menderita kemiskinan (bottom-up) agar program yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dalam arti seluas-luasnya perlu terus digalakkan oleh semua pihak di semua aspek kehidupan masyarakat dengan menitikberatkan pada upaya mengubah tata nilai dan perilaku masyarakat sejak usia dini. Usaha pemberdayaan ini dilakukan dengan membangun faktor yang nampak (fisik) dan mengembangkan faktor yang tidak nampak, seperti budaya lokal masyarakat setempat, nilai-nilai moral dan agama. 2. Saran Kita sebagai orang yang peduli akan orang miskin kita harus berupaya membantu semampunya, bisa dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kemudian bagi para orang-orang yang berkecukupan, janganlah kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Masih banyak di luar sana yang sangat membutuhkan uluran tangan kita.

21

Bagi

pemerintah

tingkatkan

lagi

upaya-upaya

pemberantasan

kemiskinan dengan berbagai program-progam pemberdayaan manusia, adapun program-program tersebut antara lain: a. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya. b. Pemberdayaan SDM dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan mandiri kepada masyarakat miskin yang kelak mampu menciptakan lapangan kerja. c. Membuka sekolah-sekolah bagi rakyat miskin, stop komersialisasi pendidikan karena pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Negara serta meningkatkan kualitas pendidikan. d.

Memberikan subsidi kepada rakyat miskin.

e. Membenahi tatanan Negara sehingga tidak menimbulkan berbagai masalah-masalah sosial yang berkelanjutan.

22

DAFTAR PUSTAKA Tim Penyusun. 2008. Jurnal Dialog Kebijakan Publik ( Mengurai Benang Kusut Masalah Kemiskinan di Indonesia). Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika. Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006.

www.wikipedia.org www.kontanonline.com www.pondokmungil.blogspot.com www.indonesiaindonesia.com www.kompas.com www.infoindonesia.com www.gatra.com www.duniaesai.com www.halamanputih.multiply.com www.fatkhul83.ohlog.com www.infodiknas.com www.els.bappenas.go.id www.kabarindonesia.com www.pnpm-mandiri.org 23