Tipe Rs.doc

Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelanggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan yang lainnya dengan menginap di rumah sakit. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan daruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat. Jenis dan klasifikasi Rumah Sakit di Indonesia di atur dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada BAB VI pasal 18 sampai dengan pasal 24. Pada pasal 18 dijelaskan bahwa jenis Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit di kategorikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. a. Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Umum adalah jenis rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada semua bidang dan jenis penyakit. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/Per/III/2010 Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi : 1) Rumah Sakit Umum Kelas A Rumah Sakit Umum Kelas A adalah Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas) sub spesialis. Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas A meliputi : a) Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Pelayanan Medik Dasar, pelayanan Medik Gigi Mulut, dan Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana b) Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (Tujuh) hari seminggu dengan kemapuan melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar. c) Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obsteri dan Ginekologi. d) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Patologi Klinik, dan Patologi Anatomi. e) Pelayanan Medik Spesialis lain sekurang kurangnya terdiri dari Pelayanan Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Syaraf, Jantung, Pembuluh Darah, Kulit dan

Kelamin, Kedokteran Jiwa, Paru, Orthopedi, Urologi, Bedah Syaraf, Bedah Plastik dan Kedokteran Forensik. f) Pelayaan Medik Spesialis Gigi Mulut terdiri dari Pelayanan Bedah Mulut, Konservasi,/Endodonsi, Periodonti, Orthodonti, Prosthodonti, Pedodonsi, dan Penyakit Mulut g) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan. h) Pelayanan Medik Subspesialis terdiri dari Subspesialis Bedah, Penyakit Dalam, Kesehatan

Anak,

Obsteri

dan

Ginekologi,

Mata,

Telinga

Hidung

Tenggorokan,Syaraf, Jantung dan Pembuluh Darah, Kulit dan Kelamin, Jiwa, Paru, Orthopedi dan Gigi Mulut. i) Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik. j) Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari Pelayanan Laundry/Linen, Jasa Boga/Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, Ambulance,

Komunikasi,

Pemulasaraan

Jenazah,

Pemadam

Kebakaran,

Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis tingkat pelayanan, dibawwah ini akan dijelaskan mengenai tenaga kesehatan di tipa jenis dan ingkat pelayanan pada Rumah Sakit Umum tipe A : Pada Pelayanan Medik Dasar minimala harus ada 18 orang dokter umum dan 4 orang dokter gigi sebagai tenaga tetap. a) Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 6 orang dokter spesialis dengan masing-masing 2 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap b) Pada Pelayanan Spesialis Penunjang Medik harus ada masing-masing minmal 3 orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap c) Pada Pelayanan Medik Spesialis Lain harus ada masing-masing minimal 3 orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap d) Untuk Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut harus ada masing-masing minmal 1 orang dokter gigi spesialis sebagai tenaga tetap e) Pada Pelayanan Medik Subspesialis harus ada masing-masing minimal 2 orang dokter subspesialis dengan masing-masing 1 orang dokter subspesialis sebagai tenaga tetap f) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 1:1 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan Rumah Sakit g) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit

Sarana Prasarana peralatan yang ada di Rumah Sakit Umum kelas A harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Menteri. Peralatan radiologi dan kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Kelas A harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Umum tipe A minimal terdapat 400 buat tempat tidur. Sedangkan dari segi administrasi dan manajemen di Rumah Sakit Umum kelas A terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana. Struktur organisasi di Rumah sakit Umum Kelas A paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medik, unsur keperawatan, unsur penungjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan tata laksana meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, stanndar operasinal prosedur(SPO), sistem Informasi Mananjemen Rumah Sakit (SIMRS), hospital by laws dan Medical Staff by laws. Contoh : RSU Dr Cipto Mangunkusumo, RS PAD Gatot Soebroto, RS Jiwa Jakarta Rumah Sakit Umum Kelas B Rumah Sakit Umum Kelas B adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (spesialis dasar), 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) sub spesialis dasar. Kriteria, fasilitas dan Kemampuan Rumah Sakit Kelas B meliputi : a. Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Pelayanan Medik Dasar, pelayanan Medik Gigi Mulut, dan Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana b. Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (Tujuh) hari seminggu dengan kemapuan melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar. c. Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obsteri dan Ginekologi. d. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Patologi Klinik. e. Pelayanan Medik Spesialis lain sekurang kurangnya 8 (delapan) dari 13 (tiga belas) pelayanan meliputi Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Syaraf, Jantung, Pembuluh Darah, Kulit dan Kelamin, Kedokteran Jiwa, Paru, Orthopedi, Urologi, Bedah Syaraf, Bedah Plastik dan f.

Kedokteran Forensik. Pelayaan Medik

Spesialis

Gigi

Mulut

terdiri

dari

Pelayanan

Bedah

Mulut,

Konservasi,/Endodonsi, Periodonti g. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan.

h. Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik. i. Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari Pelayanan Laundry/Linen, Jasa Boga/Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Pemulasaraan Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih. Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis tingkat pelayanan, dibawah ini akan dijelaskan mengenai tenaga kesehatan di jenis dan tingkat pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kelas B : a. Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 12 orang dokter umum dan 3 orang dokter gigi sebagai tenaga tetap. b. Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 3 orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap c. Pada Pelayanan Spesialis Penunjang Medik harus ada masing-masing minimal 2 orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap d. Pada Pelayanan Medik Spesialis Lain harus ada masing-masing minimal 1 orang dokter spesialis setiap pelayan dengan 4 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda e. Untuk Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut harus ada masing-masing minmal 1 orang f.

dokter gigi spesialis sebagai tenaga tetap Pada Pelayanan Medik Subspesialis harus ada masing-masing minimal 1 orang dokter

subspesialis dengan masing-masing 1 orang dokter subspesialis sebagai tenaga tetap g. Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 1:1 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan Rumah Sakit h. Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit Sarana Prasaranan an peralatan yang ada di Rumah Sakit Umum kelas B harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Menteri. Peralatan yang dimiliki oleh Rumah sakit kelas B harus memenuhi standar yang telah di tetapkan oleh Menteri. Peralatan radiologi dan kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Kelas B harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Umum kelas B minimal terdapat 200 buat tempat tidur. Sedangkan dari segi administrasi dan manajemen di Rumah Sakit Umum kelas A terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana. Struktur organisasi di Rumah sakit Umum Kelas A paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan

medik, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan tata laksana meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, stanndar operasinal prosedur(SPO), sistem Informasi Mananjemen Rumah Sakit (SIMRS), hospital by laws dan Medical Staff by laws. Contoh : RS Pusat Pertamina, RS MMC, RSU Persahabatan, RS Jantung Harapan kita, RSPI Prof Dr Sulianti Saroso. 3.

Rumah Sakit Umum Kelas C Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (spesialis dasar),4 (empat) spesialis penunjang

medik. Kriteria, fasilitas dan kemampuan kelas C meliputi : a. Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Pelayanan Medik Dasar, pelayanan Medik Gigi Mulut, dan Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana b. Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (Tujuh) hari seminggu dengan kemapuan melakukan pemeriksaan kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar. c. Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obsteri dan Ginekologi. d. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Patologi Klinik. e. Pelayaan Medik Spesialis Gigi Mulut minimal 1 (satu) pelayanan f. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan. g. Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik. h. Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari Pelayanan Laundry/Linen, Jasa Boga/Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih. Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis tingkat pelayanan, dibawah ini akan dijelaskan mengenai tenaga kesehatan di jenis dan tingkat pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kelas C : a. Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 9 orang dokter umum dan 2 orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.

b. Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 2 orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda. c. Pada setiap Pelayanan Spesialis Penunjang Medik masing-masing minimal 1 orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda. d. Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan Rumah Sakit e. Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit Sarana Prasaranan an peralatan yang ada di Rumah Sakit Umum kelas C harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Menteri. Peralatan yang dimiliki oleh Rumah sakit kelas C harus memenuhi standar yang telah di tetapkan oleh Menteri. Peralatan radiologi dan kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Kelas C harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Umum kelas C minimal terdapat 100 buah tempat tidur. Sedangkan dari segi administrasi dan manajemen di Rumah Sakit Umum kelas C terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana. Struktur organisasi di Rumah sakit Umum Kelas C paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan tata laksana meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, stanndar operasinal prosedur(SPO), sistem Informasi Mananjemen Rumah Sakit (SIMRS), hospital by laws dan Medical Staff by laws. Contoh : RS medistra,RS UKI cawang, RS Haji Jakarta, RS PAU Antariksa. 4.

Rumah Sakit Umum Kelas D Rumah Sakit Umum Kelas D adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (spesialis dasar).

Kriteria, fasilitas dan

kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas D meliputi : a. Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Pelayanan Medik Dasar, pelayanan Medik Gigi Mulut, dan Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana b. Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (Tujuh) hari seminggu dengan kemapuan melakukan pemeriksaan kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.

c. Pelayanan Medik Spesialis Dasar sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 4 (empat) jenis pelayanan medik dasar meliputi Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obsteri dan Ginekologi. d. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik yaitu Laboratorium dan Radiologi . e. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Asuhan f.

Kebidanan. Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari High Care Unit, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi,

Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik. g. Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari Pelayanan Laundry/Linen, Jasa Boga/Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih. Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis tingkat pelayanan, dibawah ini akan dijelaskan mengenai tenaga kesehatan di jenis dan tingkat pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kelas D : a. Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 4 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi sebagai tenaga tetap. b. Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 1 orang dokter spesialis dari 2 jenis pelayaanan spesialis dasar dengan 1 orang dokter spesialis sebagai tenaga c.

tetap. Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga

keperawatan sesuai dengan pelayanan Rumah Sakit d. Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit Sarana Prasaranan an peralatan yang ada di Rumah Sakit Umum kelas D harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Menteri. Peralatan yang dimiliki oleh Rumah sakit kelas D harus memenuhi standar yang telah di tetapkan oleh Menteri. Peralatan radiologi dan kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Kelas D harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Umum kelas B minimal terdapat 50 buah tempat tidur. Sedangkan dari segi administrasi dan manajemen di Rumah Sakit Umum kelas A terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana. Struktur organisasi di Rumah sakit Umum Kelas A paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medik, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan tata laksana meliputi tata

laksana organisasi, standar pelayanan, stanndar operasinal prosedur(SPO), sistem Informasi Mananjemen Rumah Sakit (SIMRS), hospital by laws dan Medical Staff by laws. b.

Contoh : RSU Gandaria, RSB Asih, RSB Pusdikkes,RS Abdi Waluyo. Rumah Sakit Khusus Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada suatu bidang dan jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/Per/III/2010 jenis rumah sakit khusus antara lain Rumah Sakit ibu dan Anak, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Jiwa, Kusta, Mata, ketergantungan Obat, Strok, Penyakit Infeksi, bersalin, Gigi dan Mulut, rehabilitasi medik, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, ginjal, kulit dan Kelamin. Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit khusus

diklasifikasikan menjadi : 1. Rumah Sakit Khusus kelas A Rumah Sakit Khusus kelas A adalah Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan sub spesialis sesuai kekhususan yang lengkap. 2. Rumah Sakit Khusus kelas B Rumah Sakit Khusus kelas B adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan sub spesialis sesuai kekhususan yang terbatas. 3. Rumah Sakit Khusus kelas C Rumah Sakit Khusus kelas C adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan sub 2.

spesialis sesuai kekhususan yang minimal. Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dapat dibagi menjadi Rumah sakit publik dan rumah

sakit privat. a. Rumah Sakit Publik Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dapat dikelola oleh Pemerintah, Badan hukum yang bersifat nirlaba. Pemerintah disini adalah pemerintah pusat dan daerah termasuk TNI dan POLRI. Badan Hukum nirlaba adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, antara lain yayasan, perkumpulan dan Perusahaan Umum. b. Rumah Sakit Privat Rumah sakit privat adalah jenis rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Rumah sakit privat dapat ditetapkan

menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang menyelanggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran

berkelanjutan,

dan

pendidikan

tenaga

kesehatan

yang

lainnya.

Dalam

penyelanggaraan rumah sakit pendidikan dapat dibentuk jejaring rumah sakit pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah sakit pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah.

STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT STANDAR 1 : FALSAFAH DAN TUJUAN Instalasi / Unit Gawat Darurat dapat memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut dan mengalami kecelakaan, sesuai dengan standar. Kriteria : 1.

Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan gawat darurat secara terus menerus selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu.

2.

Ada instalasi / unit Gawat Darurat yang tidak terpisah secara fungsional dari unit-unit pelayanan lainnya di rumah sakit.

3.

Ada kebijakan / peraturan / prosedur tertulis tentang pasien yang tidak tergolong akut gawat akan tetapi datang untuk berobat di Instalasi / Unit Gawat Darurat.

4.

Adanya evaluasi tentang fungsi instalasi / Unit Gawat Darurat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

5.

Penelitian dan pendidikan akan berhubungan dengan fungsi instalasi / Unit Gawat Darurat dan kesehatan masyrakat harus diselenggarakan.

STANDAR 2 : ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN Instalasi / Unit Gawat Darurat harus dikelola dan diintegrasikan dengan Instalasi / Unit Lainnya di Rumah Sakit. Kriteria : 1.

Ada dokter terlatih sebagai kepala Instalasi / Unit Gawat Darurat yang bertanggungjawab atas pelayanan di Instalasi / Unit Gawat Darurat.

2.

Ada Perawat sebagai penganggungjawab pelayanan keperawatan gawat darurat.

3.

Semua tenaga dokter dan keperawatan mampu melakukan teknik pertolongan hidup dasar (Basic Life Support).

4.

Ada program penanggulangan korban massal, bencana (disaster plan) terhadap kejadian di dalam rumah sakit ataupun di luar rumah sakit.

5.

Semua staf / pegawai harus menyadari dan mengetahui kebijakan dan tujuan dari unit. Pengertian : Meliputi kesadaran sopan santun, keleluasaan pribadi (privacy), waktu tunggu, bahasa, perbedaan rasial / suku, kepentingan konsultasi dan bantuan sosial serta bantuan keagamaan.

6.

Ada ketentuan tertulis tentang manajemen informasi medis (prosedur) rekam medik.

7.

Semua pasien yang masuk harus melalui Triase. Pengertian : Bila perlu triase dilakukan sebelum indentifikasi.

8.

Triase harus dilakukan oleh dokter atau perawat senior yang berijazah / berpengalaman.

9.

Triase sangat penting untuk penilaian kegawat daruratan pasien dan pemberian pertolongan / terapi sesuai dengan derajat kegawatdaruratan yang dihadapi.

10. Petugas triase juga bertanggungjawab dalam organisasi dan pengawasan penerimaan pasien dan daerah ruang tunggu. 11. Rumah Sakit yang hanya dapat memberi pelayanan terbatas pada pasien gawat darurat harus dapat mengatur untuk rujukan ke rumah sakit lainnya. STANDAR 3 : STAF DAN PIMPINAN Instalasi / Unit Gawat Darurat harus dipimpin oleh dokter, dibantu oleh tenaga medis keperawatan dan tenaga lainnya yang telah mendapat pelatihan penanggulangan gawat darurat (PPGD). Kriteria : 1.

Jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga yang tersedia di Instalasi / Unit Gawat Darurat harus sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

2.

Unit harus mempunyai bagan oranisasi (organ – organ) yang dapat menunjukkan hubungan antara staf medis, keperawatan, dan penunjang medis serta garis otoritas, dan tanggung jawab.

3.

Instalasi / Unit Gawat Darurat harus ada bukti tertulis tentang pertemuan staf yang dilakukan secara tetap dan teratur membahas masalah pelayanan gawat dan langkah pemecahannya.

4.

Rincian tugas tertulis sejak penugasan harus selalu ada bagi tiap petugas.

5.

Pada saat mulai diterima sebagai tenaga kerja harus selalu ada bagi tiap petugas.

6.

Harus ada program penilaian untuk kerja sebagai umpan balik untuk seluruh staf No. Telp. petugas.

7.

Harus ada daftar petugas, alamat dan nomor telephone.

STANDAR 4 : FASILITAS DAN PERALATAN Fasilitas yang disediakan di instalaasi / unit gawat darurat harus menjamin efektivitas dan efisiensi bagi pelayanan gawat darurat dalam waktu 24 jam, 7 hari seminggu secara terus menerus. Kriteria : 1.

Di Instalasi gawat darurat harus ada petunjuk dan informasi yang jelas bagi masyarakat sehingga menjamin adanya kemudahan, kelancaran dan ketertiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.

Letak unit / instalasi harus diberi petunjuk jelas sehingga dapat dilihat dari jalan di dalam maupun di luar rumah sakit.

3.

Ada kemudahan bagi kendaraan roda empat dari luar untuk mencapai lokasi instalasi / UGD di rumah sakit, dan kemudahan transportasi pasien dari dan ke UGD dari arah dalam rumah sakit.

4.

Ada pemisahan tempat pemeriksaan dan tindakan sesuai dengan kondisi penyakitnya.

5.

Daerah yang tenang agar disediakan untuk keluarga yang berduka atau gelisah.

6.

Besarnya rumah sakit menentukan perlu tidaknya :

a) Ruang penyimpanan alat steril, obat cairan infus, alat kedokteran serta ruang penyimpanan lain. b) Ruang kantor untuk kepala staf, perawat, dan lain-lain. c) Ruang pembersihan dan ruang pembuangan. d) Ruang rapat dan ruang istirahat. e) Kamar mandi. 7.

Ada sistem komunikasi untuk menjamin kelancaran hubungan antara unit gawat darurat dengan : a) unit lain di dalam dan di luar rumah sakit terkait. b) RS dan sarana kesehatan lainnya.

8.

Pelayanan ambulan.

9.

Unit pemadam kebakaran.

10. Konsulen SMF di UGD. 11. Harus ada pelayanan radiologi yang di organisasi dengan baik serta lokasinya berdekatan dengan unit gawat darurat. Pengertian : Pelayanan radiologi haarus dapat dilakukan di luar jam kerja. Pelayanan radiologi sangat penting dan dalam unit yang besar harus terletak di dalam unit. Harus tersedia untuk membaca foto untuk akomodasi staf radiologi. 12. Tersedianya alat dan obat untuk Life Saving sesuai dengan standar pada Buku Pedoman Pelayanan Gawat Darurat yang berlaku. STANDAR 5 : KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Harus ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan tertulis di unit yang selalu ditinjau dan disempurnakan (bila perlu) dan mudah dilihat oleh seluruh petugas. Kriteria : 1.

Ada petunjuk tertulis / SOP untuk menangani : a) Kasus perkosaan b) Kasus keracunan missal c) Asuransi kecelakaan d) Kasus dengan korban missal e) Kasus lima besar gawat darurat murni (true emergency) sesuai dengan data morbiditas instalasi / unit gawat darurat f) Kasus kegawatan di ruang rawat

2.

Ada prosedur media tertulis yang antara lain berisi : a) Tanggungjawab dokter b) Batasan tindakan medis c) Protokolmedis untuk kasus-kasus tertentu yang mengancam jiwa

3.

Ada prosedur tetap mengenai penggunaan obat dan alat untuk life saving sesuai dengan standar.

4.

Ada kebijakan dan prosedur tertulis tentang ibu dalam proses persalinan normal maupun tidak normal.

STANDAR 6 : PENGEMBANGAN STAF DAN PROGRAM PENDIDIKAN Instalasi / Unit Gawat Darurat dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan pelatihan (in service training) dan pendidikan berkelanjutan bagi petugas. Kriteria : 1.

Ada program orientasi / pelatihan bagi petugas baru yang bekerja di unit gawat darurat.

2.

Ada program tertulis tiap tahun tentang peningkatan ketrampilan bagi tenaga di Instalasi / Unit Gawat Darurat.

3.

Ada latihan secara teratur bagi petugas Instalasi / Unit Gawat Darurat dalam keadaan menghadapi berbagai bencana (disaster).

4.

Ada program tertulis setiap tahun bagi peningkatan ketrampilan dalam bidang gawat darurat untuk pegawai rumah sakit dan masyarakat.

STANDAR 7 : EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU Ada upaya secara terus menerus menilai kemampuan dan hasil pelayanan instalasi / unit gawat darurat. Kriteria : 1.

Ada data dan informasi mengenai : a) Jumlah kunjungan b) Kecepatan pelayanan (respon time) c) Pola penyakit / kecelakaan (10 terbanyak) d) Angka kematian

2.

Instalasi / Unit Gawat Darurat harus menyelenggarakan evaluasi terhadap pelayanan kasus gawat darurat sedikitnya satun kali dalam setahun.

3.

Instalasi / Unit Gawat Darurat harus menyelenggarakan evaluasi terhadap kasus-kasus tertentu sedikitnya satu kali dalam setahun.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 856/ Menkes/ SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit