Tugas Final Etika Profesi.docx

TUGAS ETIKA PROFESI & HUKUM PERBURUHAN (MESIN B)

OLEH: NAMA

: HARUN HL

NIM

: D211 16 012

KELAS

: MESIN B

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN 2017

Kata Pengantar Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakat. Makalah ilmiah ini telah penulis susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata penulis berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakan ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca. Gowa 30 November 2017

Penulis

PENGERTIAN ETIKA Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “Ethikos” yang berati timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab. PENGERTIAN PROFESI Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (expertise), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggung jawabkan. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut professional, sedangkan professional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengn profesinya. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari profesi, yaitu : 

Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis

Seorang professional harus memiliki pengetahuan teoretis dan keterampilan mengenai bidang teknik yang ditekuni dan bisa diterapkan dalam pelaksanaanya atau prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. 

Asosiasi Profesional

Merupakan suatu badan organisasi yang biasanya diorganisasikan oleh anggota profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya. 

Pendidikan yang Ekstensi

Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Seorang professional dalam bidang teknik mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi baik itu dalam suatu pendidikan formal ataupun non formal. 

Ujian Kompetisi

Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.



Pelatihan institutional

Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. 

Lisensi

Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. 

Otonomi kerja

Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. 

Kode etik

Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. 

Mengatur diri

Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi. 

Layanan publik dan altruism

Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. 

Status dan imbalan yang tinggi

Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

PENGERTIAN ETIKA PROFESI Etika profesi menurut keiser dalam ( Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 ) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional. Tiga Fungsi dari Kode Etik Profesi 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan 2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan 3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi

SEJARAH HUKUM PERBURUHAN Pada awalnya hukum perburuhan termasuk dalam hukum perdata yang diatur dalam BAB VII A buku III KUHP tentang perjanjian kerja. Setelah Indonesia merdeka,

hukum

perburuhan

di

Indonesia

mengalami

perubahan

dan

penyempurnaan yang akhirnya terbit UU No.1 tahun 1951 tentang berlakunya UU No.12 tahun 1948 tentang kerja, UU No.22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan

perburuhan,

UU

ketenagakerjaan dan lain-lain.

No.14

tahun

1969

tentang pokok-pokok

PENGERTIAN HUKUM PERBURUHAN 1. Menurut Molenaar : Hukum yang pada pokoknya mengatur hubungan antara majikan dan buruh, buruh dengan buruh dan antara penguasa dengan penguasa. 2. Menurut Levenbach : Sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan. 3. Menurut Van Esveld : Hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja yang dilakukan dibawah pimpinan, tetapi termasuk pula pekerjaan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab sendiri. 4. Menurut Imam Soepomo : Himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian seseorang bekerja pada orang lain enggan menerima upah. LINGKUP HUKUM PERBURUHAN Menurut JHA. Logemann, “Lingkup laku berlakunya suatu hukum adalah suatu keadaan / bidang dimana keadah hukum itu berlaku”. Menurut teori ini ada 4 lingkup Laku Hukum antara lain : 1. Lingkup Laku Pribadi (Personengebied) Lingkup laku pribadi mempunyai kaitan erat dengan siapa (pribadi kodrati) atau apa (peran pribadi hukum) yang oleh kaedah hukum dibatasi. Siapa – siapa saja yang dibatasi oleh kaedah Hukum Perburuhan adalah : a. Buruh. b. Pengusaha. c. Pengusaha (Pemerintah) 2. Lingkup Laku Menurut Waktu (Tijdsgebied) Lingkup laku menurut waktu ini menunjukan waktu kapan suatu peristiwa tertentu diatur oleh kaedah hukum.

3. Lingkup Laku menurut Wilayah (Ruimtegebied) Lingkup laku menurut wilayah berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang di beri batas – batas / dibatasi oleh kaedah hukum. 4. Lingkup Waktu Menurut Hal Ikhwal Lingkup Laku menurut Hal Ikwal di sini berkaitan dengan hal – hal apa saja yang menjadi objek pengaturan dari suatu kaedah.

CONTOH KASUS YANG MELANGGAR HUKUM PERBURUHAN

Insinyur Indonesia Ditangkap di Nigeria atas Tuduhan Illegal Bunkering

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia mengonfirmasi laporan seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama Frederik Fatin Omenu yang ditangkap otoritas keamanan Nigeria. Frederik yang merupakan seorang insinyur itu ditangkap atas tuduhan terlibat illegal bunkering atau pencurian minyak di perairan Nigeria. ”Kami melalui Kedutaan Besar RI di Abuja dapat informasi penangkapan yang bersangkutan dari otoritas Nigeria pada 25 Juli lalu. Kapal yang ditumpangi WNI itu dituduh melakukan illegal bunkering di perairan Nigeria,” kata juru bicara

Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir pada Kamis (24/8/2017). Frederik, kata Arrmantah, merupakan seorang insinyur yang bekerja di perusahan kapal asal Yunani. Pria asal Nusa Tenggara Timur itu ditangkap bersama sejumlah anak buah kapal lain yang sedang berlayar di kapal tanker tersebut. Sesuai dengan prosedur operasional standar, KBRI Abuja langsung meminta akses kekonsuleran kepada otoritas Nigeria untuk menemui dan mendampingi Frederik. KBRI Abuja juga terus berupaya berkomunikasi dengan Frederik untuk memastikan hak-hak hukumnya terpenuhi. “Pada 1 Agustus KBRI akhirnya bisa mendapat akses kekonsuleran dan langsung bertemu dengan yang bersangkutan di tahanan. Dari pertemuan, diketahui keadaan (Frederik) baik-baik saja. Dia juga mengaku otoritas Nigeria memperlakukannya dengan wajar selama dalam penahanan,” kata Arrmanatha. Diplomat Indonesia itu menambahkan, pemerintah terus memantau kasus ini dengan memberikan pendampingan hingga bantuan hukum bagi Frederik jika diperlukan. “KBRI juga terus melakukan komunikasi dengan otoritas Nigeria untuk menjelaskan bahwa WNI kita itu tidak mengetahui apa yang dilakukan kapal tersebut. (Frederik) juga sudah menjelaskan hal itu kepada pihak Nigeria,” katanya. Sumber : https://international.sindonews.com/read/1233639/40/insinyurindonesia-ditangkap-di-nigeria-atas-tuduhan-illegal-bunkering-1503598199

ANALISIS Menurut pendapat saya jika tuduhan terhadap Frederik Fatin Omenu terbukti benar maka bapak Frederik melanggar-melangar nilai saptadharma dan catur karsa Keinsinyuran serta melanggar beberapa pasal pada UU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Nilai yang dilanggar pada catur karsa atau prinsip dasar keinsinyuran Indonesia adalah point ke-3 dan ke-4, mengapa saya mengatakan demikian? Point

ke-3 prinsip dasar keinsinyuran berbunyi, bahwa Insinyur Indonesia harus ‘Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya’. Saya mengatakan bahwa dia melanggar poin ke tiga karena pada kasus ini sudah sangat jelas dia telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan pencurian minyak atau illegal bunkering dan ini sudah jelas bahwa dia merugikan masyarakat dan juga instansi-instansi pemerintahan serta perusahaan. Adapun poin ke-4 berbunyi bahwa Insinyur Indonesia harus memiliki prinsip ‘Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran’. Dia melanggar poin ini karena menurut saya bukannya meningkatkan keahlian dan martabat tapi malah menurunkan martabat keinsinyuran dan dapat berdampak pada pola pikir masyarakat yang akan memandang insinyur itu dengan pola pikir yang negatif. Adapun poin yang dilanggar pada Sapta Dharma (Tujuh Tuntunan Sikap) Insinyur Indonesia adalah poin ke 5 dan ke 6. Poin kelima berbunyi ‘Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing’ , disini bapak Frederik bukannya membangun reputasi profesi keinsinyuran tapi malah menurunkan reputasi profesi keinsinyuran di masyarakat dimana pandangan masyarakat yang dulunya menghormati insinyur malah menjadi pandangan yang sangat negatif dan dinilai jelek. Dan poin ke 6 yang berbunyi ‘Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi’ Pada kasus ini dapat menyebabkan runtuhnya kehormatan, integritas, dan martabat profesi keinsinyuran Indonesia. Dimana nantinya dapat terjadi kasus Insinyur Indonesia tidak dapat dipercaya ataupun bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk mengepalai proyek atau hal-hal besar lainnya soal keteknik Adapun Nilai yang dilanggar pada UU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran, yakni adalah BAB IX pasal 25 poin a dan d tentang Kewajiban Insinyur. Dimana poin (a) berbunyi

melaksanakan kegiatan

Keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik Insinyur; dan poin (d) berbunyi

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Keinsinyuran. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kasus ini menandakan bahwa bapak Fredrik melakukan hal yang melanggar kode etik insinyur dan melakukan pekerjaannya tidak sesuai sebagaimana mestinya. Hal-hal yang dilanggar ini dapat berdampak sangat buruk pada pandangan masyarakat terhadap keinsinyura Indonesia dan menurunkan martabat dan harga diri Insinyur-insinyur Indonesia lainnya, dan juga tentunya hukuman yang lebih berat dapat di pidanakan terhadap tersangka.