Tata Car A

KepMenLH No. 19/2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

mulai berlaku tgl 29 Januari 2004

Pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan LH: upaya terpadu untuk: - menerima, - menelaah, - mengklarifikasi, - memverifikasi dan - menindaklanjuti hasil verifikasi Pengaduan: yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan atau perusakan LH

Verifikasi: serangkaian kegiatan yang meliputi: ☼ pemeriksaan kebenaran pengaduan, ☼ meneliti : ► sumber Pencemaran ► tingkat dan/atau ► perkiraan jenis dan besarnya kerugian, Kerusakan ► lokasi terjadinya LH ► luas lokasi yang terkena dampak ► yang bertanggung jawab atas terjadinya

Unit kerja pengelolaan pengaduan: unit kerja di instansi penerima pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan LH Instansi yang bertanggungjawab di bidang PLH; ☺ Kementerian Lingkungan Hidup, ☺ instansi lingkungan hidup Provinsi, dan ☺ instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota; Instansi yang berwenang: instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan Orang: ☺ perseorangan, dan atau ☺ kelompok orang, dan atau ☺ badan hukum.

Setiap orang yang: akibat terjadinya pencemaran - menderita kerugian dan/atau perusakan LH - mengetahui, - menduga dan atau

dapat menyampaikan pengaduan secara: - tertulis atau - lisan.

Pengaduaan dapat disampaikan kepada: ☼ Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari segera meneruskan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang PLH

☼ Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang PLH bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan LH yg lokasi dan atau dampaknya berada di suatu Kab/Kota

☼ Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yg bertanggung jawab di bidang PLH Provinsi bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan LH yang lokasi dan atau dampaknya lintas Kabupaten/Kota

☼ Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan LH yg lokasi dan atau dampaknya lintas batas Provinsi dan atau lintas batas Negara.

Pengaduan secara tertulis pengadu wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya mengenai: a. identitas pelapor; b. perkiraan sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; c. alat bukti yang disampaikan; d. lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; e. waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; f. media lingkungan yang terkena dampak.

Pengaduan disampaikan secara lisan pihak yang menerima pengaduan, : - wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 hari: wajib menugaskan Unit kerja pengelolaan pengaduan untuk : a. mencatat pengaduan dalam buku pengaduan; b. melakukan telaahan dan klarifikasi pengaduan - selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya penugasan.

Berdasarkan telaahan dan klarifikasi pengaduan: ☼ bukan termasuk pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan LH wajib segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan ybs ☼ termasuk dalam kasus pencemaran dan atau perusakan LH ► wajib dilakukan verifikasi selambat-lambatnya 14 hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi. ► Verifikasi wajib selesai dalam waktu paling lama 30 hari. dapat diperpanjang paling lama 30 hari

☼ Verifikasi dilakukan oleh Tim: yang ditetapkan oleh Pejabat dari instansi yang bertanggunggjawab keanggotaannya berasal: - staf teknis yang ada pada Unit Kerja Pengelolaan Pengaduan, - Pejabat Pengawas Lingkungan, - pakar terkait atau pihak lain yang dianggap perlu.

Dalam melakukan verifikasi Tim Verifikasi dapat meminta: keterangan atau keterlibatan di lapangan dari pihak pengadu dan/atau pihak yang diadukan terhadap kasus pencemaran dan atau perusakan LH

Hasil verifikasi dapat disimpulkan “pengaduan”:  bukan kasus pencemaran dan/atau perusakan LH  telah terjadi pelanggaran administratif, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan LH  telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan LH  telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan

Tim verifikasi mengusulkan rekomendasi penanganan : ☼ bukan kasus  diteruskan kepada instansi teknis yg membidangi usaha dan/atau kegiatan ybs ☼ pelanggaran administratif (tidak terjadi pencemaran dan atau perusakan LH)  dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau perusakan LH oleh Unit teknis yg berwenang melakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan LH ☼ pelanggaran administratif (terjadi pencemaran dan atau perusakan LH)  jatuhkan tindakan administratif dan dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau perusakan LH oleh kepala instansi yg bertanggung jawab di bidang PLH atau instansi yang berwenang ☼ terjadi pencemaran dan/atau perusakan LH yg mengakibatkan kerugian  lakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa LH baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan; ☼ terjadi pencemaran dan atau perusakan LH dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana,  dilakukan langkah gakkum pidana oleh Penyidik POLRI atau PPNS LH yang berwenang.

Usul rekomendasi penanganan: disampaikan kepada Pejabat yang memberi tugas verifikasi selambat-lambatnya 7 hari setelah selesai dilaksanakannya verifikasi.

Pejabat yang memberikan tugas verifikasi: selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya rekomendasi, wajib segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya usulan rekomendasi. jika usulan rekomendasi Tim verifikasi diterima: maka pejabat ybs dalam waktu 14 hari wajib segera menindaklanjutinya sesuai dengan hasil verifikasi. jika usulan rekomendasi Tim verifikasi ditolak: pejabat ybs segera memberikan arahan tindak lanjut penanganan kasus kepada Tim Verifikasi.

Hasil verifikasi pengaduan kasus: dapat bersifat terbuka sepanjang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Pengadu dapat mengajukan pengaduan keberatan: jika ybs merasa tidak puas atas penanganan kasus yang dilakukan oleh pejabat Pengajuan keberatan diajukan kepada: ☼ Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang PLH Provinsi:  apabila kasus tersebut menjadi kewenangan Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang PLH Kabupaten/Kota

☼

Menteri Negara Lingkungan Hidup:  apabila kasus tersebut menjadi kewenangan Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang PLH Kabupaten/Kota, Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang PLH Provinsi.

Biaya melakukan kegiatan pengelolaan pengaduan kasus: ☺ Bupati/Walikota atau Gubernur dibebankan pada APBD ybs dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan perat perUUan yang berlaku; ☺ Menteri Negara Lingkungan Hidup dibebankan pada APBN dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan perat perUUan yang berlaku.