Tugas Aldy.docx

MAKALAH

ORDE BARU

DI SUSUN OLEH :

NAMA

: RIVALDI NARDI

KELAS

: 1 B KEPERAWATAN

NIM

: 201801081

PROGRAM STUDI : ILMU KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA NUSANTARA PALU 2018

PEMBAHASAN A. Latar belakang lahirnya orde baru Orde baru merupakan istilah untuk menyebut masa kepemimpinan presiden soeharto sejak tahun 1965 hingga 1998. Masa ini bercirikan kuat, terpusat, dan pembangunan negara.

228

sumber lain mengatakan orde baru adalah istilah yang

umum di gunakan untuk menamai suatu tatapan pemerintah negara ( rezim politik) republik indonesia yang berkuasa sejak maret 1966 hingga mei 1998 . adapun yang di maksud rezim politik dalam jenjang waktu tersebut adalah rezim soeharto. Orde lama. Tepatnya, saat runtuhnya kekuasaan soekarno, yang kemudian di gantikan oleh soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negri yang tidak kondusif paada masa orde lama terlebih lagi, karena adanya peristiwa pemberontakan G30S,hal ini menyebabbkan presiden soekarno memberikan mandat kepeda soeharto untuk melaksanankan kegiatan keamanan di indonesia melalui surat perintah 11 maret aatau super semar dengan demikian, supersemar merupakan tonggak sejarah lahirnya orde baru.1

B .Demokrasi Pancasila Seoperti di ketahui, pemerintahan orde lama menerapkan sistem demokrasi terpimpin sebagai sistem pemerintahan negara setelah orde lama runtuh( lengser ) dan berganti orde baru. Maka otoritas sistem pemerintahanpun ikut berubah orde baru tidak lagi menerapkan demokrasi terpimpin.

1. Pengertian demokrasi pancasila Demokrasi pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa indonesia, yang di gali dari kepribadian bangsa indonesia sendiri, yaitu pancasila. 233 mengenai rumusan singkat demokrasi pancasila, tercantum dalam sila ke empat pancasila. Rumusan tersebut pada dasrnya merupakan rangkaian yang bulat dan utuh antara sila satu dan lainnya

234

dengan makna lain, demokrasi pancasila merupakan demokrasi indonesia 1

stian haklev, mencerdaskan bangsa, suatu pertanyaan fenomena taman bacaan di indonesia. ( tesis prasyarat kesarjanaan) ( tanpa nama, 2005), hlm, 145. 229 mahsun fuad, hukum islam indonesia) dari nalar partisipascns hingga emansipatoris (yogyakarta:LKIS, 2005),hlm . 145.

berdasarkan pada pancasila yg meliputi bidang bidang politik, sosial, dan ekonomi serta, penyelesaian masalah masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyarawatan untuk mencapai mufakat. Dardji darmadihardja mengartiakan demokrasi pancasila sebagai paham demokrasi yang bersumber pd kepribadian dan falsafah hidup bangsa indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan ketentuan pembukaan UUD 1945 sedangkan, menurut notenegoro, demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang berketuhanan yang maha esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradap, yang mempersatukan indonesia,dan yang berkeadilan sosuial bagi seluruh rakyat indonsia. 235 Dari beberapa pengertian tersebut, dapat di ketahui bahwa pada hakikatnya, demokrasi pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa indonesia untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial . inti dari demokrasi pancasila adalah paham kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang di jiwai dan integrasikan dengan sila sila lainnya. Jadi, demokrasi pancasila, sekali lagi, adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi.2

2. Prinsip-prinsip demokrasi pancasila

Adpun prinsip pokok demokrasi pancasila, adalah sebagai berikut: a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia b. Pengambilan keputusan atas dasr musyawarah.

pandji setijo, pendidikan pancasila perspektif sejarah pejuang bangsa (yogyakarta: grasindo, 2008), hlm. 15. hidupsehati.com denny indrayana, “indonesia dibawah soeharto;orde otoriter baru”, amandemen UUD 1945; antara mitos dan pembongkaran (mizan pustaka, (2007), hlm. 141.

c. Peradialan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pememrintah dan kekuasaan lain, contoh presiden, BPK, DPR, atau lainnya. d. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat. e. Pelaksanaan pemilihan umum. f. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) g. Keseimbangan antara hak dan kewajiban h. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada tuhan yang maha esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. i. Menjunjung tinggi dan cita cita nasional. j. Pemerintah berdasarkan hukkum,dalam penjelasan UUD 1945 di katakan: 1) Indonesia ialah negara yang berasaskan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machhtstaat). 2) Pemerintah berdasar atas syistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absulutisme (kekuasaan tidak terbatas) 3) Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Demikianlah beberapa prinsip pokok ddemokrasi pancasila yang di terapkan orde baru di indonesi.3

3. Fungsi Demokrasi Pancasila

Sementara

itu, sistem demokrasi pancasila mempunyai fungsi fungsi

sebagai berikut:238 a. Menjamin adanya keikut sertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya; ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan / permusyawaratan. b. Menjamin tetap tegaknya negara RI.

3

p. Sharma, sistem demokrasi yang hakiki (jakarta: yayasan menara ilmu,2004), hlm. 4-5.

c. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. d. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada pancasila. e. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara. f. Menjamin adanya pemerintah yang bertanggung jawab. Contohnya ; presiden adalah mandataris MPR, presiden bertanggung jawab kepada MPR.

4. Demokrasi Pancasila = Demokrasi Deliberatif Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dasar filosofi demokrasi pancasila adalah

“kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan”, sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 pancasila. Jika kita cermati secara sseksama, bunyi dari sila ke-4 pancasila tersebut menjadikan musyawarah sebagai satusatunya alat dalam mengambil keputusan.musyawarah, jika kita artikan secara sederhana, adalah memecahkan masalah secara bersama - sama dengan melibatkan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, demokrasi pancasila merupakan demokrasi delebiratif. Dalam demokrasi deliberatif, juga menjunjung tinggi musyawarah (meski dengan bahsa berbeda; komunikasi)4

C. Sistem Politik Orde Baru Ketika presiden soekarno mengalami berbagai penyakit tuanya yang dikonsulitasikan kepada dokter cina dari beijing, berbagai kelompok mulai gelisah memperhitungkan bagaimana mereka dapat lebih naik ke puncak kekuasaan ada dua kelompok penekan angkatan darat yang di isukan waktu itu yaitu dewan jendral (yaitu mereka yang di duga akan menggulingkan soekarno). Dan dewan revolusi (yang sangat setia membela soekarno) Meningkatnya suhu politik pada menjelang pada akhir tahun 1945 itu, dikaitkan dengan siapa pengganti presiden soekarno kalau yang bersangkutan wafat karena pemilihan umum sejak tahun 1955 tidak pernah lagi di adakan dan wakil

4

israil idris, pendidikan pembelajaran dan penyebaran kewarganegaraan (malang: fakultas peternakan Universitas Brawijaya, hlm. 27.

presiden secara resmi tidak pernah ada lagi sejak bung hatta mengundurkan diri walaupun ada perdana mentri. Hanya ada dua kandidat yang di sebut – sebut sebagai pesiden waktu itu yaitu letjen. A. Yani dan jendral A.H. nasution (keduanya sangat di benci oleh PKI). Setelah berhasil membangkitkan isu –isu antara si kaya dan si miskin kemudian menyebarluaskn program sama rata sama rasa lalu pada puncaknya melakukan pembantaian di lubang buaya jakarta, dengan sasaran utama mereka adalah para jendral yang semula paling keras menentang di persenjatainya angkatan kelimah buruh tani, PKI melakukan aksinya. Jendral A.H nasution luput dari pembunuhan ini tetapi para perwira angkatan darat lainnya yang di datangi pada malam yang sama gugur sebagai kusuma bangsa, mereka adalah sebagai berikut :

1. Letjen A. Yani 2. Mayjen M T haryono 3. Mayjen S parman 4. Mayjen suprapto 5. Brigjen D.I panjaitan 6. Brigjen sutoyo S. 7. Lettu piere tendean

Sebaliknya mayjen soeharto berjuang mengisi jabatan kosong (panglima AD) yang di tinggalkan oleh letjen A.yani. beliau berusaha mencegah rekannya mayjen pranoto untuk mengisi jabatan tersebut yang sebetulnya memang sudah di tunjuk presiden soekarno, soeharto menolak penunjukan tersebut, karena memang sudah mengungumkan dirinya melalui RRI yang di rebut sesudah terbunuhnya para jendral, dengan beliau sebagai penguasa keadaan. Sebagai panglima kostrad pak harto tidak tercantum dalam daftar hitam yang akan di bunuh PKI. Bahkan kolonel latif (salah satu komandanpembunuh yang pernah menjadi bawahan pak harto pada perang gerilnya dan serangan umum) melaporkan bahwa akan melakukan pembunuhan tujuh jendral besok pagi, tetapi pak harto diam saja.

Dengan menakut- nakuti presiden soekarno melalui pasukan tanpa tanda pangkat soekarno terpancing untuk menyingkir ke bogor berpisah dengan para pendukungnya.dalam keadaan seperti itulah pak harto mengkondisikan supaya menjadi pahlawan dengan memintah surat perintah 11 maret yang sebenarnya setelah keadaan aman kekuasaan kembali di serahkan kepada panglima tertinggi, bungkarno. Jadi menurut kolonel CHK. Sianturi, SH Oditur militer yang bertugas menangani perkara kolonel latif, terdakwa di jerat dengan hukum pidana (KUHP) bukan subversi. Sebenarnya pengakuan latif bahwa ia telah melapor kepada pak harto tentang rencana pembunuhan para jeendral sudah cukup sebagai bahan untuk menyeret pak harto ke pengadilan. Paling tidak, pak harto di seret sebagi saksi atas perkara kolonel latif, akan tetapi situasi politik pada saat itu sungguh tidak menguntungkan. Agar terlihat konstitusional di keluarkanlah ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menetapkan pencabutan kembali kekuasaan pemerintah negara dari tangan presiden soekarno, dengan ketetapan MPRS itu juga pemegang ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 di angkat menjadi pejabat presiden yaitu jendral soeharto. Sebagai jendral senior DR A.H. nasution tentu saja setuju dengan pembubaran PKI pada mulanya, karena beliau adalah orang yang paling keras menentang PKI hanya saja untuk menguasai keadaan sudah barang tentu tidak mungkin karena beliau terpukul karena gugurnya putri kandungnya yang bungsu ade irma suryani nasution dan ajudan beliau yang setia letu piere tendean. Tetapi beliau tidak sangat setuju penghujatan pemerintah yang terlalu berlebihan terhadap angktan udara sebagai pihak yang terlibat untuk tempat latihan di lubang buayaa jakarta. Selanjutnya dalam beberapakali pemelihan umum pak harto di pertahankan menjadi presiden yaitu dengan ketetapan sebagai berikut:5 a. Tap MPR NO IX/MPR/1973 hasil pemilu 1971

5

Center for information analisis, gerakan 30 september, antara fakta dan rekayasa, penerbit media pressindo, yogyakarta, 1999, hlm. 23.

b. Tap MPR NO X/MPR/1978 hasil pemilu 1977 c. Tap MPR NO VI/MPR/1983 hasil pemilu 1982 d. Tap MPR NO V/ MPR/1998 hasil pemilu 1987 e. Tap MPR NO IV/ MPR/1993 hasil pemilu 1992 Strateginya adalah dengan menunjuk para anggota MPR khusus untuk utusan daerah dan utusan golongan, yaitu para gubernur kepala daerah tingkat I para panglima komando daerah militer, para rektor perguruan tinggi negri, para mentri kabinet, para istri dan anak mentri untuk duduk di lembaga konstitutif ini (yang sudah barang tentuh dekat dengan beliau) sehingga setiap pemilihan beliau di angkat menjadi presiden dan bahkan dengaan kebulatan tekad. Walaupun pembangunan ekonomi beralan cukup pesat tetapi hanya di nikmati oleh segelintir orang – orang dekat beliau (kroni) namun digemborgemborkan sebagai usaha tinggal landas setelah dari pembangunan ke pembangunan politik hanya terkebiri, yang sudah barang tentu tidak ada satupun kritik masyarakat melalui wakilnya di legislatif terhadap pemerintah yang berkuasa. Keberadaan golkar yang merupakan perpanjangan tangan ABRI (khususnya AD pada saat itu) di perkuat dengan masuknya tanpa pilihan para pegawai negri sipil, ibu-ibu darma wanita, ibu-ibu darma pertiwi dan keluarganya ke dalam golkar yang berlambang pohon beringin ini. Pada mulanya militer di bentuk untuk mempertahankan negara, pada berbagai pemerintahan sudah barang tentu militer di bentuk di bawah eksekutif yang panglimanya di sederajatkan dengan para mentri kabinet. Di negara-negara moderat yang sudah maju dan demokratis yang militer melulu mengurus persoalan pengamanan negara, sedangkan ketertiban di pegang oleh kepolisian, sehingga tidak sedikit mentri pertahanan di pegang oleh seorang sipil. Hanya saja beberapa aparat militer yang cukup profesional tidak menutup kemungkinan untuk ikut berpolitik. Sepanjang tidak menimbulkan

dominasi militer yang berlebihan sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa negara berkembang di dunia. Mengkaji berbagai sumber kekuasaan maka sebagai mana kita ketahui bersam bahwakekuasaan dapat berawal dari kekuatan paksaan (coercive power). Karena militer memiliki senjata secara shah terlegitimasi, maka akan merupakan kekuatan politik pemerintahan. Sejalan dengan itu pada pihak pemerintahan sipil terbuka untuk kesempatan saling tuding, saling kolusi dan tidak terkoordinasi dalam pembangunan dengan dalih menegakkan persatuan dan kesatuan inilah militer mengambil bagian di bidang politik pemerintahan. Hanya sekarang moral anggota militer itu sendiri yang dapat menjamin apakah dwi fungsi mereka di saat keadaan damai, apakah benar-benar ikut daam tugas pembangunan atau hanya menjadi pelindung perjudian, pelacuran atau menakuti rakyat sebagai penagih hutang. Dengaan

dalih

menjaga

persatuan

kesatuan

bangsa

serta

mempertahankan pancasila UUD 1945 dan kemungkinan perubahnnya oleh MPR/DPR RI di tambah utusan daerah dan utusan golongan, dengan begitu ABRI menjadi bagian dari utusan golongan, mereka di angkat tanpa di pilih dalam pemilu. Hal ini juga berlaku pada setiap keanggotaan DPRD di daerahdaerah baik daerah tingkat satu maupun tingkat dua. Selain daripd itu pemilihan umum pertama 1971 di rancang untuk mengikutsertakan ABRI melalui jalur golongan karya. Dengan demikian kemungkinan untuk menjadi gubernur kepala daerah tingkat satu bupati kepala daerah tingkat dua di seluruh indonesia lebih memudahkan ABRI karena baik di daerah DPRD maupun di pusat mendagri akan mempermudahnya. Di setiap rumah dinas pemerintah dan jabatan sipil, bila seorang pegawai negri sipil menyelesaikan masa baktintnya dengan pensiun, maka harus berhenti dari jabatan dan hengkang dari rumah dinasnya, maka pensiunan abri dapat memulai karya barumya. Hal ii tentu akan lebih berkelebihan di lakukan oleh ABRI yang masih aktif.

Itulah pada puncak dominasinya, tidak ada suatu kantorpun yang lepas dari kontrol ABRI, inlah kemudian di pertanyakan oraang baik kaum intelektual maupun awam) apakah dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, peranan ABRI seperti ini masih di perlukan apakah aspirasi rakyat tergali dengan sistem kendali militer tersebut. Ada yang berpendapat bahwa personal ABRI mempunyai kelebihan kedisiplinan dalam bersikap berorganisasi di bandingkan para karyawan, politisi dan pegawai negri sipil. Hanya saja kemudian pada dekade delapan puluhan dan sembilan puluhan ini organisme (kesobongan) menghinggapi mereka bahwa fakta-fakta empiris di lapangan membantah kepercayaan bahwa ABRI lebih disiplin tersebut di atas. Hal ini terbukti ada sejumlah anggota ABRI (mereka selalu beralibi itu hanya tindakan oknum tertentu kendati jumlahnya lebih banyak) baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif, yang tidak disiplin ketika menjalnkan sosial politik mereka. Maraknya aksi-aksi demonstrasi yang menuntut sejumlah petinggi ABRI agar turun dari jabatannya, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Abdul ruhim ghazali dari majalah umat jakarta menulis bahwa bupati kepala daerah tingkat dua bantul, kolonel sri roso soedarmo, terlibat kasus korupsi, korupsi dan nipotisme berkenaan dengan keinginannya untuk pemilihan kepala daerah kedua kalinya di daerah tersebut, selain dari pada itu yang bersankutan terkait dengan kasus tewasnya wartawan bernas fuad mohammad fahrudin. Jadi

dengan

dalil

untuk

mempertahankan

kesinambungan

pembangunan inilah, dunia menyaksikan nyaris tidak ada satupun celah di sekujut tubuh pemerintahan, yang kosong dari personel ABRI. Dengan begitu apabila masih ada pejabat ABRI yang menganggap perlunya dwifungsi ABRI dan melihat banyaknya manfaat yang di peroleh, maka yang di maksud adalah manfaat bagi diri mereka sendiri yang menikmati indonesia merdeka. Keyakinan bahwa dwifungsi ABRI akan tetap relevan karena merupakan jiwa dan semangat ABRI untuk tetap bertahan untuk memangku

jabatan sipil, kiranya dapat di rasakan sebagai usaha karena sudah terlalu menikmati hasil pembangunan itu sendiri, sehingga panggilan untuk kembali ke barak secara menyeluruh di bayangkan bagi suasana muram yang menakutkan. Sewaktu tahun 1995 pemerintah soeharto menyadari bahwa megawati tiadak akan mentelolir bila golkar melakukuan tindakan curang pada pemilihan umum 1997 maka megawati yang terpilih menjadi ketua umum DPP PDI tanggal 23 MARET 1993 di jakarta mulai di dongkel karena dari pemilu ke pemilu walaupun merupakan rekayasa namun tetap adalah merupakan alat untuk meletimigasi keadaan pemerintah secara absah. Itulah sebabnya rekayasa terhadap PDI di ulangi dan kota yang tetap di pilih medan sebagai kota tepat dan cocok untuk membuat kisruh (1993 dan 1996). Entah berapa biaya yang di keluarkan pemeritah, seperti penggerakan ABRI sebagai pengamanan, bantuan dana untuk mendatangkan DPD dan lainlain kendati untuk berbagai muktamar organisasi lain yang mengkuatirkan pemerintah mempersulitnya Tidak hanya cukup berpuas diri dengan memenangkan suryadi, kantor DPP PDI yang terletak di jalan ponegoro jakarta di serbu pemerintah dengan mempergunakan aparat dan preman yang di pakainya baju merah PDI bergambar suryadi pada tanggal 27 juli 1997, serta agar terkesan bahwa yang terjadi adalah bentrok antar PDI, sebagai penyerbu lain di arahkan untuk membuat kerusuhan di tengah kota. ABRI memang mengganyang PKI dan untuk keberadaannya mereka menuduh orang-orang yang tidak di sukainya sebagi PKI. Dalam suatu rapat yang di pimpin oleh ABRI, penulis mendengar sendiri mereka mengatakan: “pokonya kalau kepepet, tuduh saja PKI” bahkan seorang anak SMP yang terlambat menghadiri latiahan paskibraka, sampai hati mereka mengecapnya PKI. Anak muda manah yang mau di cap PKI, buruh yang menuntut gaji di tuduh PKI supir truk yang di kenakan pungli kalau menolak di tuduh PKI, protes tukan becak dan pedagang kaki lima di tuding PKI.

Tuduhan PKI sebenarnya terhadap kelompok pro demokrasi itu tugas intelejen, aksi intelejen memang formatnya seperti itu sebagi mana sering masuk laporan intelejen itu sendiri, jadi harus di cermati benar-benar kata adimulyo anggota komisi irian DPR RI. Bahkan hendardi (direktur PBH)2 mengakuh heran mengapa pemerintah masih memeberikan stempel PKI pada kelompok tertentu, bukankah para anggota komunis di indonesia sudah di tangkap, di adili, di pukuli dan di bunuh walaupun banyak pulah yang di tahan berpuluh tahun tanpa proses peradilan.6

6

Arif BII. “momok PKI” dalam detak (edisi khusus) 29 september – 5 oktober 1998 nomor 0012, tahun 001.

DAFTAR PUTAKA

228

stian haklev, mencerdaskan bangsa, suatu pertanyaan fenomena taman bacaan di

indonesia. ( tesis prasyarat kesarjanaan) ( tanpa nama, 2005), hlm, 145. 229

mahsun fuad, hukum islam indonesia) dari nalar partisipascns hingga

emansipatoris (yogyakarta:LKIS, 2005),hlm . 145 234

pandji setijo, pendidikan pancasila perspektif sejarah pejuang bangsa (yogyakarta:

grasindo, 2008), hlm. 15. 235

hidupsehati.com

236

denny indrayana, “indonesia dibawah soeharto;orde otoriter baru”, amandemen

UUD 1945; antara mitos dan pembongkaran (mizan pustaka, (2007), hlm. 141 237

p. Sharma, sistem demokrasi yang hakiki (jakarta: yayasan menara ilmu,2004),

hlm. 4-5. 238

israil idris, pendidikan pembelajaran dan penyebaran kewarganegaraan (malang:

fakultas peternakan Universitas Brawijaya, hlm. 27

Center for information analisis, gerakan 30 september, antara fakta dan rekayasa, penerbit media pressindo, yogyakarta, 1999, hlm. 23 Arif BII. “momok PKI” dalam detak (edisi khusus) 29 september – 5 oktober 1998 nomor 0012, tahun 001