Tugas Eko Publik.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Secara umum barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barangbarang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Defenisi barang publik yang paling umum menekankan pada dua atribut yang kelihatannya menjadi karakteristik dari banyak barang yang diproduksi pemerintah yang bersifat non eksklusif atau non excludable dan non rivalry. Salah satu contoh barang public adalah lampu penerangan jalan umum sebagai sarana penunjang fungsi jalan umum. Salah satu syarat jalan umum yang baik adalah cukup penerangan pada saat digunakan pada kondisi gelap atau malam hari. Dengan penerangan yang baik, jalan umum dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh masyarakat. Pada dasarnya fasilitas lampu penerangan jalan umum harusnya disediakan oleh pemerintah daerah dari APBD yang salah satunya bersumber dari pendapatan pajak penerangan jalan. Namun begitu kita menengok kondisi di lapangan, banyak ditemui jalan – jalan umum yang mungkin bukan jalan utama sebuah kota tanpa penerangan jalan. Bahkan penyediaan dari sector swasta atau swadaya masyarakat dirasa belum cukup atau cenderung seadanya. Para pemakai jalan menjadi tidak nyaman dalam menggunakan jalan yang minim penerangan. Fungsi utama jalan sebagai jaur distribusi menjadi tidak optimal. Dilihat dari sisi keamanan yang mungkin menjadi factor pemicu tindak criminal dan akhirnya meresahkan masyarakat, ataupun dari sisi estetika yang kurang enak dipandang. Para pamakai jalanharus diperhatikan haknya untuk menggunakan jalan umum dengan penerangan yang memadai pada malam hari. Oleh karena itu standardisasi penyediaan penerangan jalan umum harus diperhatikan dengan baik.

1.2 Tujuan Penulisan Penulisan ini merupakan studi kasus penyelesaian konflik lampu penerangan jalan umum padam yang membahayakan di kawasan Denpasar. Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaiaan konflik beserta hasil hasil kesepakatan yang dicapai dalam penanganan lampu penerangan jalan umum yang 1

padam yang membahayakan di kawasan Denpasar. Penulisan ini juga ditujukan untuk mengatahui sejauh upaya pemerintah dalam menyediakan barang – barang public khususnya lampu penerangan jalan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Manfaat Penulisan Penulisan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk pembelajaran yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut penyelesaian konflik kaitannya didalam peranan pemerintah dalam menyediakan barang – barang public khususnya lampu penerangan jalan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

1.4 Teori yang mendukung Menurut ilmu ekonomi, barang public adalah barang yang mempunyai perpaduan antara sifat non-rival dan non-eksklusif. Non-rival berarti tidak ada persaingan dalam memeperoleh barang tersebut, sementara Non- eksklusif diartikan bahwa ketersediaan barang public adalah untuk siapa saja, dalam kata lain semua orang berhak memperoleh atau menggunakannya. Barang public tidak membatasi siapa penggunanya, bahkan tidak ada halangan bagi setiap orang yang ingin menikmati manfaat barang public. Salah satu ciri lain dari barang public adalah barang public biasanya disediakan oleh pemerintah, karena ketidakmampuan pihak swasta dalam pemenuhan kebutuhan akan barang public. Membahas barang public tidak lepas dari suatu istilah ekonomi yang disebut “eksternalitas”. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang harus ditanggung oleh seseorang yang tidak menggunakan barang tersebut. Eksternalitas muncul ketika seseorang terlibat dalam kegiatan yang mempengaruhi kesejahteraan orang atau menerima kompensasi atau dampak dari hal tersebut. Eksternalitas terbagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif yang memberikan dampak berupa manfaat positif dan eksternalitas negative yang merupakan masalah atau resiko yang ditimbulkan oleh barang public.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Penerangan jalan umum sebagai barang public Fasilitas penerangan jalan umum berkaitan dengan sarana pendukung yang sangat penting bagi pengguna jalan terutama di malam hari. Sebagai barang public, penerangan jalan dapat dinikmati oleh siapapun dan tidak ada persaingan dalam penggunaannya. Penerangan jalan umum adalah penerangan jalan yang dipasang untuk kepentingan umum. Eksternalitas postif penerangan jalan umum tercermin dari fungsinya sebagai berikut : 1. Sarana penunjang jalan umum guna menciptakan Susana terang, nyaman, dan aman pada malam hari. 2. Sebagai salah satu sarana / factor penekan terjadinya tindak kejahatan di jalanan pada malam hari. 3. Meningkatkan kegiatan pada malam hari di sector ekonomi. Sementara eksternalitas negative muncul ketika fasilitas penerangan jalan umum tidak difungsikan dan dipelihara dengan baik. Pengadaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai standardisasi akan memicu beberapa masalah seperti pencurian listrik, rusaknya jaringan penerangan yang berpotensi menimbulkan bahaya, sampai listrik pada karena kelebihan beban akibat pemasangan penerangan jalan yang kurang benar. 2.2 Peran pemerintah dalam menyediakan barang – barang public guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyaknya keluh kesah masyarakat mengenai lampu penerangan jalan umum yang padam, sebagai salah satu contoh di kutip dari Tribun Bali dimana seorang masyarakat mengeluh mengenai lampu penerangan jalan umum padam di Gunung Agung Denpasar “ Saya ingin menyampaikan bahwa di jalan Bumi Ayu Denpasar, Bali, terdapat lampu penerangan jalan umum yang padam. Lampu PJU yang padam tersebut juga dalam posisi penyangga lampunya agak miring.mohon dinas terkait memperbaikinya. Terima kasih.” Dalam menangani keluh kesah masyarakat tersebut pemerintah sudah menindaklanjuti keluhan dengan men-survei LPJU tersebut. Selain itu pemerintah 3

terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Denpasar juga akan melihat kewenangan LPJU. Pengelolaan penerangan jalan umum oleh Pemerintah Daerah erat kaitannya dengan peran sector pemerintah sebagai penyedia pelayanan public. Pemerintah Daerah melalui penerimaan pajak daerah diantaranya Pajak Penerangan Jalan seharusnya mampu menyediakan sarana penerangan jalan yang memadai bagi masyarakat. Dasar hokum Pajak Penerangan Jalan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II masing masing. Pengelolaan penerangan jalan umum oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dengan optimal. Pemerintah berhubungan langsung dengan PLN sebagai distributor dan pemasok sarana pendukung penerangan jalan umum. Dalam hal ini pemerintah harus dapat membantu kinerja PLN dengan merencanakan, mengadakan, mengawasi dan mengevaluasi pemasangan lampu penerangan jalan. Standardisasi harus dibuat dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, dengan tetap didasari asas keadilan dan pemerataan penyediaan pelayanan public. Pemerintah juga harus mengakomodir permintaan perluasan penerangan jalan umum, atau langsung turun ke jalan melakukan inspeksi secara menyeluruh terkait ketersediaan sarana penerangan jalan, tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Sebagai contoh standardisasi dalam pemasangan penerangan jalan umum perlu diketahui oleh masyarakat anatara lain : 1. Jarak antara titik lampu kurang lebih 40 s.d 50 meter. 2. Daya lampu mercury maksimal 160 watt atau lampu hemat energy setara untuk jalan kota dan kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang untuk rumah bukan tipe Rumah Sangat Sederhana (RSS) 3. Daya lampu Tube Lamp (TL) maksimal 40 watt atau lampu hemat energy setara untuk jalan perkampungan atau pemukiman bagi perumahan tipe RSS 4. Lampu penerangan jalan harus dipasang dengan jaringan listrik tersendiri.

2.3 Implikasi Keberadaan lampu penerangan jalan umum untuk memfasilitasi para pengendara dan pengguna jalan agar dapat melintas dengan rasa aman haruslah mendapatkan perhatian dari lembaga pemerintah mengingat pentingnya kegunaan lampu PJU ini bagi pengguna jalan. Tidak bisa dibayangkan lagi kondisi jalan yang tidak ada fasilitas Penerangan jalan umumnya. 4

Kondisi pendistribusian PJU di berbagai daerah dapat dikatakan sangat memprihatinkan pasalnya akses jalan terutamanya dikota kecil masih minim sekali, biasanya PJU hanya terdapat pada lintasan jalut utama kota saja dan biasanya untuk jalur yang lain seperti jalur untuk mencapai kecamatan sudah tidak bisa lagi ditemui PJU bahkan yang ada hanya lampu penerangan milik warga saja yang aliran listriknya mengambil dari aliran listrik di rumah dan itupun tidak cukup untuk menerangi jalan karena biasanya hanya dipasang didepan rumah dengan menggunakan tiang seadanya. Dampak buruk bagi daerah dengan PJU yang minim ini dapat menimbulkan berbagai resiko yang besar bagi pengguna jalan. Berbagai dampak buruk tersebut antara lain : 1.1 Adanya tindakan criminal Jalan raya dengan fasilitas penerangan jalannya yang buruk dan minim dapat dijadikan tempat pilihan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya ditambah lagi dengan kondisi jalan yang cukup sepi. Dengan berbagai trik dan cara mereka dengan mudah dapat menjalankan kejahatan tersebut. 2.1 Jarak pandang peengemudi terbatas Banyak hal yang mungkin terjadi misalnya saja seperti tidak dapat menghindari jalan yang berlubang karena lampu kendaraan yang dikemudikan baik motor maupun mobil dal lain lain tidak dapat sepenuhnya menerangi jalan raya.

5

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Ketersediaan fasilitas penerangan jalan yang memadai perlu didukung peran serta pemerintah secara aktif. Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan dan pengevaluasian pengadaan penerangan jalan umum harus benar – benar diperhatikan. Apabila memang perlu segera ditetapkan standardisasi pemasangan penerangan jalan umum yang harus diberlakukan dan ditegakkan. Hal ini dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah yang jelas dan terperinci. Pemerintah sebagai aparat resmi dan sekaligus katalisator perubahan peningkatan pelayanan public diharapkan dapat menjalankan fungsinya. Penerangan jalan umum merupakan barang public yang mempunyai eksternalitas positif dapat ditingkatkan dengan campur tangan pemerintah, tanpa mengesampingkan upaya swadaya masyarakat. Dengan hal ini pula eksternalitas negatifnya sebagai barang public, masalah – masalah terkait eksistensi penerangan jalan umum dapat ditekankan. 3.2 Saran Pengelolaan penerangan jalan umum oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dengan optimal. Pemerintah berhubungan langsung dengan PLN sebagai distributor dan pemasok sarana pendukung penerangan jalan umum. Dalam hal ini pemerintah harus dapat membantu kinerja PLN dengan merencanakan, mengadakan, mengawasi dan mengevaluasi pemasangan lampu penerangan jalan. Standardisasi harus dibuat dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, dengan tetap didasari asas keadilan dan pemerataan penyediaan pelayanan public. Pemerintah juga harus mengakomodir permintaan perluasan penerangan jalan umum, atau langsung turun ke jalan melakukan inspeksi secara menyeluruh terkait ketersediaan sarana penerangan jalan, tanpa menunggu laporan dari masyarakat.

6

DAFTAR PUSTAKA

Aryanta, Agus. (2018) Lampu Penerangan Jalan Umum Padam di Gunung Agung Denpasar. Bali: Tribun Bali http://id.m.wikipedia.org/wiki/Barang_publik diakses pada tanggal 09 Maret 2019 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Lampu_jalan diakses pada tanggal 09 Maret 2019

7