Tugas 2 Spk Aspek Hukum Kontrak Konstruksi.pdf

Tugas 2 SPK

ASPEK HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

Oleh

PUSPITA NENCY E1A1 14 017

JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2019

1.

Peran yang dapat dilakukan oleh para manager konstruksi dalam pencapaian tujuan proyek adalah dengan melakukan apa yang menjadi tahapan tahapan proses project managemen yaitu antara lain : Pengendalian Waktu  

Merencanakan program program pelaksanaan proyek Melakukan monitoring dan pengawasan pada program program pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan proyek  Melakukan pengawasan terhadap prestasi / kemajuan fisik pelaksanaan proyek  Melaksanakan sesuai dengan kontrak  Secara pro aktif mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadai dalam pelaksanaan proyek. Pengendalian Biaya     

Mengestimasi pembiayaan proyek Menganalisis nilai reduksi biaya Melakukan kontrol dari biaya proyek Membuat pelaporan dan menguraikan sistim informasi managemen Meminimalkan claim yang mungkin terjadi

Pengendalian Mutu 

Melakukan review terhadap perencanaan dan kemampuan konstruksi untuk meminimalkan atau menghindari claim  Melakukan perubahan perubahan pada pekerjaan yang dimungkinkan terjadi untuk mendapatkan efesiensi pelaksanaan proyek  Melakukan monitoring terhadap keselamatan dan keamanan kontraktor  Menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat yang terkait Melaksanakan fungsi control    

Melakukan review dan mensukseskan tujuan owner Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana kerja dan syarat syarat Melakukan review pada perencanaan terhadap fungsi dari spesifikasi teknis Melakukan review pada perencanaan terhadap fungsi spesifikasi teknis yang tidak rasional

Mengedalikan terhardap kemungkinan yang akan terjadi      

Mempertimbangkan biaya biaya yang dikeluarkan pada tiap tahapan operasional proyek Mengestimasi total biaya proyek termasuk biaya yang mungkin berkembang Melakukan penafsiran terhadap resiko yang mungkin terjadi Mengestimasisegala kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan proyek Mereview segala kemungkinan yang terjadi selama pelaksanaan proyek Mensukseskan pencapaian tujuan dari owner

Pada dasarnya fungsi pokok dan tugas manajer konstruksi atau manajer proyek adalah sebagai berikut :

 

Melaksanakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pelaksanaan Proyek Menetapkan, merundingkan dan menjamin atas segala sesuatu yang dimobilisasi untuk pelaksanaan proyek  Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh elemen yang terlibat dalam proyek  Memonitor segala kegiatan dan meaporkan progres dan permasalahan yang ada dalam proyek  Memberikan antisipasi atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek. 2.

Syarat – syarat Administrasi dalam kontrak Proyek Konstruksi Kontrak atau Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih Salah satu pihak disebut PIHAK KESATU dan pihak lainnya disebut PIHAK KEDUA. Sedangkan dalam lingkup lingkup jasa konstruksi, pengertian para pihak adalah : PIHAK KESATU : Pengguna Jasa PIHAK KEDUA

: Penyedia Jasa

Administrasi Kontrak merupakan upaya pengelolaan atas kontrak dalam periode pelaksanaannya sehingga kewajiban dan hak dari masing-masing pihak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak tersebut. Dengan demikian administrasi kontrak diperlukan dalam setiap pelaksanaan kontrak. Bagi kontraktor Administrasi Kontrak diperlukan dalam mengelola kontrak selama pelaksanaan proyek agar tercapai target pelaksanaan dalam aspek biaya, mutu, dan waktu untuk memperoleh laba, citra yang baik dari perusahaan serta profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan bagi pengguna jasa Administrasi kontrak diperlukan dalam mengelola kontrak selama pelaksanaan proyek agar diperoleh hasil pelaksanaan berupa bangunan dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak.

3. Syarat – Syarat Teknik dalam Kontrak Konstruksi. Tidak diragukan lagi bahwa aspek teknis merupakan paling dominan dalam suatu kontrak konstruksi. Aspek inilah yang menjadi pusat perhatian para para pelaku industri jasa kontruksi, seolah olah apabila aspek ini berhasil dilaksanakan proyek tersebut diangap berhasil dan sukses. Padahal, aspek-aspek lain seharusnya juga diperhatikan dan dikelola dengan baik agar seluruh isi kontrak dapat dijalankan dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Padahal umumnya aspek aspek teknis yang tercangkup dalam beberapa dokumen kontrak adalah sebagai berikut a.

Syarat-syarat umum kontrak (General Condition of Contract)

b.

Lampiran-lampiran (Appendix)

c.

Syarat-syarat Khusus Kontrak (Special Condition of contract / Conditions of Contract – Particular)

4.

d.

Spesifikasi Teknis (Technical Spesification)

e.

Gambar-gambar Kontrak (Contract Drawing)

Jenis – Jenis Kontrak Proyek konstruksi Tiga jenis kontrak pada proyek konstruksi adalah :   

Kontrak Harga Satuan (Unit Price Contract) Kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee Contract) Kontrak Biaya Menyeluruh (Lump Sum Contract)

Pemilihan jenis kontrak yang sesuai untuk suatu proyek konstruksi lebih didasarkan pada karakteristik dan kondisi proyek. a. Kontrak Harga Satuan (Unit Price Contract)Dalam menggunakan kontrak jenis ini, kontraktor hanya menentukan harga satuan pekerjaan. Kontraktor perlu memperhitungkan semua biaya yang mungkin dikeluarkan pada item penawarannya, seperti biaya overhead dan keuntungan. Jenis kontrak ini digunakan jika kuantitas aktual masing-masing item pekerjaan sulit untuk diestimasi secara akurat sebelum proyek dimulai. Untuk menentukan kuantitas pekerjaan yang sesungguhnya, dilakukan pengukuran (opname) bersama pemilik dan kontraktor terhadap kuantitas terpasang. Kelemahan dari penggunaan kontrak jenis ini, yaitu pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti biaya aktual proyek hingga proyek itu selesai. b. Kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee Contract) Pada kontrak jenis ini, kontraktor akan menerima pembayaran atas pengeluarannya, ditambah dengan biaya untuk overhead dan keuntungan. Besarnya biaya overhead dan keuntungan, umumnya didasarkan atas persentase biaya yang dikeluarkan kontraktor.

Kontrak jenis ini umumnya digunakan jika biaya aktual dari proyek belum bisa diestimasi secara akurat, karena perencanaan belum selesai, proyek tidak dapat digambarkan secara akurat, proyek harus diselesaikan dalam waktu singkat, sementara rencana dan spesifikasi belum dapat diselesaikan. Kekurangan dari kontrak jenis ini, yaitu pemilik tidak dapat mengetahui biaya aktual proyek yang akan dilaksanakan. c. Kontrak Biaya Menyeluruh (Lump Sum Contract) Kontrak ini menyatakan bahwa kontraktor akan melaksanakan proyek sesuai dengan rancangan biaya tertentu. Jika terjadi perubahan dalam kontrak, perlu dilakukan negosiasi antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan besarnya pembayaran (tambah atau kurang) yang akan diberikan kepada kontraktor terhadap perubahan tersebut. Kontrak ini dapat diterapkan jika perencanaan benar-benar telah selesi, sehingga kontraktor dapat melakukan estimasi kuantitas secara akurat. Pemilik dengan anggaran terbatas akan memilih jenis kontrak ini, karena merupakan satu-satunya jenis kontrak yang memberi nilai pasti terhadap biaya yang akan dikeluarkan.

5.

Contoh Kontrak dalam Proyek Kontruksi

PERJANJIAN KERJA SAMA ( SUB KONTRAKTOR ) Nomor : 003 / SURAT KONTRAK KERJA / VI / 2019 Pada hari ini Senen Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat

: ROSNA NIAR : Pemilik Ruko : Jl. H.E.A Mokodompit

Bertindak untuk dan atas nama Pemilik Ruko Yang selanjutnya disebut sebagai pihak 1 ( pihak pertama ). Nama Jabatan Alamat

: PUSPITA NENCY : Sub Kontraktor : Jl. Anawai

Bertindak untuk dan atas nama Sub Kontraktor Yang selanjutnya disebut sebagai pihak 2 ( pihak kedua ). Dengan ini menerangkan bahwa semua pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama ( Sub Kont ) dengan menggunakan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut : LINGKUP KERJASAMA Pasal 1 Semua pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam pelimpahan proyek milik pihak 1 kepada pihak ke 2 ( Sub Kontraktor ) dalam menjalankan sebuah proyek pembangunan / pekerjaan sbb : Nama Paket

: Pembangunan Bagunan Ruko

Lokasi

: Kota Kendari

No. Kontrak

: : 003 / SURAT KONTRAK KERJA / VI / 2019

Tgl Kontrak

: 24 Februari 2019

Nilai Kontrak

: Rp 285.000.000,- ( Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah

PENDANAAN Pasal 2 Kedua belah pihak akan bertanggung Jawab dari segi pendanaan yang diatur dengan beberapa ketentuan dibawah ini : 





Semua pengeluaran dana untuk keperluan pembangunan dilakukan melalui pengajuan dari pihak 2 ( Kedua ) dan harus disetujui oleh pihak 1 ( pertama ) yang akan dituangkan dalam anggaran biaya dengan waktu yang akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Seluruh bentuk pekerjaan dapat diajukan oleh pihak kedua ( kedua ) dengan melalui persetujuan secara mutlak dari pihak 1 ( pertama ) dapat menentukan seluruh sub pekerjaan yang akan dilaksanakan. Junlah nominal yang disepakati dalam pendanaan proyek dan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 85.000.000,- ( Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) KOMPENSASI Pasal 3

3.1. Pihak 2 ( kedua ) akan mendapatkan Kompensasi dari pihak 1 ( pertama ) berupa : 

   

Pembayaran untuk seluruh pekerjaan dari persiapan sampai dengan penyelesaian proyek pembangunan serta pengawasannya, yang akan dibayarkan sesuai termyn sebagai berikut : Termyn I : 30% setelah pekerjaan selesai 30% Termyn II : 25% setelah pekerjaan selesai 55% Termyn III : 25% setelah pekerjaan selesai 80% Termyn II : 20% setelah serah terima pekerjaan/proyek

3.2. Pihak 1 ( pertama ) akan mendapatkan Kompensasi dari pihak 2 ( kedua ) berupa : 

Pengerjaan pembangunan serta pengawasan pembangunan sesuai dengan spesifikasi bahan yang digunakan ( sesuai dengan anggaran) serta mengacu kepada target waktu yang telah disepakati bersama. LINGKUP PEKERJAAN Pasal 4

Kedua belah pihak akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan proyek, sebagai berikut :





  

Pihak 1 ( pertama ) yang berhak menentukan item pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak 2 ( kedua ), adapun item pekerjaan yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh pihak 2 ( kedua ) terdapat pada lampiran : Pihak 2 ( kedua ) harus membuat perencanaan dan pemilihan bahan untuk diaplikasikan dalam bentuk bangunan / pekerjaan lain melalui pengawasan serta persetujuan pihak 1 ( pertama ) Pihak 2 ( kedua ) bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana yang telah disepakati secara maksimal untuk kelancaran dan penyelesaian pekerjaan. Berkewajiban melaksanakan seluruh jadwal pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan Mentaati semua peraturan tata tertib pembangunan / pekerjaan yang diberikan oleh pihak 1 ( pertama ). JANGKA WAKTU Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat bahwa pelaksanaan pekerjaan akan dimulai pada : 30 Juni 2014 dan diselesaikan pada : 30 Desember 2019. PENGALIHAN PEKERJAAN Pasal 6 Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengalihkan perjanjian kerjasama ini kepada pihak manapun, kecuali dengan persetujuan pihak 1 ( pertama ) KETENTUAN PERJANJIAN Pasal 7 7.1. Pelanggaran perjanjian ( target waktu ) pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati akan berakibat pengurangan jumlah nominal dari total nilai yang didapat oleh pihak 2 ( kedua ) sebesar 5% perbulan dari target yang telah ditentukan oleh pihak 1 ( pertama ). 7.2. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir dan/ atau dibatalkan, masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing – masing pihak , maka ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban masing – masing pihak. TAMBAHAN PERJANJIAN Pasal 8 Apabilan ada beberapa pasal tambahan setelah ditandatangani perjanjian ini, maka perjanjian tambahan akan diberlakukan sebagai Adendum ( perjanjian tambahan ) setelah disepakati oleh masing – masing pihak terkait.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 9 Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, masing – masing pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku. FORCE MAJURE Pasal 10 Apabila terjadi gempa, bencana alam, tanah longsor atau semua kejadian yang disebabkan oleh alam yang akan menyebabkan gagalnya / tertundanya perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian yang telah dibuat. PENUTUP Pasal 11 Surat perjanjian kerjasama ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut pada surat perjanjian kerjasama ini, dibuat sebanyak rangkap 2 ( dua ) dan dibubuhi tanda tangan sebagai tanda kesepakatan bersama tanpa ada tekanan dan unsur paksaan dari pihak manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Pertama

Pihak Kedua

(..............................)

(..............................) CV.Kurnia